8 Oktober 2025

Opini, Pendidikan

Asistensi Mengajar Mandiri: Inovasi Kampus Menjawab Keterbatasan Kebijakan dan Menguatkan Nilai Sosial Calon Guru

Ruminews.id – Pendidikan guru sejatinya bukan hanya tentang teori di ruang kuliah, tetapi juga tentang kemampuan memahami realitas pendidikan di sekolah. Program Asistensi Mengajar Sekolah Dasar (AMSD) hadir sebagai jembatan antara dunia kampus dan dunia sekolah. Melalui program ini, mahasiswa dapat menyelami kehidupan nyata seorang guru, mempelajari administrasi pembelajaran, serta mengamati interaksi sosial di lingkungan sekolah dasar. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program asistensi mengajar yang disediakan oleh kementerian. Kuota yang terbatas membuat sebagian besar mahasiswa PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) tidak terakomodir. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mahasiswa yang membutuhkan pengalaman lapangan sebagai bagian penting dari pembentukan kompetensi calon guru. Menjawab tantangan tersebut, Jurusan PGSD FIP Universitas Negeri Makassar berinisiatif menyelenggarakan Program AMSD Mandiri. Program ini menjadi bentuk inovasi kampus untuk memastikan seluruh mahasiswa tetap memiliki pengalaman belajar di sekolah dasar, meskipun tidak terlibat dalam program kementerian. Di sinilah peran kampus sebagai agen perubahan pendidikan terlihat nyata tidak hanya menunggu kebijakan dari atas, tetapi juga menciptakan solusi berbasis kebutuhan mahasiswa dan sekolah. Program AMSD Mandiri bukanlah kegiatan mengajar, melainkan proses belajar sosial. Mahasiswa datang ke sekolah bukan untuk menggantikan peran guru, tetapi untuk belajar dari guru pamong—mengamati bagaimana seorang guru merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mengelola kelas, berinteraksi dengan siswa, hingga melakukan penilaian hasil belajar. Proses ini menjadikan sekolah sebagai laboratorium sosial tempat mahasiswa belajar dari praktik nyata pendidikan. Salah satu sekolah mitra yang menjadi bagian dari program ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Abrar. Di madrasah ini, mahasiswa PGSD FIP UNM berkesempatan mengamati kehidupan sekolah dari dekat. Mereka memperhatikan bagaimana guru mengelola pembelajaran, menegakkan kedisiplinan, serta menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Mahasiswa juga belajar tentang pentingnya kerja sama antarguru, komunikasi dengan kepala sekolah, serta hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar madrasah. Salah satu hal yang menarik dari pelaksanaan AMSD Mandiri di Madrasah Ibtidaiyah Al-Abrar adalah budaya kedisiplinan yang begitu kuat melekat dalam kehidupan sekolah. Setiap pagi, sebelum jam tujuh, seluruh guru dan siswa sudah hadir di sekolah dengan suasana yang tertib dan penuh semangat. Disiplin waktu menjadi bagian dari karakter yang ditanamkan sejak dini, bukan karena paksaan, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan sosial yang dibangun bersama. Ketika adzan berkumandang, seluruh aktivitas belajar dihentikan seketika. Siswa dengan tertib menuju mushollah untuk melaksanakan salat dhuha berjamaah. Pola kedisiplinan ini tidak hanya melatih tanggung jawab dan ketepatan waktu, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan kebersamaan dalam komunitas sekolah. Inilah kelebihan MI Al-Abrar—sebuah lingkungan belajar yang tidak hanya menekankan prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter sosial dan religius yang menjadi teladan bagi mahasiswa peserta AMSD Mandiri. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa memahami bahwa menjadi guru bukan hanya tentang kemampuan mengajar di depan kelas. Lebih dari itu, menjadi guru berarti menjadi bagian dari kehidupan sosial sekolah—menjadi pendengar, pembimbing, sekaligus teladan bagi anak-anak. Nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan gotong royong tidak diajarkan secara teoritis, tetapi dipelajari melalui pengamatan langsung terhadap praktik keseharian di sekolah. Selain memberi manfaat bagi mahasiswa, AMSD Mandiri juga memperkuat hubungan antara kampus dan sekolah mitra. Program ini menciptakan ruang kolaborasi yang saling menguntungkan: sekolah mendapatkan dukungan akademik dari kampus, sementara kampus memperoleh umpan balik langsung dari lapangan untuk memperbarui kurikulum pendidikan guru. Dengan demikian, AMSD Mandiri dapat disebut sebagai bentuk inovasi sosial kampus—suatu upaya membangun jejaring pembelajaran bersama antara dunia pendidikan tinggi dan sekolah dasar. Lebih dari sekadar kegiatan observasi, AMSD Mandiri menjadi sarana refleksi bagi mahasiswa. Mereka belajar mengaitkan teori yang diperoleh di kelas dengan kenyataan di sekolah. Ketika melihat guru mengelola kelas dengan sabar, mahasiswa belajar bahwa mengajar bukan sekadar menyampaikan materi, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan peserta didik. Ketika melihat administrasi pembelajaran yang rapi, mereka memahami pentingnya tanggung jawab dan ketelitian dalam profesi guru. Program AMSD Mandiri juga menunjukkan bahwa inovasi dalam pendidikan tidak harus selalu datang dari kebijakan nasional. Kampus, dengan kreativitas dan semangat sosialnya, dapat menjadi pelopor perubahan di tingkat lokal. Dalam keterbatasan kuota dan kebijakan, PGSD FIP UNM membuktikan bahwa selalu ada jalan untuk memberikan pengalaman belajar bermakna bagi mahasiswanya. Pada akhirnya, keberhasilan program ini bukan diukur dari berapa lama mahasiswa berada di sekolah, tetapi dari seberapa dalam mereka belajar memahami makna menjadi guru. Dari ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah Al-Abrar dan sekolah-sekolah mitra lainnya, mahasiswa PGSD belajar bahwa mengajar adalah panggilan hati yang tumbuh dari empati, kerja sama, dan kepekaan sosial. Melalui AMSD Mandiri, kampus bukan hanya mencetak guru yang kompeten, tetapi juga membentuk insan sosial yang memahami nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Inilah wajah sejati inovasi kampus—menjawab keterbatasan kebijakan dengan semangat belajar, kepedulian sosial, dan komitmen untuk terus menumbuhkan nilai-nilai pendidikan yang bermakna.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Kabinet Nava Karsa Resmi Dilantik: HIMANIS FIS-H UNM Usung Tekad, Niat, dan Semangat Baru

ruminews.id – Pada tanggal 8 Oktober 2025, Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HIMANIS FIS-H UNM) Telah melakukan pelantikan kepengurusan yang baru di bawah naungan Kabinet Nava Karsa yang bermakna tekad niat dan semangat baru. Momentum ini menjadi titik awal perjalanan HIMANIS selanjutnya dalam memperkuat peran dan kontribusinya bagi mahasiswa serta civitas akademika dan Masyarakat Administrasi Bisnis. Dalam sambutannya, President of director HIMANIS FIS-H UNM CHRISTO ADONIA MANORA.P menyampaikan ajakan penuh semangat kepada seluruh pengurus yang di lantik untuk melangkah bersama, membangun sinergi, dan menciptakan iklim organisasi yang sehat, produktif, serta inklusif bagi seluruh mahasiswa Administrasi Bisnis. Lebih lanjut President Of Director HIMANIS FIS-H UNMberkomitmen dan berupaya menjadikan HIMANIS sebagai organisasi yang berorientasi pada kemajuan bersama, memperkuat kualitas sumber daya mahasiswa, serta memperluas pengaruh positif di ranah akademik maupun sosial agar bisa membawa nama HIMANIS dan Program Studi Administrasi Bisnis semakin maju.’ Ujarnya’ Dengan semangat Kabinet Nava Karsa, HIMANIS FIS–HUNM bertekad untuk menyalakan semangat api perjuangan dan keilmuan mahasiswa, memperkuat solidaritas, serta menciptakan karya dan gerakan yang berdampak nyata bagi kemajuan kampus dan masyarakat.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham Hadiri Peresmian Masjid dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar

ruminews.id – MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri acara peresmian Masjid Imam Al-Hakimin dan Lapangan Tenis Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, Rabu (8/10/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda, para hakim tinggi, dan pejabat struktural Pengadilan Negeri Makassar. Kegiatan yang mengusung tema “Jadikan Masjid sebagai Tempat Pembinaan Mental Menuju Akhlak Mulia, dan Olahraga sebagai Kebutuhan dalam Mewujudkan Kebugaran Jasmani” ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar PN Makassar dalam memperkuat spiritualitas sekaligus menjaga kebugaran jasmani. Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi inisiatif Pengadilan Negeri Makassar yang tidak hanya membangun fasilitas ibadah, tetapi juga sarana olahraga bagi pegawai dan masyarakat sekitar. “Masjid adalah pusat pembinaan mental dan moral, sementara olahraga menumbuhkan disiplin dan semangat kebersamaan. Dua hal ini saling melengkapi,” ujar Andi Sudirman. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut menyampaikan dukungan dan apresiasi atas upaya tersebut. “Kehadiran masjid dan lapangan tenis ini menjadi wujud nyata semangat membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani. Pemerintah Kota Makassar tentu mendorong setiap institusi menghadirkan lingkungan kerja yang religius, produktif, dan berdaya,” tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pembinaan spiritual dan kebugaran jasmani merupakan kunci dalam membentuk aparatur yang tangguh dan berintegritas. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan masjid yang telah direncanakan sejak tahun 2020. “Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada acara peresmian Masjid Imamul Hakimin ini. Semoga keberadaannya membawa berkah dan memperkuat nilai keimanan serta integritas bagi seluruh insan pengadilan,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Makassar yang turut membantu penyelesaian pembangunan melalui hibah daerah. “Awalnya masjid ini dibangun secara swadaya oleh jamaah dan masyarakat, namun dukungan pemerintah kota sangat membantu hingga rampung sesuai harapan,” imbuhnya. Ketua Panitia Pembangunan, Sumantri, S.H., M.H., yang juga Hakim Ad Hoc Tipikor PN Makassar, menjelaskan bahwa pembangunan masjid dilakukan dengan semangat pembinaan moral bagi aparatur hukum. “Sebagai insan penegak hukum, integritas tidak hanya dijaga dalam pekerjaan, tapi juga tumbuh dari akhlak yang baik. Karena itu, masjid ini menjadi wadah pembinaan rohani, sementara lapangan tenis menjadi sarana pembinaan jasmani. Dua hal ini harus berjalan seimbang,” ungkap Sumantri. Ia menambahkan bahwa Masjid Imamul Hakimin bukan bangunan baru sepenuhnya, melainkan hasil pemindahan dari lokasi lama karena pertimbangan pelestarian cagar budaya. “Lokasi awalnya berada di area yang masuk zona cagar budaya, sehingga kami geser ke area selatan agar tetap bisa digunakan tanpa melanggar ketentuan. Desainnya pun menyesuaikan estetika bangunan bersejarah,” jelasnya. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga akan difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian rutin, pelatihan perawatan jenazah, dan kegiatan santunan bagi masyarakat sekitar.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Febri Tiring Siap Pimpin GMKI Makassar: Usung Visi Restorasi dan Jadikan GMKI Rumah Bagi Semua Mahasiswa Kristen

ruminews.id – Makassar, 8 Oktober 2025 — Pemilihan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar periode 2025–2026 kian memanas menjelang Konferensi Cabang (Konfercab) yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 22 Oktober mendatang. Salah satu kandidat paling diperhitungkan, Febri Tiring, menyatakan keyakinannya akan memenangkan kontestasi ini dan siap memimpin GMKI Cabang Makassar dengan arah yang progresif dan inklusif. Febri Tiring dikenal luas sebagai sosok yang telah berpengalaman dalam berbagai organisasi, baik di internal GMKI maupun internal organisasi kemahasiswaan di kampusnya. Rekam jejaknya mencerminkan kepemimpinan yang matang, dialogis, serta memiliki visi pelayanan yang kuat terhadap mahasiswa Kristen di Kota Makassar. Keyakinan akan kemenangan Febri juga ditegaskan oleh Juari Bilolo, Ketua Tim Pemenangan, dalam wawancara yang dilakukan pada Selasa malam (7/10). “Saya yakin Febri Tiring bisa memenangkan kontestasi ini. Dia adalah figur yang telah teruji di berbagai organisasi, baik di internal GMKI maupun internal kampus. Yang paling penting, Febri punya semangat pelayanan dan visi besar untuk menjadikan GMKI sebagai rumah bagi seluruh mahasiswa Kristen di Kota Makassar,”ujar Juari. “Dalam waktu dekat ini, kita akan kumpulkan pimpinan komisariat-komisariat yang sudah menyatakan dukungannya kepada Febri Tiring untuk memperkuat konsolidasi,” tambah Juari Bilolo. Febri Tiring mengusung visi besar dengan tagline “Restorasi”, yang mencerminkan niatnya untuk memperbaharui dan menguatkan GMKI Cabang Makassar. Visi tersebut meliputi: “GMKI sebagai Rumah Bersama: Progresif dalam Pemikiran, Inklusif dalam Pelayanan, dan Berdampak dalam Tindakan.” Ia menekankan pentingnya mengembalikan semangat kekaderan yang merangkul, memperkuat kerja-kerja advokasi sosial, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai elemen gereja, masyarakat, dan kampus. Febri juga berkomitmen menjadikan GMKI Makassar lebih responsif terhadap isu-isu mahasiswa dan kebangsaan yang berkembang saat ini. “GMKI harus mampu menjadi ruang yang aman dan nyaman serta mampu mengembangkan kemampuan kadernya dan menjadikan GMKI sebagai tempat bertumbuh, berpelayanan, serta berdampak kepada masyarakat seperti tripanji GMKI: tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Inilah nantinya yang akan kita pedomani,” ungkap Febri dalam salah satu konsolidasi bersama kader. Dukungan terhadap Febri terus mengalir dari berbagai komisariat dan tokoh-tokoh senior organisasi. Banyak yang menilai Febri memiliki keseimbangan antara kemampuan manajerial dan jiwa pelayanan yang dibutuhkan dalam memimpin GMKI di tengah tantangan zaman. Konfercab GMKI Makassar 2025 yang akan berlangsung pada 15–22 Oktober diprediksi akan menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah cabang. Namun, dengan dukungan kuat dan visi yang jelas, langkah Febri Tiring menuju kursi Ketua Cabang tampaknya semakin solid. “Ini bukan soal menang atau kalah semata. Ini soal masa depan organisasi. Dan saya percaya, Febri adalah jawaban untuk masa depan itu,” tutup Juari Bilolo penuh keyakinan.

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Pemkot Makassar dan Unibos Luncurkan Eco Circular Hub

ruminews.id – MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan kota hijau dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah peluncuran Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub), sebuah inisiatif kolaboratif yang digagas bersama Universitas Bosowa (Unibos) sebagai wujud sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Peluncuran resmi MEC Hub berlangsung di Gedung Lestari 45 Universitas Bosowa, Selasa (7/10/2025), dan dirangkaikan dengan Pembekalan KKN Tematik Unibos Angkatan 59 yang mengusung tema pengabdian masyarakat di bidang lingkungan dan pengelolaan sampah. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, Aulia Arsyad, serta Ketua Pokja 4 PKK Kota Makassar, Indira Purnamasari. Turut hadir pula Rektor Universitas Bosowa beserta jajaran pimpinan, serta Direktur Riset, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Unibos, Syahrul Sariman, disertai perwakilan camat dan lurah dari wilayah yang menjadi pilot project MEC Hub. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa peluncuran MEC Hub menjadi tonggak penting dalam perjalanan Kota Makassar menuju kota berdaya sirkular, di mana pengelolaan sampah bukan lagi beban, tetapi sumber daya yang bernilai ekonomi dan sosial. “Kita ingin menghadirkan perubahan pola pikir masyarakat. Bahwa sampah bukan sekadar limbah yang dibuang, tetapi bisa menjadi bagian dari siklus ekonomi yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Munafri. “Dengan kolaborasi lintas sektor seperti ini, kita yakin Makassar dapat menjadi model kota sirkular di Indonesia,” tambahnya. Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dr. Helmy Budiman, dalam pemaparannya menjelaskan kondisi terkini pengelolaan sampah di Kota Makassar. ” Kita menargetkan pengurangan sampah secara signifikan hingga tahun 2029, sejalan dengan visi Makassar Zero Waste,” ujarnya. Menurutnya, kota dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat ini menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari, sehingga dibutuhkan sistem pengelolaan yang inovatif dan berkelanjutan. “Untuk itu, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama, terutama dalam sistem pemilahan sampah di sumber dan penguatan fasilitas pengolahan di tingkat kelurahan,” jelas Helmy. Ia menambahkan, MEC Hub diharapkan menjadi pusat koordinasi, pembelajaran, dan inovasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan konsep ekonomi sirkular di Makassar. Dengan peluncuran MEC Hub, Pemerintah Kota Makassar dan Universitas Bosowa sepakat untuk membangun ekosistem yang mendukung transisi menuju kota berdaya sirkular, di mana seluruh aspek pembangunan berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga melahirkan inovasi sosial dan ekonomi baru bagi warga Makassar. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kota berkelanjutan hanya bisa terwujud ketika seluruh elemen bergerak bersama. Makassar Eco Circular Hub menjadi awal dari langkah panjang kita menjaga bumi, mulai dari kota kita sendiri,” tukasnya. Adapun paparan dari Marini Ambo Wellang, anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, menyampaikan konsep dasar Makassar Eco Circular Hub. Menurutnya, MEC Hub merupakan wadah sinergi untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui tiga pilar utama: edukasi, inovasi, dan pemberdayaan komunitas. “MEC Hub bukan hanya tempat belajar dan berinovasi, tapi juga ruang bertumbuhnya gerakan masyarakat yang berdaya secara ekonomi lewat pengelolaan sampah. Di sini, semua pihak berkolaborasi—mulai dari pemerintah, akademisi, sektor usaha, hingga kelompok masyarakat,” ujar Marini. Dalam implementasinya, camat berperan sebagai koordinator edukasi dan pelatihan petugas kebersihan, lurah serta RT/RW bertugas memetakan sumber dan potensi sampah di wilayah masing-masing, sementara kelompok masyarakat mengelola Bank Sampah Unit (BSU) dan mengembangkan produk daur ulang serta inovasi upcycle. “Sektor HORECA (hotel, restoran, dan kafe) juga dilibatkan secara aktif dalam reduksi limbah makanan, dengan kewajiban melakukan pemilahan sampah di sumber untuk meningkatkan efisiensi proses daur ulang di MEC Hub,” jelasnya. Sebagai tahap awal, Makassar Eco Circular Hub akan diterapkan di empat lokasi percontohan, yaitu. Pertama, Kelurahan Untia, melibatkan kelompok swadaya masyarakat binaan DLH. Kedua, Kelurahan Panambungan, yang akan mengoptimalkan potensi pengelolaan organik rumah tangga. Ketiga, Kelurahan Baru, memanfaatkan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) yang telah beroperasi aktif di kawasan tersebut. Keempat, Kelurahan Paropo, bekerja sama dengan Urban Agrofarm, pengelola fasilitas maggot swasta yang mampu mengolah hingga 5 ton sampah makanan per hari. “Keempat wilayah ini akan menjadi model percontohan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang diharapkan dapat direplikasi di seluruh kecamatan di Kota Makassar,” terangnya. Sedangkan, Rektor Universitas Bosowa (Unibos), Prof. Dr. Batara Surya, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub) merupakan wujud nyata kontribusi dunia kampus dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Batara Surya menilai bahwa KKN Tematik Unibos Angkatan 59 yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program MEC Hub merupakan bentuk sinergi strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam menjawab tantangan lingkungan perkotaan. “Mahasiswa Unibos hadir di tengah masyarakat bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk menjadi bagian dari solusi. Berada di masyarakat adalah ujian sejati, di situlah mahasiswa akan dilihat, apakah mampu beradaptasi dan memberi dampak,” ujar Prof. Batara. Ia menambahkan bahwa peran mahasiswa tidak hanya sebatas pelaku edukasi lingkungan, tetapi juga agen perubahan yang membantu mempercepat transformasi sosial menuju budaya hidup berkelanjutan. Peluncuran Makassar Eco Circular Hub (MEC Hub) sendiri merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Universitas Bosowa, sebagai langkah nyata menuju pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, inovatif, dan bernilai ekonomi. “Melalui MEC Hub, mahasiswa KKN Tematik Unibos akan ditempatkan di empat lokasi pilot project, yaitu Kelurahan Untia, Panambungan, Baru, dan Paropo, guna mendampingi masyarakat dalam edukasi pemilahan sampah, pengelolaan bank sampah, serta inovasi daur ulang berbasis komunitas,” ungkapnya. Melalui peluncuran Makassar Eco Circular Hub, Pemerintah Kota Makassar bersama Unibos menegaskan komitmen untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah yang cerdas, partisipatif, dan bernilai ekonomi. ” Kami berharap gerakan ini menumbuhkan kesadaran lingkungan di tingkat warga dan menjadi katalis bagi lahirnya generasi muda yang peduli terhadap keberlanjutan kota,” harapnya.

Berau, Daerah, Pemerintahan, Pendidikan, Pertanian

Gerakan Sejuta Tugal Padi Gogo Tahap II, Wujud Sinergi Ketahanan Pangan di Kampung Gunung Sari

ruminews.id – Gunung Sari, 8 Oktober 2025 — Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau kembali menjadi pusat perhatian melalui peluncuran Program Ketahanan Pangan Nasional “Sejuta Tugal Padi Gogo” Tahap II. Kegiatan ini menjadi lanjutan dari tahap pertama yang telah sukses digelar sebelumnya, dan kini kembali menggugah semangat petani lokal untuk memperkuat ketahanan pangan daerah berbasis kemandirian desa. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapten Arn Sarmidi selaku Danramil 0902-01/Segah, IPTU Lisnius Pinem, S.H. selaku Kapolsek Segah, Noor Alam, S.STP. selaku Camat Segah, serta M. Jabir selaku Kepala Kampung Gunung Sari, bersama Dwi Rizky Ananda, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau. Mereka berdiri bersama di tengah hamparan lahan yang akan ditanami padi gogo, sebagai simbol nyata kolaborasi lintas sektor antara ABRI, Kementerian Pertanian, Muspika Segah, pihak swasta, swadaya petani, dan Pemuda Tani Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Kampung Gunung Sari M. Jabir menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata masyarakat dalam mengelola lahan kering menjadi sumber pangan berkelanjutan. “Melalui semangat gotong royong, kami ingin menunjukkan bahwa Gunung Sari mampu menjadi contoh bagi kampung lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dari desa,” ujarnya penuh optimisme. Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau Dwi Rizky Ananda menambahkan bahwa gerakan “Sejuta Tugal” juga menjadi ruang belajar dan pembuktian bagi generasi muda petani. “Petani muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus terlibat dari proses penanaman hingga inovasi pascapanen, agar pertanian kita berdaulat dan mandiri,” tegasnya. Program Sejuta Tugal Padi Gogo Tahap II diharapkan dapat memperluas cakupan lahan tanam dan menjadi model kolaboratif yang berkelanjutan. Selain mendukung swasembada pangan daerah, gerakan ini juga memperkuat jejaring antara aparat, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketersediaan pangan nasional. Dengan semangat “Dari Desa untuk Ketahanan Pangan Nasional,” Kampung Gunung Sari menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Pangkep, Uncategorized

Bupati Pangkep, Yusran Hadiri Sosialisasi IEPK BPKP SULSEL, Dukung Budaya Antikorupsi

ruminews.id – PANGKEP – Bupati Kab. Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) Hadiri Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan. Selasa (7/10/2025). Sosialisasi IEPK, bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pencegahan dan penanganan korupsi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama dengan beberapa kepala daerah di Sulawesi Selatan. Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Rasono, menyampaikan bahwa melalui penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi ini. “BPKP mendorong pemda untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian korupsi secara baik dan efektif untuk mencegah potensi terjadinya masalah hukum dan BPKP selalu siap bekerja sama dengan pemda, inspektorat, serta seluruh OPD untuk membangun sistem pengendalian intern guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk di Kabupaten Pangkep,” ujarnya. Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkep, Bachtiar, yang juga turut hadir mendampingi Bupati Pangkep, menjelaskan bahwa bupati menghadiri sosialisasi IEPK di BPKP sekaligus penandatanganan rencana aksi pencapaian Level 3 IEPK Pangkep. “Ini merupakan salah satu tools atau instrumen untuk mencegah dan mengendalikan korupsi di pemerintah daerah maupun pemerintah kota. Hal ini menunjukkan keseriusan Bupati Pangkep dalam melakukan pengendalian korupsi di Kabupaten Pangkep,” ujarnya dalam wawancara bersama Pangkep TV Penulis: Febrian

Daerah, Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

HMI Cabang Pangkep Pertanyakan Transparansi Anggaran , DIPA 2025 Pangkep Belum Terpublikasi Lengkap

ruminews.id, PANGKEP — Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyoroti keterbukaan data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan penelusuran, Kabupaten Pangkep tercatat menerima alokasi anggaran pusat sekitar Rp1,21 triliun pada tahun anggaran 2025. Dana itu merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang diserahkan Kementerian Keuangan kepada seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Namun hingga awal Oktober ini, rincian DIPA 2025 Pangkep—termasuk daftar satuan kerja (satker) kementerian/lembaga, jenis kegiatan, serta alokasi per sektor—belum tersedia secara terbuka di laman resmi pemerintah daerah maupun Kementerian Keuangan. Padahal, menurut Pasal 9 dan 11 UU KIP, badan publik wajib menyediakan dan memperbarui informasi anggaran secara berkala, termasuk rencana, realisasi, serta hasil kegiatan yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Ketiadaan data rinci ini dinilai menjadi kekurangan transparansi anggaran, karena masyarakat tidak dapat mengetahui dengan jelas arah penggunaan dana pusat di daerah. Publik juga kesulitan menilai sejauh mana dana tersebut mendukung prioritas pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beberapa dokumen anggaran daerah yang diunggah di situs pangkepkab.go.id hanya memuat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) lingkup pemerintah daerah, tanpa keterkaitan langsung dengan DIPA pusat. Kondisi ini menciptakan celah informasi antara dana pusat dan pelaksanaannya di tingkat kabupaten. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menilai keterbukaan anggaran merupakan hak publik yang harus dijamin undang-undang. Ia mendesak pemerintah daerah bersama instansi vertikal di Pangkep agar lebih transparan dalam mempublikasikan data anggaran pusat. “Masyarakat berhak tahu berapa dana pusat yang masuk ke Pangkep dan digunakan untuk apa saja. Transparansi ini penting agar pengawasan publik berjalan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” tegas Fadli, Selasa (7/10/2025). Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memanfaatkan ruang digital untuk membuka akses informasi, termasuk menautkan dokumen DIPA pusat yang relevan dengan DPA daerah agar sinkron dan mudah dipantau publik. Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan disebut sebagai lembaga yang berwenang mempublikasikan petikan DIPA per kabupaten. Sementara itu, PPID Kabupaten Pangkep juga memiliki peran strategis dalam menyediakan salinan DIPA atau mengarahkan masyarakat untuk mengakses data anggaran yang bersumber dari pusat. Tanpa keterbukaan yang memadai, publik sulit melakukan pengawasan terhadap efektivitas penggunaan dana pusat di daerah. Padahal, semangat transparansi anggaran merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Scroll to Top