Ruminews.id, Yogyakarta — Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) resmi mengajukan dokumen Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), Senin (9/11/2026). Pengajuan tersebut berkaitan dengan Perkara Nomor 299/PUU-XXIV/2026 yang menguji konstitusionalitas Pasal 21 UU IKN sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023.
Langkah tersebut merupakan bentuk partisipasi kelembagaan DPC PERMAHI DIY dalam mengawal kebijakan pembangunan nasional, khususnya menyangkut perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui dokumen tersebut, PERMAHI DIY menyampaikan pandangan hukum dengan pendekatan sosio-legal terkait posisi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
Dalam dokumen berjudul “Pembangunan Tanpa Persetujuan Adalah Penggusuran Terencana: Mengkritisi Ilusi Partisipasi, Eksklusi Administratif, dan Reduksi Ekonomi atas Ruang Hidup Masyarakat Adat Suku Balik di Ibu Kota Nusantara”, PERMAHI DIY menyoroti frasa “dengan memperhatikan” dalam Pasal 21 UU IKN. Rumusan tersebut dinilai belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai karena berpotensi menempatkan masyarakat adat hanya sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan menentukan masa depan ruang hidupnya.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius mengingat luas wilayah adat Suku Balik yang terdampak delineasi kawasan IKN. Berdasarkan pemetaan partisipatif Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebanyak 39.997,62 hektare atau sekitar 99,7 persen wilayah adat indikatif Suku Balik Sepaku telah masuk dalam delineasi wilayah IKN. Data tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi mengenai pentingnya jaminan perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam pelaksanaan pembangunan.
Ketua Cabang DPC PERMAHI DIY, Riswandi, S.H., menegaskan bahwa agenda pembangunan nasional tidak boleh ditempatkan di atas prinsip konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Menurutnya, pembangunan harus tetap berjalan dalam koridor negara hukum dengan mengedepankan keadilan sosial serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
“Negara tidak boleh menempatkan pembangunan dan investasi seolah-olah berada di atas konstitusi. Pembangunan memang merupakan bagian dari tanggung jawab negara, tetapi pelaksanaannya harus tetap tunduk pada prinsip negara hukum, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jangan sampai atas nama pembangunan, masyarakat adat justru kehilangan ruang hidup, identitas, dan hak konstitusionalnya sendiri,” tegas Riswandi.
Ia menjelaskan, pengajuan Amicus Curiae tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pembangunan IKN. Sebaliknya, PERMAHI DIY mendorong agar pembangunan nasional dilaksanakan melalui mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan dengan melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan. Riswandi juga menekankan bahwa persetujuan masyarakat adat harus dipandang sebagai bagian penting dari prinsip pembangunan yang menghormati hak asasi manusia.
“Persoalannya bukan semata-mata apakah pembangunan harus dilanjutkan atau dihentikan. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana pembangunan dilaksanakan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat yang telah hidup dan menjaga wilayah tersebut jauh sebelum proyek pembangunan negara direncanakan. Persetujuan masyarakat adat bukan hambatan pembangunan, melainkan prasyarat penting bagi pembangunan yang demokratis dan berkeadilan,” lanjutnya.
Selain persoalan partisipasi, PERMAHI DIY turut mengkritisi penggunaan pendekatan efisiensi ekonomi, khususnya Kriteria Efisiensi Kaldor-Hicks, dalam membenarkan suatu kebijakan pembangunan. Pendekatan tersebut dinilai berpotensi mengabaikan kelompok masyarakat yang menanggung dampak negatif pembangunan apabila kompensasi tidak benar-benar diterima. Menurut PERMAHI DIY, hak konstitusional masyarakat adat tidak dapat direduksi menjadi perhitungan ekonomi semata karena tanah ulayat, situs sakral, identitas budaya, serta hubungan sosial dan spiritual masyarakat dengan ruang hidupnya memiliki nilai yang tidak sepenuhnya dapat diukur menggunakan instrumen moneter.
Melalui dokumen tersebut, PERMAHI DIY juga mendorong penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat secara de facto, serta evaluasi terhadap regulasi pelaksana di lingkungan Otorita IKN. Langkah ini sekaligus menjadi wujud peran mahasiswa hukum dan masyarakat sipil dalam memastikan hukum tidak hanya menjadi instrumen legitimasi kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hak dan penegakan keadilan.
“Kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya tempat menguji norma undang-undang, tetapi juga ruang untuk memastikan bahwa konstitusi benar-benar hadir bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat adat yang selama ini kerap berada dalam posisi rentan di hadapan kebijakan pembangunan. Hukum tidak boleh hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, tetapi harus mampu melindungi mereka yang hak-haknya terancam,” tutup Riswandi.
Melalui pengajuan Amicus Curiae tersebut, DPC PERMAHI DIY berharap pandangan hukum dan argumentasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 299/PUU-XXIV/2026. Upaya tersebut diharapkan turut memperkuat perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat serta mendorong pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
