Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Badan Gizi Nasional, Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Ikut Rakor Bareng Pusat Antisipasi Keracunan MBG

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC). Senin (29/9/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara virtual dari Kantor Balai Kota Makassar. Dalam rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, dibahas langkah antisipasi dan pencegahan terjadinya keracunan makanan pada program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah. Selain Mendagri, hadir pula Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional. Wali Kota Munafri, didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa. Rapat koordinasi ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan memenuhi standar gizi. Di saat yang sama, pertemuan ini juga menekankan pentingnya percepatan penuntasan TBC sebagai salah satu agenda nasional di bidang kesehatan. Munafri menegaskan, Pemkot Makassar siap menjalankan langkah-langkah pengawasan, edukasi, dan sinergi lintas dinas agar pelayanan gizi bagi masyarakat tetap terjamin. “Sekaligus kami akan lakukan antisipasi memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota,” jelas Munafri. “Kami mengajak TP PKK dan kader posyandu agar bersama-sama menangani persoalan tuberkulosis (TBC),” lanjut Appi. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar, kini terus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memenuhi standar gizi. Hingga saat ini, terdapat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif dengan total penerima manfaat 138.636 orang, terdiri atas 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik (kategori 3B). Wali Kota berlatar politisi itu menegaskan, pemerintah kota menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan. “Untuk MBG, kita menunggu Peraturan Presiden (Perpres) baru, sambil terus melakukan koordinasi dengan semua sekolah untuk memastikan pengawasan berjalan baik,” tambah Appi. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mengantisipasi potensi keracunan makanan. Begitu pun untuk memperkuat pengawasan menjaga kesehatan peserta didik. Pemkot Makassar terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan layanan gizi dan kesehatan masyarakat berjalan maksimal. Munafri menekankan pentingnya sertifikat higienis bagi seluruh penyedia makanan dalam program MBG sebagai jaminan keamanan pangan. “Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” tambahnya. Ditegaskan, Pemerintah Kota, akan memperketat langkah pencegahan potensi keracunan pada program MBG. Ia menegaskan seluruh sekolah penerima program, diminta melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar pengawasan berjalan menyeluruh. “Di sekolah-sekolah harus rapat dulu, supaya semua pihak yang terlibat bisa memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu, risikonya besar,” imbuh Appi. Semua yang bertanggung jawab harus melakukan pengecekan secara berkala, termasuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah. Orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan, saat ini pemerintah kota juga menunggu aturan teknis Perpres terbaru dari pemerintah pusat sebelum melangkah lebih jauh. “Kita masih menunggu regulasi Perpres yang akan keluar. Sambil menunggu, saya minta semua pihak berhati-hati dan memastikan seluruh proses MBG aman bagi siswa,” tegasnya. Pada kesempatan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penerapan protokol baku penanganan keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pesan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN), serta seluruh kepala daerah dan dinas terkait. Budi menyebutkan sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah, porsi makanan yang dibuat bermasalah. Gejalanya jelas, dan masa inkubasi sangat menentukan jenis racun—apakah berasal dari bakteri atau bahan kimia. Ia menekankan bahwa setiap kali ada laporan keracunan, protokol penanganan harus dijalankan cepat dan tepat, mulai dari identifikasi lokasi, jumlah korban, jenis keracunan, hingga memastikan penanganan medis. “Prosedur tata laksana sudah baku dan teman-teman di daerah sudah tahu. Pastikan kalau ada keracunan, protokol segera dijalankan dan dilaporkan,” tegasnya. Budi meminta sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) diperkuat sebagai garda terdepan pencegahan. “Sekolah harus memeriksa makanan yang datang, cek bau, warna, dan teksturnya. Jika ada tanda mencurigakan, jangan disajikan. UKS harus segera menghubungi puskesmas,” imbuh dia. Ia juga mengajak pihak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turut mendukung peningkatan kapasitas UKS agar tak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga pengawasan dan penanggulangan dini keracunan makanan. Budi menekankan pentingnya inspeksi kebersihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sumber utama pengolahan makanan. “Dinas kesehatan harus memastikan bahan baku, proses masak, penyimpanan, dan kebersihan alat sesuai standar. Petugas harus mencuci tangan, memakai sarung tangan, dan berpakaian bersih,” jelasnya. Dia menegaskan seluruh SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari BGN sudah dikeluarkan instruksi agar penerbitan SLHS dipercepat. “Targetnya satu bulan, bila perlu dua minggu. Dinas kesehatan harus jemput bola melakukan inspeksi,” tegas Budi. Kemenkes telah menyederhanakan prosedur penerbitan SLHS agar bisa selesai maksimal 13 hari tanpa mengurangi standar. Pemeriksaan meliputi kondisi dapur, kebersihan lingkungan, hingga sampel bahan makanan untuk trace back jika terjadi keracunan. Untuk deteksi cepat, Budi meminta daerah memperkuat laboratorium kesehatan daerah dengan peralatan PCR untuk bakteri dan virus, serta toxicology lab untuk zat kimia. “Kalau pakai kultur butuh waktu lama, jadi PCR wajib tersedia. Kami sedang menghitung biaya agar bisa menambah alat rapid test khusus bakteri dan kimia sebelum makanan didistribusikan,” paparnya. Pengalaman Kemenkes dalam pengawasan katering jamaah haji, dengan sistem uji cepat sebelum makanan disajikan menjadi contoh yang ingin diterapkan pada program MBG jika anggaran memungkinkan. Budi memastikan koordinasi lintas kementerian kini lebih solid. Kemenkes, Kemendagri, dan BGN sudah berkomitmen mempercepat pelaporan dan berbagi data. “Semua puskesmas akan di-zoom bersama BGN untuk memastikan standar kebersihan dapur SPPG,” ucapnya. Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi dasar seperti cuci tangan sebelum makan, pengecekan alergi makanan (misalnya alergi udang), dan pemantauan gejala keracunan sesuai masa inkubasi. “Setiap daerah harus siap. Gubernur, bupati, dan wali kota tentu tidak ingin kasus keracunan terjadi di wilayahnya,” saran Budi. Sebagai langkah akhir, Budi menyebut sudah dibentuk Gugus Gerak Cepat yang dipimpin Kemendagri. Tim ini memastikan setiap kejadian keracunan ditangani secara terkoordinasi, mulai dari pelaporan hingga penindakan. “Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus paham prosedur ini, karena keracunan

Daerah, Makassar

Kohati Badko Sulsel dan KPID Sulsel Siap Bersinergi Gelar Literasi Digital dan Kawal RUU Penyiaran

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id – Pengurus Korps HMI-Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (29/9/2025). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk bersinergi dalam program literasi digital serta mengawal isu perempuan dan anak dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Kohati Badko Sulsel, Ita Rosita, menyampaikan bahwa Kohati memiliki program kerja yang sejalan dengan fungsi KPID, khususnya dalam hal edukasi publik. “Kohati Badko Sulsel siap berkolaborasi dengan KPID Sulsel. Salah satu program kerja kami adalah literasi digital yang menyasar siswa dan masyarakat umum, dan ini bisa menjadi titik sinergi kita,” ungkap Ita Rosita. Inisiatif ini disambut hangat oleh Ketua KPID Sulsel, Dr. Irwan Ade Saputra, S.Ip., M.Si. Ia menyatakan bahwa pintu kolaborasi sangat terbuka, bahkan sudah ada program dalam waktu dekat yang dapat diintegrasikan dengan Kohati. “Kami memiliki program KPID Go to School dan Go to Campus yang akan dimulai awal Oktober. Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan kelompok Cipayung, termasuk Kohati. Kita bisa membuat diskusi-diskusi dengan menghadirkan tokoh-tokoh perempuan inspiratif,” ujar Dr. Irwan. Dilanjutkan Oleh Rudi, salah satu Komisioner KPID Sulsel, Rudi, mendorong Kohati untuk mengambil peran aktif dalam isu regulasi penyiaran yang sedang hangat dibahas. “Kami menyarankan agar Kohati ikut andil dalam merespon RUU Penyiaran, khususnya untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk seminar, diskusi publik, atau kajian,” tambah Rudi. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis bagi kedua lembaga untuk memperkuat pengawasan penyiaran partisipatif dan meningkatkan kualitas konten media di Sulawesi Selatan. Tentang Kohati Badko Sulsel Korps HMI-Wati (Kohati) adalah badan khusus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berfokus pada pengembangan potensi anggota perempuan (HMI-Wati) di bidang intelektual, kepemimpinan, dan isu-isu keperempuanan. Kohati Badko Sulsel aktif dalam pengkaderan dan advokasi kebijakan publik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Tentang KPID Sulsel Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan adalah lembaga negara independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan penyiaran di wilayah Sulawesi Selatan. KPID bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar melalui konten siaran yang sehat, informatif, dan edukatif.

Daerah, Makassar, Nasional

Milad ke-59, Kohati Badko Sulsel Tegaskan Komitmen Kawal Kebijakan Berbasis Gender

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional /

ruminews.id – Makassar, 28 September 2025, Hotel Grend Town. Dalam rangka perayaan Milad ke-59, Korps HMI-Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan menggelar serangkaian acara yang puncak acaranya di hadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Rachmatika Dewi. Mengusung tema *”Kohati Bernilai untuk Indonesia Maju”* , perayaan ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen Kohati dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada kesetaraan gender. Acara yang berlangsung khidmat ini diisi dengan dua kegiatan utama: *Lomba Potret Edukasi* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik melalui visual, dan *Talkshow* inspiratif yang menghadirkan beberapa ketua umum Kohati Badko dari masa Indonesia Timur hinggal masa Sulselbar sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, *dr. Rachmatika Dewi*, mengapresiasi peran strategis Kohati dan mengajak untuk bersinergi secara aktif. “Saya berharap Kohati Badko sulsel dapat mengawal kami, mendukung kami, dan bisa berkolaborasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan, baik dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPRD Sulsel maupun sebagai seorang perempuan,” ujar dr. Rachmatika Dewi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kohati Badko Sulsel, menyatakan kesiapan organisasinya untuk menjadi mitra kritis pemerintah. Ia menekankan fokus utama Kohati dalam advokasi kebijakan di masa mendatang. “Kami akan mengawal RPJMD 2026 dan berharap DPRD dapat berkomitmen penuh bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis gender, sesuai dengan tujuan SDGs nomor lima, yakni *Gender Equality*,” tegasnya. Perayaan Milad ke-59 ini tidak hanya menjadi ajang selebrasi, tetapi juga sebagai forum konsolidasi gagasan untuk meneguhkan peran Kohati sebagai organisasi perempuan intelektual yang kontributif bagi kemajuan bangsa, khususnya di Sulawesi Selatan. Korps HMI-Wati (Kohati) adalah badan khusus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berfungsi sebagai wadah bagi para anggota perempuan (HMI-Wati) untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang intelektual, kepemimpinan, dan keperempuanan. Kohati Badko Sulsel merupakan koordinator Kohati di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang aktif dalam pengkaderan dan advokasi isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan pembangunan daerah.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pertanian

Kelangkaan Beras Medium di Makassar Diduga Akibat Isu Beras Oplosan, Pemerintah Dinilai Tidak Serius Menangani Persoalan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pertanian /

ruminews.id – Beberapa waktu lalu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Makassar Timur menyoroti kinerja Bulog terkait isu beras oplosan. Mereka mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Kini, HMI Makassar Timur kembali menyoroti kelangkaan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. Melalui Kabid PTKP HMI Makassar Timur, Aidil, mereka menduga kelangkaan ini merupakan dampak dari isu beras oplosan yang sempat viral sebelumnya. “Kami sempat mendengar ada riak-riak di kalangan warga bahwa adanya indikasi kelangkaan beras medium di pasaran. Hal ini kami duga merupakan akibat dari isu beras oplosan yang sempat viral kemarin,” ujar Aidil. Aidil menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan validasi terkait informasi tersebut. Dari hasil temuan di lapangan, memang ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. “Itupun beras premium dibatasi Setiap customer hanya bisa membeli maksimal dua karung, bahkan ada yang hanya membolehkan satu karung saja,” jelasnya. Situasi ini dinilai membingungkan, mengingat pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa pasokan beras di Sulawesi Selatan mengalami surplus. Menurut HMI Makassar Timur, ada ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan. “Ada ketidaksinkronan antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan. Hal ini dapat mengundang kecurigaan kita semua bahwa ada monopoli pasokan beras oleh pemerintah sehingga ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di masyarakat,” lanjut Aidil. HMI Makassar Timur menilai ketidakselarasan data ini mengindikasikan manipulasi pasokan beras oleh pemerintah. Jika hal ini benar, maka dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepada Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian. “Kami berharap pemerintah terkait, terutama pihak Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian tidak main-main dalam menangani isu-isu yang menyoal beras ini, jangan sampai persoalan mengenai hal tersebut semakin meluas,” tutupnya.

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Apresiasi Badko HMI dan Dukungan Kegiatan Tahunan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengajak masyarakat untuk meneladani akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H, yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulsel di Masjid Agung 45 Makassar, Minggu (28/9/2025) malam. Dalam pesannya, Munafri menekankan pentingnya peringatan Maulid sebagai momentum memperkuat iman dan meneguhkan semangat meneladani Rasulullah. “Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita berharap bisa mengamalkan dan mengikuti apa yang telah dicontohkan beliau. Kita punya satu sosok yang menjadi pedoman bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan baik,” ungkapnya. Pada kesempatan ini, politisi Golkar itu menyampaikan apresiasi kepada jajaran HMI yang menggagas kegiatan keagamaan ini. Apalagi tujuanya untuk memperingati maulid nabi besar Muhammad SAW. “Kepada adik-adik HMI, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja samanya. Semoga kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan. Insya Allah tahun depan kita bisa laksanakan lagi,” ujarnya. Oleh sebab itu, Appi menambahkan, Masjid Agung 45 memiliki tempat yang sangat representatif untuk kegiatan berskala besar. Apalagi kegiatan organisasi keislaman. “Saya dulu pernah menjadi ketua masjid di sini. Masjid ini luas, parkirnya memadai, dan aksesnya mudah dijangkau. Itulah sebabnya acara seperti ini sangat tepat digelar di sini,” kata Munafri. Dalam kesempatan itu, Munafri juga menyapa para anak panti asuhan yang turut hadir. Bahaka menitip pesan kepada siswa yang hadir. “Terima kasih kepada anak-anakku dari panti asuhan yang sudah datang. Kita tidak akan berlama-lama karena besok kalian harus sekolah,” ucapnya penuh perhatian. Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Makassar berharap kegiatan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Dan juga perlu dilanjutkan tahun mendatang. “Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah SWT,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Berikan Kesempatan Setara, Munafri Ajak Difabel Bangun Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, difabel harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan kota. Hal itu disampaikan dalam momentum Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBI) 2025 yang digelar DPD Gerkatin Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Sulawesi Selatan, Jl. AP Pettarani, Minggu (28/9/2025), Munafri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan semangat inklusi. Kesempatan bekerja, pelatihan, hingga dukungan UMKM akan terus kami buka agar mereka dapat berperan aktif. Munafri mengapresiasi kegiatan ini, Menurut dia, keberagaman bahasa, baik lisan maupun isyarat adalah kekayaan yang harus dihargai. Bahasa isyarat bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol kesetaraan dan inklusi. “Pemerintah Kota Makassar, berkomitmen mendukung kegiatan seperti ini, membuka ruang akses komunikasi dan hak pekerja yang setara bagi seluruh warganya,” ujarnya. Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBI) kembali menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa bahasa, dalam segala bentuknya, adalah sarana pemersatu, bagi penyandang difabel rungu wicara. Oleh sebab itu, Pemerintah kota mendukung kegiatan ini, dimana peringatan HBI tahun 2025 sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya akses komunikasi setara dan upaya berkelanjutan untuk menciptakan Makassar yang inklusif, ramah bagi semua warga tanpa terkecuali. “Perayaan HBI ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya membangun kesadaran bersama, bahwa komunikasi tanpa batas adalah hak setiap orang,” tuturnya. Munafri menekankan, HBI bukan sekadar perayaan simbolis, tetapi pengingat bahwa pembangunan kota harus merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas rungu. “Peringatan ini memberikan gambaran jelas bahwa kita, khususnya pemerintah dan masyarakat Makassar, harus tumbuh bersama dalam inklusi pembangunan kota,” jelasnya. “Kami Pemerintah Kota, berkomitmen bersama saudara berkebutuhan khusus dalam membangun Makassar,” tambah politisi Golkar itu. Appi menjelaskan, berbagai program telah dan akan terus dijalankan untuk memastikan kelompok difabel dapat berperan aktif. Di antaranya membuka peluang kerja di lingkup Pemkot Makassar serta menghadirkan pelatihan keterampilan agar dapat terserap di perusahaan-perusahaan lokal. “Kami memberikan pelatihan untuk menyalurkan bakat dan minat teman difabel, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan bekerja dan mandiri,” tambahnya. Ia juga mendorong agar pelaku UMKM binaan, termasuk dari komunitas disabilitas, dapat tampil dalam berbagai agenda resmi pemerintah, seperti perayaan ulang tahun kota dan kegiatan besar lainnya. Ini kewajiban bersama untuk saling bantu, saling support, dan lebih penting lagi saling memperhatikan. “Kami berharap kehadiran Pemkot bisa membangun sinergi dan kolaborasi sehingga kelompok berkebutuhan khusus mendapat tempat dan menjadi sahabat pemerintah dalam membangun kota,” tutup Munafri.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Ajak Muslimat NU Jadi Garda Depan Pembangunan Kota

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh kaum perempuan, khususnya Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan dan penguatan demokrasi di Kota Makassar. Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Maulid Akbar Peringatan Kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW yang digelar Muslimat NU Kota Makassar, di Masjid Raya Makassar, Minggu (28/9/2025). Dalam sambutannya, Munafri menekankan pentingnya kehadiran dan dukungan perempuan sebagai pilar utama pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia. “Kekuatan besar ada pada peran ibu-ibu. Dari rumah tangga, terbentuk karakter dan nilai yang akan menentukan kemajuan. Dukungan Muslimat NU sangat penting untuk mewujudkan Makassar yang maju, demokratis, dan sejahtera,” ujarnya. Peringatan Maulid Akbar yang dihadiri ratusan jamaah ini diisi dengan pembacaan zikir, dan tausiyah yang mengangkat keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi membangun keluarga dan masyarakat. Pada kesempatan ini, Munafri menambahkan, peran perempuan bukan hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga pada berbagai sektor kehidupan, termasuk penguatan ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. “Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk Muslimat NU, agar pembangunan berjalan seimbang antara fisik dan manusia,” tambahnya. Munafri juga menekankan pentingnya semangat gotong-royong dan kepedulian sosial, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Appi itu mengajak Muslimat NU untuk terus hadir sebagai penggerak kebaikan, membantu sesama, dan menjaga persatuan umat. “Makassar kita bangun bersama. Perempuan memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan, menanamkan nilai kejujuran, dan menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya. Ia juga mendorong pengembangan urban farming (pertanian perkotaan) dan pemberdayaan UMKM sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Munafri menegaskan, Kota Makassar memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat urban farming terbesar di Indonesia. Pemanfaatan lahan-lahan sempit di perkotaan, katanya, bukan hanya menopang ketersediaan pangan, tetapi juga mampu menambah pendapatan keluarga. “Kita ingin Makassar menjadi kota dengan pengembangan urban farming terbesar di Indonesia. Konsepnya sederhana, tapi harus dikerjakan serius agar berjalan,” ujarnya. Ia memberi contoh pemanfaatan lahan rumah atau pekarangan, termasuk budi daya ayam dan sayuran, yang bisa menjadi tambahan ekonomi rumah tangga. “Dengan lahan 3 meter saja bisa kita manfaatkan. Yang penting ada kemauan dan pendampingan,” katanya. Selain urban farming, Munafri menilai pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, pelaku UMKM harus dibina agar memiliki standar higienis, kualitas produk yang baik, dan manajemen usaha yang berkelanjutan. “UMKM harus bersabar, disiplin, dan mengikuti standar higienis. Ini penting supaya produk mereka mampu bersaing, bahkan menembus pasar nasional,” jelasnya. Di akhir sambutan, Munafri mengajak warga Makassar untuk terus meneladani semangat gotong-royong dan kepedulian sosial, seraya mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, memperkuat ekonomi keluarga, dan memanfaatkan peluang yang ada. Ketua DPD II Golkar Makassar itu menambahkan, pemerintah kota siap memfasilitasi pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan agar pelaku UMKM semakin kuat. Ia juga mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk aktif memanfaatkan program pemberdayaan yang disiapkan pemerintah. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah menyiapkan program, tapi perlu dukungan masyarakat agar kegiatan pemberdayaan dan penguatan ekonomi ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” tutupnya.

Daerah, Makassar, Opini

Pemimpin Kordoba

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini /

ruminews.id – Ada istilah menarik yang belakangan saya dengar dari seorang senior di kampus. Senior ini, sekarang sudah jadi ketua prodi di UNM. Darinya saya mendengar sebuah istilah yang terdengar unik dan menarik, yaitu pemimpin kordoba. Bukan, bukan Cordoba yang di Spanyol sana, kota bersejarah yang pernah jadi pusat peradaban Islam Eropa. Kordoba yang dimaksud adalah akronim dari tiga tabiat atau watak pemimpin yang, menurut beliau, banyak bermunculan akhir-akhir ini, Koro-koroang, Otoriter, dan Balala. Mari kita bicara satu-satu. Koro-koroang Kalau Anda bukan orang Makassar, mungkin agak bingung. Apa itu koro-koroang? Jangan-jangan semacam nama makanan atau penyakit. Tenang, ini bukan menu kuliner Makassar. Koro-koroang adalah istilah lokal untuk menyebut orang yang gampang marah, mudah tersinggung, bahkan tanpa alasan yang jelas. Nah, bayangkan seorang pemimpin yang tiap hari wajahnya seperti siap meletus. Anda telat dua menit masuk rapat, dia langsung mencak-mencak. Anda salah ketik laporan, langsung murka satu jam. Padahal, kalau dipikir-pikir, kesalahannya sepele. Tapi ya itu tadi, pemimpin koro-koroang memang punya hobi bawaan, yaitu ngamuk. Masalahnya, orang-orang begini sering kali merasa marahnya adalah bentuk ketegasan. Padahal, tegas itu bukan berarti teriak-teriak kayak toa yang bocor. Tegas itu soal konsistensi, bukan volume suara. Tapi apa daya, pemimpin koro-koroang lebih doyan show off emosi daripada pakai logika. Otoriter Kalau yang ini tentu tidak perlu kamus Makassar. Semua orang tahu arti otoriter. Dari kelas politik sampai rumah tangga, otoriter adalah gaya kepemimpinan yang seakan-akan dunia ini punya dia sendiri. Mau rapat? Dia yang putuskan. Mau bikin program? Harus sesuai kemauannya. Mau bikin acara? Jangan coba-coba punya ide yang beda, nanti dianggap pembangkangan. Pemimpin otoriter ini biasanya alergi sama diskusi. Menurutnya, forum itu cuma formalitas. Sementara keputusan sudah ada di kepalanya sejak kemarin sore. Parahnya lagi, kadang pemimpin macam ini bangga menyebut dirinya “visioner”. Padahal, yang dia lakukan bukan visi, tapi semacam ramalan ala-ala dukun politik, “Pokoknya harus begini, kalau tidak ya akan gagal.” Yang repot, otoriter sering lahir dari dua hal, yaitu trauma atau minder. Trauma karena dulu pernah diremehkan, jadi sekarang merasa harus berkuasa penuh. Atau minder karena sadar sebenarnya tidak punya kapasitas, makanya nutupin dengan cara menekan orang lain. Balala Nah, ini yang paling kocak sekaligus tragis. Kata “balala” dalam bahasa Makassar artinya rakus. Bukan sekadar doyan makan, tapi lebih ke rakus dalam arti serakah, serakah jabatan, serakah fasilitas, serakah pujian. Pemimpin balala ini biasanya punya perut yang tidak pernah kenyang. Kalau ada proyek, dia duluan yang sikut kanan-kiri. Kalau ada fasilitas, dia duluan yang pakai. Kalau ada penghargaan, dia duluan yang pasang foto di baliho. Ironisnya, pemimpin balala ini sering pintar bungkus rakusnya dengan jargon. “Ini semua demi institusi,” katanya, sambil menyelipkan honor kegiatan ke rekening pribadi. “Saya lakukan ini demi kemajuan lembaga,” katanya, sambil mengumpulkan jabatan rangkap macam kolektor perangko. Lalu, apa jadinya kalau tiga sifat ini bercampur jadi satu? Lahirlah Pemimpin kordoba. Gabungan koro-koroang yang meledak-ledak, otoriter yang menindas, dan balala yang rakus. Bayangkan betapa epiknya hidup di bawah kepemimpinan macam itu. Setiap rapat serasa ikut gladi resik drama. Setiap kebijakan terasa seperti perintah raja. Dan setiap peluang organisasi, entah bagaimana, selalu berakhir di meja makannya. Masalahnya, pemimpin kordoba ini bukan sekadar cerita horor. Kita sering ketemu langsung di kehidupan nyata. Di organisasi kampus, di kantor, bahkan di level pemerintahan. Mereka hadir dengan wajah meyakinkan, kadang berkedok religius atau akademis, tapi isi perutnya penuh hasrat menguasai. Tentu saja, tidak semua pemimpin begitu. Masih banyak yang tulus, mau mendengar, dan siap berbagi ruang. Tapi jujur saja, kordoba ini seperti spesies yang tidak pernah punah. Ada terus, hanya berganti nama dan jabatan. Pertanyaannya, apa kita harus pasrah? Tentu tidak. Setidaknya, kita bisa mulai dengan menyadari ciri-cirinya, supaya tidak ikut-ikutan jadi pemimpin macam itu. Karena siapa tahu, hari ini kita cuma anggota biasa, tapi besok bisa dapat giliran memimpin. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa kita juga kena sindrom kordoba, yang ngamukan, otoriter, dan rakus. Pemimpin kordoba ini mengajarkan satu hal, bahwa tidak semua orang yang memimpin itu layak disebut pemimpin. Ada yang sekadar berkuasa, tapi tidak mampu mengayomi. Ada yang sibuk marah, tapi lupa mengarahkan. Ada yang gila jabatan, tapi lupa esensi tanggung jawab. Jadi, kalau nanti Anda ditawari jabatan, coba bercermin sebentar, jangan-jangan benih kordoba sudah tumbuh diam-diam di hati Anda. Kalau iya, segera pangkas. Karena dunia ini sudah cukup penuh dengan pemimpin marah-marah, pemimpin otoriter, dan pemimpin rakus. Kita butuh yang sebaliknya, pemimpin yang mengayomi, dialogis, dan berbagi. Kalau tidak, ya bersiaplah. Kordoba akan terus hidup, menyebar dari kampus sampai gedung parlemen. Dan kita, para warga biasa, hanya bisa mengeluh di pojok warung kopi sambil menertawakan betapa ajaibnya dunia kepemimpinan kita

Daerah, Makassar

LPMD KAHMI Sulsel dan Buku Antologi Mozaik Insan Cita Jadi Kado Spesial Milad KAHMI ke-59

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Kehadiran Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) KAHMI Sulawesi Selatan bersama peluncuran buku antologi Mozaik Insan Cita menjadi kado spesial KAHMI Sulsel dalam momentum Milad KAHMI ke-59 tahun ini. Launching buku Mozaik Insan Cita digelar pada Sabtu, 27 September 2025 di Hotel Max One Makassar. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ni’Matulla Erbe, Marhamah Nadir, dan Wawan Mattaliu. Sementara jalannya diskusi dipandu oleh Andi Sri Wulandani selaku moderator. Buku antologi Mozaik Insan Cita memuat refleksi, pengalaman, serta gagasan dari kader dan alumni HMI yang dirangkum sebagai catatan perjalanan intelektual dan pengabdian sosial. Kehadirannya diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran serta mempertegas peran KAHMI sebagai rumah besar insan cita yang terus berkontribusi bagi umat, bangsa, dan negara. Dengan hadirnya LPMD KAHMI Sulsel dan peluncuran buku antologi ini, KAHMI Sulsel ingin menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan gagasan segar, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat dan peradaban.

Daerah, Makassar, Nasional

Makassar Tidak Aman; HMI Sulsel Desak Polri Evaluasi Kapolrestabes Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional /

ruminews.id – Makassar, 26 September 2025 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan menilai Kota Makassar tengah berada dalam kondisi darurat keamanan. Rangkaian peristiwa dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan pola yang sama, eskalasi konflik yang berulang, maraknya kriminalitas jalanan, hingga lemahnya pengamanan ruang publik. Fakta ini menjadi bukti bahwa fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak berjalan efektif. Publik masih mengingat peristiwa pembakaran kantor DPRD Sulsel saat gelombang demonstrasi, konflik horizontal dan bentrokan antar warga yang menelan korban jiwa, hingga perang kelompok lorong yang terus berulang di Tallo, Kandea, Layang, Pannampu, Pontiku, dan wilayah lainnya. Di jalanan kota, aksi begal dan teror kian meresahkan. Bahkan, kerusuhan dalam konser musik di Makassar menambah daftar rapuhnya pengamanan ruang publik, ketika massa tak terkendali merusak fasilitas dan melukai penonton. Sementara itu, eksekusi lahan dan konflik agraria terus memicu perlawanan warga yang kerap berujung pada kriminalisasi dan kekerasan aparat. “Dari semua peristiwa mencekam yang berulang, muncul paradoks besar: di mana fungsi kamtibmas di seluruh sektor? Apa langkah tegas dan proporsional yang dilakukan aparat? Kondisi ini menandakan bahwa fase reformasi Polri belum menyentuh substansi, sehingga seluruh tingkatan pejabat harus berbenah dan diberikan evaluasi total, khususnya Kapolrestabes Makassar. Reformasi Polri seharusnya mempertegas akuntabilitas, bukan menambah catatan kelam di Kota Makassar,” tegas Iwan Mazkrib, Fungsionaris Badko HMI Sulsel. HMI Sulsel menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar kegaduhan sesaat, tetapi indikasi kelemahan struktural dalam pemeliharaan keamanan. Padahal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah menegaskan kewajiban kepolisian untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Lebih jauh, kegagalan menghadirkan rasa aman adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling mendasar. Hak untuk hidup tenang, aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. HMI Sulsel mendesak Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan Kapolrestabes Makassar, menuntut pertanggungjawaban aparat atas kelalaian yang menimbulkan korban, memperbaiki sistem keamanan kota melalui deteksi dini konflik dan patroli berlapis, serta memastikan ruang publik terlindungi. Selain itu, penyelesaian konflik agraria harus ditempuh dengan jalan keadilan sosial, bukan pendekatan represif yang justru melahirkan kriminalisasi rakyat. HMI Sulsel mempertegas bahwa rasa aman adalah hak konstitusional warga. Kegagalan Polrestabes Makassar memenuhi kewajiban itu merupakan pelanggaran mandat negara. Reformasi kepolisian harus tampil dalam tindakan nyata, agar kontrol keamanan, ketertiban, perlindungan HAM, dan rasa keadilan bagi warga kembali ditegakkan di bumi Anging Mammiri ini.

Scroll to Top