25 November 2025

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan

Hari Guru Nasional: Luka di Balik Tanda Jasa

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Di setiap tanggal 25 November, kalender seolah menunjuk sebuah angka yang terukir emas. Hari Guru Nasional. Panggung megah telah disiapkan, lampu sorot menyala terang benderang, dan karpet merah terhampar seolah menyambut para dewa pengetahuan. Di atas podium, pidato-pidato manis mengalir laksana madu, memuji ketulusan, kesabaran, dan pengabdian tanpa batas. Bunga-bunga segar diserahkan, senyum-sumpai difoto, dan tepuk tangan meriah bergemuruh di ruangan ber-AC. Sebuah pertunjukan tahunan yang selalu sukses, sebuah drama yang skenarionya sudah ditulis rapi: memuja sang pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi, di balik tirai megah itu, di sisi lain panggung yang tak pernah tersorot kamera, sebuah narasi lain sedang berlangsung. Sebuah tragedi yang bisikannya serak oleh debu kegersangan dan tangis yang tertelan. Di sanalah kita menemukan mereka, para guru yang namanya hanya tercatat di buku absen sekolah pelosok. Mereka adalah arwah-arwah pengetahuan yang berkeliaran di antara dinding-dinding retak dan atap bocor, berjuang menyalakan lilin di tengah kegelapan literasi. Gaji mereka sering tertunda berbulan-bulan, sebuah penantian yang lebih melelahkan daripada mengajarkan huruf kepada anak-anak yang sulit fokus. Pemerintah, sang sutradara besar dalam drama ini, seolah sengaja memejamkan mata rapat-rapat, pura-pura tuli terhadap gerutuan perut yang kelaparan dan desakan hutang yang menggunung. Bagi mereka, guru-guru ini hanyalah figuran yang kehadirannya tidak terlalu penting selama panggung utama tetap berkilau. Lalu, ada para honorer, para pejuang abadi yang diikat kontrak semu. Bertahun-tahun mereka mengabdi, menanam ilmu di benak ratusan bahkan ribuan siswa, dengan harapan suatu hari akan diangkat menjadi bagian dari keluarga besar. Namun, musim semi bagi mereka tak kunjung tiba. Mereka terjebak dalam musim dingin kepastian yang tak berujung, menjadi kuli kerja intelektual dengan upah yang tak layak. Bianglala waktu berputar, presiden berganti, tapi nasib mereka tetap menggantung, seperti benang sutra yang siap putus. Ironi semakin menjadi-jadi ketika tinta pengabdian disalahartikan sebagai tinta kriminal. Seorang guru yang menegur siswanya karena berbuat salah, justru berhadapan dengan orang tua yang murka. Laporan polisi menjadi senjata murahan, dan ruang guru yang seharusnya sakral, berubah menjadi ruang interogasi. Kriminalisasi ini adalah luka yang paling dalam. Tangan yang seharusnya menulis ilmu dan kebaikan, justru dikepal oleh kebencian dan tuduhan. Lebih parah lagi, ketika seorang guru dipecat oleh pemerintahnya sendiri entah karena terlalu vokal menegur kecurangan atau karena mendidik siswa dengan cara yang dianggap “tidak sesuai standar” padahal ia sedang menjalankan tugas mulianya. Ia diberhentikan karena terlalu menjadi guru. Mereka dipukul, dibully, dan direndahkan martabatnya oleh orang tua yang seharusnya menjadi mitra, atau bahkan oleh siswa yang seharusnya mereka bimbing. Kekerasan fisik dan verbal ini menjadi mimpi buruk yang nyata, sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Dan di tengah semua deraan ini, kita kembali lagi ke panggung utama. Peringatan Hari Guru Nasional hanyalah seremonial belaka, sebuah upacara tanpa jiwa, sebuah evaluasi yang hanya menghitung jumlah acara, bukan mengukur kedalaman luka di dada para guru. Tidak ada sesi mendengar, tidak ada ruang untuk keluh kesah. Hanya klapping hands, tawa palsu, dan janji-janji yang akan terlupakan besok paginya. Frasa “Guru Tanpa Tanda Jasa” kini terasa begitu mengerikan. Ia bukan lagi sebuah pujian yang melambungkan derajat, melainkan sebuah diagnosis yang menyakitkan atas sebuah kondisi yang dipbiarkan. Ia adalah pembenaran atas ketidakadilan. “Ya, mereka memang tak pantas dapat jasa,” bisik narasi itu. Seolah-para guru telah menandatangani kontrak tak tertulis untuk menderita. Ketika tepuk tangan mereda dan bunga-bunga mulai layu, para pahlawan tanpa mahkota itu akan kembali ke realitanya. Kembali ke gaji yang belum cair, ke kontrak yang akan segera habis, ke rasa takut dikriminalisasi, dan ke luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Panggung telah usai, tetapi penderitaan mereka masih terus berlanjut, sepanjang tahun, hingga panggung megah itu dibangun kembali setahun kemudian, untuk menayangkan drama yang sama, dengan penderitaan yang sama pula. Selamat Hari Guru. Sebuah ucapan yang terasa pahit, seperti meminum kopi tanpa gula di pagi yang dingin.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Dari Balai Prajurit, Aliyah Mustika Ilham Teguhkan Komitmen Kebangsaan bagi Keluarga Besar FKPPI

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Pelantikan Pengurus Daerah XIX FKPPI Sulawesi Selatan Masa Bakti 2025–2030 berlangsung khidmat dan penuh haru di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Selasa (25/11/2025). Dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, resmi dilantik sebagai Ketua PD XIX FKPPI Sulsel untuk periode 2025–2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat FKPPI, Pontjo Sutowo, yang menandai pengukuhan ini dengan penyematan tanda jabatan dan penyerahan pataka. Setelah menerimanya, Aliyah Mustika Ilham mengibarkan bendera pataka, simbol kesiapan dan tekad untuk mengemban amanah memajukan FKPPI di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Usai pelantikannya, Aliyah Mustika Ilham kemudian melantik jajaran pengurus PD XIX FKPPI Sulsel yang akan mendampinginya menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan. Acara bergengsi ini dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah, mulai dari Forkopimda Sulsel dan Forkopimda Kota Makassar, Sekda Provinsi Sulsel Jurfi Rahman mewakili Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Sulsel A. Rachmatika Dewi, hingga Sekda Kota Makassar A. Zulkifly Nanda yang hadir mewakili Wali Kota Makassar. Kehadiran Ketua Kwarda Pramuka Sulsel, Adnan Purictha Ichsan, turut menambah khidmat prosesi tersebut. Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni yang berjalan rutin, melainkan langkah penting untuk meneguhkan kembali jati diri FKPPI sebagai rumah besar anak-anak TNI, Polri, dan purnawirawan. Ia menekankan bahwa FKPPI tumbuh dari nilai, disiplin, dan loyalitas yang diwariskan orang tua mereka yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa amanah yang ia emban bukan hanya meneruskan roda organisasi, tetapi juga menghidupkan nilai perjuangan yang menjadi fondasi berdirinya FKPPI. Ia menyoroti bahwa arus perubahan nasional, kemajuan teknologi, serta dinamika politik dan ekonomi mengharuskan FKPPI tetap adaptif dan relevan. Karena itu, ia mendorong seluruh kader agar menjadikan FKPPI sebagai organisasi modern, inklusif, dan bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat luas. Menurut Aliyah Mustika Ilham, FKPPI tidak boleh berhenti pada simbol atau atribut semata, tetapi harus menjadi barisan kokoh penggerak nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan nasionalisme, terutama di tengah tantangan globalisasi. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para senior dan pendiri FKPPI Sulsel yang telah membangun fondasi kuat bagi organisasi ini. Apresiasi serupa ia sampaikan kepada Pangdam XIV/Hasanuddin, Kapolda Sulsel, serta seluruh jajaran TNI dan Polri atas dukungan dan pembinaan yang terus diberikan kepada keluarga besar FKPPI. Mengakhiri sambutannya, Aliyah Mustika Ilham memaparkan arah kerja FKPPI Sulsel ke depan yang berfokus pada penguatan soliditas organisasi, peningkatan kapasitas kader, serta penguatan peran sosial dan kebangsaan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, dan berbagai elemen masyarakat. Ia menegaskan bahwa FKPPI Sulsel akan menghadirkan program nyata yang memberi manfaat luas, mulai dari kegiatan sosial kemasyarakatan, pembinaan bela negara, hingga penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Pelantikan ini menandai awal babak baru kepemimpinan FKPPI Sulsel, dengan harapan organisasi ini semakin solid, semakin relevan, dan semakin berperan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Seleksi Transparan, Disdik Makassar Petakan Kompetensi Calon Kepala Sekolah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, menunjukkan kesungguhannya membangun pendidikan yang lebih baik, dimulai dari memastikan pemimpin sekolah dipilih melalui proses yang jujur dan terbuka. Melalui Dinas Pendidikan, sebanyak 500 Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat SD dan SMP mengikuti uji kompetensi sebagai langkah awal menyiapkan figur-figur yang mampu membawa perubahan di sekolah masing-masing. Uji kompetensi ini bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi menjadi wujud komitmen Pemkot menghadirkan proses yang transparan, berkeadilan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pendidik untuk berkembang. Hal itu, melalui seleksi terbuka sebanyak 500 bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat SD dan SMP di Kota Makassar, mengikuti uji kompetensi (UK) pada Senin–Selasa, 24–25 November 2025, di Kantor Regional IV BKN Makassar, Jalan Paccerakkang. Uji kompetensi tersebut berlangsung selama dua hari dan dibagi menjadi dua sesi setiap harinya. Penyelenggaraan UK sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, sementara Dinas Pendidikan hanya mengirimkan 500 nama peserta untuk diikutkan dalam UK tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan bahwa uji kompetensi ini merupakan tahap krusial dalam proses seleksi calon kepala sekolah, mengisi kebutuhan jabatan di 314 SD dan 55 SMP se-Kota Makassar. Achi memaparkan bahwa Dinas Pendidikan telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan, mulai dari proses pendataan lewat Sistem Penugasan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melalui (SIM KSPSTK) untuk Dinas Pendidikan, yang menjadi dasar penentuan siapa saja guru yang memenuhi syarat sebagai BCKS. “Tes BCKS ini diikuti oleh 500 calon Kepsek ditempatkan di SD dan SMP se-Kota Makassar. Ada tim independen yang nantinya, ikut menyeksi hingga tahap akhir,” jelss Achi, Selasa (25/11/2025). Dijelaskan, di dalam sistem tersebut, Dinas Pendidikan melakukan pencocokan data berdasarkan Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Selain itu, merujuk pada surat edaran bersama Mendikdasmen dan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengangkatan, Penugasan, Pemindahan dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. “Dari dasar aturan itulah kemudian, kami Dinas Pendidikan mengirimkan surat resmi kepada tim KSPSTK sebagai bagian dari proses administratif,” tuturnya. Achi menegaskan bahwa catatan dan instruksi terkait unggahan berkas sudah sangat jelas dalam notifikasi undangan, termasuk imbauan untuk teliti dan menyesuaikan dokumen sesuai syarat. Hanya saja, beberapa kesalahan peserta yang menyebabkan mereka gagal lolos administrasi antara lain. Dibuktikan pengalaman Manajerial Tidak Dibuktikan. Selain itu, peserta hanya mengunggah dokumen. Padahal di SK pembagian tugas, bukan bukti pengalaman manajerial minimal 2 tahun. “Kami menjalankan aturan. Yang tidak lolos rata-rata karena ketidaktelitian sendiri,” tegasnya. Kemudian, pengalaman PLt tidak diunggah, padahal itu yang diminta. Achi menegaskan bahwa pembagian tugas sekolah bukan bukti pengalaman manajerial. “Selanjutnya, dilampirkan, surat tidak pernah dikenai hukuman disiplin tidak sesuai surat resmi dari BKPSDM yang dibubuhi barcode dan tanda tangan pejabat terkait,” terangnya. Padahal lanjut dia, persyaratan jelas meminta bukti tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai aturan perundang-undangan. Hanya saja, calon Kepsek mengunggah biodata tanpa bukti. “Beberapa peserta menuliskan biodata lengkap, termasuk pengalaman-pengalaman mereka, tetapi tidak mengunggah bukti dokumen pendukung seperti SK jabatan, SK PLt, atau sertifikat lainnya,”s katanya. Dia juga meluruskan soal keluhan peserta terkait syarat usia. Contohnya, guru berusia 57 tahun namun masih lolos sebagai peserta. Achi menjelaskan bahwa dalam sistem, usia dihitung berdasarkan tanggal persis. Misalnya, peserta berusia 56 tahun 10 bulan, dan baru memasuki usia 57 tahun per 31 Desember. Sistem tetap mencatatnya sebagai 56 tahun, sehingga masih memenuhi syarat mengikuti seleksi. “Mereka tetap diikutkan, namun tetap akan melalui proses perangkingan berdasarkan nilai uji kompetensi,” jelas mantan Kadis DP3A Kota Makassar ini. Setelah uji kompetensi yang diselenggarakan BKPSDM selesai, proses berikutnya kembali melibatkan Dinas Pendidikan bersama tim pansel independen. Tim melakukan pemeringkatan, menyeleksi secara lebih mendalam, menentukan siapa yang layak melanjutkan ke tahap wawancara. “Kami menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan kolaboratif, transparan, dan mengikuti aturan,” tegasnya. Soal ketentuan masa jabatan kepala Sekolah maksimal 2 Periode. Achi juga kembali mengingatkan aturan pada Pasal 23 Permendikbud. Dimana, satu periode jabatan kepala sekolah adalah 4 tahun. Sehingga Kepala sekolah yang telah menjabat 2 periode (8 tahun) berturut-turut tidak dapat lagi mengikuti seleksi kepala sekolah. “Ini pula yang sering kali menjadi dasar penolakan beberapa peserta, tetapi seluruhnya sudah sesuai regulasi,” imbuh Achi. Sedangkan, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa UK pada dasarnya diperuntukkan bagi semua pegawai. Namun, untuk tahap ini, pihaknya memprioritaskan mereka yang mendaftar seleksi kepala sekolah agar saat terpilih nanti, semua persyaratan kompetensi sudah terpenuhi. “Yang mengikuti tahapan itu 500 orang, apakah semuanya ikut. Jadi uji kompetensi itu sebenarnya diperuntukkan untuk semua pegawai, bukan cuma yang ikut seleksi kepala sekolah,” ujarnya. Dengan pemetaan kompetensi yang lebih jelas, Pemkot Makassar berharap proses pembinaan pegawai dan penentuan kepala sekolah dapat berjalan lebih objektif dan akurat sesuai kebutuhan lapangan. “Kami prioritaskan yang mau ikut kepala sekolah supaya saat nanti terpilih, persyaratannya sudah ada dan sudah terpenuhi semuanya,” sambung Kamelia. Ia menekankan bahwa UK tidak menentukan peserta lulus atau tidak lulus seleksi. Tapi, uji kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan masing-masing ASN, sehingga pembinaan dan pelatihan yang diberikan nantinya bisa tepat sasaran. Dia juga menegaskan, UK itu bukan berarti lulus atau tidak lulus. UKOM itu untuk mengetahui tingkat kompetensi dari setiap orang. “Misalnya saya ada di level mana, sehingga saat kita ingin melakukan pelatihan atau pembinaan, itu sudah tepat dengan tingkatan yang kita punyai. Itu sebenarnya tujuannya,” jelasnya. Kamelia menambahkan, seluruh pegawai sebenarnya diwajibkan mengikuti UK. Bahkan, sebelumnya BKPSDMD telah mendapatkan kuota seribu lebih pegawai dari BKN untuk mengikuti uji kompetensi serupa, yang telah dilaksanakan selama empat hari di Kantor BKN Makassar. “Staf juga diharuskan ikut UK. Kemarin kita dapat kuota dari BKN sebanyak seribu lebih orang untuk seluruh pegawai Pemkot Makassar,” katanya. Terkait adanya pertanyaan mengapa sejumlah pegawai tetap diikutkan meski tidak lulus seleksi administrasi kepala sekolah, Kamelia menegaskan bahwa UK adalah hak semua pegawai. Dikatakan, bahwa hasil UK nantinya akan diserahkan langsung kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin sebagai bahan analisis dalam pengambilan keputusan. “Diserahkan ke Pak Wali, tapi nilai UK ini tidak menentukan apakah nanti calon Kepsek bisa punya kompetensi jadi kepala sekolah. Karena UK itu untuk menjelaskan kompetensinya bagaimana, levelnya di mana,” ungkapnya. Hasil itu

Daerah, DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan

Supratman Soroti Kegaduhan Pemilihan Ketua RT/RW

Tinggalkan Komentar / Daerah, DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyoroti pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW yang dinilai menimbulkan kegaduhan di sejumlah wilayah. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat terkait pemilihan RT/RW yang dihadiri camat, lurah se-Kota Makassar, serta dinas pemerintah kota terkait, Selasa (25/11/2025). Supratman menekankan bahwa proses pemilihan harus berlangsung netral, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi, serta menegaskan bahwa DPRD Kota Makassar tidak boleh dipolitisasi. Ia meminta pemerintah kota segera menata ulang mekanisme pemilihan agar tidak menimbulkan tekanan politik maupun ketidakadilan administrasi di tingkat kelurahan. Menurut Supratman, sejumlah lurah merasa tertekan saat didatangi pihak tertentu yang dianggap mewakili Wali Kota Makassar. Ia menekankan bahwa pemilihan ketua RT/RW seharusnya menjadi ruang pemersatu masyarakat, bukan memperlebar perbedaan politik pascapilkada terakhir. “Kita harus satukan. Tidak ada lagi merah, hijau, atau kotak-kotak politik. Kalau DPR saja pecah, bagaimana masyarakat?” tegasnya. Ia juga menyoroti laporan intimidasi terhadap calon ketua RT/RW, ketidakadilan administrasi, serta ketidakkonsistenan proses verifikasi domisili antarwilayah. Beberapa warga dipersulit dalam pengurusan legalisir ijazah, sementara pihak tertentu dipermudah. Bahkan pelayanan sempat dilakukan hingga larut malam. Supratman mencatat sejumlah kendala teknis yang menghambat proses pemilihan, antara lain: kertas suara belum selesai dicetak, struktur panitia belum final, penunjukan panitia tidak transparan, dan desain kotak suara belum tersedia. Ia menyatakan bahwa penundaan pemilihan merupakan opsi realistis untuk menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan. Selain itu, Supratman menyoroti pengelolaan anggaran sebesar Rp5 miliar yang berpotensi tidak tepat sasaran jika pemilihan dipaksakan. “Kami menyetujui anggaran karena menganggap kecamatan dan kelurahan sudah siap. Tapi faktanya, kelurahan justru sibuk mengurus calon tertentu, bukan kepanitiaannya,” ujarnya. Dalam penutup, Supratman menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan ketua RT/RW di Kota Makassar harus dilaksanakan secara netral, transparan, berkualitas, dan sesuai peraturan perundang-undangan, demi menjaga kepercayaan publik serta stabilitas sosial di tingkat lingkungan.

Daerah, DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan

Ketua DPRD Makassar Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional 2025 yang diselenggarakan di SD–SMP Rama Sejahtera, Jalan Racing Center 2, Kota Makassar, pada 25 November 2025. Pelaksanaan upacara diawali dengan pengibaran bendera Merah Putih yang berlangsung secara khidmat. Seluruh peserta, yang terdiri atas para guru, tenaga kependidikan, serta siswa, mengikuti prosesi tersebut dengan penuh kedisiplinan dan penghormatan. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat PGRI oleh Ketua PGRI Kecamatan Panakkukang, H. Basora, S.Pd., M.Pd. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Makassar atas kesediaannya menghadiri peringatan tersebut. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Makassar, Bapak Supratman, yang telah berkenan hadir. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi representasi dan dukungan terhadap dunia pendidikan,” ujar H. Basora. Dalam amanatnya selaku pembina upacara, Supratman menyampaikan penghargaan mendalam terhadap dedikasi para guru sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia. “Apabila hari ini Bapak-Ibu guru belum melihat balasan dari murid-muridnya, saya yakin dan percaya bahwa balasan itu akan datang pada waktunya, bahkan sampai di akhirat kelak,” tutur Supratman. Ia juga menekankan peran penting guru dalam pembentukan karakter peserta didik. “Pembentukan karakter, pengetahuan, serta adab para murid sesungguhnya bersumber dari ketulusan Anda sebagai guru,” tegasnya. Supratman mengajak seluruh tenaga pendidik untuk terus mengintegrasikan nilai akhlak dan moral dalam proses pembelajaran. “Teruslah menjadi tenaga pendidik yang secara konsisten menyelipkan pendidikan akhlak kepada setiap murid. Sebab dari tangan Bapak-Ibu sekalian lahir generasi masa depan bangsa,” tambahnya. Upacara peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2025 ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Makassar, Opini, Pemerintahan

Kontestasi RT/RW Makassar dan Tantangan Patronase di Akar Rumput

Tinggalkan Komentar / Makassar, Opini, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id – Pemilihan umum RT/RW di Makassar dalam waktu dekat bukan hanya sekadar memilih pemimpin lingkungan. Di tingkat yang sangat lokal ini, kualitas demokrasi justru diuji secara paling nyata. Pada level RT/RW, relasi sosial lebih cair, lebih dekat, namun sekaligus lebih rentan terhadap pola patronase yang telah lama mewarnai birokrasi Indonesia. Fenomena patron-klien yang kita kenal dalam politik nasional ternyata sering dimulai dari praktik-praktik kecil di lingkungan terdekat. Patronase terjadi ketika seseorang memperoleh posisi bukan karena kompetensi, tetapi karena loyalitas, kedekatan personal, atau balas jasa politik. Pola ini bersifat informal, emosional, dan sering kali tidak sejalan dengan prinsip birokrasi modern yang rasional dan profesional. Bila kita mengingat pandangan James C. Scott tentang patron-klien, hubungan ini pada dasarnya merupakan pertukaran sumber daya: patron memberi perlindungan atau keuntungan, sedangkan klien membalas dengan dukungan atau layanan. Meskipun terlihat sederhana, hubungan ini dapat menjelma menjadi hambatan serius bagi kinerja pemerintahan, bahkan di tingkat lingkungan. Pada pemilihan RT/RW, bentuk patronase dapat muncul dalam wujud janji bantuan pribadi, dukungan finansial, hingga praktik vote buying yang terselubung. Ketika pola seperti ini terus dibiarkan, maka pemimpin lingkungan yang terpilih bukanlah mereka yang memiliki kapasitas sosial, kecakapan manajerial, atau kemampuan mengelola konflik warga—melainkan mereka yang sekadar “paling dekat” dengan figur tertentu atau memiliki modal balas budi. Inilah titik awal rantai birokrasi yang lemah dan tidak meritokratis. Padahal, meritokrasi atau sistem merit justru menekankan pentingnya kompetensi, kelayakan, dan integritas dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan. Prinsip “the right man on the right job” seharusnya tidak berhenti pada tingkat kementerian atau pemerintah kota, tetapi diterapkan juga sejak di struktur yang paling dasar. RT/RW adalah ujung tombak pelayanan publik: pengurusan administrasi, mediasi konflik warga, hingga koordinasi kebencanaan dimulai dari sini. Tanpa pemimpin yang kompeten, masyarakat justru menanggung dampaknya secara langsung. Namun realitasnya, pada setiap kontestasi politik—bahkan pada pilkada sekalipun—penyimpangan meritokrasi kerap terjadi akibat lemahnya netralitas aparatur dan kuatnya budaya patronase. Jika pola ini dibiarkan merembes ke pemilu RT/RW Makassar, maka sulit berharap ada perubahan tata kelola yang lebih bersih di masa depan. Karena itu, pemilu RT/RW mendatang perlu menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif bahwa kepemimpinan lingkungan bukanlah ruang untuk transaksi politik, tetapi forum pemilihan berbasis kualitas. Warga Makassar harus lebih kritis dalam memilih, menilai rekam jejak, memahami kapasitas kandidat, dan menolak segala bentuk praktik patronase yang hanya memperpanjang rantai ketergantungan dan ketidakprofesionalan birokrasi. Demokrasi lokal yang sehat dimulai dari lingkungan terkecil. Jika RT/RW dikelola oleh figur yang berkapasitas, berintegritas, dan dipilih melalui prinsip meritokrasi, maka Makassar dapat menjadi contoh bahwa perubahan birokrasi tidak harus menunggu dari atas, tetapi bisa tumbuh kuat dari akar rumput.

Daerah, Makassar, Opini, Pemerintahan

Evaluasi Bisnis Akhir Tahun: Untung atau Buntung?

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id – Setiap akhir tahun, para pelaku usaha biasanya berkumpul dengan ritual yang sama, membuka laporan keuangan sambil bertanya dalam hati, “Sebenarnya saya ini benar-benar untung, atau hanya merasa untung?” Pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tetapi punya kekuatan seperti cermin jujur yang tak bisa dibohongi. Angka-angka mungkin terlihat dingin, tapi justru karena itulah ia bicara apa adanya. Di banyak kantor, setelah jam operasional, para pemilik usaha duduk menatap angka-angka itu. Mereka menganggap laporan keuangan sebagai penutup tahun. Padahal, kalau dipikir ulang, laporan itu justru pembuka pintu ke pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini mungkin terlewat. Pendapatan boleh naik, laba boleh tercatat, tapi apa artinya jika kas makin tipis dan usaha berjalan terseok-seok? Sering kali, profit dianggap sebagai piala kemenangan. Namun realitasnya lebih rumit. Banyak bisnis tampak “laba” di atas kertas, tapi arus kasnya berdarah pelan-pelan. Ada usaha yang kelihatan makmur, tetapi tetap harus meminjam untuk membayar gaji atau listrik. Ada yang omzetnya besar, tapi gudangnya penuh barang yang tidak bergerak, sementara piutang tak kunjung ditagih. Akhir tahun membuat setiap pengusaha harus menatap fakta bahwa laba itu penting, tapi bukan segalanya. Yang membuat bisnis tetap hidup adalah kemampuan bergerak, bertahan, dan mengambil napas panjang. Dan semua itu hanya mungkin kalau arus kas kuat dan modal kerja terkelola rapi. Masalah lain yang sering menipu adalah soal pelanggan. Banyak yang percaya, semakin banyak pelanggan semakin sehat pula bisnisnya. Kenyataannya belum tentu. Ada pelanggan besar yang tampak menggiurkan, tetapi justru menyimpan beban tersembunyi seperti pembayaran yang lambat, permintaan potongan harga yang melelahkan, atau kebutuhan layanan tambahan yang menyita tenaga. Akhir tahun adalah saat yang tepat untuk bertanya: Siapa pelanggan yang sebenarnya memberi nilai? Siapa yang justru membuat usaha bekerja keras tanpa hasil sepadan? Memutuskan hubungan dengan pelanggan yang tidak sehat memang tidak populer, tetapi sering menjadi langkah penting agar usaha tidak terus-menerus buntung tanpa sadar. Biaya operasional pun kerap bekerja seperti semut yang kecil, nyaris tak terlihat, tapi jika dibiarkan, koloninya bisa menggerogoti fondasi bisnis. Mulai dari perjalanan dinas, listrik, perawatan mesin, hingga kebiasaan kecil membeli sesuatu “karena biasa begitu”. Pada akhirnya, biaya-biaya yang terlihat remeh itulah yang perlahan memakan margin. Di titik ini, pengusaha perlu meninjau bukan hanya angkanya, tetapi perilaku dan realitas yang menyertainya. Siapa yang memutuskan pengeluaran? Apakah benar dibutuhkan? Banyak usaha bukan tumbang karena pasar yang keras, tetapi karena internal control yang rapuh. Hal lain yang tak boleh luput adalah tim. Di laporan keuangan, tenaga kerja dicatat sebagai beban. Namun dalam kenyataan, merekalah yang menentukan arah langkah usaha. Sayangnya, banyak bisnis memasuki tahun baru dengan struktur organisasi yang makin berat seperti jabatan makin banyak dan bercabang, tetapi fungsi strategis minim, rapat makin sering, namun jarang dieksekusi. Ini pertanyaan yang perlu dijawab jujur: Apakah usaha tumbuh karena kekuatan tim, atau tumbuh meski tim belum siap? Evaluasi akhir tahun adalah waktu untuk melihat hal yang biasanya sensitif, siapa yang harus dipertahankan, siapa yang perlu dikembangkan, dan apakah struktur organisasi masih sesuai dengan arah bisnis ke depan. Menjelang akhir tahun, setiap pelaku usaha seharusnya berhenti sejenak untuk menengok ke dalam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk operasional. Penting untuk menilai apa saja yang sudah tidak lagi relevan tetapi masih dipertahankan hanya karena kebiasaan, apa sebenarnya kekuatan utama yang membuat bisnis tetap bertahan di tengah persaingan, dan bagian mana yang justru harus dikurangi agar fokus bisa kembali tajam. Momen ini bukan sekadar evaluasi, tetapi sebuah ajakan untuk membersihkan apa yang menghambat, menegaskan kembali inti kekuatan yang paling bernilai, dan menyederhanakan langkah agar tahun berikutnya bisa dijalani dengan arah yang lebih jelas dan tenaga yang lebih efisien. Evaluasi akhir tahun memang seperti cermin yang tidak mengenal basa-basi. Ia menunjukkan hal yang mungkin ingin kita hindari. Namun justru dari sanalah hadir kesempatan untuk memperbaiki. Sebab pada akhirnya, pertanyaan besarnya tetap sama: Kita benar-benar untung, atau selama ini hanya menunda kenyataan buntung?. Jawabannya ada pada keberanian untuk membaca laporan keuangan bukan sekadar sebagai ringkasan angka, tetapi sebagai bahan bakar keputusan tahun depan. Bisnis tidak maju karena harapan, tetapi karena strategi yang berpijak pada realitas.

Dinas Koperasi Makassar

Dua Tim Inkubator UMKM Makassar Raih Juara 2 di KMI Expo 2025

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar / Admin01

ruminews.id – MAKASSAR — Dua tim mahasiswa binaan Inkubator UMKM Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo 2025, kompetisi nasional yang mempertemukan ratusan inovator muda dari seluruh Indonesia. Tahun ini, kegiatan berlangsung di Magelang, Jawa Timur, dan menghadirkan 256 universitas peserta dengan beragam gagasan bisnis kreatif dan solutif. Melalui proses pendampingan intensif serta dukungan penguatan branding dan kemasan dari Inkubator UMKM Makassar, Tim Tanahmu dan Tim Brotem berhasil meraih Juara 2 dalam kompetisi bergengsi tersebut. Kabid UMKM Dinas Koperasi Kota Makassar, A. Tenri Beda, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas capaian tersebut. “Prestasi ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara mahasiswa, pembimbing, dan ekosistem pendukung mampu menghasilkan inovasi berkualitas yang diakui secara nasional,” ujarnya. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para pembimbing yang telah memberikan arahan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kompetisi. Apresiasi serupa diberikan kepada tim Inkubator UMKM Kota Makassar dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar atas dukungannya dalam memperkuat kualitas branding dan pengemasan produk mahasiswa, sehingga tampil lebih profesional di hadapan juri nasional. Keberhasilan ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk terus mengembangkan ide bisnis dan meningkatkan kualitas produk. Lebih jauh, capaian tersebut menjadi dorongan bagi penguatan ekosistem kewirausahaan mahasiswa di Makassar agar semakin maju, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional.

Daerah, Makassar, Opini

Bonus Demografi Memanggil ; Kolaborasi Pemuda Berkelanjutan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini / Fikri Haikal

ruminews.id – Bonus demografi merupakan titik awal menuju periode “Indonesia Emas 2045,” saat di mana Indonesia diharapkan setara dengan negara-negara maju. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa memunculkan risiko ancaman sosial dan permasalahan ekonomi. Oleh sebab itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, hingga generasi muda sangatlah diperlukan untuk menggali potensi bonus demografi agar menjadi keuntungan, bukan beban. “Bonus Demografi Memanggil” adalah seruan bagi seluruh komponen bangsa, terutama generasi muda, untuk bekerja sama dan memanfaatkan momen bersejarah ini sebagai kekuatan pendorong dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia. Kaum muda diharapkan dapat menjadi motor perubahan yang berperan aktif dalam bidang pendidikan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi agar bonus demografi tidak hanya menjadi potensi, tetapi juga dapat dicapai sebagai realisasi nyata untuk kesejahteraan masyarakat dan masa depan yang lebih cerah. Kolaborasi pemuda yang berkelanjutan adalah suatu gerakan strategis yang berfokus pada sinergi antara kaum muda untuk menciptakan inovasi sosial dan lingkungan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta kesadaran akan ekologi. Melalui kerjasama antar berbagai sektor seperti akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum, pemuda dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang menghasilkan hasil konkret untuk pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan kesejahteraan manusia dengan pelestarian lingkungan. Contoh nyata dari inisiatif ini meliputi gerakan kepedulian terhadap sampah, inovasi di bidang energi terbarukan, dan digitalisasi dalam ekonomi lokal. Menyatukan bonus demografi dan kolaborasi pemuda berkelanjutan, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi kaum muda yang berada di usia produktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersifat inklusif, adil, dan ramah lingkungan. Lalu bagaimana arah kolaborasi Pemuda berkelanjutan? Arah kolaborasi Pemuda berkelanjutan bertujuan untuk mengintegrasikan nilai kemanusiaan dengan kesadaran ekologis, bukan hanya menghasilkan hasil material tapi juga menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari sistem kehidupan bersama. Dengan demikian, kolaborasi ini memperkuat peran pemuda sebagai pelopor inovasi sosial dan teknologi dalam tantangan kemiskinan, pendidikan, energi terbarukan, dan ekonomi digital yang berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi Pemuda diharapkan dapat membentuk ekosistem sosial yang produktif dan kreatif, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan seperti keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, potensi bonus demografi Indonesia dapat dioptimalkan melalui kerjasama pemuda yang berkelanjutan, yang menggabungkan nilai-nilai sosial dan lingkungan demi kemajuan bangsa yang berkelanjutan.

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan

Menakar Pidato Gibran di KTT G20 dari Kacamata Anak Muda

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id – Baru-baru ini, publik dibuat tercengang oleh Pidato Gibran Rakabuming Raka (Mas Wapres) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannes burg Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025) lalu, bagaimana tidak, Mas Wapres yang dikenal jarang berpidato di publik kini tampil gagah di forum dunia tersebut, meski citranya yang kerap dianggap plonga-plongo oleh beberapa nitizen yang tentu sampai saat ini masih meragukan skill pidato Mas Wapres. Namun, itu semua terbantahkan, Mas Wapres justru mengikis stigma tentang tak bisa berpidato, ia tampil gagah berani, potongan video di berbagai media sosial ramai memperlihatkan bagaimana ia santai bercakap-cakap dengan pemimpin dari berbagai negara yang hadir di forum tersebut. Sebagai generasi muda, tentu ini langkah baik yang harus di apresiasi, kita tak lagi bicara pemilu 2024, melainkan satu langkah penting untuk menyampaikan gagasan kepada dunia. Bagi penulis, pidato Mas Wapres di KTT G20 bukan sekadar seremoni diplomasi, tetapi juga cerminan arah kepemimpinan baru di Indonesia. Bagi generasi muda, momen tersebut menjadi semacam “uji panggung internasional” yang memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin muda membawa isu-isu global dengan gaya komunikasi yang berbeda dari generasi sebelumnya di era ketika ide jauh lebih dihargai daripada umur, kehadiran pemimpin muda seharusnya membawa angin segar bukan sekadar repetisi narasi lama. Dari perspektif anak muda, setidaknya ada tiga hal yang bisa ditakar dari penampilan Mas Wapres tersebut. Pertama, keberanian tampil dan mengambil ruang. Di tengah kritik dan keraguan publik terhadap kapasitasnya, Mas Wapres berani tampil di ruang global yang penuh sorotan. Bagi anak muda, keberanian semacam ini penting karena menunjukkan bahwa generasi baru bisa hadir di meja perundingan dunia, bukan hanya sebagai penonton tetapi sebagai aktor yang menyampaikan gagasannya. Kehadirannya di KTT G20 sekaligus membantah framing yang kerap menyebut bahwa Mas Wapres tidak bisa berbahasa inggris, namun nyatanya pronounciation atau cara mengartikulasikan kata sangat jelas dan khas gaya anak muda. Kedua, pilihan isu yang dibawakan. Mas Wapresmenyinggung soal ekonomi digital, UMKM, dan ketahanan pangan. Isu yang sangat dekat dengan denyut kehidupan generasi muda. Anak muda Indonesia menunjukkan minat besar dalam wirausaha, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi. Dalam konteks ini, pidato Mas Wapres tentu sangatrelevan, meskipun bagi sebagian anak muda menilai bahwa penyampaiannya masih dianggap normatif dan belum memperlihatkan kedalaman analisis yang menampilkan visi jangka panjang. Artinya iya Mas Wapres bisa membaca teks dengan baik, namun belum tentu paham dengan konteks.Singkatnya, keberanian berbicara belum tentu sama dengan keberanian memimpin wacana. Ketiga, gaya komunikasi. Mas Wapres tampil lugas, ringkas, dan tidak berlarut-larut dengan permainan retorika. Gaya ini cocok dengan selera anak muda yang lebih menyukai komunikasi cepat dan to the point. Namun, sebagian lain melihat gaya tersebut terlalu kaku dan kurang menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat. Bahkan sebahagian menilai, teks yang dibacakan sudah dihafal atau hasil suara Artificial Intelegence (AI) yang kerap ia dengungkan ke publik. Dalam hal ini, anak muda cenderung menilai dan mencari figur yang bukan hanya komunikatif, tetapi juga mampu memancarkan arah perubahan dan empati sosial. Meski demikian, penulis mengapresiasi langkah penting Mas Wapres di forum KTT G20, ini sekaligus menunjukkantransisi kepemimpinan lintas generasi. Ia membuka ruang baru bahwa pemimpin muda Indonesia bisa hadir di panggung global, meski ruang itu masih memerlukan pembuktian lebih jauh. Bagi anak muda, yang terpenting bukan hanya tampil di forum internasional, tetapi membawa gagasan segar yang betul-betul menjawab keresahan generasi hari ini : pekerjaan layak (baca : 19 juta), pendidikan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, dan demokrasi yang sehat. Pada akhirnya, banyak anak muda menilai bahwa pidato Mas Wapres adalah langkah awal sebuah “teaser” bukan puncak capaian. Momen ini menjadi pengingat bahwa regenerasi kepemimpinan tidak boleh hanya menjadi slogan,ia harus organik baik secara gagasan, keberanian moral, dan keberpihakan pada publik. Mas Wapres sudah masuk ke forum global; kini generasi muda menunggu apakah ia akan memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan bahwa pemimpin muda Indonesia bukan hanya pewaris posisi, tetapi penggerak perubahan. “Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia” Soekarno Hatta

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini