DPRD makassar

ruminews.id , Makassar- Ketua DPRD Makassar, Supratman, mengatakan perlu ada koneksi antara program Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto dengan program wali kota terpilih dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.   Hal itu disampaikan Supra, sapaan akrab Supratman, usai menghadiri Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (30/1/2025).   Menurutnya, agar program Wali Kota Danny bisa berjalan baik, dibutuhkan komitmen bersama, apalagi sekarang memasuki masa transisi pemerintahan.   “Harus ada komitmen, terutama saat transisi antara pemerintahan lama dan baru,” kata Supra.   Supra menambahkan, program Danny bersifat berkelanjutan, namun pemerintahan baru tentu juga akan membawa program berdasarkan visi-misi mereka. Karena itu, dibutuhkan “konektor” agar program lama dan baru bisa disatukan, baik melalui anggaran perubahan atau setelah pelantikan.   Sementara itu, Wali Kota Danny Pomanto dalam sambutannya menyebut, RKPD 2026 berbeda karena disusun di masa akhir jabatannya. Ia menekankan pentingnya menghubungkan program lama dan baru agar pemerintahan berjalan lancar.   Danny memberi contoh saat dirinya dulu melanjutkan program layanan publik dari Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin, lalu mengembangkannya menjadi layanan Home Care.   Danny juga menyebutkan tiga ciri program yang perlu dipertahankan:   1. Bermanfaat untuk masyarakat (diukur dari indeks kebahagiaan),     2. Bermanfaat secara nasional (misalnya ekonomi Makassar tumbuh di atas rata-rata nasional),     3. Bermanfaat secara global.       Danny mengingatkan agar program ke depan lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan produktif, bukan hanya program baru tanpa hasil nyata.   Ia berharap program-program yang sudah diakui secara lokal, nasional, bahkan internasional seperti Home Care, Makassar Low Carbon City, dan Lorong Wisata bisa diteruskan oleh pemimpin berikutnya.

Makassar, 24 Januari 2025 – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, menyoroti jumlah tenaga non-ASN (honorer) yang masih besar di Kota Makassar. Ia menyebutkan, dari sekitar 12.000 tenaga non-ASN, sekitar 2.000 sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan akan digaji pemerintah pusat. Ruslan meminta Pemkot Makassar menggunakan sisa anggaran dari tenaga yang lulus PPPK untuk menaikkan honor tenaga non-ASN yang belum lolos. Ia mengusulkan, honor yang saat ini sekitar Rp1,3 juta sebaiknya dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta. Selain itu, Ruslan mengingatkan Pemkot untuk tidak merekrut tenaga honorer baru dan fokus pada peningkatan kesejahteraan tenaga yang ada. Ia juga mendorong agar lebih banyak tenaga non-ASN terserap dalam seleksi PPPK tahap kedua pada April mendatang. Menurut Ruslan, perbaikan kesejahteraan penting karena tenaga non-ASN adalah tulang punggung pelayanan publik di Makassar.

ruminews.id- Makassar, 23 Januari 2025 — Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait masalah data pokok pendidikan (Dapodik) siswa SMP, Kamis (23/1), di Ruang Komisi D DPRD.   Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyampaikan bahwa ketidakseimbangan jumlah SD (315) dan SMP (55) di Makassar menyebabkan kelebihan daya tampung 1.323 siswa. Ia menegaskan, penerimaan siswa tersebut adalah bentuk upaya Pemkot untuk memastikan semua anak tetap bersekolah.   Ari mendorong Pemkot Makassar untuk menambah jumlah SMP negeri serta menyetarakan kualitas seluruh sekolah agar tidak ada lagi diskriminasi dalam pemilihan sekolah.   Plh Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Nielma Palamba, melaporkan bahwa permasalahan ini melibatkan 16 SMP Negeri. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan pusat, mengumpulkan data siswa berdasarkan nama, alamat, dan asal sekolah, dengan target penyelesaian sebelum 31 Januari 2025.   Disdik meminta dukungan orang tua untuk melengkapi dokumen seperti kartu keluarga dan ijazah sebagai syarat perbaikan data.   Upaya ini diharapkan segera menyelamatkan status administrasi 1.323 siswa yang terdampak dalam sistem Dapodik.

Ruminews.id, MAKASSAR — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem pelayanan publik di tahun 2025. Supratman mengatakan, DPRD siap berkolaborasi dengan Pemkot untuk membangun Makassar melalui hubungan legislatif dan eksekutif yang lebih kuat.   “Pastinya kita berharap sistem pelayanan dan tata pemerintahan ini menjadi hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah kota dengan DPRD,” kata Supratman, Kamis (9/1/2025).   Ia juga berharap tatanan pemerintahan ke depan dapat berjalan lebih baik dibanding sebelumnya. “Kita ingin sistem ini berjalan lebih baik dari hari kemarin. Tatanannya mesti diperbaiki,” ujarnya.   Supratman menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal untuk memastikan adanya peningkatan kinerja pemerintahan.   Selain itu, Supratman menyoroti maraknya aksi demonstrasi masyarakat terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menilai penyampaian aspirasi tersebut wajar dan menegaskan DPRD siap menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah.