ruminews.id, JAKARTA – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB HMI) menyuarakan 12 tuntutan kritis terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum. Gerakan bertajuk “BAKORNAS LKBHMI PB HMI MENGGUGAT: Untuk Indonesia Lebih Baik dan Sejahtera” tersebut menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa, mulai dari dugaan praktik mafia tanah, tata kelola energi dan pertambangan, korupsi dana bencana, kejahatan kehutanan, mafia pangan, narkoba, perjudian hingga evaluasi program strategis pemerintah.
Gerakan ini mengangkat momentum peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, sebagai pengingat bahwa semangat perjuangan tidak boleh berhenti pada seremoni dan penghormatan simbolis. Perjuangan harus diwujudkan melalui keberanian melawan ketidakadilan, mengawasi kekuasaan, serta memastikan negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap kepentingan rakyat.
Jenderal Lapangan BAKORNAS LKBHMI PB HMI, Azhari Hamid Kastella, S.H., menegaskan bahwa 12 tuntutan tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus desakan terhadap Pemerintah dan Aparat Penegakan Hukum agar tidak menutup mata terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Menurut Azhari, negara harus menunjukkan keberpihakan melalui tindakan konkret, bukan sekadar membangun narasi keberhasilan dan meluncurkan program tanpa memastikan transparansi, efektivitas, serta pertanggungjawaban pelaksanaannya.
“Kami menggugat bukan tanpa alasan, Ada banyak persoalan mendasar yang membutuhkan keberanian negara untuk menyelesaikannya. Jangan sampai hukum hanya tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pemodal, kekuasaan, dan kelompok yang memiliki kepentingan besar. Negara tidak boleh kalah oleh mafia dan kepentingan segelintir elite,” tegas Azhari Hamid Kastella, S.H.
Dalam pernyataannya, Azhari menjelaskan bahwa tuntutan pertama adalah mendesak pengusutan tuntas persoalan pagar laut dan dugaan mafia tanah. Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor intelektual, pemodal, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan dokumen pertanahan bermasalah.
Kedua, mendesak audit menyeluruh terhadap sektor energi dan pertambangan, khususnya perizinan, pengelolaan konsesi, penerimaan negara, reklamasi, dan dampak lingkungan. Kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu.
Ketiga, menuntut penindakan tegas terhadap kejahatan kehutanan, termasuk pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, pembakaran lahan, serta dugaan keterlibatan korporasi dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari kerusakan lingkungan.
Keempat, mendesak pengusutan dugaan korupsi dana bencana. Anggaran kemanusiaan tidak boleh menjadi ladang keuntungan. Setiap indikasi penyalahgunaan, penggelembungan anggaran, proyek fiktif, maupun pemotongan bantuan harus diperiksa secara transparan.
Kelima, menuntut reformasi total kementerian dan birokrasi pemerintahan. Reformasi harus menyentuh transparansi anggaran, pengawasan internal, konflik kepentingan, pelayanan publik, serta pemberantasan penyalahgunaan kewenangan.
Keenam, mendesak pemberantasan mafia pangan yang diduga bermain dalam distribusi, penimbunan, impor, dan manipulasi harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus melindungi petani, peternak, nelayan, serta masyarakat sebagai konsumen agar tidak menjadi korban permainan harga.
Ketujuh, mendesak aparat penegak hukum mengejar dan menangkap gembong narkoba hingga ke jaringan pemasok, pengendali distribusi, dan pihak-pihak yang terbukti memberikan perlindungan terhadap bisnis narkotika.
Kedelapan, menuntut pemberantasan bandar judi online dan offline secara menyeluruh. Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pemblokiran situs maupun penangkapan pelaku lapangan, tetapi harus mengungkap jaringan pengendali, operator, serta aliran dana perjudian ilegal.
Kesembilan, mendesak evaluasi total terhadap Badan Gizi Nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meliputi penggunaan anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, mekanisme pengadaan, transparansi mitra penyedia, dan efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Kesepuluh, menuntut evaluasi terhadap Agrinas dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, khususnya menyangkut sumber pembiayaan, mekanisme pengadaan, penunjukan mitra, kesiapan kelembagaan, serta manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat desa.
Kesebelas, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta program Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi nelayan melalui pembangunan infrastruktur, akses pasar, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Keduabelas, mendorong peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas jaringan pengamanan negara, termasuk TNI, Polri, dan Jaksa, dengan mengusulkan standar penghasilan minimal Rp50 juta. Selain itu, BAKORNAS LKBHMI PB HMI mendesak percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk memulihkan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme yang adil dan transparan.
Lebih lanjut, Azhari menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, sebab kebijakan publik dan penggunaan anggaran negara memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kami mempertanyakan sejauh mana transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis. Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan justru tidak tepat sasaran atau membuka ruang penyimpangan. Kami mendesak audit, evaluasi, dan pengawasan secara terbuka agar masyarakat mengetahui bagaimana uang negara dikelola,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi penegakan hukum dalam pemberantasan mafia tanah, narkoba, perjudian, korupsi, dan kejahatan sumber daya alam.
“Pemberantasan mafia tidak boleh hanya menjadi slogan. Jangan hanya berani menangkap pelaku kecil, sementara jaringan besar yang mengendalikan bisnis ilegal tidak tersentuh. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan berani mengungkap siapa pun yang terbukti terlibat tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun kekuatan ekonominya,” tegas Azhari.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara. Kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati.
Kami sedang menjalankan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan justru membiarkan rakyat berhadapan dengan ketidakadilan. Jika pemerintah menganggap aspirasi ini penting, maka buktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji dan ketika tuntutan ini tidak indahkan maka kami akan terus melakukan perlawanan terus menerus. tutup Azhari Hamid Kastella, S.H.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan seruan untuk memperkuat supremasi hukum, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan seluruh kebijakan negara berjalan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk mengingatkan negara bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang membebaskan rakyat dari ketidakadilan, korupsi, kemiskinan, dan kesewenang-wenangan kekuasaan.
