Negeri Kaya Ikan, Mengapa Ibu Hamil di Pesisir Masih Terancam Kekurangan Gizi?

Fikri Haikal
Selasa, 10 November 2026 • 20:26 WITA
Negeri Kaya Ikan, Mengapa Ibu Hamil di Pesisir Masih Terancam Kekurangan Gizi?

Penulis: Aisyah Ahsan – Mahasiswa Magister Ilmu Kebidanan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin

Ruminews.id – Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan laut yang melimpah dan menjadi sumber kehidupan jutaan warga pesisir. Di balik kekayaan itu, ada pertanyaan yang patut direnungkan: apakah masyarakat yang hidup paling dekat dengan sumber pangan laut, terutama ibu hamil di perkampungan nelayan, sudah memperoleh manfaat gizinya secara optimal?

Data nasional menunjukkan persoalan ini belum selesai. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat 16,9 persen ibu hamil berisiko mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan 27,7 persen mengalami anemia. Angka itu bukan khusus wilayah pesisir, tetapi menjadi pengingat bahwa gizi ibu hamil masih perlu perhatian serius. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat konsumsi ikan pada 2025 mencapai 26,08 kilogram per kapita per tahun.

“Angka konsumsi nasional belum mampu menjelaskan apakah setiap keluarga, termasuk ibu hamil di wilayah pesisir, memiliki akses yang sama terhadap pangan bergizi,” tulis penulis.

Bagi keluarga nelayan, masalahnya mungkin bukan sekadar ketersediaan ikan, melainkan daya beli, kestabilan pendapatan, dan kebiasaan makan. Sebagian hasil tangkapan harus dijual untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga pangan bergizi sulit diprioritaskan. Padahal, kehamilan menuntut asupan energi, protein, zat besi, dan asam folat. Ikan memang sumber protein berkualitas, tetapi tidak cukup tanpa sayuran, buah, dan pangan lain.

“Kita perlu berhenti menganggap bahwa tinggal di dekat laut secara otomatis membuat seseorang memiliki status gizi yang baik,” tegas penulis.

Dari sudut pandang filsafat ilmu dan Benua Maritim Indonesia, laut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga ruang kehidupan yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Penulis mempertanyakan ukuran keberhasilan pembangunan kelautan.

“Apakah keberhasilan sektor kelautan cukup dinilai dari besarnya produksi dan nilai ekonomi perikanan, ataukah juga harus tampak dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat pesisir?” ungkapnya. Menurutnya, pengetahuan ilmiah tentang manfaat gizi ikan belum cukup bila tidak diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan yang menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Beban gizi juga kerap dipandang sebagai tanggung jawab perempuan semata. Padahal, kondisi ekonomi, dukungan keluarga, dan akses pangan sangat menentukan pilihan makan seorang ibu.

Di titik inilah bidan berperan, mulai dari mendeteksi risiko KEK dan anemia, memberikan edukasi gizi, hingga mendampingi ibu selama kehamilan. Namun, penulis menekankan bahwa bidan tidak bisa bekerja sendirian.

“Edukasi saja tidak cukup apabila keluarga tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan makanan bergizi,” katanya. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama sektor kesehatan, perikanan, pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil laut lokal dapat dimanfaatkan lewat program pangan bergizi yang tepat sasaran, dengan memperhatikan keamanan pangan, kebutuhan ibu hamil, dan kebiasaan makan setempat. Kelompok nelayan, kader kesehatan, dan keluarga, termasuk suami, perlu dilibatkan karena kesehatan ibu hamil adalah tanggung jawab bersama.

Melalui tulisan ini, penulis berharap pembangunan maritim tidak hanya bicara tentang hasil tangkapan, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesehatan ibu dan masa depan anak yang dilahirkan. Sebab, keberhasilan negara maritim diukur dari seberapa besar kekayaan lautnya mampu menyejahterakan manusia yang hidup di sekitarnya.

Bagikan Berita Ini:
RUMINEWS

Membuka berita...