Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

3 September 2025

Daerah, Soppeng

HMI Soppeng Gelar Aksi, Sebut di Soppeng Banyak Masalah, Akan Ada Aksi Lanjutan?

Tinggalkan Komentar / Daerah, Soppeng /

ruminews.id, SOPPENG – Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Soppeng menggelar aksi demonstrasi serentak di dua lokasi strategis di Kabupaten Soppeng, yakni di depan Mapolres Soppeng dan Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Senin (01/09). Demonstrasi tersebut disambut Pimpinan DPRD Soppeng, H. A. Muhammad Farid Kaswadi (Ketua), Naspiding (Wakil Ketua I), dan Muhammad Taufan (Wakil Ketua II). Juga hadir menemui massa Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng, H. Salahuddin, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, dan Dandim 1423/Soppeng, Letkol RH Manurung. Nursandi selaku jendral Lapangan mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap situasi kebangsaan yang dinilai semakin memprihatinkan. Dalam orasinya menyampaikan bahwa kondisi bangsa saat ini membutuhkan keberanian semua elemen masyarakat untuk bersuara dan mendesak perubahan nyata, terutama dari para wakil rakyat. “Melihat kondisi kebangsaan hari ini yang sedang tidak baik-baik saja, kami menuntut DPRD Kabupaten Soppeng agar menyampaikan aspirasi kami ke pusat, dalam hal ini ke DPR RI,” tegas Nursandi. Adapun lima poin utama tuntutan aksi adalah sebagai berikut: Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR Meski beberapa ketua partai telah menyatakan penolakan secara lisan, massa menuntut penolakan tersebut ditegaskan dalam bentuk hukum yang mengikat. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurut massa, pengesahan RUU ini penting untuk memberi efek jera terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Menuntut transparansi anggaran DPR, kami menilai pengelolaan anggaran DPR masih tertutup dan rawan penyalahgunaan. Merevisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri), Revisi dianggap penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme institusi kepolisian. Menuntut pengusutan tuntas kematian Affan Kurniawan dan hentikan kekerasan terhadap massa aksi. HMI Cabang Soppeng juga mendesak pihak kepolisian melalui Polres Soppeng segera mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan yang diduga menjadi korban kekerasan. Selain itu, mereka meminta pihak kepolisian menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap peserta aksi di seluruh Indonesia. Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan tertib dan damai. Sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan, aksi ditutup dengan doa bersama dan salat ghaib untuk seluruh korban yang gugur dalam berbagai aksi demonstrasi di tanah air. Terakhir, Nursandi menuturkan bahwa akan melakukan aksi lanjutan dengan isu masalah daerah yang ada di Kabupaten Soppeng. “Kami melihat banyak permasalahan di Pemerintahan Kabupaten Soppeng, segera kami akan lakukan konsolidasi untuk menuntut Pemda menyelesaikan beragam masalah yang ada, semoga tidak ada tindakan represif terhadap kami jika mencoba membuka beragam kasus yang ada di daerah,” tutupnya. (*)

Daerah, Gowa, Pemerintahan

Putera Mahkota Kerajaan Gowa bersama Koalisi OKP Se Kab Gowa : Dialog Adalah Jalan Terbaik

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id – Gowa, 2 September 2025 – Putera Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju bin Andi Kumala Idjo Daeng Sila Karaeng Lembang Parang Sultan Malikussaid II Batara Gowa III, mengundang Koalisi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Gowa dalam agenda silaturahmi dan dialog kebangsaan. Pertemuan ini berlangsung setelah Putera Mahkota menerima laporan dari pasukan Tubarani mengenai adanya wacana aksi besar di wilayah Gowa. Sebagai langkah antisipasi, ia mengajak sejumlah pimpinan OKP untuk duduk bersama, berdiskusi, sekaligus mempererat komunikasi demi menjaga stabilitas daerah. Koalisi OKP yang hadir antara lain IMM, SAPMA PP, Pemuda Katolik, PMKRI, HMI Cabang Gowa Raya, GMNI, GPM, dan PMII. Dalam sambutannya, Putera Mahkota menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap menjunjung kedamaian dan menjaga keharmonisan sosial. “Saya menghargai setiap bentuk penyampaian aspirasi karena itu dijamin undang-undang. Namun saya juga berharap agar pemuda dan mahasiswa di Gowa menyuarakan pendapat secara damai, tidak mudah terprovokasi, serta tetap menjaga martabat daerah ini sebagai tanah yang mulia dan bersejarah,” ujarnya. Dialog ini juga menjadi ajang pembahasan persoalan sosial dan kebijakan publik yang tengah berkembang. Putera Mahkota mengingatkan bahwa pemuda adalah agen perubahan sehingga harus dilibatkan dalam proses demokrasi, tetapi dengan tetap mengutamakan persatuan. “Sebagai pewaris tahta Kerajaan Gowa, saya meyakini peran generasi muda sangat menentukan arah bangsa. Karena itu, saya berpesan agar gerakan mahasiswa maupun OKP tidak dijadikan alat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan sempit,” tambahnya. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas insiden penjarahan dan provokasi destruktif yang sempat terjadi pada beberapa aksi sebelumnya. Menurutnya, tindakan anarkis hanya akan melukai masyarakat dan merusak kohesi sosial. “Saya mengutuk segala bentuk penjarahan dan provokasi destruktif. Mari kita tolak cara-cara yang dapat merusak persaudaraan dan merugikan rakyat sendiri,” tegasnya. Di akhir pertemuan, Putera Mahkota bersama perwakilan OKP sepakat untuk mengutamakan komunikasi, langkah persuasif, dan kolaborasi dalam menjaga keamanan serta kondusivitas Gowa. “Dialog adalah jalan terbaik. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa merawat demokrasi, menjaga kehormatan daerah, dan memperkuat persatuan bangsa,” tutupnya.

Opini

Prabowo vs Jokowi: Pertarungan Senyap

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Jika menengok ke susunan kabinet Prabowo–Gibran, aroma “lanjutan” pemerintahan Jokowi cukup terasa. Lebih dari enam belas menteri lama kembali masuk jajaran, termasuk nama-nama penting seperti Sri Mulyani, Erick Thohir, Tito Karnavian, Budi Gunadi Sadikin, hingga Bahlil Lahadalia. Mereka adalah figur-figur yang lahir dan besar dalam orbit Jokowi. Langkah ini bisa dibaca sebagai strategi menjaga stabilitas, karena menggeser terlalu banyak orang lama tentu berisiko menimbulkan kegaduhan politik. Tetapi di sisi lain, publik melihat adanya kesinambungan pengaruh, seolah-olah Prabowo hanya meneruskan mesin lama, bukan membentuk mesin barunya sendiri. Satu hal yang kemudian ramai dibicarakan publik adalah mengapa Presiden Prabowo Subianto tidak kunjung mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Padahal, secara konstitusi, mencopot dan mengangkat Kapolri adalah hak prerogatif presiden. Artinya, tanpa perlu izin siapa pun, Prabowo bisa melakukannya kapan saja. Namun faktanya, sampai hari ini Kapolri masih tetap duduk nyaman, bahkan mendampingi presiden dalam berbagai agenda kenegaraan. Dari situ muncul opini bahwa Prabowo tampak “tersandera” oleh kekuatan politik lawannya, terutama jaringan kekuasaan yang dibangun Jokowi selama satu dekade terakhir. Dalam konteks ini, Kapolri menjadi figur paling simbolis. Listyo Sigit adalah “warisan” Jokowi yg dipilih langsung oleh mantan presiden itu pada 2021. Hubungannya dengan Jokowi dikenal dekat, dan sebagian analis menilai Polri di bawah kendalinya masih lebih condong pada kepentingan politik lama. Pertanyaan publik pun sederhana, jika Prabowo benar-benar ingin menegaskan kemandirian, mengapa ia tidak segera mencopot Kapolri? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Mencopot Kapolri terlalu cepat bisa dibaca sebagai langkah frontal yang mengundang perlawanan dari berbagai kubu, termasuk partai-partai yang masih bernaung di bawah pengaruh Jokowi. Di internal Polri sendiri belum terlihat jelas sosok jenderal yang murni loyal kepada Prabowo, sehingga pergantian tanpa calon pengganti yang solid justru bisa menimbulkan instabilitas. Belum lagi faktor Gibran sebagai wakil presiden, putra Jokowi, yang membuat setiap langkah terkait Kapolri menjadi sangat sensitif. Dari sinilah muncul kesan bahwa Prabowo belum sepenuhnya bebas. Ia mungkin memilih menahan diri dan menunggu waktu yang tepat, tetapi di mata publik, ketidakmampuan mengganti Kapolri menghadirkan gambaran seorang presiden yang masih dibatasi ruang geraknya. Polri pun tampak masih tunduk pada kepentingan lama, dan selama Listyo masih menjabat, bayang-bayang Jokowi seakan hadir di ruang kerja Prabowo. Tentu saja, semua ini hanyalah opini bebas yang lahir dari pembacaan atas dinamika politik mutakhir. Bisa benar, bisa juga keliru. Tetapi setidaknya, opini ini layak diperhitungkan, karena menunjukkan betapa kompleksnya pertarungan kekuasaan di balik layar. Prabowo mungkin bukan sepenuhnya lemah, tetapi ia jelas tidak sepenuhnya merdeka. Ada kompromi, ada kalkulasi, ada warisan kekuasaan yang masih membatasi langkahnya. Pertanyaan sesungguhnya kini bukan lagi apakah ia mampu mengganti Kapolri, melainkan kapan dan sejauh mana ia berani melakukannya.

Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik, Sidrap

Aksi Demonstrasi Keluarga Mahasiswa Sidenreng: Dari Reformasi Polri hingga Tuntutan Daerah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik, Sidrap /

ruminews.id – Indonesia pada saat ini sedang mengalami polemik/persoalan yang sangat besar. Isu yang sekarang beredar betul-betul kompleks. Organisasi tingkat kedaerahan yang bernama Keluarga Mahasiswa Sidenreng itu turut melakukan aksi demonstrasi yang berlokasi di depan kantor DPRD Kab. Sidrap. Dalam aksinya Keluarga Masiswa Sidenreng menurunkan isu mengenai reformasi polri dan menyuruh aparat kepolisian kirinya dalam menangani massa aksi itu tidak terlalu represif. “Bahwa tugas besar dari pada aparat kepolisan itu adalah menjaga massa aksi dalam menyampaikan pendapatnya bukan malah menjadi musuh bagi masyarakat” ucap Jenderal Lapangan Muh Aslan. Di bawah terik matahari yang panas semangat teman-teman dalam menyampaikan tuntutannya itu tidak kalah panas. Waktu itu aparat kepolisian mendominasi massa aksi tetapi massa aksi dari Keluarga Mahasiswa Sidenreng tidak ada yang getar sedikitpun. Dalam tuntutan aksi yang di bawakan, Keluarga Mahasiswa Sidenreng juga turut membawakan isu-isu problematika kedaerahannya. Persoalan yang di angkat di antara lain meningkatnya kasus HIV/AIDS secara signifikan dalam beberapa tahun kemarin, menyuruh aparat pemerintahan untuk kemudian mengevaluasi wisata taman nona-nonae yang sekarang ini sedang mangkrak dan sudah menelan anggara bermilliaran, dan menuntut insentif dan fasilitas layak bagi guru yang di tempatkan di wilayah terpencil. Aksi berjalan secara damai tanpa kericuhan dan Jenderal lapangan menegaskan bahwa aksi yang dilakukan itu tidak bersifat fomo melainkan murni atas dasar kepentingan masyarakat Indonesia terkhusunya juga masyarakat daerah sidenreng rappang.

Opini

Di Tengah Gelombang, Persatuan Harus Jadi Pelabuhan

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – ‎Makassar, 2 September 2025, Gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir menyita perhatian publik. Seketika penulis memberi perhatian bahwa aksi massa adalah hak konstitusional rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa aspirasi yang lahir dari nurani tidak boleh kehilangan arah dari tujuan sejatinya: memperjuangkan kebenaran dan keadilan. ‎ ‎Tragedi di Tengah Aspirasi ‎ ‎Demonstrasi yang dipelopori mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil berlangsung di sejumlah titik strategis Makassar: mulai dari Flyover, kawasan Jalan Urip Sumoharjo, hingga depan Gedung DPRD Sulsel dan DPRD Kota Makassar. Tuntutan utama yang digaungkan adalah pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI serta desakan agar pemerintah lebih serius mendengarkan suara rakyat. ‎ ‎Namun, dinamika tersebut berubah menjadi tragedi. Gedung DPRD Makassar terbakar, puluhan kendaraan hangus, infrastruktur pemerintahan rusak, dan sejumlah orang menjadi korban. Insiden ini memicu keprihatinan mendalam di tingkat nasional sekaligus menjadi peringatan bahwa ruang demokrasi harus dijaga agar tetap aman, damai, dan konstruktif. ‎ ‎Seruan Moral: Demokrasi Harus Dirawat ‎ ‎Menanggapi situasi tersebut, penulis menegaskan pentingnya kejernihan sikap dalam berdemonstrasi. Demo itu hak rakyat yang sah, bagian dari denyut demokrasi kita. Tetapi ketika aspirasi bergeser dari tujuannya, ia justru merusak nilai demokrasi itu sendiri. ‎ ‎Bagi saya, demokrasi tidak hanya tentang menyuarakan kritik, tetapi juga tentang merawat ruang bersama agar tidak tercerai-berai oleh kepentingan sesaat. Aspirasi rakyat, menurutnya, harus menjadi kekuatan moral yang mendorong perubahan, bukan alasan untuk menambah luka sosial. ‎ ‎ Persatuan Adalah Jalan, Bukan Polarisasi ‎ ‎Saya menutup pesan ini dengan ajakan untuk kembali menempatkan persatuan sebagai pelabuhan di tengah gelombang perbedaan. ‎ ‎’Bangsa ini akan kuat bila mampu mendengar satu sama lain. Demokrasi tidak diukur dari siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling tulus mendengar. Aspirasi rakyat harus menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa, bukan bara yang membakar persaudaraan.’ ‎ ‎Ini menjadi pengingat bahwa di tengah gejolak politik dan sosial, bangsa ini membutuhkan kedewasaan kolektif untuk menjaga demokrasi agar tetap hidup, sehat, dan bermartabat. Persatuan bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memastikan bahwa setiap kritik menjadi jembatan menuju kebaikan bersama, bukan jurang perpecahan. ‎

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

Aksi Damai, Do’a Dari Timur Untuk Indonesia

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 2 September 2025 Sepekan terakhir adalah hari-hari yang berat bagi rakyat Indonesia. Jalan-jalan dipenuhi langkah-langkah resah yang berbondong-bondong turun, berusaha menyingkap tabir kepalsuan yang dipertontonkan oleh para wakilnya. Suara mahasiswa dan masyarakat bertemu dalam satu arus kemarahan yang telah lama mengendap di dada, berpaut dengan peliknya kondisi ekonomi bangsa. Dalam pusaran psikologi yang tak menentu, amarah yang menebal, dan harapan yang tak kunjung diindahkan, dinamika di lapangan kadang berujung pada tragedi. Aksi kali ini pun diwarnai duka yang dalam: seorang driver ojol yang ruhnya terenggut oleh ban baja aparat, korban jiwa dalam kebakaran gedung DPRD Kota Makassar, mahasiswa yang menjadi sasaran salah identifikasi, dan mungkin masih banyak nama yang tak pernah tercatat, luka yang tak pernah sempat disuarakan. Bagi kami, mereka bukan sekadar angka—mereka adalah pejuang keluarga. Dengan kepergian mereka, banyak rumah kehilangan penopang, banyak anak kehilangan cahaya. Maka, sebagai bentuk solidaritas dan doa, kami menghadirkan Ruang Aksi Damai—penitipan harapan agar para syuhada ditempatkan di sisi terbaik-Nya, dan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan sebagai tanda iman. Kami menuntut pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pihak kepolisian untuk tidak berpaling. Keluarga korban kini menanti uluran tangan; bukan hanya belasungkawa, melainkan juga pertanggungjawaban. Negara, dalam wujud aparat dan instansinya, mestilah menjadi garda terdepan, bukan sekadar saksi bisu. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur menggelar aksi damai di bawah langit Flyover Makassar. Mawar kami bagikan, sebagai simbol solidaritas, sebagai tanda duka, sebagai bahasa sunyi untuk mereka yang pergi dalam perjuangan. Namun duka ini tidak boleh membungkam. Meski luka masih basah, kami tetap mengangkat isu yang menjadi alasan kita turun ke jalan: menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, sebagai langkah menekan kerakusan dan korupsi yang terus merampas hak rakyat. Karena itu, banyaknya korban tak boleh dijadikan alasan untuk surut. Gerakan rakyat adalah napas demokrasi, penyeimbang kekuasaan, dan penjaga akal sehat bangsa. Kata-kata ini mungkin klise, namun justru di situlah kekuatannya: pengingat bahwa selama rakyat berani turun, harapan untuk negeri ini tak akan pernah padam.

Scroll to Top