Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi

Opini

Luwu Timur: Kunci Nyata Pemekaran Provinsi Luwu Raya

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Setiap kali isu pemekaran Provinsi Luwu Raya dibicarakan, yang paling sering muncul ke permukaan adalah soal sejarah, identitas, dan rasa keadilan wilayah. Semua itu sah dan penting. Namun negara, sayangnya, tidak bekerja dengan perasaan saja. Negara bekerja dengan angka, kapasitas, dan daya tahan. Dan ketika seluruh data Luwu Raya diletakkan di atas meja, satu kesimpulan muncul dengan sendirinya yaitu: “Kunci pemekaran Luwu Raya ada pada Luwu Timur.” Secara ekonomi, Luwu Timur bukan sekadar salah satu kabupaten di Luwu Raya, tapi pusat gravitasinya. Dengan nilai PDRB tahunan yang berada di kisaran Rp30–35 triliun, Luwu Timur menyumbang lebih dari separuh total aktivitas ekonomi seluruh wilayah Luwu Raya yang berada di kisaran Rp55–60 triliun. Ini bukan perdebatan tafsir, tapi hitung-hitungan sederhana. Setiap dua rupiah ekonomi yang bergerak di Luwu Raya, satu rupiahnya berasal dari Luwu Timur. Maka sulit membayangkan provinsi baru yang stabil secara ekonomi tanpa menyertakan wilayah yang menjadi mesin utamanya. Angka-angka itu menjadi jauh lebih menentukan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa fiskal. Provinsi baru tidak hidup dari peta dan logo, tetapi dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan struktur ekonomi berbasis industri, energi, dan investasi bernilai tambah tinggi, Luwu Timur memiliki kapasitas fiskal yang nyata. Dengan asumsi konservatif PAD sekitar 15 persen dari PDRB, potensi kontribusi ekonomi Luwu Timur berada di kisaran Rp4,5 hingga Rp5 triliun per tahun. Jika total PAD Provinsi Luwu Raya kelak diproyeksikan sekitar Rp9–10 triliun, maka sekitar separuhnya akan bertumpu pada satu kabupaten ini. Tanpa Luwu Timur, provinsi baru berisiko lahir dengan APBD yang kurus, bergantung pada transfer pusat, dan terbatas ruang geraknya sejak awal. Di luar fiskal, Luwu Timur juga berfungsi sebagai motor pertumbuhan. Realisasi investasi tahunan yang konsisten di kisaran Rp2–3 triliun menempatkannya sebagai salah satu daerah paling menarik bagi modal di Sulawesi Selatan di luar Makassar. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di atas rata-rata nasional menunjukkan bahwa Luwu Timur bukan hanya mampu bertahan, tetapi mampu menggerakkan. Dalam teori ekonomi wilayah, daerah seperti ini disebut “growth pole”, pusat pertumbuhan yang menarik wilayah sekitarnya untuk ikut naik kelas. Tanpa growth pole, pemekaran hanya memindahkan kantor pemerintahan, bukan menciptakan kemajuan. Dimensi sosialnya pun tidak bisa diabaikan. Dengan jumlah penduduk sekitar 320–330 ribu jiwa dan mayoritas berada pada usia produktif, Luwu Timur menjadi salah satu penopang demografis Luwu Raya. Lebih dari itu, pengalaman panjang mengelola masyarakat heterogen, industrialisasi, serta relasi kompleks antara negara, korporasi, dan masyarakat memberi Luwu Timur modal sosial dan kapasitas tata kelola yang relatif matang. Ini penting, karena provinsi baru bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal stabilitas sosial dan kemampuan mengelola perbedaan. Jika seluruh fakta ini dirangkai, maka arah diskusinya seharusnya bergeser. Pertanyaannya bukan lagi “apakah Luwu Timur mau ikut pemekaran”, melainkan “apakah pemekaran Luwu Raya masih rasional tanpa Luwu Timur”. Tanpa kabupaten ini, Luwu Raya mungkin bisa lahir secara administratif, tetapi akan kesulitan hidup secara ekonomi. Dengan Luwu Timur, pemekaran memiliki fondasi nyata untuk tumbuh, mandiri, dan berkelanjutan. Pemekaran wilayah pada akhirnya bukan soal siapa paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu menopang. Sejarah memberi makna, tetapi ekonomi memberi daya hidup. Dan dalam konteks Luwu Raya hari ini, Luwu Timur bukan sekadar bagian dari cerita pemekaran tapi juga adalah halaman kuncinya. Tanpa halaman itu, ceritanya mungkin tetap dicetak, tetapi sulit dibaca sebagai kisah pembangunan yang masuk akal. [Erwin]

Opini

Board of Peace (BoP) Saingan PBB?

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Gagasan Board of Peace (Dewan Perdamaian), atau BoP ala Trump, bila dibaca tanpa basa-basi moral, bukanlah proyek perdamaian global, tapi manifesto keserakahan kekuasaan yang dibungkus bahasa stabilitas. Ini bukan tawaran tatanan dunia baru, tetapi pengakuan jujur (bahkan telanjang) bahwa bagi Trump, dunia adalah pasar raksasa dan Amerika harus menjadi pemilik mayoritas sahamnya. PBB, dengan segala kelemahannya, masih berpura-pura percaya pada etika universal, hukum internasional, dan solidaritas kemanusiaan. Trump muak pada kepura-puraan itu. Ia melihat PBB bukan sebagai penjaga perdamaian, tetapi sebagai penghambat transaksi. Terlalu banyak rapat, terlalu banyak veto, terlalu banyak norma yang menghalangi satu hal yang bagi Trump paling rasional yaitu Amerika menang, yang lain menyesuaikan diri. Di sinilah BoP versi Trump menjadi provokatif. Board of Peace tidak dimaknai sebagai keseimbangan antar-kekuatan yang setara, tapi keseimbangan yang dikendalikan Amerika. Amerika menjadi penimbang, juri, sekaligus pemilik tim terkuat. Negara lain dipersilakan bermain, tetapi papan catur, jam permainan, dan aturannya ditentukan Washington. Ini bukan keseimbangan, ini dominasi yang dilembagakan. Keserakahan Trump tampak jelas dalam cara ia memperlakukan sekutu dan lawan dengan logika yang sama. Semua harus bayar. Keamanan bukan hak, tetapi jasa berlangganan. NATO ditekan, Asia Timur diperas, Timur Tengah dijadikan ladang transaksi senjata. Bahkan konflik kemanusiaan pun dibaca sebagai peluang leverage. Dalam logika ini, perang bukan tragedi tapi adalah instrumen negosiasi. BoP ala Trump juga menyingkap orientasi Amerika yang jarang diucapkan secara jujur bahwa stabilitas global itu penting sejauh menguntungkan posisi Amerika. Jika tatanan lama melemahkan dominasi, maka tatanan itu harus dirombak. Jika hukum internasional mengikat tangan Amerika, maka hukum itu dianggap usang. Moral tetap dikutip, tetapi hanya ketika selaras dengan kepentingan. Ketika tidak, moral berubah menjadi beban retoris yang boleh diabaikan. Yang paling berbahaya dari proyek ini bukan sekadar ambisinya, tetapi normalisasi keserakahan sebagai prinsip politik global. Trump tidak sekadar mempraktikkan realisme tapi juga mempopulerkannya dengan gaya brutal. Ia mengajarkan dunia bahwa kekuasaan tak perlu lagi malu, bahwa dominasi boleh diakui terang-terangan, dan bahwa ketidaksetaraan global adalah harga yang wajar demi “stabilitas”. Maka BoP sebagai “saingan” PBB sesungguhnya adalah upaya mengganti etika dengan kalkulasi, solidaritas dengan transaksi, dan kemanusiaan dengan neraca untung-rugi. Trump tidak ingin dunia yang adil. Ia ingin dunia yang bisa dikendalikan dan ditagih. PBB, dalam skema ini, hanyalah dekorasi moral, sementara BoP menjadi mesin utama yang menggerakkan dunia ke arah yang lebih dingin, lebih rakus, dan lebih jujur tentang siapa yang sebenarnya berkuasa. Dan mungkin inilah kenyataan pahit bahwa Trump mengklaim sedang menciptakan stabilitas, padahal yang ia bangun adalah dunia yang damai bukan karena keadilan, tapi karena takut pada kekuatan yang terlalu besar untuk dilawan. Dunia seperti itu mungkin tidak menarik tapi harus dijalani karena semua pihak tahu bahwa melawan berarti bangkrut, dan patuh berarti bertahan hidup. [Erwin]

Ekonomi, Hukum & Kriminal, Internasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Demokrasi Beraroma Minyak: Wajah Kolonialisme Munafik Amerika di Abad Modern

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum & Kriminal, Internasional, Opini, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Amerika Serikat selalu piawai memainkan peran ganda (baca: Munafik) di panggung dunia. Satu tangan membawa pidato tentang demokrasi dan HAM, tangan lain sibuk mengunci brankas sumber daya negara lain. Venezuela adalah cermin paling jujur dari kelicikan itu. Cermin yang kalau AS mau bercermin, mungkin akan retak karena malu. Di atas kertas, Venezuela disebut “gagal” karena salah urus ekonomi. Di balik layar, negara itu dicekik secara sistematis lewat sanksi ekonomi yang brutal. Ibaratnya, seseorang diceburkan ke sungai, lalu ketika ia hampir tenggelam, si pencebur berteriak, “Lihat! Dia tidak bisa berenang.” Sejak sanksi finansial dan embargo minyak diberlakukan, akses Venezuela terhadap pasar global, sistem perbankan internasional, dan teknologi energi diputus. Pendapatan negara anjlok, impor obat dan pangan tersendat, mata uang terjun bebas. Lalu Washington menunjuk semua itu sebagai bukti “kegagalan sosialisme”. Logika seperti ini hanya masuk akal di ruang rapat imperium, bukan di kelas filsafat dasar. Ironinya semakin kental ketika kita ingat bahwa Venezuela duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi anehnya, justru negara dengan cadangan minyak raksasa itu “tidak boleh” menjual minyaknya secara bebas. Mengapa? Karena minyak Venezuela tidak lagi tunduk pada kepentingan korporasi energi AS. Maka resep lama kolonialisme pun dikeluarkan dari lemari. Delegitimasi pemerintah, perang narasi, sanksi ekonomi, dan tentu saja dukungan terselubung pada oposisi yang lebih “kooperatif”. Ini bukan diplomasi, tapi lebih tepat disebut perampokan berseragam hukum internasional versi Washington. Amerika juga gemar berbicara soal penderitaan rakyat Venezuela, seolah-olah penderitaan itu jatuh dari langit. Padahal, laporan demi laporan dari lembaga internasional menunjukkan bahwa sanksi ekonomi berkontribusi langsung pada krisis kemanusiaan disana, mulai dari kelangkaan obat, runtuhnya layanan publik, dan kemiskinan yang melonjak. Namun di telinga pejabat AS, fakta-fakta ini berubah menjadi noise yang tidak penting. Yang penting adalah menjaga narasi bahwa AS selalu di sisi “kebebasan”, meski kebebasan itu datang bersama kelaparan. Lebih tragis lagi, AS mengklaim menentang kolonialisme, sambil mempraktikkan kolonialisme gaya baru. Tidak perlu kapal perang dan bendera ditancapkan. Cukup dengan sanksi, kontrol dolar, dan tekanan diplomatik. Ini kolonialisme finansial di mana wilayah tidak dijajah, tapi nadi ekonominya dikuasai. Kalau dulu kolonialisme merampas tanah dan rempah, kini kolonialisme merampas akses pasar dan sistem pembayaran. Bedanya hanya kosmetik, esensinya sama, yaitu keserakahan!. Dan jangan lupa standar ganda yang sudah menjadi ciri khas. Ketika negara lain melakukan nasionalisasi sumber daya, itu disebut “otoritarian” dan “ancaman demokrasi”. Tapi ketika AS dan sekutunya melindungi korporasi energi mereka dengan intervensi politik dan militer, itu disebut “menjaga stabilitas global”. Seolah-olah demokrasi hanya sah jika hasilnya menguntungkan Wall Street. Venezuela tentu saja bukan negara tanpa masalah. Korupsi, salah urus, dan konflik politik internal adalah fakta yang tidak perlu disangkal. Tapi menjadikan masalah internal itu sebagai dalih untuk menghancurkan ekonomi sebuah bangsa adalah bentuk kemunafikan kelas dunia. Seorang filsuf mungkin akan berkata: ini bukan soal ideologi, ini soal kerakusan yang disamarkan sebagai moralitas. Pada akhirnya, kisah Venezuela membuka mata kita tentang satu hal sederhana bahwa penderitaan rakyat sering kali bukan akibat kegagalan bangsa itu sendiri, tapi hasil dari permainan kuasa global yang dingin dan kalkulatif. Amerika Serikat boleh terus berkhotbah tentang demokrasi, tapi selama praktiknya adalah mencekik negara lain demi kepentingan sendiri, khotbah itu tak lebih dari brosur iklan yang indah di kata-kata, busuk di kenyataan. Jika ini disebut kepemimpinan global, maka dunia sedang dipimpin oleh kemunafikan yang sangat keji, dan Venezuela telah membayarnya dengan terlalu mahal. [Erwin]

Ekonomi, Opini

“Dari B2B ke B2E”-(Kronik Satire Ekonomi ala Whoosh)

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini /

ruminews.id – Kalau bicara soal kereta cepat Whoosh, rasanya yang paling ngebut bukan keretanya, tapi drama soal utangnya. Dulu waktu proyek ini diumumkan, semua tampil gagah bilang ini skemanya murni B2B (Business to Business). Katanya proyek modern, profesional, tanpa beban APBN, tanpa campur tangan negara. Tapi entah kenapa, begitu cicilan mulai datang dan bunga pinjaman beranak, tiba-tiba formatnya berubah jadi versi lokal: B2B (Business to Budget). Begitu duit seret, langsung melirik APBN dengan pandangan penuh harap, seolah negara itu dompet ajaib yang selalu siap menalangi ambisi yang kebablasan. Padahal kalau namanya B2B, logikanya sederhana. Yang untung ya perusahaan, yang rugi ya tanggung sendiri. Tapi di sini, logika kadang cuma hiasan presentasi. Begitu neraca keuangan mulai panas, langsung berubah jadi B2G (Business to Government). Kalau untung, semua teriak “swasta hebat!” tapi kalau rugi, narasinya berubah jadi “demi kepentingan nasional.” Mirip mahasiswa yang ngaku hidup mandiri, tapi begitu tanggal tua, kode SOS ke rumah bunyi terus. Saya khawatir nanti akan muncul lagi versi upgrade-nya, B2C (Business to Citizen). Ini yang paling lucu dan ironis. Ketika bisnis mulai megap-megap, rakyat disuruh ikut patungan lewat pajak. Jadi, untungnya privat, buntungnya publik. Lama-lama kita bisa punya sistem ekonomi baru; “gotong royong bayar kegagalan orang lain” Dan bisa jadi akan ada lagi versi yang lebih kocak: B2D (Business to Debt). Bisnis yang bukan lagi soal mencetak laba, tapi mencetak cicilan. Proyeknya disebut “investasi masa depan,” tapi masa depan itu sendiri dijadikan jaminan utang. Seolah-olah utang bukan beban, tapi tradisi kebangsaan yang harus dirawat tiap tahun. Kalau terus begini, nanti bisa naik tingkat jadi B2D lokal (Business to Dukun Anggaran) yg skemanya berharap mantra fiskal bisa menutup defisit tanpa keringat. Puncak evolusinya mungkin berakhir pada B2E (Business to Excuse). Di fase ini, setiap kali proyeknya bermasalah, yang keluar bukan solusi tapi alasan yakni demi kebanggaan nasional, demi konektivitas, demi transfer teknologi, demi segala hal kecuali akuntabilitas. Di sini angka bukan lagi alat ukur, tapi bahan dongeng. Jadi kalau hari ini masih ada yang minta APBN dipakai buat nutup utang proyek yang katanya B2B, pertanyaannya sederhana; ini proyek bisnis, atau stand-up comedy ekonomi? Karena kalau terus begini, bukan cuma kereta yang Whoosh meluncur cepat, tapi juga uang rakyat yang wusshh… meluncur pergi, meninggalkan kita semua di stasiun. Akhirnya, kita hanya bisa menatap rel panjang yang dibangun dari logika yang entah ke mana perginya.

Ekonomi, Opini

Ketika “Kontrak Sosial” Prabowo-Gibran Retak. (Perspektif Filsafat Politik dan Ekonomi)

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini /

ruminews.id – Bayangkan jika Rousseau sang pencetus “Kontrak Sosial” bangkit dari kuburnya dan membaca laporan evaluasi CELIOS. Saat mengetahui nilai rata-rata pemerintahan Prabowo-Gibran cuma 3 dari 10, saya yakin dia akan menjerit dalam bahasa Prancis: “C’est une farce!”. Ini lelucon! Kontrak sosial yang ia bayangkan sebagai perjanjian suci antara penguasa dan rakyat, di Indonesia ternyata lebih mirip kontrak fiktif ber-plot twist: rakyat menepati janji dengan membayar pajak dan taat aturan, sementara penguasa membalasnya dengan kebijakan yang 80% dinilai tak sesuai kebutuhan publik. Ibarat drama, ini bukan lagi “Romeo dan Juliet” tapi “Prabowo dan Gibran: The Comedy of Errors”. Kita mulai dari krisis legitimasi yang menggelikan. Max Weber pasti tertawa getir melihat pemerintahan yang unggul dalam karisma pencitraan tapi gagal total dalam kinerja substantif. Bagaimana mungkin sebuah pemerintah yang gemar tampil di media justru dinilai 91% publik gagal berkomunikasi? Mereka seperti influencer yang sibuk membuat konten viral tapi lupa bahwa produk yang dijualnya cacat. Sementara 63% publik mencium bau militeristik dalam tata kelola negara, seolah-olah demokrasi kita sedang diubah menjadi barak militer dimana kebebasan sipil adalah desertir yang harus dikekang. Lalu ada lelucon ekonomi yang lebih absurd lagi. Adam Smith pasti berguling-guling di kuburnya menyaksikan “tangan tak terlihat” versi Indonesia. Bukan tangan yang mengatur pasar, tapi tangan yang tidak tampak saat rakyat menjerit akibat 84% merasa pajak memberatkan. Padahal dalam filosofi kontrak sosial, pajak seharusnya seperti iuran bersama untuk pesta rakyat. Nyatanya? 53% masyarakat merasa tak mendapat secuil pun kue dari pesta itu. Program Makanan Bergizi Gratis pimpinan Dadan Hindayana malah berubah menjadi program “makanan bergizi plus bonus keracunan”. Ini bukan kebijakan publik, tapi eksperimen gastronomi yang gagal! Kita sampai pada tragedi para menteri yang membuat Plato menangis di alam baka. Dalam “Republic”, ia memimpikan negara dipimpin raja-filsuf yang bijaksana. Tapi di negeri kita, kita menyaksikan 10 menteri dengan nilai minus menggurita. Ada Bahli Lahadalia yang kebijakan energinya dinilai minus 151, seakan-akan dia memimpin ESDM dengan prinsip “biarkan gelap yang penting saya tetap bercahaya”. Ada Natalius Pigai di HAM yang kinerjanya minus 79, seolah-olah HAM adalah hak asasi yang harus diasingkan. Mereka seperti sopir bus buta arah yang menyetir bus bernama Indonesia dengan 270 juta penumpang, sambil menyalahkan penumpang yang mabuk akibat gaya nyetirnya. Yang lebih menggelikan adalah respon pemerintah terhadap semua kritik ini. Alih-alih introspeksi, yang terjadi justru defensif dan denial. Padahal data berbicara jelas, 96% publik minta reshuffle, 98% setuju pemangkasan nomenklatur. Ini bukan sekadar ganti menteri, tapi semacam “revolusi administratif” dimana kita perlu membersihkan kabinet dari para pelawak yang menyamar sebagai negarawan. Konfusius pernah berkata bijak, “Dalam negara yang benar, yang penting adalah kepercayaan rakyat.” Kini kepercayaan itu menguap bagai asap di angin. Elektabilitas Prabowo turun 34% dari pemilihnya sendiri, sebuah koreksi demokrasi yang nyaring. Ini adalah alarm yang berisik: jika kinerja tidak berubah, kontrak sosial bukan hanya retak, tapi akan hancur menjadi debu. Mungkin kita perlu mengutip Woody Allen dengan sedikit modifikasi: “Aku tidak takut pada kegagalan pemerintah, aku takut pada ketidakpedulian mereka terhadap kegagalan itu sendiri.” Laporan CELIOS ini adalah cermin besar di depan wajah kekuasaan. Dan di depan cermin itu, pemerintah berdiri dengan pakaian kebesaran baru, sementara rakyat yang melihatnya justru berteriak lantang: “Kaisarnya telanjang!” (Catatan; Esai ini adalah satire yang ditulis berdasarkan data yang ada dalam laporan CELIOS, meski disajikan dengan bumbu jenaka untuk menggugah nalar dan memicu diskusi kritis. Karena kadang, untuk memahami tragedi, kita perlu menertawakannya dulu).

Ekonomi, Opini

Mungkin Kapitalisme Lebih Islami Dari Yang Kita Bayangkan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini /

ruminews.id – Kata “kapitalisme” sering membuat sebagian orang spontan cemberut, seolah-olah Kapitalisme adalah iblis ekonomi yang mencuri kesejahteraan rakyat dan menimbun harta di tangan segelintir orang. Tapi mari kita tarik napas sebentar, lepaskan semua prasangka, dan coba melihatnya bukan dari kacamata ideologi, melainkan dari sisi moralitas manusia yang bekerja dan berinovasi. Adam Smith, yang kerap dicap sebagai “bapak kapitalisme”, sering kali disalahpahami. Banyak yang mengutip The Wealth of Nations (1776) dan berhenti di sana, seolah kapitalisme hanyalah soal “tangan tak terlihat” yang mengatur pasar. Padahal, Smith yg seorang filsuf dan profesor filsafat moral, lebih dulu menulis The Theory of Moral Sentiments (1759), sebuah karya etis yang menjadi fondasi moral dari seluruh pemikirannya. Dalam buku itu, Smith menulis dengan lembut namun tegas: “No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.” (Tiada masyarakat yang dapat benar-benar makmur dan bahagia bila sebagian besar warganya hidup miskin dan sengsara.) Kapitalisme pada dasarnya lahir dari dorongan paling manusiawi yaitu keinginan untuk memperbaiki hidup melalui kerja, kreativitas, dan tanggung jawab pribadi. Dalam bentuk aslinya, kapitalisme tidak mengajarkan kerakusan, melainkan menekankan meritokrasi (bahwa siapa yang bekerja keras, berpikir cerdas, dan berani mengambil risiko pantas mendapatkan hasil yang sepadan). Bukankah itu sejalan dengan nilai universal keadilan? Bahkan, dalam Islam pun, semangat itu diakui. Rasulullah sendiri seorang pedagang, bukan birokrat. Ia tidak membenci laba, hanya mengutuk riba dan tipu daya. Masalahnya bukan pada kapitalisme itu sendiri, tapi pada manusia yang lupa bahwa kekayaan bukan tujuan, melainkan amanah. Kapitalisme yang sehat justru mengandung semangat keadilan distributif dimana keuntungan yang dihasilkan tidak berhenti di saku individu, tetapi turut mengalir dalam ekosistem sosial lewat pajak yang adil, kesempatan kerja, atau inovasi yang mempermudah hidup orang banyak. Kapitalisme yang bermoral bukanlah soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling mampu membuat nilai tambah bagi sesama. Sayangnya, dalam praktik modern, kapitalisme sering berubah menjadi kompetisi rakus tanpa moral. Tapi bukankah itu kesalahan kita sendiri, bukan sistemnya? Kapitalisme tidak pernah menyuruh kita memonopoli, menindas, atau menyuap. Kapitalisme hanya menyediakan ruang bagi manusia untuk berkreasi dan diuji kejujurannya. Sama seperti pisau dapur, bisa digunakan untuk memasak atau melukai. Semua tergantung siapa yang memegangnya. Yang menarik, jika kita membaca lebih dalam, semangat kapitalisme awal sesungguhnya sangat dekat dengan etika kerja Protestan dan juga prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Keduanya sama-sama memuliakan kerja keras, menghargai kejujuran, dan mengutuk kemalasan. Islam bahkan menegaskan bahwa “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” Itu bukan slogan kapitalis tapi prinsip moral universal tentang martabat manusia yang produktif. Di sinilah seharusnya kita menempatkan kapitalisme. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai alat. Kapitalisme akan memuliakan manusia jika dikendalikan oleh moral, dan akan menindas manusia jika dilepaskan tanpa kendali nilai. Kapitalisme yang bermoral memberi ruang bagi meritokrasi (menghargai hasil dari kerja dan bakat) sambil tetap menjaga keseimbangan sosial melalui keadilan distributif. Jadi, mungkin bukan kapitalismenya yang harus dihapus, melainkan kerakusan yang harus disembuhkan. Sebab kapitalisme sejati bukan tentang menimbun, tapi tentang menumbuhkan. Dan di tangan manusia yang beriman pada nilai keadilan, Kapitalisme bisa menjadi motor kebaikan, bukan sumber kesenjangan. [Erwin]

Ekonomi, Opini, Politik

Metamorfosis Oligarki di Indonesia (Dari Modal, Moral, hingga Narasi)

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini, Politik /

ruminews.id – Panggung ekonomi-politik Indonesia memang selalu menarik untuk diamati, terutama karena pemain utamanya jarang benar-benar berganti. Dulu, istilah “9 Naga” sempat populer sebagai simbol sekelompok taipan yang diyakini mengendalikan denyut ekonomi nasional. Mereka tak banyak bicara, tapi perputaran uang di negeri ini kerap mengikuti arah langkah mereka. Dari tambang hingga pangan, dari ekspor hingga impor, semua seolah tak lepas dari kendali tangan-tangan halus di balik layar. Kini, muncul istilah baru yang ramai dibicarakan, yaitu “9 Haji”. Bukan ustaz, bukan penceramah, tapi para pengusaha Muslim lokal yang sukses luar biasa. Mereka bukan pemain global seperti para naga, tapi memiliki pengaruh kuat di wilayah domestik. Menguasai sektor-sektor vital seperti properti, konstruksi, energi, hingga perdagangan kebutuhan pokok. Mereka kerap tampil religius, sederhana, dan nasionalis, namun jaringan bisnisnya menembus hingga ke lingkar kekuasaan. Bedanya dengan “naga” bukan pada watak kapitalismenya, tapi pada gaya berbisnisnya yg lebih hangat, lebih lokal, dan lebih lihai membaca sentimen umat. Dan di era digital ini, muncul pula generasi baru yang disebut “9 Aktor”. Para pengendali narasi. Mereka tidak berbisnis tambang atau properti, tetapi persepsi publik. Mereka membentuk opini, menciptakan wacana, dan memainkan emosi massa. Mereka tahu, di era algoritma, satu kalimat viral bisa lebih berharga daripada satu ton batu bara. Mereka menjual influence, bukan barang. Tapi efeknya sama yaitu kekuasaan berpindah tangan tanpa rakyat sempat menyadarinya. Demokrasi kita pun pelan-pelan berubah menjadi panggung besar yang diproduksi oleh tiga lapis kekuatan tersebut. Naga yang menguasai hulu ekonomi, Haji yang menguasai pasar domestik, dan Aktor yang menguasai pikiran rakyat. Mereka bertemu di satu titik kepentingan yang sama yakni stabilitas untuk bisnis, bukan keadilan untuk publik. Sementara rakyat sibuk memperdebatkan simbol-simbol politik, para pemain lama sudah saling berbagi peran di belakang layar. Yang satu mengatur harga, yang lain mengatur wacana, sisanya mengatur arah kebijakan. Dan seperti biasa, rakyat hanya mendapat sisa tepuk tangan dari panggung yang tak pernah mereka tulis naskahnya. Ironinya, negeri ini tampak semakin religius di permukaan, tapi semakin oligarkis di dalamnya. Label “Haji” kini tak sekadar tanda ibadah, tapi juga simbol status dan jaringan ekonomi. Dan bila dahulu “Naga” menguasai karena modal, kini “Haji” menyaingi mereka lewat network berupa jaringan keagamaan, politik, dan sosial yang menyatu rapi dalam semangat dagang yang dibungkus nilai-nilai moral. Oligarki di Indonesia bukan punah tapi berevolusi. Dari “9 Naga” ke “9 Haji”, dan kini mungkin menuju “9 Aktor”. Mereka tidak lagi bersembunyi, karena kini oligarki telah menjadi bagian dari sistem itu sendiri yg lengkap dengan doa pembuka rapat dan pencitraan di media sosial. Dan selama rakyat masih memilih dengan perasaan daripada pemahaman, maka setiap periode kita hanya akan menyaksikan satu hal; Nama-nama boleh berganti, tapi sembilan kursi kekuasaan itu tak pernah benar-benar kosong.

Ekonomi, Opini, Teknologi

Menyambut Era Algoritmokrasi Ekonomi

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini, Teknologi /

ruminews.id – Kita akan memasuki fase kehidupan dimana keputusan ekonomi tidak lagi dibuat di ruang rapat kementerian atau lantai bursa, tetapi di ruang server yang dingin dan senyap. Harga tiket pesawat, peluang kredit, bahkan siapa yang muncul di linimasa media sosial Anda, semuanya diatur oleh algoritma. Dunia sedang bergerak ke arah baru, ke sebuah rezim yang belum sepenuhnya kita pahami, di mana logika digital menggantikan logika ekonomi konvensional. Saya menyebutnya: Algoritmokrasi Ekonomi. Istilah ini berasal dari dua kata: algorithm dan kratos. Kata pertama berakar dari nama ilmuwan Muslim abad ke-9, Al-Khwarizmi, pelopor aljabar yang warisannya melahirkan revolusi digital. Kata kedua berasal dari bahasa Yunani, berarti kekuasaan. Secara harfiah, algoritmokrasi berarti “pemerintahan oleh algoritma”. Jika demokrasi adalah kekuasaan rakyat, plutokrasi kekuasaan modal, maka algoritmokrasi adalah kekuasaan “kode” atau aturan-aturan digital yang mengatur perilaku manusia tanpa kita sadari. Fenomena ini tidak datang melalui kudeta atau revolusi, melainkan lewat inovasi yang menjanjikan kemudahan. Kita menyambutnya dengan antusias. Algoritma mempermudah hidup, mempercepat keputusan, dan menghapus bias manusia. Namun di balik kemudahan itu, tumbuh bentuk kekuasaan baru yang jauh lebih subtil. Sebuah kekuasaan yang tidak menampakkan wajahnya, tidak berpidato, tetapi menentukan arah hidup miliaran orang setiap hari. Shoshana Zuboff menyebutnya kapitalisme pengawasan, di mana data pribadi menjadi komoditas utama. Frank Pasquale menamainya black box society (masyarakat kotak hitam), karena keputusan yang memengaruhi hidup kita kini diambil oleh sistem yang tidak bisa diaudit. John Danaher, filsuf teknologi, bahkan memperingatkan munculnya algocracy, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh algoritma, bukan manusia. Dalam dunia algoritmokrasi ekonomi, pasar dan negara tidak lagi menjadi pusat gravitasi ekonomi. Mekanisme harga yang dulu dianggap sebagai “tangan tak terlihat” kini digantikan oleh tangan tak berwujud, berupa kode yang bekerja melalui data besar (big data) dan kecerdasan buatan (AI). Ketika algoritma menentukan harga dinamis ojek daring, mengatur logistik, atau memprediksi permintaan, ia sedang menggantikan mekanisme pasar klasik. Saat sistem prediktif menentukan siapa berhak menerima bantuan sosial atau kredit, algoritma sedang mengambil peran negara dalam menentukan keadilan distribusi. Ironisnya, semua itu terjadi tanpa kita benar-benar menyadarinya. Kita hidup dalam kenyamanan yang dikendalikan. Setiap klik, setiap pembelian, setiap pencarian di internet, adalah bentuk partisipasi dalam ekonomi algoritmik. Suatu sistem di mana perilaku manusia menjadi sumber daya mentah untuk prediksi dan kontrol. Dalam paradigma ini, manusia tidak lagi sepenuhnya menjadi aktor ekonomi, melainkan objek data ekonomi. Kita bukan lagi produsen dan konsumen dalam pengertian klasik, melainkan kumpulan variabel yang terus diukur, diproses, dan dimonetisasi. Namun, algoritmokrasi ekonomi bukanlah kutukan yang tak terhindarkan. Ia adalah fase evolusi baru dalam sejarah ekonomi, yaitu sebuah bentuk teknopolitik di mana kekuasaan berpindah dari tangan modal ke tangan data. Ia bisa menjadi berkat, jika diarahkan untuk menciptakan keadilan dan transparansi baru. Tapi ia juga bisa menjadi bencana, jika dibiarkan bekerja tanpa akuntabilitas dan refleksi etis. Di sinilah filsafat memiliki peran mendesak. Kita harus meninjau ulang pertanyaan lama dengan cara baru: apa arti keadilan ketika algoritma menentukan peluang hidup seseorang? Apa makna kebebasan jika pilihan kita telah dikurasi oleh sistem rekomendasi? Dan apa yang dimaksud dengan rasionalitas ekonomi di dunia ketika mesin memahami kita lebih baik daripada kita memahami diri sendiri? Algoritmokrasi Ekonomi memaksa kita untuk menimbang kembali batas antara efisiensi dan kemanusiaan. Sebab di balik logika dingin data, selalu ada keputusan moral yang diambil oleh seseorang (atau sesuatu) atas nama kebaikan bersama. Pertanyaannya: siapakah yang mengontrol pengontrol itu? Apakah kita masih memiliki ruang untuk bertanya, berdebat, dan menegosiasikan nilai-nilai di tengah algoritma yang mengklaim netralitas mutlak? Pasar pernah kita percayai sebagai mekanisme alami, negara pernah kita andalkan sebagai pengatur moral kolektif. Kini, algoritma mengambil alih keduanya dengan wajah yang tak kasat mata. Di era ini, filsafat bukan lagi sekadar renungan akademik, melainkan kebutuhan politik. Sebuah upaya mempertahankan makna kemanusiaan di tengah dunia yang semakin dikalkulasi. Sebab jika kita tidak memikirkan cara manusia mengatur algoritma, maka cepat atau lambat, algoritmalah yang akan mengatur manusia.

Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini

Ketika Jokowi Jadi Wajah Ramah Kapitalisme Dunia

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini /

ruminews.id – Penunjukan Joko Widodo sebagai penasihat di Bloomberg New Economy Global sekilas tampak seperti sebuah kebanggaan nasional, seolah-olah Indonesia kini diperhitungkan dalam gelanggang ekonomi dunia. Namun jika dibaca lebih dalam, berita ini justru menyingkap wajah lain dari bagaimana kepentingan asing terus mencari cara untuk memperluas pengaruhnya ke jantung politik dan ekonomi Indonesia. Bloomberg bukan sekadar forum akademis atau ruang diskusi netral, melainkan bagian dari jaringan kapitalisme global yang mendorong agenda pasar bebas, liberalisasi, dan keterbukaan bagi modal transnasional. Kehadiran Jokowi di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari cara pandang kapital global terhadap Indonesia, sebuah negara dengan sumber daya alam berlimpah, populasi besar yang konsumtif, dan posisi strategis di Asia. Menghadirkan Jokowi di forum ini ibarat memberi wajah ramah bagi agenda besar kapitalisme global. Figur mantan presiden yang populer, yang dikenal sederhana dan pro-investasi, bisa dipakai untuk meyakinkan publik dalam negeri bahwa keterlibatan asing adalah sebuah kehormatan, bukan ancaman. Padahal, sejarah menunjukkan berkali-kali bahwa agenda ekonomi global kerap menekan negara-negara berkembang agar membuka pasar lebih luas, melonggarkan regulasi, dan menomorduakan kepentingan rakyat demi menjaga kenyamanan investor. Dengan mengangkat Jokowi sebagai penasihat, forum global seperti Bloomberg tidak hanya mendapatkan legitimasi simbolis, tetapi juga pintu masuk yang lebih halus untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia. Inilah yang seharusnya membuat kita waspada. Alih-alih melihat jabatan baru Jokowi sebagai semata pengakuan prestasi, publik perlu mengajukan pertanyaan yang lebih kritis: sejauh mana posisi ini akan benar-benar memberi manfaat konkret bagi kepentingan nasional? Apakah Jokowi akan menggunakan posisinya untuk menyuarakan keadilan bagi negara-negara Selatan, atau justru terseret dalam arus besar kepentingan asing yang menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar dan ladang eksploitasi? Jangan sampai figur mantan presiden ini hanya dijadikan simbol kehormatan, sementara di baliknya, modal global semakin leluasa menancapkan kukunya di tanah kita. Narasi pengangkatan Jokowi di Bloomberg New Economy Global bisa jadi dibingkai sebagai prestise, tetapi pada dasarnya juga membuka pertanyaan mendasar: apakah bangsa ini akan berdiri sebagai subjek yang menentukan arah, atau sekadar objek yang dipermainkan oleh kepentingan asing? [Erwin]

Opini

Prabowo di Panggung PBB, Antara Retorika Dunia dan Realitas Indonesia.

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id – Ketika Presiden Prabowo Subianto melangkah ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB, sorotan kamera dunia tertuju padanya. Di tanah air, berita kedatangan dan sambutan diaspora ditampilkan dengan penuh kebanggaan. Inilah momen Indonesia unjuk gigi di forum internasional. Pemerintah menekankan agenda besar yaitu; Isu Palestina, Global South, hingga reformasi tata kelola dunia, seolah ingin memastikan bahwa Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan pemain utama dalam percaturan global. Namun, dunia tidak melihat Prabowo dalam ruang hampa. Media internasional justru menautkan langkah diplomasi ini dengan konteks domestik Indonesia. Protes jalanan, kritik terhadap menguatnya peran militer, dan keresahan atas masa depan demokrasi. Dengan kata lain, bagi banyak pengamat, kehadiran Prabowo di New York bukan hanya tentang apa yang ia sampaikan ke dunia, tetapi juga tentang apa yang sedang ia alami di rumah. Di sisi lain, kita juga tak bisa menutup mata bahwa momen ini memberi peluang strategis. Indonesia, dengan populasi besar dan posisi geopolitik yang penting, memang pantas menjadi suara Global South. Isu Palestina, yang kerap redup oleh hiruk pikuk geopolitik Barat, kembali dibawa ke podium dunia lewat lensa Indonesia. Bahkan, jika dijalankan konsisten, agenda ini bisa menjadi warisan diplomasi yang tidak sekadar simbolik. Namun pertanyaan publik yang tak kalah penting adalah, apakah pidato di PBB akan berbuah nyata atau hanya berhenti sebagai retorika? Akan adakah langkah konkret berupa inisiatif resolusi, dukungan pada mekanisme internasional, atau gebrakan ekonomi melalui pertemuan bilateral, yang bisa dibuktikan kepada rakyat Indonesia? Sebab, diplomasi tanpa hasil konkret mudah sekali dibaca hanya sebagai panggung legitimasi politik, terutama ketika situasi di dalam negeri tengah bergolak. Bagi masyarakat luas, esensi diplomasi bukanlah sekadar tepuk tangan di gedung PBB, melainkan bagaimana suara Indonesia mampu membawa pulang manfaat nyata seperti dukungan untuk kedaulatan Palestina, peluang investasi yang membuka lapangan kerja, hingga penguatan posisi Indonesia dalam ekonomi global. Pada akhirnya, kunjungan Prabowo ke Sidang Umum PBB bisa dibaca dengan dua kacamata; optimisme akan peran Indonesia yang lebih aktif di dunia, atau skeptisisme bahwa diplomasi ini sekadar tirai yang menutupi riuh rendah masalah dalam negeri. Publik berhak berharap bahwa podium PBB bukan hanya tempat kita berbicara, tetapi juga titik awal untuk menghadirkan perubahan konkret bagi bangsa.

Scroll to Top