‎Pemkot dan DPRD Makassar Matangkan Arah Kebijakan Anggaran 2027

Redaksi
Senin, 16 November 2026 • 10:30 WITA
‎Pemkot dan DPRD Makassar Matangkan Arah Kebijakan Anggaran 2027

Ruminews.id – Makassar —  Pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mematangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan KUA-PPAS 2027 dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Makassar. Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.

‎Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah. Secara prinsip, Banggar menilai rancangan Kebijakan Umum APBD 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026. Namun, dalam pembahasan PPAS, Banggar memberikan sejumlah catatan terkait efektivitas belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas setiap perangkat daerah.

‎Banggar juga mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Meski demikian, penyesuaian belanja tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi harus terukur dan berdasarkan kebutuhan faktual di lapangan. Hal ini diperlukan agar program prioritas dan kegiatan mendesak yang telah direncanakan dalam RKPD 2027 serta RPJMD Kota Makassar 2025–2029 tetap dapat terlaksana secara optimal. Banggar turut mencatat adanya perangkat daerah yang membutuhkan tambahan anggaran maupun kegiatan untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

‎Salah satu perhatian khusus Banggar adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan digeser ke tahun anggaran 2027. Penggunaannya diminta dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel agar anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat kembali memberikan manfaat melalui pembangunan dan pelayanan publik.

Penambahan anggaran kepada perangkat daerah juga perlu mempertimbangkan kemampuan penyerapan serta keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang masih berjalan pada 2026. Selain itu, Banggar menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi perangkat daerah yang berperan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

‎Hasil pembahasan secara terperinci antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan tindak lanjut untuk menyempurnakan dokumen anggaran 2027. Melalui rapat paripurna tersebut, Banggar meminta DPRD menetapkan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 untuk diserahkan kepada Wali Kota Makassar. Rekomendasi tersebut kemudian menjadi pedoman bagi TAPD bersama seluruh perangkat daerah dalam menyempurnakan perencanaan anggaran, sehingga kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 semakin terarah, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bagikan Berita Ini:
RUMINEWS

Membuka berita...