DPRD makassar

DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan

DPRD dan KPK Perkuat Komitmen Antikorupsi di Makassar

ruminews.id – MAKASSAR — DPRD Kota Makassar menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama KPK RI dan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota, Rabu (15/10/2025). Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mencegah praktik korupsi di daerah. “Kami mendukung penuh langkah-langkah pencegahan korupsi dan siap bekerja sama dengan KPK serta pemerintah kota,” ujarnya. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir pimpinan dan anggota DPRD, jajaran SKPD, serta pejabat Pemkot Makassar. Mereka juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Supratman menegaskan DPRD akan terus memperketat fungsi pengawasan terhadap program dan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap anggaran harus digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak boleh disalahgunakan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kerja sama DPRD dan KPK. Ia menegaskan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata dalam setiap pekerjaan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, menyampaikan bahwa kehadiran KPK bukan untuk menekan, melainkan memberi edukasi tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan publik. “Kami hadir untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” jelasnya. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar dan DPRD akan menerapkan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas KPK. Program ini diharapkan memperkuat sistem pencegahan korupsi agar lebih konsisten, terukur, dan efektif di seluruh sektor pemerintahan.

Makassar, Politik

Ismail Minta Pemkot Makassar Wujudkan Janji Pembangunan di Wilayah Pulau

Ruminews.id, Makassar – Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak hanya memberikan janji, tetapi juga menunjukkan aksi nyata dalam pembangunan wilayah kepulauan. Ismail menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan dan layanan dasar yang dinilainya masih memprihatinkan di beberapa pulau. Salah satu contohnya adalah sekolah yang mengalami kerusakan parah. “Di sana ada sekolah yang atapnya bocor saat hujan dan tidak memiliki tempat berteduh yang layak. Ini harus segera dibenahi,” ujar Ismail, Selasa (6/5/2025). Politisi Golkar ini menegaskan bahwa warga di wilayah kepulauan berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik yang setara dengan warga di daratan, termasuk listrik dan akses pendidikan. “Sering kali listrik padam di sana. Ini perlu perhatian serius. Jangan sampai masyarakat pulau merasa dianaktirikan,” tegasnya. Ismail juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di kepulauan. Menurutnya, prinsip kesetaraan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan. Ia mendorong pemerintah dari tingkat camat, lurah, hingga SKPD untuk bersinergi dalam merespons aspirasi warga kepulauan secara cepat dan tepat. “Saya harap Pemkot benar-benar mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat di pulau. Kolaborasi antarinstansi sangat dibutuhkan agar pembangunan bisa dipercepat,” jelasnya. Ismail turut mengapresiasi rencana Pemkot Makassar untuk menyediakan kapal lintas pulau guna menunjang konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pulau. “Kehadiran kapal lintas pulau akan sangat membantu mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru. Tapi saya tekankan, jangan hanya berhenti di wacana. Ini harus diwujudkan,” pungkasnya.

Makassar, Politik

Ketua DPRD Makassar Dukung Pemilihan Langsung RT dan RW

Ruminews.id, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mendukung penuh rencana Pemerintah Kota Makassar yang akan menggelar pemilihan langsung ketua RT dan RW di seluruh wilayah kota. Supratman menilai langkah Wali Kota yang memulai penataan dari level tertinggi hingga ke perangkat paling bawah merupakan upaya positif untuk memperkuat demokrasi dan pelayanan publik di tingkat masyarakat. “Kita apresiasi kalau Pak Wali memulai dari atas, lalu turun ke RW dan RT. DPRD siap mendukung, termasuk jika perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan langsung,” ujar Supratman, Selasa (6/5/2025). Ia juga menyoroti perlunya kepastian waktu dalam proses pemilihan. Ia mengingatkan agar tidak terulang kembali situasi di masa lalu, saat jabatan ketua RT dan RW dijabat pejabat sementara (PJ) dalam waktu yang terlalu lama. “Pengalaman sebelumnya, jabatan PJ terlalu lama. Kita harap ini tidak terulang. Jangan sampai RT dan RW dijabat sementara terus-menerus, itu bisa menghambat pelayanan kepada warga,” tegasnya. Supratman berharap rencana pemilihan langsung yang dijadwalkan pada Juni atau Juli 2025 bisa terlaksana tepat waktu. “Kalau memang sudah dijadwalkan bulan enam atau tujuh, kami di DPRD sangat mendukung. Pemilihan langsung RT dan RW bukan hal baru dan bisa berjalan baik jika semua pihak berkomitmen,” tambahnya. DPRD Makassar meyakini bahwa pelibatan masyarakat dalam memilih ketua RT dan RW akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan lingkungan dan memperkuat rasa memiliki di tingkat komunitas.

Makassar, Politik

Pemuda Harus Adaptif dan Solutif, Tegas Legislator Budi Hastuti

Ruminews.id, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa, khususnya di tingkat daerah, sangat bergantung pada peran aktif dan produktif para pemuda. Pernyataan tersebut disampaikan saat Budi menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, pada Selasa (15/4/2025). Dalam kegiatan tersebut, legislator dari Fraksi Gerindra itu menekankan pentingnya peran pemuda yang adaptif, kreatif, dan mampu bersaing di era modern. Selain itu, pemuda juga diharapkan menjadi agen perubahan dengan menawarkan solusi atas berbagai persoalan sosial. “Pemuda harus adaptif, kreatif, mampu bersaing, dan hadir memberikan solusi di tengah masyarakat,” ujar Budi dengan tegas. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya regulasi yang mendukung pengembangan potensi kepemudaan di Kota Makassar.

Makassar, Politik

DPRD Makassar Dorong Stadion Untia Jadi Kawasan Multifungsi, Usulkan Lintasan Drag Race

Ruminews.id, Makassar – Pembangunan stadion di wilayah Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, masuk dalam daftar proyek prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Rencana ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Makassar, yang berharap stadion tersebut dapat memiliki fungsi ganda. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) bahwa stadion Untia sebaiknya dilengkapi dengan lintasan drag race di akses jalan masuknya. Usulan ini disampaikannya sebagai bentuk aspirasi dari para pecinta otomotif di Kota Makassar. “Dalam rapat monev kemarin, saya secara pribadi mewakili rekan-rekan pecinta otomotif meminta kepada Dispora agar menyampaikan masukan kepada Wali Kota. Kami berharap akses jalan menuju stadion juga bisa difungsikan sebagai lintasan drag race,” jelas Ari, Rabu (16/4/2025). Menurut legislator dari Partai Nasdem ini, pembangunan lintasan drag race tidak membutuhkan anggaran besar maupun perencanaan kompleks. Lintasan tersebut hanya perlu berupa jalan lurus dengan panjang sekitar 500 meter, yang dinilai sudah cukup untuk pelaksanaan balapan motor maupun mobil. “Drag race itu hanya butuh jalan lurus. Tidak perlu pembangunan rumit atau mahal. Cukup pengaspalan sepanjang 500 meter,” ungkapnya kepada Rumi News. Ari, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, menambahkan bahwa keberadaan sirkuit drag race sangat dinantikan komunitas otomotif Makassar. Ia menyoroti fakta bahwa selama ini berbagai event balap lebih sering digelar di sirkuit milik TNI AU di Maros. “Sebagai ibu kota Sulawesi Selatan, rasanya kurang pantas kalau setiap ada event balap, Makassar harus numpang di Maros. Padahal peminat otomotif di kota ini sangat besar,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa dari sisi ukuran, panjang stadion yang direncanakan sekitar 200 meter (termasuk lapangan dan podium) masih memungkinkan untuk dibuatkan lintasan drag race secara terintegrasi di akses masuk stadion.

Daerah, Makassar, Politik

DPRD Makassar Dukung Percepatan Pembangunan Stadion Untia

Ruminews.id, Makassar – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Andi Suharmika, menyatakan dukungannya terhadap rencana Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk mempercepat pembangunan Stadion Untia di Kecamatan Biringkanaya. Menurut Suharmika, proyek tersebut merupakan salah satu program prioritas dari pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Fatmawati Rusdi. “Saya sangat sepakat jika infrastruktur sepak bola dan olahraga otomotif harus menjadi perhatian serius pemerintah kota. Sepak bola, khususnya, merupakan olahraga yang sangat digemari mayoritas warga Makassar,” ujar Suharmika, dikutip dari Sindo Makassar, Ahad (13/4/2024). Sekretaris Partai Golkar Kota Makassar itu menambahkan, kehadiran stadion baru diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga, terutama masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. “Warga tidak perlu lagi bepergian jauh untuk menyaksikan pertandingan PSM Makassar. Jika stadion ini terealisasi, kami berharap pembangunannya bisa segera diproses karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat—yakni stadion sepak bola yang memenuhi standar internasional,” lanjutnya. Suharmika juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap fasilitas olahraga otomotif. Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar agar memberikan perhatian yang lebih serius terhadap cabang olahraga ini. “Ini juga menjadi perhatian kami di DPRD. Olahraga otomotif memiliki banyak peminat, namun sejauh ini masih kurang mendapat perhatian. Kami harap pemerintah bisa mulai melirik potensi besar yang ada di sana,” pungkas legislator dua periode itu.

Hukum & Kriminal, Makassar

Legislator dan Guru yang Berseteru Sepakat Berdamai

Ruminews.id, Makassar – Seorang legislator DPRD Kota Makassar berinisial AM dan seorang guru berinisial IMS akhirnya sepakat berdamai setelah terlibat perseteruan yang sempat menjadi perbincangan publik. Kesepakatan ini dicapai melalui mediasi yang difasilitasi oleh sejumlah pihak, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Andi Bukti Jufri. Pendamping IMS dari Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan, Itha Karen, mengonfirmasi bahwa permasalahan antara keduanya telah diselesaikan secara damai melalui proses mediasi. “Kesepakatan telah diambil. Pelapor dan terlapor telah dimediasi dengan baik, sehingga saya, mewakili Ibu IMS, sepakat berdamai dengan Bapak AM,” ujar Itha di Makassar, Jumat (21/3/2025). Menurut Itha, tidak ada pihak yang sepenuhnya salah atau benar dalam kasus ini. Baik AM maupun IMS mengakui bahwa emosi yang tak terkendali menjadi pemicu perseteruan. “Saat emosi memuncak, apa saja bisa terjadi. Tidak ada yang sepenuhnya salah atau benar di sini. Keduanya telah berjuang menurut perspektif masing-masing,” tambahnya. Itha juga menegaskan bahwa poin-poin kesepakatan antara AM dan IMS bersifat pribadi. Namun, salah satu bentuk itikad baik yang disepakati adalah pencabutan laporan polisi terkait dugaan pencemaran nama baik oleh salah satu media online. “Pak AM akan menarik laporannya dari Polres. Itu langkah positif yang kami apresiasi,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Andi Bukti Jufri, menyatakan bahwa pihaknya hadir untuk memfasilitasi mediasi antara AM dan IMS. Sebagai atasan IMS, ia merasa bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada tenaga pendidik di bawah naungannya. “Pada prinsipnya, kami di Dinas Pendidikan ingin agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, sudah ada titik temu, dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai,” ujar Andi Bukti. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama karena momen perdamaian terjadi di bulan suci Ramadan. Di akhir pertemuan, AM dan IMS bersalaman sebagai simbol perdamaian. Momen ini turut disaksikan oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai bukti bahwa konflik telah diselesaikan dengan baik.

Uncategorized

Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Makassar Dipotong 50 Persen

ruminews.id, Makassar – Anggaran perjalanan dinas DPRD Makassar akan mengalami pemotongan sebesar 50 persen. Pemotongan ini merupakan dampak dari efisiensi anggaran yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Sekretaris Dewan DPRD Makassar, Dahyal, mengungkapkan bahwa perjalanan dinas bagi Pemerintah Kota Makassar dan DPRD menjadi sektor yang paling terdampak dari kebijakan efisiensi tersebut. “Sejak awal tahun, kami sudah mulai melakukan efisiensi, dan kali ini fokusnya pada perjalanan dinas. Bahkan, untuk asistensi DPRD 2025, anggaran perjalanan dinas sudah dipangkas,” ungkap Dahyal saat diwawancarai, Rabu (12/3/2025). Dahyal menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait item-item yang akan dikenakan efisiensi lebih lanjut. “Begitu Instruksi Presiden (Inpres) mengenai efisiensi ini terbit, kami langsung memotong anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Kami juga akan berdiskusi dengan Kemendagri mengenai hal-hal yang perlu diefisiensikan sebelum ditetapkan secara final oleh Pemerintah Kota,” ujarnya. Selain itu, Dahyal menyebutkan bahwa pihaknya akan mempertanyakan kepada Kemendagri apakah reses dewan juga akan terdampak oleh kebijakan efisiensi tersebut. “Reses tetap dilaksanakan, namun kami akan menanyakan kepada Kemendagri apakah reses juga termasuk dalam item yang akan dipotong atau ada kebijakan lain,” katanya. Dahyal juga mengungkapkan bahwa anggaran uang transportasi untuk anggota dewan mengalami penurunan. Tahun ini, uang transportasi yang diterima anggota dewan berkurang dari Rp100.000 menjadi Rp50.000. “Uang transportasi untuk dewan memang berkurang tahun ini. Tahun lalu, kami masih menerima Rp100.000, namun kini hanya Rp50.000, karena standar biaya satuan untuk wilayah Sulsel, termasuk Pemprov, hanya sebesar itu,” tambahnya. Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, juga menyoroti dampak efisiensi terhadap perjalanan dinas di DPRD. Menurutnya, kebijakan ini perlu dicari solusinya, mengingat kegiatan seperti perjalanan dinas dan Focus Group Discussion (FGD) menjadi yang paling terpengaruh. “Efisiensi ini sangat terasa, terutama bagi DPRD, karena berbagai kegiatan seperti perjalanan dinas dan FGD terpotong. Kami perlu mencari solusi agar SKPD dan DPRD tetap bisa melakukan studi banding dengan daerah lain,” katanya. Ari menegaskan pentingnya studi banding bagi SKPD dan DPRD untuk mempelajari solusi atas masalah yang dihadapi dan untuk mendapatkan inspirasi dari daerah yang lebih maju. Ia berharap kebijakan efisiensi tidak menghalangi upaya tersebut. “Efisiensi memang harus dilakukan, tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa studi banding itu penting untuk mengatasi kendala dan mencari inspirasi dari kota-kota yang lebih maju,” tutupnya.

Uncategorized

Komisi C DPRD Makassar Gelar RDP, Kafe Start Ur Day Diizinkan Beroperasi dengan Syarat

ruminews.id, Makassar – Komisi C DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti surat dari pemilik Kafe Start Ur Day terkait permohonan fasilitasi mediasi dengan pihak-pihak terkait, menyusul adanya penolakan dari warga Kompleks PT Pusri, Jalan Asoka, Kecamatan Panakukang, terhadap keberadaan kafe tersebut.   RDP yang berlangsung di gedung DPRD Makassar pada Jumat, 28 Februari 2025, menghasilkan keputusan bahwa Kafe Start Ur Day tetap dapat beroperasi. Namun, pemilik diwajibkan membuat surat pernyataan yang menjamin keamanan dan ketenteraman lingkungan kompleks. Apabila komitmen tersebut dilanggar, maka pemilik harus bersedia menutup kafe sebagai bentuk pertanggungjawaban.   Anggota Komisi C DPRD Makassar, Sangkala Saddiko, menjelaskan bahwa pemilik kafe telah memenuhi seluruh syarat dan regulasi yang berlaku dalam mendirikan usahanya. Ia menyayangkan penolakan dari sejumlah warga, termasuk ketua RT dan RW setempat, yang beranggapan bahwa keberadaan kafe dapat mengganggu keamanan, padahal kafe tersebut belum resmi beroperasi.   Diketahui, kafe tersebut didirikan oleh enam orang mahasiswa yang secara patungan mengambil kredit senilai Rp800 juta untuk memulai usaha demi mencari nafkah secara mandiri.   Komisi C pun menegaskan bahwa usaha Kafe Start Ur Day patut didukung karena memberikan dampak positif, khususnya dalam aspek ekonomi dan kewirausahaan generasi muda.   Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, mengimbau warga untuk menerima keberadaan kafe tersebut dengan lapang dada.   “Mestinya kita bersyukur ada anak-anak muda yang mau berusaha. Mereka tidak menempuh jalur yang salah. Di sini, kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Uncategorized

Ketua DPRD Makassar Dukung FKPM Sebagai Mitra Strategis Kepolisian

ruminews.id, Makassar – Ketua DPRD Makassar, Supratman, menyatakan dukungannya terhadap Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam pertemuan bersama Koordinator FKPM Andi Pasamangi Wawo dan para ketua FKPM tingkat kecamatan se-Kota Makassar, Supratman menegaskan pentingnya peran FKPM sebagai jembatan komunikasi antara warga dan kepolisian Pada Selasa, 25 Februari 2025.  Ia berencana berkoordinasi untuk mencari solusi pendanaan bagi FKPM, termasuk kemungkinan melalui dana hibah, meskipun belum tercantum dalam nomenklatur anggaran saat ini. Supratman, dari Fraksi NasDem, juga menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung segala upaya peningkatan keamanan masyarakat.   Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, turut mengapresiasi peran FKPM dalam membantu tugas-tugas kepolisian di tengah keterbatasan personel.

Scroll to Top