29 September 2025

Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Pemkot Makassar Tegaskan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Makassar saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kota Makassar di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (29/9/2025). Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa TPPS tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, melainkan harus menjadi ruang aksi nyata. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, mulai dari kecamatan hingga kelurahan, agar menjaga semangat kerja meski tengah terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan kelurahan. “Saya berharap perubahan suasana di tingkat kelurahan justru menghadirkan semangat baru. Jangan sampai ada kelesuan kerja, karena percepatan penurunan stunting adalah tugas mulia yang harus kita wujudkan bersama,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ia juga menyoroti capaian prevalensi stunting Kota Makassar tahun 2024 sebesar 22,9%, angka yang lebih tinggi dari target nasional 19,8% maupun rata-rata Sulawesi Selatan. “Ini menjadi perhatian serius. Dengan dukungan APBD sebesar Rp126 miliar serta hadirnya program nasional dan CSR dari berbagai pihak, seharusnya kita mampu menekan angka stunting lebih maksimal. Saya ingin TPPS menjadi forum yang menghadirkan solusi nyata,” tambahnya. Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar, yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Salah satu misi pembangunan yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perilaku hidup sehat dan akses layanan kesehatan dasar yang inklusif. Lebih jauh, Aliyah Mustika Ilham mengajak semua pihak dari OPD, camat, lurah, hingga dunia usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam intervensi stunting, baik melalui bantuan pangan bergizi, sanitasi sehat, edukasi pola asuh, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan. “Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh sinergi semua pemangku kepentingan. Dengan kerja nyata dan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa menjadi kota bebas stunting dan menjadi contoh nasional,” tegas Aliyah Mustika Ilham. Kepala Dinas PP&KB Kota Makassar, Irwan Bangsawan, dalam laporannya menyampaikan berbagai program yang tengah berjalan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Yakni, pendampingan keluarga melalui kunjungan rumah, verifikasi lapangan keluarga berisiko stunting, program Gerakan Orang Tua Asuh (Genting), serta penguatan edukasi pra-nikah melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan aplikasi Elsimil. Irwan Bangsawan juga menekankan pentingnya integrasi informasi bantuan CSR dari perusahaan agar program penurunan stunting lebih terkoordinasi dengan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh camat dan lurah se-Kota Makassar, perwakilan PKK, Kementerian Agama, Baznas, serta OPD terkait. Turut mendampingi Wakil Wali Kota, Kadis PP&KB Makassar Irwan Bangsawan dan Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, secara resmi membuka rapat koordinasi TPPS Kota Makassar. Aliyah Mustika Ilham juga menutup sambutannya dengan seruan optimisme. “Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kota Makassar benar-benar hadir dan bekerja untuk menurunkan stunting. Bersama, kita bisa menjadikan Makassar kota bebas stunting.” tutupnya.

Badan Gizi Nasional, Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Ikut Rakor Bareng Pusat Antisipasi Keracunan MBG

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC). Senin (29/9/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara virtual dari Kantor Balai Kota Makassar. Dalam rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, dibahas langkah antisipasi dan pencegahan terjadinya keracunan makanan pada program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah. Selain Mendagri, hadir pula Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional. Wali Kota Munafri, didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa. Rapat koordinasi ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan memenuhi standar gizi. Di saat yang sama, pertemuan ini juga menekankan pentingnya percepatan penuntasan TBC sebagai salah satu agenda nasional di bidang kesehatan. Munafri menegaskan, Pemkot Makassar siap menjalankan langkah-langkah pengawasan, edukasi, dan sinergi lintas dinas agar pelayanan gizi bagi masyarakat tetap terjamin. “Sekaligus kami akan lakukan antisipasi memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota,” jelas Munafri. “Kami mengajak TP PKK dan kader posyandu agar bersama-sama menangani persoalan tuberkulosis (TBC),” lanjut Appi. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar, kini terus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memenuhi standar gizi. Hingga saat ini, terdapat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif dengan total penerima manfaat 138.636 orang, terdiri atas 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik (kategori 3B). Wali Kota berlatar politisi itu menegaskan, pemerintah kota menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan. “Untuk MBG, kita menunggu Peraturan Presiden (Perpres) baru, sambil terus melakukan koordinasi dengan semua sekolah untuk memastikan pengawasan berjalan baik,” tambah Appi. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mengantisipasi potensi keracunan makanan. Begitu pun untuk memperkuat pengawasan menjaga kesehatan peserta didik. Pemkot Makassar terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan layanan gizi dan kesehatan masyarakat berjalan maksimal. Munafri menekankan pentingnya sertifikat higienis bagi seluruh penyedia makanan dalam program MBG sebagai jaminan keamanan pangan. “Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” tambahnya. Ditegaskan, Pemerintah Kota, akan memperketat langkah pencegahan potensi keracunan pada program MBG. Ia menegaskan seluruh sekolah penerima program, diminta melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar pengawasan berjalan menyeluruh. “Di sekolah-sekolah harus rapat dulu, supaya semua pihak yang terlibat bisa memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu, risikonya besar,” imbuh Appi. Semua yang bertanggung jawab harus melakukan pengecekan secara berkala, termasuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah. Orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan, saat ini pemerintah kota juga menunggu aturan teknis Perpres terbaru dari pemerintah pusat sebelum melangkah lebih jauh. “Kita masih menunggu regulasi Perpres yang akan keluar. Sambil menunggu, saya minta semua pihak berhati-hati dan memastikan seluruh proses MBG aman bagi siswa,” tegasnya. Pada kesempatan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penerapan protokol baku penanganan keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pesan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN), serta seluruh kepala daerah dan dinas terkait. Budi menyebutkan sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah, porsi makanan yang dibuat bermasalah. Gejalanya jelas, dan masa inkubasi sangat menentukan jenis racun—apakah berasal dari bakteri atau bahan kimia. Ia menekankan bahwa setiap kali ada laporan keracunan, protokol penanganan harus dijalankan cepat dan tepat, mulai dari identifikasi lokasi, jumlah korban, jenis keracunan, hingga memastikan penanganan medis. “Prosedur tata laksana sudah baku dan teman-teman di daerah sudah tahu. Pastikan kalau ada keracunan, protokol segera dijalankan dan dilaporkan,” tegasnya. Budi meminta sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) diperkuat sebagai garda terdepan pencegahan. “Sekolah harus memeriksa makanan yang datang, cek bau, warna, dan teksturnya. Jika ada tanda mencurigakan, jangan disajikan. UKS harus segera menghubungi puskesmas,” imbuh dia. Ia juga mengajak pihak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turut mendukung peningkatan kapasitas UKS agar tak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga pengawasan dan penanggulangan dini keracunan makanan. Budi menekankan pentingnya inspeksi kebersihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sumber utama pengolahan makanan. “Dinas kesehatan harus memastikan bahan baku, proses masak, penyimpanan, dan kebersihan alat sesuai standar. Petugas harus mencuci tangan, memakai sarung tangan, dan berpakaian bersih,” jelasnya. Dia menegaskan seluruh SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari BGN sudah dikeluarkan instruksi agar penerbitan SLHS dipercepat. “Targetnya satu bulan, bila perlu dua minggu. Dinas kesehatan harus jemput bola melakukan inspeksi,” tegas Budi. Kemenkes telah menyederhanakan prosedur penerbitan SLHS agar bisa selesai maksimal 13 hari tanpa mengurangi standar. Pemeriksaan meliputi kondisi dapur, kebersihan lingkungan, hingga sampel bahan makanan untuk trace back jika terjadi keracunan. Untuk deteksi cepat, Budi meminta daerah memperkuat laboratorium kesehatan daerah dengan peralatan PCR untuk bakteri dan virus, serta toxicology lab untuk zat kimia. “Kalau pakai kultur butuh waktu lama, jadi PCR wajib tersedia. Kami sedang menghitung biaya agar bisa menambah alat rapid test khusus bakteri dan kimia sebelum makanan didistribusikan,” paparnya. Pengalaman Kemenkes dalam pengawasan katering jamaah haji, dengan sistem uji cepat sebelum makanan disajikan menjadi contoh yang ingin diterapkan pada program MBG jika anggaran memungkinkan. Budi memastikan koordinasi lintas kementerian kini lebih solid. Kemenkes, Kemendagri, dan BGN sudah berkomitmen mempercepat pelaporan dan berbagi data. “Semua puskesmas akan di-zoom bersama BGN untuk memastikan standar kebersihan dapur SPPG,” ucapnya. Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi dasar seperti cuci tangan sebelum makan, pengecekan alergi makanan (misalnya alergi udang), dan pemantauan gejala keracunan sesuai masa inkubasi. “Setiap daerah harus siap. Gubernur, bupati, dan wali kota tentu tidak ingin kasus keracunan terjadi di wilayahnya,” saran Budi. Sebagai langkah akhir, Budi menyebut sudah dibentuk Gugus Gerak Cepat yang dipimpin Kemendagri. Tim ini memastikan setiap kejadian keracunan ditangani secara terkoordinasi, mulai dari pelaporan hingga penindakan. “Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus paham prosedur ini, karena keracunan

Nasional, Politik, Uncategorized

Ricky Valentino Resmi Gabung PSI, Dipercaya Pimpin Bidang Pemilih Pemula

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik, Uncategorized / Fikri Haikal

ruminews.id, Jakarta – Dalam suasana penuh energi di The Club Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meresmikan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025–2030. Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah Ricky Valentino, eks Koordinator Nasional Relawan Amin 2024, yang kini resmi bergabung ke PSI. Dalam struktur baru tersebut, Ricky langsung mendapat amanah penting sebagai Ketua Bidang Pemilih Pemula. Jabatan ini dipandang strategis karena menyasar segmen pemilih muda, terutama generasi Z dan milenial yang jumlahnya semakin mendominasi peta politik nasional. Bagi PSI, hadirnya Ricky bukan sekadar penambahan kader, melainkan langkah strategis dalam memperkuat basis elektoral di kalangan anak muda. Rekam jejaknya sebagai aktivis mahasiswa dan pemimpin organisasi kepemudaan membuatnya dikenal luas di lingkaran generasi baru. Pria kelahiran Makassar itu merupakan alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) dan pernah menjabat di jajaran Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013–2015. Kiprahnya berlanjut saat Pilpres 2024 lalu, di mana ia menjadi simpul penting gerakan Relawan Amin 2024 yang berhasil menggerakkan dukungan anak muda di berbagai daerah. Di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep, PSI memang konsisten menampilkan diri sebagai partai yang memberi ruang luas bagi talenta muda. Ricky pun menganggap keputusannya masuk PSI sebagai pilihan yang sejalan dengan semangat zaman. “PSI adalah rumah anak muda. Bro Ketum Kaesang dan mayoritas pengurusnya adalah generasi baru. Tidak ada partai lain yang seberani PSI dalam membuka ruang bagi anak muda,” ujar Ricky saat ditemui di Jakarta, Minggu (28/9/2025). Lebih jauh, ia menekankan bahwa politik hari ini tidak bisa lagi hanya diisi oleh tokoh senior. Generasi muda, menurutnya, harus tampil sebagai pelaku utama dalam menentukan arah bangsa. “Ini bukan sekadar politik, ini gerakan,” tegas Ricky. Masuknya Ricky ke jajaran pengurus PSI diyakini membawa modal besar. Jaringan relawan dan aktivis muda yang selama ini ia bangun menjadi amunisi penting bagi PSI, terutama untuk menatap Pemilu 2029. Mengingat lebih dari setengah total pemilih nasional diproyeksikan berasal dari kelompok muda, langkah PSI merekrut figur seperti Ricky dipandang sebagai strategi yang visioner. Meski begitu, pekerjaan rumah masih menanti. PSI dituntut untuk mengubah energi anak muda tersebut menjadi program-program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ricky sendiri menyatakan optimistis. “Kami percaya, semakin banyak anak muda akan bergabung dan berjuang bersama,” katanya. Kehadiran Ricky Valentino menandai babak baru perjalanan PSI. Dengan pengalaman, jaringan, dan idealismenya, ia berpotensi menjadi motor penggerak dalam memperluas pengaruh partai. Sementara PSI, lewat keberanian memberi panggung bagi generasi baru, berupaya meneguhkan diri sebagai kekuatan politik alternatif yang relevan dengan dinamika zaman. Gelombang politik anak muda kini tengah naik, dan PSI tampaknya sedang bersiap menungganginya menuju peta kekuasaan nasional.

Daerah, Makassar

Kohati Badko Sulsel dan KPID Sulsel Siap Bersinergi Gelar Literasi Digital dan Kawal RUU Penyiaran

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar / Fikri Haikal

ruminews.id – Pengurus Korps HMI-Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (29/9/2025). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk bersinergi dalam program literasi digital serta mengawal isu perempuan dan anak dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Kohati Badko Sulsel, Ita Rosita, menyampaikan bahwa Kohati memiliki program kerja yang sejalan dengan fungsi KPID, khususnya dalam hal edukasi publik. “Kohati Badko Sulsel siap berkolaborasi dengan KPID Sulsel. Salah satu program kerja kami adalah literasi digital yang menyasar siswa dan masyarakat umum, dan ini bisa menjadi titik sinergi kita,” ungkap Ita Rosita. Inisiatif ini disambut hangat oleh Ketua KPID Sulsel, Dr. Irwan Ade Saputra, S.Ip., M.Si. Ia menyatakan bahwa pintu kolaborasi sangat terbuka, bahkan sudah ada program dalam waktu dekat yang dapat diintegrasikan dengan Kohati. “Kami memiliki program KPID Go to School dan Go to Campus yang akan dimulai awal Oktober. Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan kelompok Cipayung, termasuk Kohati. Kita bisa membuat diskusi-diskusi dengan menghadirkan tokoh-tokoh perempuan inspiratif,” ujar Dr. Irwan. Dilanjutkan Oleh Rudi, salah satu Komisioner KPID Sulsel, Rudi, mendorong Kohati untuk mengambil peran aktif dalam isu regulasi penyiaran yang sedang hangat dibahas. “Kami menyarankan agar Kohati ikut andil dalam merespon RUU Penyiaran, khususnya untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk seminar, diskusi publik, atau kajian,” tambah Rudi. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis bagi kedua lembaga untuk memperkuat pengawasan penyiaran partisipatif dan meningkatkan kualitas konten media di Sulawesi Selatan. Tentang Kohati Badko Sulsel Korps HMI-Wati (Kohati) adalah badan khusus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berfokus pada pengembangan potensi anggota perempuan (HMI-Wati) di bidang intelektual, kepemimpinan, dan isu-isu keperempuanan. Kohati Badko Sulsel aktif dalam pengkaderan dan advokasi kebijakan publik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Tentang KPID Sulsel Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan adalah lembaga negara independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan penyiaran di wilayah Sulawesi Selatan. KPID bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar melalui konten siaran yang sehat, informatif, dan edukatif.

Daerah, Makassar, Nasional

Milad ke-59, Kohati Badko Sulsel Tegaskan Komitmen Kawal Kebijakan Berbasis Gender

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, 28 September 2025, Hotel Grend Town. Dalam rangka perayaan Milad ke-59, Korps HMI-Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Selatan menggelar serangkaian acara yang puncak acaranya di hadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Rachmatika Dewi. Mengusung tema *”Kohati Bernilai untuk Indonesia Maju”* , perayaan ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen Kohati dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada kesetaraan gender. Acara yang berlangsung khidmat ini diisi dengan dua kegiatan utama: *Lomba Potret Edukasi* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik melalui visual, dan *Talkshow* inspiratif yang menghadirkan beberapa ketua umum Kohati Badko dari masa Indonesia Timur hinggal masa Sulselbar sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, *dr. Rachmatika Dewi*, mengapresiasi peran strategis Kohati dan mengajak untuk bersinergi secara aktif. “Saya berharap Kohati Badko sulsel dapat mengawal kami, mendukung kami, dan bisa berkolaborasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan, baik dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPRD Sulsel maupun sebagai seorang perempuan,” ujar dr. Rachmatika Dewi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kohati Badko Sulsel, menyatakan kesiapan organisasinya untuk menjadi mitra kritis pemerintah. Ia menekankan fokus utama Kohati dalam advokasi kebijakan di masa mendatang. “Kami akan mengawal RPJMD 2026 dan berharap DPRD dapat berkomitmen penuh bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis gender, sesuai dengan tujuan SDGs nomor lima, yakni *Gender Equality*,” tegasnya. Perayaan Milad ke-59 ini tidak hanya menjadi ajang selebrasi, tetapi juga sebagai forum konsolidasi gagasan untuk meneguhkan peran Kohati sebagai organisasi perempuan intelektual yang kontributif bagi kemajuan bangsa, khususnya di Sulawesi Selatan. Korps HMI-Wati (Kohati) adalah badan khusus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berfungsi sebagai wadah bagi para anggota perempuan (HMI-Wati) untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang intelektual, kepemimpinan, dan keperempuanan. Kohati Badko Sulsel merupakan koordinator Kohati di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang aktif dalam pengkaderan dan advokasi isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan pembangunan daerah.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pertanian

Kelangkaan Beras Medium di Makassar Diduga Akibat Isu Beras Oplosan, Pemerintah Dinilai Tidak Serius Menangani Persoalan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pertanian / Fikri Haikal

ruminews.id – Beberapa waktu lalu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Makassar Timur menyoroti kinerja Bulog terkait isu beras oplosan. Mereka mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Kini, HMI Makassar Timur kembali menyoroti kelangkaan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. Melalui Kabid PTKP HMI Makassar Timur, Aidil, mereka menduga kelangkaan ini merupakan dampak dari isu beras oplosan yang sempat viral sebelumnya. “Kami sempat mendengar ada riak-riak di kalangan warga bahwa adanya indikasi kelangkaan beras medium di pasaran. Hal ini kami duga merupakan akibat dari isu beras oplosan yang sempat viral kemarin,” ujar Aidil. Aidil menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan validasi terkait informasi tersebut. Dari hasil temuan di lapangan, memang ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di beberapa toko retail modern (supermarket) di Makassar. “Itupun beras premium dibatasi Setiap customer hanya bisa membeli maksimal dua karung, bahkan ada yang hanya membolehkan satu karung saja,” jelasnya. Situasi ini dinilai membingungkan, mengingat pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa pasokan beras di Sulawesi Selatan mengalami surplus. Menurut HMI Makassar Timur, ada ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan. “Ada ketidaksinkronan antara klaim pemerintah dan fakta di lapangan. Hal ini dapat mengundang kecurigaan kita semua bahwa ada monopoli pasokan beras oleh pemerintah sehingga ada kekosongan beras medium dan pembatasan pembelian beras premium di masyarakat,” lanjut Aidil. HMI Makassar Timur menilai ketidakselarasan data ini mengindikasikan manipulasi pasokan beras oleh pemerintah. Jika hal ini benar, maka dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepada Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian. “Kami berharap pemerintah terkait, terutama pihak Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Kementerian Pertanian tidak main-main dalam menangani isu-isu yang menyoal beras ini, jangan sampai persoalan mengenai hal tersebut semakin meluas,” tutupnya.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini