Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

30 Maret 2026

Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai

Dewan Presidium Pusat Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai Melayangkan Ultimatum: Bupati yang Sibuk, atau Protokolernya yang Perlu Dievaluasi?

Tinggalkan Komentar / Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai /

ruminews.id, Sinjai – Dewan Presidium Pusat Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (DPP IKMS) secara tegas melayangkan ultimatum kepada Bupati Sinjai sebagai bentuk respon atas sikap yang dinilai tidak responsif terhadap permohonan audiensi yang telah diajukan secara resmi oleh pengurus DPP IKMS. DPP IKMS menilai bahwa sebagai pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Sinjai, Bupati seharusnya menjadi contoh dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat intelektual dan mitra kritis pemerintah. Presidium Pusat IKMS yang akrab disapa Simpa menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyayangkan respon yang sangat lambat dan tanpa kejelasan dari pihak protokoler pemerintah daerah. Padahal, setiap surat resmi maupun aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah semestinya ditanggapi secara transparan, cepat, dan memberikan kejelasan informasi sesuai dengan kondisi yang ada. “Kami sangat menyayangkan respon dari protokoler pemerintah daerah terhadap surat permohonan audiensi kami yang terkesan tanpa kejelasan dan sangat lambat untuk ditindaklanjuti. Seharusnya proses administrasi dikelola secara akuntabel dan profesional agar menjadi support system bagi jalannya pemerintahan daerah,” tegas Simpa. Lebih lanjut, DPP IKMS menegaskan bahwa mahasiswa selalu diajarkan untuk menyampaikan aspirasi melalui cara-cara intelektual dan konstitusional, melalui tulisan, diskusi, dan audiensi, bukan melalui tindakan anarkis atau kekerasan. Namun kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa bahkan penyampaian aspirasi secara sopan dan administratif pun tidak mendapatkan respon yang semestinya. “Kami ini mahasiswa, yang diajarkan untuk berbicara dengan gagasan, bukan dengan kekerasan. Kami diajarkan untuk menyampaikan aspirasi dengan tulisan, bukan dengan kerusuhan. Namun hari ini kami belajar satu hal baru, bahwa ternyata menyampaikan aspirasi dengan sopan pun belum tentu dianggap penting. Jika surat kami tidak dibaca, maka kami akan memastikan suara kami didengar. Jika ruang audiensi ditutup, maka jalanan akan menjadi ruang diskusi kami. Karena bagi kami, diam terhadap ketidakpedulian adalah pengkhianatan terhadap ilmu yang kami pelajari,” lanjut Simpa dengan tegas. Di akhir pernyataannya, DPP IKMS mempertanyakan kondisi yang terjadi di lingkup Pemerintah Daerah Sinjai. “Sulitnya menemui Bupati, hingga surat permohonan audiensi tidak mendapatkan kejelasan, terkesan mengabaikan aspirasi mahasiswa. Maka kami mempertanyakan, apakah memang Bupatinya yang sibuk, atau protokolernya yang perlu dievaluasi?” Pernyataan ini sekaligus menjadi ultimatum agar Pemerintah Daerah Sinjai segera memberikan respon resmi dan menjadwalkan audiensi dengan DPP IKMS dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan dan komunikasi dengan mahasiswa serta masyarakat.

Makassar, Nasional, Opini, Pemuda, Politik

Ketika Forum Demokratis Berubah Jadi Arena Kekerasan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemuda, Politik /

Penulis: Steven Leonardin Taneo Ruminews.id – Konferensi cabang seharusnya menjadi ruang demokratis: tempat gagasan diuji, perbedaan dirayakan, dan keputusan diambil secara bermartabat. Namun ketika forum seperti Konferensi Cabang GAMKI Makassar yang terlaksana di gedung PGIW justru berubah menjadi arena kerusuhan, bahkan disertai pemukulan terhadap peserta oleh sekelompok preman, maka yang runtuh bukan hanya ketertiban acara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan dan hukum. Yang paling mengkhawatirkan adalah dugaan pembiaran oleh aparat kepolisian. Ketika kekerasan terjadi di depan mata dan tidak ada tindakan tegas, publik wajar bertanya: di mana negara? Polisi bukan sekadar penonton dalam konflik sipil; mereka memiliki mandat konstitusional untuk melindungi warga, mencegah kekerasan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ketidakhadiran tindakan dalam situasi genting justru memberi ruang bagi impunitas—seolah-olah kekerasan bisa dinegosiasikan. Fenomena ini juga menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam: menyempitnya ruang aman bagi masyarakat sipil. Jika forum internal organisasi saja bisa disusupi kekerasan dan intimidasi, maka bagaimana dengan masyarakat umum yang tidak memiliki perlindungan struktural? Rasa aman bukan hanya soal kehadiran aparat, tetapi soal keberanian aparat untuk bertindak adil dan profesional. Kita tidak boleh menormalisasi situasi seperti ini. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan acara, peran aparat keamanan, dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang sengaja menciptakan chaos. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan menjadi keharusan, bukan pilihan. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus terkikis. Pertanyaan sederhana yang hadir adalah “ke mana ruang aman bagi masyarakat?” menjadi sangat relevan. Jawabannya seharusnya: ruang aman itu dijamin oleh negara. Namun ketika negara tampak absen, maka tugas bersama masyarakat sipil, organisasi, dan media adalah terus mendesak akuntabilitas. Karena tanpa keamanan, demokrasi hanya menjadi slogan kosong

Gowa, Hukum, Pemuda, Politik

Setelah Viral di Media Menyeret Namanya, Ketua Himapol UINAM Sampaikan Klarifikasi dan Sanggahan Resmi

Tinggalkan Komentar / Gowa, Hukum, Pemuda, Politik /

PRESS RELEASEKlarifikasi dan Sanggahan atas Pemberitaan yang Beredar Ruminews.id, Gowa – Berdasarkan klarifikasi yang disampaikan oleh Samsurya Putra Bangsawan kepada awak media terkait isu yang beredar di sejumlah media online, yang bersangkutan menyampaikan klarifikasi dan sanggahan atas pemberitaan yang dinilai tidak utuh serta berpotensi merugikan dirinya secara pribadi maupun organisasi. Dalam keterangannya, Samsurya menilai bahwa pemberitaan yang beredar cenderung tidak berimbang dan mengabaikan prinsip keberimbangan dalam penyajian fakta. Ia menyebut bahwa beberapa narasi yang berkembang berpotensi membentuk opini publik secara sepihak. Ia juga menegaskan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, ancaman, maupun tekanan dalam persoalan yang dipermasalahkan. Menurutnya, komunikasi yang terjadi berada dalam ranah pribadi dan berlangsung atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Lebih lanjut, Samsurya menyoroti penggunaan istilah dan framing dalam pemberitaan yang dinilai tidak didukung oleh fakta yang komprehensif, sehingga berpotensi menyesatkan publik serta mencederai asas praduga tak bersalah. Ia menambahkan bahwa informasi yang beredar bukan berasal dari pihak yang memiliki otoritas resmi, sehingga validitas dan konteksnya patut dipertanyakan. Oleh karena itu, ia membuka ruang klarifikasi secara terbuka dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pihak kampus maupun pihak berwenang guna mengungkap fakta secara objektif dan transparan. Dalam pernyataannya, Samsurya turut mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta tidak menyebarkan informasi yang berpotensi menjadi fitnah atau mencemarkan nama baik. Di sisi lain, ia tetap menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan tidak dapat menerima narasi yang menyudutkan tanpa dasar fakta yang utuh. Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya meluruskan informasi yang berkembang di publik.

Scroll to Top