Ruminews.id, MAKASSAR – Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, Selasa (10/11/2026), Aliansi Gerakan Pemuda Melawan (AGPM) menyuarakan tuntutan bertajuk “Rebut Kedaulatan Rakyat” melalui aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WITA di Jalan Alauddin, Makassar.
Aksi ini melibatkan tiga organisasi, yakni Gerakan Solidaritas Mahasiswa Merdeka (GSMM), Ikatan Pemuda Mahasiswa Sulawesi Selatan (IPMS), serta Confederasi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu (COMBES).
AGPM membawa sejumlah persoalan nasional ke ruang publik, mulai dari dominasi oligarki dalam kehidupan bernegara, dugaan praktik penyadapan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), militerisme di ruang sipil, hingga persoalan penegakan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan.
Jenderal Lapangan AGPM, Andi Saeful, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, kedaulatan rakyat harus tercermin dalam kebijakan negara, pengelolaan sumber daya alam, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
AGPM menilai bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur melalui pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi juga harus menjamin kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, pembatasan kekuasaan, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam aksi tersebut, AGPM menyampaikan lima tuntutan:
1. Menggulingkan dominasi oligarki dan mengembalikan aset negara kepada rakyat.
2. Mengusut tuntas aktor di balik dugaan penyadapan.
3. Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
4. Menolak militerisme di ruang sipil.
5. Menegakkan HAM di dunia pendidikan.
Bagi AGPM, kelima tuntutan tersebut merupakan bagian dari persoalan yang membutuhkan perhatian serius dan pertanggungjawaban negara. Setiap kebijakan maupun tindakan yang menyangkut kepentingan publik harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Gerakan ini juga menegaskan bahwa mahasiswa dan pemuda tidak boleh kehilangan daya kritis di tengah dinamika politik nasional. Ruang demokrasi harus tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, mengoreksi kebijakan, dan menuntut keadilan melalui cara-cara yang damai dan konstitusional.
Melalui seruan “Rebut Kedaulatan Rakyat”, AGPM mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan juga tentang memastikan rakyat memiliki kendali atas masa depan, sumber daya, dan arah kebijakan negaranya.
ALIANSI GERAKAN PEMUDA MELAWAN (AGPM)
Gerakan Solidaritas Mahasiswa Merdeka (GSMM)
Ikatan Pemuda Mahasiswa Sulawesi Selatan (IPMS)
Confederasi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu (COMBES)
Jenderal Lapangan: Andi Saeful
