Penulis: Magfira – Sekretaris Umum Korps HmI Wati HmI cabang Makassar
ruminews.id – Pernahkah kamu merasa, makin ke sini informasi makin terbuka, tetapi kita justru makin sulit menemukan mana yang benar-benar nyata dan mana yang sekadar pertunjukan?
Pengalaman ini makin mengendap di kepala saya beberapa waktu lalu, saat menghadiri diskusi buku di DPRD Sulawesi Selatan yang diadakan oleh wakil ketua dprd Sulsel Bapak Tamsil Linrung.
Diskusi itu menghadirkan langsung penulis bukunya, Kak Fajar, serta dosen Hubungan Internasional dari Universitas Hasanuddin (Unhas). Di ruang diskusi itu, diperbedah kerangka berpikir mengenai bagaimana kekuasaan di Indonesia dikelola dan dipanggungkan hari ini.
Bagi teman-teman mahasiswa yang akrab dengan bacaan-bacaan sosiologi atau teori politik, konsep panggung ini sebenarnya bukan hal asing. Kita sering membaca Erving Goffman lewat karyanya The Presentation of Self in Everyday Life (1959), yang membedakan kehidupan sosial menjadi panggung depan (frontstage) dan panggung belakang (backstage).
Kita juga membaca Guy Debord dalam The Society of the Spectacle (1967) tentang bagaimana realitas digantikan oleh tontonan visual visual yang membius, serta James C. Scott melalui Domination and the Arts of Resistance (1990) yang membongkar jarak lebar antara public transcript (skrip manis yang dipertontonkan penguasa) dan hidden transcript (realitas tertutup di balik layar).
Melalui bukunya Dramaturgi meski belum sepenuhnya saya yakini saya paham ya hehehe, Kak Fajar menganyam gagasan-gagasan klasik itu ke dalam konteks hari ini yaitu panggung politik kita bergerak serba cepat, riuh, dan penuh gimik.
Sejak era Orde Baru di bawah Soeharto, dramaturgi politik selalu dipakai untuk menjaga ketertiban semu di panggung depan, sementara keputusan krusial dan pembagian sumber daya berjalan di panggung belakang. Bedanya, hari ini “pertunjukan” itu berpindah ke layar ponsel kita dengan tempo yang jauh lebih agresif.
Celakanya, drama yang disajikan media ini membuat masyarakat di kelas bawah terpecah, saling menuding, dan kehilangan rasa kemanusiaan. Suara-suara kecil warga dibenturkan satu sama lain oleh skenario yang dibangun dari atas.
Bisa kita lihat apa yang terjadi pada dinamika program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di panggung depan, program ini dipamerkan sebagai penolong rakyat sekaligus penyedia lapangan kerja bagi ibu-ibu pengelola dapur lokal atau yang sempat tertolong. Namun di saat yang sama, timbul rasa tidak adil di kalangan guru-guru honorer.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan PB PGRI mencatat bahwa masih banyak guru honorer di berbagai daerah yang menerima upah di bawah Rp500.000 per bulan. Ketika guru-guru atau masyarakat mempertanyakan alokasi anggaran raksasa untuk program MBG di tengah abainya negara terhadap gaji layak tenaga pendidik, respons di ruang publik sering kali dibelokkan menjadi benturan perasaan.
Ibu-ibu pengelola dapur dan guru honorer dibuat seolah-olah bersaing mendapatkan perhatian negara. Padahal, kedua kelompok ini adalah sesama warga kelas bawah yang sama-sama berjuang menyambung hidup. Yang di bawah sibuk berdebat, sementara pembuat kebijakan di panggung atas tetap tenang tanpa tersentuh evaluasi substantif.
Pola dramaturgi yang sama terjadi pada isu pangan. Panggung depan dibanjiri pidato heroik tentang kemandirian nasional, proyek cetak sawah, dan food estate. Namun jika kita menengok data panggung belakang, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, Indonesia justru mengimpor beras hingga 4,52 juta ton angka tertinggi dalam kurun waktu dua dekade terakhir.
Di sisi lain, Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi rata-rata hanya mampu memenuhi sekitar 38% hingga 40% dari total kebutuhan riil petani di lapangan. Retorika swasembada di panggung depan hanyalah “drama penenang” agar publik tidak fokus pada kegagalan tata kelola distribusi dan perlindungan lahan pertanian lokal.
Pada sektor energi, panggung depan dipenuhi jargon transisi energi hijau dan ekosistem kendaraan listrik. Setiap kali kritikus memprotes buruknya kualitas udara atau dampak ekologis tambang, mereka gampang dicap sekadar “FOMO” terhadap isu lingkungan global atau dianggap tidak paham kepentingan pertumbuhan ekonomi.
Namun data konkret di panggung belakang menunjukkan hal sebaliknya. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperlihatkan bahwa bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia hingga akhir 2023 baru mencapai 13,1%, masih jauh dari target 23% pada tahun 2025.
Bahkan, laporan Global Energy Monitor (2024) mencatat Indonesia masih terus menambah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara baru, khususnya PLTU captive di kawasan industri pengolahan mineral. Janji “pemerintah hijau” sekadar menjadi tabir asap atas keterikatan yang masih sangat kuat pada energi fosil.
Di dunia pendidikan, janji digitalisasi dan peningkatan anggaran terus digembar-gemborkan. Namun kenyataan pahit menghantam mahasiswa dan orang tua murid ketika terbit Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti bahwa aturan ini menjadi celah bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk menaikkan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga ratusan persen pada tahun akademik 2024/2025. Ketika gelombang protes mahasiswa pecah di berbagai kampus, pejabat publik justru meresponsnya dengan menyebut pendidikan tinggi sebagai tertiary education (kebutuhan tersier) atau menuduh aksi mahasiswa sekadar ikut-ikutan (FOMO gerakan).
Menghadapi pertunjukan politik yang begitu canggih, kita tidak bisa lagi meresponsnya dengan emosi mentah. Mengutip gagasan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (Pendidikan Kaum Tertindas, 1970) buku yang juga menjadi bacaan wajib saya sebagai sekretaris umum Kohati HmI Cabang Makassar dan mahasiswa di lingkaran-lingkaran diskusi masyarakat harus dibantu melampaui “kesadaran naif” menuju “kesadaran kritis”.
Ini menjadi catatan dan refleksi penting bagi gerakan mahasiswa dan aktivis kampus. Gerakan tidak boleh lagi menabrak rata semua persoalan tanpa membaca ritme, pola, dan kondisi psikologis masyarakat di akar rumput. Jika aksi dan narasi mahasiswa terpisah dari realitas harian warga seperti gagal memahami himpitan ekonomi ibu-ibu rumah tangga atau keresahan guru honorer kepercayaan kelas bawah justru akan luntur (distrust). Gerakan akan menjadi stagnan (ho) dan kehilangan pijakan populernya.
Keterbukaan akses informasi hari ini baru betul-betul berguna jika kita memakainya untuk membongkar skenario di panggung belakang, bukan malah ikut menjadi pemain yang saling tuding di panggung bawah. Kita harus tetap mengarahkan kompas kritik pada pembuat kebijakan dan sistem yang tidak adil, bukan pada sesama warga yang sedang berjuang untuk bertahan hidup.
