Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

2 April 2026

Makassar, Opini, Pemuda, Pendidikan

Menjaga Ruang Kebebasan Akademik dari Pembatasan Administratif

Tinggalkan Komentar / Makassar, Opini, Pemuda, Pendidikan /

Penulis : Fadil Adinata D – Presiden BEM KEMA FSD UNM Periode 2025-2026 ruminews.id, Makassar – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Seni dan Desain (BEM KEMA FSD) memandang bahwa kampus bukan sekadar ruang administratif yang diatur oleh batasan waktu operasional, melainkan ruang hidup bagi pertumbuhan gagasan, kreativitas, dan kesadaran kritis mahasiswa. Dalam tradisi perguruan tinggi, kehidupan intelektual tidak mengenal batas yang kaku antara siang dan malam, karena proses berpikir, berdiskusi, berkarya, dan berorganisasi adalah bagian dari dinamika akademik itu sendiri. Oleh karena itu, munculnya kebijakan atau praktik pembatasan waktu terhadap kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan Universitas Negeri Makassar menjadi perhatian serius bagi kami. Kebijakan yang membatasi ruang gerak aktivitas mahasiswa tanpa landasan dialog yang terbuka berpotensi mereduksi makna kampus sebagai ruang kebebasan akademik dan ruang pembentukan karakter mahasiswa. Secara yuridis, prinsip kebebasan akademik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan bagi sivitas akademika. Pembatasan yang terlalu restriktif terhadap aktivitas mahasiswa—baik diskusi ilmiah, latihan seni, kajian keilmuan, maupun aktivitas organisasi—berpotensi bertentangan dengan semangat regulasi tersebut. Selain itu, mahasiswa sebagai peserta didik memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan pendidikan dan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Aktivitas organisasi mahasiswa bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian integral dari proses pendidikan yang membentuk kepemimpinan, tanggung jawab sosial, serta kesadaran demokratis mahasiswa. Lebih jauh lagi, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3). Dalam konteks ini, aktivitas organisasi mahasiswa di kampus merupakan manifestasi dari hak konstitusional tersebut selama dijalankan secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Sebagai bagian dari sivitas akademika di lingkungan Universitas Negeri Makassar, BEM KEMA FSD memandang bahwa kampus yang sehat bukanlah kampus yang sunyi setelah jam administratif berakhir, melainkan kampus yang tetap hidup oleh diskursus intelektual, latihan-latihan kreatif, ruang seni, serta dinamika organisasi mahasiswa. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa kebijakan yang berpotensi membatasi ruang ekspresi akademik dan organisasi mahasiswa perlu ditinjau kembali secara kritis dan partisipatif. Kampus harus dikelola dengan semangat dialog, bukan sekadar pendekatan administratif yang berpotensi mengerdilkan kehidupan intelektual mahasiswa. BEM KEMA FSD menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ruang kebebasan akademik dan ruang kreativitas mahasiswa sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam merawat tradisi intelektual kampus. Sebab bagi kami, kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang peradaban tempat gagasan dirawat, kritik dilahirkan, dan masa depan bangsa dipersiapkan.

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pemkot Makassar Sambut Positif Kejuaraan Nasional Pushbike di Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR- Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi pengurus Komunitas Balance Bike Makassar di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Rabu (1/4/2026). Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Pushbike Championship Nasional yang akan digelar di Kota Makassar pada 4 Juli 2026. Event ini direncanakan akan menghadirkan sekitar kurang lebih 200 peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan diharapkan menjadi salah satu ajang olahraga anak yang mampu mendorong promosi Kota Makassar di tingkat nasional. Dalam pertemuan tersebut, pengurus Komunitas Balance Bike Makassar memaparkan bahwa event ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi olahraga anak, tetapi juga sebagai sarana mempererat interaksi keluarga serta mendorong tumbuhnya budaya hidup sehat sejak usia dini. Mereka juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan di Kota Makassar. Selain itu, Komunitas Balance Bike Makassar juga menyampaikan bahwa saat ini mereka memiliki sekitar 100 anggota aktif yang terus berkontribusi dalam pengembangan olahraga balance bike di Kota Makassar. Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif positif yang dihadirkan oleh komunitas tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki nilai strategis karena menyentuh aspek olahraga, pembinaan anak, kebersamaan keluarga, serta promosi daerah. “Terima kasih atas silaturahmi dan inisiatif yang sangat baik ini. Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi kegiatan positif seperti Pushbike Championship Nasional, terlebih karena kegiatan ini berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga. Ini adalah ruang yang baik untuk mendorong tumbuh kembang anak sekaligus membangun suasana kebersamaan di tengah masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Aliyah Mustika Ilham menilai, pelaksanaan event berskala nasional seperti ini juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap citra Kota Makassar sebagai kota yang ramah anak, aktif dalam pengembangan olahraga, serta terbuka terhadap berbagai kegiatan komunitas yang produktif dan edukatif. “Kegiatan seperti ini tentu sangat baik karena bukan hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga membawa dampak promosi bagi Kota Makassar. Jika dikelola secara berkelanjutan, event ini sangat berpotensi menjadi agenda tahunan yang dinantikan,” lanjutnya. Pada kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham juga memberikan masukan agar pelaksanaan event dapat dipertimbangkan untuk dirangkaikan dengan momentum peringatan Hari Ibu maupun Hari Anak Nasional, mengingat kegiatan ini sangat erat dengan dunia anak dan keterlibatan keluarga, khususnya para orang tua. “Kalau memungkinkan, kegiatan seperti ini bisa dirangkaikan dengan momentum Hari Ibu atau Hari Anak Nasional. Karena pesertanya anak-anak, tentu orang tua juga ikut terlibat. Jadi nilai kebersamaan keluarga dan pesan edukasinya akan semakin kuat,” tambahnya. Lebih lanjut, Aliyah Mustika Ilham juga mendorong pengurus Komunitas Balance Bike Makassar untuk membangun koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, agar seluruh tahapan persiapan kegiatan dapat berjalan dengan baik, terukur, dan maksimal. Pemerintah Kota Makassar pada prinsipnya akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas, dalam mendorong kegiatan-kegiatan positif yang memberi manfaat bagi generasi muda dan masyarakat luas. Turut mendampingi dalam audiensi tersebut, Kabid Pembudayaan dan Pembinaan Olahraga Andi Bilhaq Azikin. Sementara itu, audiensi dari Komunitas Balance Bike Makassar dihadiri, Ketua Indra Jaya, Sekretaris Okke Alan, Bendahara Muhammad Amril, Humas Abd. Rahim, Race & Pelatihan Muhammad Adnan, serta Pembina Arifuddin.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Pemkab Gowa Perkuat Intervensi Penurunan Zero Dose Berbasis Data dan Kolaborasi Lintas Sektor

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa mendorong penguatan intervensi penurunan anak zero dose melalui pendekatan berbasis data, integrasi layanan, dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini ditegaskan dalam kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Nasional Tingkat Kabupaten Gowa di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Rabu (1/4). Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menekankan pentingnya pemutakhiran data sasaran, perluasan jangkauan layanan imunisasi, serta optimalisasi peran puskesmas dan posyandu sebagai titik layanan terdepan. Pendekatan jemput bola menjadi prioritas untuk menjangkau kelompok rentan di wilayah dengan akses terbatas. “Intervensi penurunan zero dose harus dimulai dari validitas data. Tanpa basis data yang presisi, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujar Talenrang. Lebih lanjut, Talenrang juga mendorong penguatan peran kecamatan, desa, dan kelurahan dalam fungsi monitoring wilayah. Dukungan kader posyandu dan PKK diposisikan sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi yang kontekstual dan berkelanjutan. “Layanan tidak boleh bersifat pasif. Puskesmas dan tenaga kesehatan perlu mengubah pola kerja menjadi proaktif dengan menjangkau langsung sasaran di lapangan,” lanjutnya. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, penanganan zero dose dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan risiko penyakit menular dan gangguan tumbuh kembang anak. Sinergi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga diperkuat untuk memastikan akurasi informasi publik terkait imunisasi. “Penurunan zero dose adalah kerja sistemik. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten agar capaian kesehatan anak dapat meningkat secara terukur,” pungkas Talenrang. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi yang tidak valid terkait vaksin serta mendorong konsolidasi seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mencapai target yang telah ditetapkan. “Masyarakat tidak perlu ragu terhadap vaksin. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak benar. Kita butuh kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah agar target intervensi ini bisa tercapai sesuai rencana,” tegasnya. Kepala Dinas Kesehatan Gowa, Abdul Haris Usman, menegaskan bahwa intervensi penurunan zero dose dijalankan dengan target terukur dan penjadwalan yang ketat. Ia juga menyebutkan, bahwa total sasaran mencapai 5.787 anak, dengan target intervensi awal 50 persen atau sekitar 2.894 anak. “Target kita 5.787 anak, dengan capaian awal 50 persen atau sekitar 2.894 anak dalam dua minggu. Pelaksanaan dimulai hari ini sampai 7 April, kemudian masuk tahap monitoring nasional pada 7 sampai 9 April,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tantangan utama masih pada persepsi sebagian orang tua terhadap imunisasi, sehingga pendekatan edukasi berbasis kolaborasi lintas sektor terus diperkuat. Penjangkauan dilakukan secara aktif hingga ke wilayah sulit akses dengan melibatkan camat, pemerintah desa dan kelurahan, puskesmas, serta kader PKK, guna memastikan seluruh sasaran by name by address dapat ditemukan dan dilayani secara efektif. Hadir pada kegiatan ini, Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan PKK Pusat, Safriati Safrizal, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, dan Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah. Hadir pula para Kepala SKPD, pemerintah wilayah, dan unsur masyarakat se-Kabupaten Gowa.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Dilaksanakan di Gowa, Bupati Husniah Sebut SDM Berintegritas Kunci Pemilu Berkualitas

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

Buka FGD Pengembangan Kompetensi SDM berbasis LMS KPU RU ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis Learning Management System (LMS), yang dilaksanakan oleh Pemilihan Umum (KPU) RI, di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Rabu (1/4). Bupati Gowa, mengungkapkan kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya. “Demokrasi tidak hanya berdiri di atas bilik suara, tetapi di atas kualitas manusia yang mengelolanya. Ia tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi oleh integritas, kapasitas, dan kesadaran kolektif para penyelenggaranya. Dan hari ini kita sedang menanam fondasi itu,” ungkapnya. Menurutnya, pemilu bukan hanya sekadar agenda rutin, tapi ujian kepercayaan publik sekaligus cermin kematangan demokrasi, sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang mutlak. Pada kesempatan itu, dirinya juga mengapresiasi langkah KPU RI yang dinilai strategis dan relevan dalam menghadirkan LMS sebagai solusi pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan di era digital. “Di era yang bergerak cepat ini, kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama. Learning Management System menjadi ruang belajar tanpa batas, menjembatani pengetahuan dan praktik, serta melahirkan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas,” jelasnya. Kendati demikian, Husniah mengingatkan teknologi hanyalah alat, sementara kunci utama tetap berada pada manusia yang memiliki komitmen, menjunjung tinggi kejujuran, serta mampu menjaga marwah demokrasi dengan penuh tanggungjawab. “Kami berharap melalui forum ini lahir gagasan besar, pemikiran tajam, dan rekomendasi yang tidak hanya berhenti diatas kertas, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, transparan, berintegritas dan dipercaya masyarakat,” harap Bupati Talenrnag. Sementara Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, menjelaskan FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan di Lampung dan selanjutnya akan digelar di Bengkulu. “Kegiatan ini bertujuan untuk mendesain terkait dengan learning management system bagaimana semua pelatihan di KPU ke depan dilakukan secara digital, untuk membangun konsep mulai dari modul, sistem, termasuk tata kelolaan dan anggaran,” sebutnya. Dirinya menilai Kabupaten Gowa sebagai lokasi yang representatif, sekaligus mengapresiasi sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah dan KPU Gowa. “Saya terkesima dengan kepemimpinan Ibu Bupati yang memiliki wawasan demokrasi yang luas. Beliau juga menekankan pentingnya integritas sebagai kunci dalam pengelolaan pemilu,” tambahnya. Ditempat yang sama Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul menyampaikan kegiatan ini merupakan forum diskusi nasional yang hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan regulasi kepemiluan ke depan. “Peserta berasal dari 38 provinsi, dan hasil diskusi ini akan menjadi masukan dalam pembahasan undang-undang kepemiluan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI, khususnya Komisi II,” ujarnya. Melalui FGD ini, diharapkan lahir konsep dan strategi dalam pengembangan SDM kepemiluan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik

Pemkab Gowa Perkuat Kebersamaan dan Pelayanan di Halal Bihalal Kemenag

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menghadiri kegiatan Halal Bihalal Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gowa, di Aula Al-Amanah Kemenag Gowa, Rabu (1/4). Pada kesempatan tersebut, Bupati Husniah menyampaikan, momentum Halal Bihalal ini sebagai titik awal untuk terus memperkuat kebersamaan dan ukhuwah di tengah masyarakat, karena dengan kolaborasi seluruh pihak akan mewujudkan Gowa yang semakin harmonis. “Saya percaya dengan kolaborasi, kita bisa menjaga suasana yang sejuk dengan kebersamaan. Mari kita jadikan momentum ini untuk mempererat kebersamaan, dan meneguhkan komitmen kita dalam membawa Gowa semakin maju, damai, harmonis dan bermartabat. Kita fokus terhadap tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya. Lebih lanjut, dirinya mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat dituntut untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. “Tidak semua yang beredar adalah kebenaran, tidak semua yang terdengar adalah fakta. Di sinilah peran penting Kementerian Agama, khususnya para penyuluh agama, menjadi sangat strategis,” jelasnya. Menurut orang nomor satu di Gowa ini, para penyuluh agama memiliki peran sebagai penyejuk di tengah masyarakat sekaligus penuntun dalam membedakan informasi yang benar dan menyesatkan, serta menjaga harmoni sosial. Olehnya itu, Bupati Talenrang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan sikap tabayyun, menjaga lisan dan hati, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. “Kita harus menjadi masyarakat yang kuat, yang tidak mudah dipecah oleh isu, tidak mudah digoyahkan oleh kabar yang tidak berdasar, dan tetap teguh pada nilai persatuan serta kepercayaan,” tambahnya. Sementara Kepala Kemenag Gowa, Jamaris, mengatakan kegiatan Halal Bihalal ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi seluruh jajaran Kemenag Gowa. “Silaturahmi selalu membawa berkah dan menjadi penyambung kebaikan bagi kita semua. Dengan jumlah pegawai yang tidak sedikit, termasuk penyuluh dan guru, momentum ini menjadi kesempatan untuk saling bertemu dan mempererat kebersamaan,” katanya. Dirinya juga menyampaikan sejumlah capaian Kemenag Gowa, yakni kepercayaan dari Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan untuk mewakili provinsi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang saat ini telah memasuki tahap akhir penilaian oleh Kementerian PAN-RB. Selain itu, dalam mendukung arus mudik Lebaran, Kemenag Gowa juga menindaklanjuti instruksi Menteri Agama dengan menjadikan masjid sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi pemudik. “Sebanyak 20 Masjid di Kabupaten Gowa telah ditunjuk sebagai posko ramah pemudik, salah satunya Somba Opu yang menjadi posko favorit karena terintegrasi dengan posko terpadu pemerintah daerah dan Polres Gowa, ditambah Masjid Raudatussalihin, akan didorong ke tingkat nasional sebagai masjid ramah pemudik tahun 2026,” sebut Jamaris. Melalui momentum Halal Bihalal ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan Kementerian Agama semakin kuat dalam menjaga kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat.

Scroll to Top