10 Februari 2025

Daerah, Gowa, Politik

Ngopi Bareng Usai Umrah, Husniah-Darmawansyah Teguhkan Komitmen Bangun Gowa

ruminews.id, GOWA – Sebelas hari jelang pelantikannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gowa periode 2025-2030, Husniah Talenrang-Darmawansyah Muin ngopi empat mata di sebuah kafe di Kota Makassar, Minggu (9/2/25). Bersama 504 pasangan pemenang pilkada serentak 2024, Husniah-Darmawangsyah akan dilantik oleh Presiden Prabowo di Jalarta, 20 Februari 2025. Husniah mengatakan, dia mengajak Darmawangsyah ngopi bareng untuk membahas beberapa hal. Apalagi, mereka baru bertemu kembali setelah hampir sebulan tak berjumpa karena kesibukan masing-masing. Keduanya juga sama-sama baru pulang menunaikan ibadah umrah bersama keluarga masing-masing. “Kebetulan hari ini kami sama-sama ada waktu, jadilah acara ngopi ini,” kata Husniah. Ketua DPD PAN Gowa ini mengatakan, inti dari pertemuannya dengan Sekretaris Gerindra Sulsel tersebut untuk meneguhkan komitmen pentingnya kerja sama yang solid antara bupati dan wakil bupati demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Gowa. Ia juga menyampaikan, perlunya inovasi dalam pengelolaan sumber daya daerah serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Meskipun lebih banyak membahas urusan pemerintahan, suasana hangat yang terjalin antara Husniah dan Darmawansyah mencerminkan hubungan yang solid dan saling mendukung. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi mereka dalam memimpin Kabupaten Gowa ke arah yang lebih baik.

Hukum, Kriminal

Implementasi UU TPKS Belum Maksimal, Kohati Sulsel Berharap Unit PPA Polda dan UPT DP3A Sulsel Dapat Memaksimalkan.

ruminews.id, Makassar- Ketua Korps HMI – Wati (Kohati) Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan, Ita Rosita angkat bicara soal kurangnya perhatian dan ketegasan dalam pengimplementasian Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 di Sulawesi Selatan. Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KEMEN PPPA) selama satu tahun 2024 sistem informasi ini mencatat laporan ada sebanyak 1.484 kasus Kekerasan secara umum. Sementara untuk kasus terhadap perempuan terlihat ada sebanyak 1.197 KTP, data ini termasuk kekerasan personal dan juga publik serta Femisida. Sementara memasuk tahun 2025 ada 111 kasus kekerasan yang terlapor terjadi di Sulawesi Selatan. Ita berpandangan bahwa awal tahun dengan kasus sebanyak itu menunjukkan hal yang kurang baik “Tentu ini awal tahun yang kurang baik” kata Ita. Ia juga berpandangan bahwa masih kurangnya kesadaran penduduk masyarakat terhadap perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, juga berpandangan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) kurang maksimal dalam mengimplementasikan UU TPKS tersebut. “Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dan kurang maksimalnya implementasi UU TPKS No 12 Tahun 2022 baik” tambah Ketua Kohati Badko HMI Sulsel tersebut. UU TPKS diketahui berisi tentang peraturan perlindungan, pendampingan, pelaporan, pemulihan, restitusi, penyidikan, serta penuntutan, dan sebagainya. Ita sebagai ketua Kohati Badko HMI dimana lembaga ini berperan ikut serta dalam pemberdayaan perempuan juga berperan dalam membina serta mendidik perempuan secara umum berharap kepada Unit PPA Polda Sulawesi Selatan, dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan baik dan memastikan tidak terjadinya relasi kuas Ia juga berharap dalam pengimplementasian dan proses advokasi di lingkungan Unit PPA Polda tidak ada relasi kuasa. “Begitupun dengan Unit PPA DPPPA Sulawesi Selatan untuk juga memperhatikan pada pencegahan kekerasan dan memastikan semua mendapatkan akses edukasi kekerasan (Kampus, Sekolah, Masyarakat biasa, Aparat Kepolisian, dan seluruh Masyarakat)” Harap Ita. Kohati Badko HMI Sulsel terus merespon kondisi – kondisi tersebut, Pihaknya mengatakan bahwa saat ini masih memberikan edukasi – edukasi melalui podcast tentang kekerasan. Mereka berharap kepada Unit PPA Polda Sulawesi Selatan dan UPT PPA DPPPA Sulsel dapat berkolaborasi ke depan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya di sulawesi selatan.

Opini

KOHATI Badko Sulsel Mengajak Peduli: Hapus Kekerasan, Lindungi Perempuan dan Anak

ruminews.id, – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat sebanyak 50 kasus di awal tahun 2025 di Kota Makassar merupakan realitas yang mengkhawatirkan. Meskipun jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetap saja setiap kasus adalah duka yang mendalam bagi korban dan menjadi indikator bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak masih belum maksimal. Saya melihat bahwa upaya pemerintah dalam membangun Shelter Warga di beberapa kelurahan merupakan langkah positif, namun masih perlu penguatan dalam aspek edukasi preventif dan pendampingan hukum bagi korban. Fakta bahwa masih ada kasus pelecehan yang menargetkan anak-anak, seperti yang terjadi di Kelurahan Bontoala, menegaskan bahwa lingkungan kita belum sepenuhnya aman bagi perempuan dan anak. Sebagai organisasi perempuan di HMI, KOHATI memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam advokasi dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak. Ada beberapa hal yang perlu diperkuat untuk mengatasi masalah kekerasan ini. Pertama, masyarakat harus lebih peduli dan berani bertindak jika melihat atau mengetahui adanya kekerasan di sekitar mereka. Jangan lagi ada sikap diam atau menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang biasa. KOHATI berkomitmen untuk terus mengedukasi pelajar dan masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Kedua, shelter atau tempat perlindungan yang disediakan pemerintah harus benar-benar berfungsi dengan baik. Shelter ini harus didukung oleh tenaga pendamping yang profesional serta sistem hukum yang cepat dan berpihak kepada korban. Saat ini, masih banyak korban yang takut melapor karena khawatir akan stigma, tidak mendapat perlindungan yang cukup, atau bahkan dipaksa bungkam karena tekanan relasi kuasa atau menjaga harga diri keluarga. Terakhir, kasus kekerasan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Organisasi perempuan seperti KOHATI harus lebih aktif bekerja sama dengan pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan komunitas setempat agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para korban. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Kami di KOHATI Badko Sulsel menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sosial kita semua. Ke depannya, kami akan memperkuat program-program yang berfokus pada edukasi, advokasi, dan pendampingan agar angka kekerasan ini terus menurun dan tidak lagi menjadi berita tahunan yang selalu berulang. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan dan anak.

Daerah, Gowa, Politik

Cantiknya Husniah Talenrang Pakai Baju Dinas Bupati Gowa

Ruminews.id, GOWA – Sebanyak 505 kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2024 dipastikan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2024. Terdiri 96 kepala daerah non sengketa dan 209 kepala daerah hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK). 40 kepala daerah lainnya akan dilantik setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan akhir sengketa pilkada pada 24 Februari. “Insya Allah tanggal 20 Februari, 505 kepala daerah dilantik di Jakarta. Saat ini Kemendagri tengah menyiapkan teknisnya dengan Sekretariat Negara,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. Di Provinsi Sulawesi Selatan, dari 25 pilkada, hanya 23 kepala daerah terpilih yang akan dilantik pada 20 Februari. 14 pemenang tanpa sengketa dan 9 hasil putusan dismissal MK. Dua daerah lainnya, yakni pemenang Pilwali Palopo dan Pilkada Jeneponto akan dilantik setelah 24 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih, Sitti Husniah Talenrang dan Darmawangsyah Muin termasuk pemenang pilkada tanpa sengketa. Sejak pekan lalu, sepulang menunaikan ibadah Umrah, Husniah Talenrang langsung menjahit pakaian dinas umum (PDU) yang akan digunakan pada pelantikan pada 20 Februari 2025. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Gowa ini juga telah melakukan sesi foto menggunakan PDU. Pada sesi pertama, Husniah foto seorang diri. Foto ini untuk keperluan dipajang di kantor-kantor pemerintahan dan sekolah lingkup Pemkab Gowa. Pada sesi kedua, Husniah foto bersama suaminya, Khaerul Aco. Di sesi terakhir, Husniah foto bersama keluarga besarnya. Alumni SMAN 3 Makassar ini terlihat cantik mengenakan PDU putih-putih dengan topi hitam strip kuning berlogo burung Garuda. Pasangan Husniah Talenrang-Darmawangsyah Muin (Hati Damai) yang diusung Partai Gerindra, PAN, Golkar, PDIP, Demokrat, PKS, Perindo dan Hanura memenangkan Pilkada Gowa 2024 dengan perolehan 225.429 suara atau 53,61 persen. Sedangkan lawannya, pasangan Amir Uskara-Irmawati (Aurama) yang diusung PPP, NasDem, PKB, Gelora, Partai Buruh, dan PKN meraih 195.094 suara atau 46,39 persen. Sitti Husniah Talenrang lahir pada 20 Maret 1977. Sebelumnya, politisi PAN ini anggota DPRD Gowa periode 2019-2024. Pada Pileg 2024 lalu, Husniah maju sebagai caleg PAN untuk DPRD Provinsi Sulsel daerah pemilihan Sulsel 2. Ketua Kwarcab Pramuka Gowa ini berhasil menduduki kursi ketiga dengan perolehan 44 ribu lebih suara Namun, karena memutuskan maju di Pilkada Gowa, Husniah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Sulsel 2024-2029.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Jalan Jampea di Makassar Resmi Berganti Nama Jadi Jalan Hoo Eng Djie

Ruminews.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar resmi mengganti nama Jalan Jampea di Kecamatan Wajo menjadi Jalan Hoo Eng Djie. Perubahan ini dilakukan untuk menghormati Hoo Eng Djie, seorang tokoh masyarakat Tionghoa yang berjasa dalam perkembangan ekonomi dan sosial di Makassar. Hoo Eng Djie dikenal sebagai pengusaha dan dermawan yang banyak membantu warga Makassar, terutama dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Ia juga berperan dalam mempererat hubungan antara masyarakat Tionghoa dan pribumi di kota ini. Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, mengatakan bahwa perubahan ini adalah bentuk penghargaan kepada tokoh yang berjasa bagi Makassar. “Hoo Eng Djie telah memberikan kontribusi besar bagi kota ini. Dengan perubahan nama jalan ini, kita ingin mengenang jasanya dan mengajarkan generasi muda tentang pentingnya toleransi dan kerja sama,” ujar Danny Pomanto. Sebagian warga mendukung perubahan ini karena melihat Hoo Eng Djie sebagai sosok yang layak dihormati. Andi Faisal, seorang warga setempat, mengatakan, “Nama ini bagus untuk mengenang jasa beliau. Semoga semakin banyak tokoh lokal yang dihargai seperti ini.” Namun, ada juga warga yang berharap ada sosialisasi lebih lanjut, terutama bagi mereka yang perlu menyesuaikan dokumen administratif dan alamat usaha mereka. Pemerintah Kota Makassar memastikan bahwa perubahan nama ini tidak akan menyulitkan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memperbarui data administrasi. Dinas Perhubungan dan Pekerjaan Umum juga telah memasang papan nama jalan baru dan bekerja sama dengan layanan peta digital seperti Google Maps agar perubahan ini segera terlihat dalam sistem navigasi. Pergantian nama Jalan Jampea menjadi Jalan Hoo Eng Djie adalah bentuk penghargaan terhadap tokoh yang berjasa bagi Makassar. Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat bisa lebih mengenal sejarah dan semakin menghargai keberagaman di kota ini. Pemerintah juga berencana untuk terus memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh lokal lainnya melalui kebijakan serupa di masa depan.

Scroll to Top