Penulis: Dudi Kamaruddin (Kabit Informasih Dan Komunikasi Cabang Gowa Raya)
ruminews.id, Gowa – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai respons dari negara untuk menghadapi masalah klasik bangsa: gizi yang buruk dan stunting. Di atas kertas, program ini terlihat menjanjikan bertujuan mulia dan strategis dalam dampaknya. Namun, kenyataan di lapangan seringkali menceritakan hal yang berbeda. Terdapat ketegangan antara pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan pemilik dapur yang bertindak sebagai pelaksana teknis. Ketika distribusi makanan terhambat, kualitas menurun, atau anggaran tidak lancar, pertanyaan yang muncul selalu sama: siapa yang bertanggung jawab?
Menyalahkan pemerintah sepenuhnya tidaklah adil, tetapi membebaskannya dari tanggung jawab pun salah. Pemerintah memiliki kontrol atas desain sistem, peraturan, hingga aliran dana. Ketika proses pencairan anggaran terlambat, standar harga yang tidak realistis, atau perubahan aturan tanpa kepastian, maka fondasi program sudah ragu sejak awal. Dalam situasi seperti itu, kegagalan di tingkat dapur tidak hanya bisa disalahkan kepada pelaksana, tetapi juga mencerminkan sistem yang belum sepenuhnya matang.
Di sisi lain, pemilik dapur juga tidak bisa lepas dari kesalahan. Di beberapa kesempatan, masalah yang muncul bukan disebabkan oleh sistem yang buruk, melainkan karena kapasitas pelaksana yang kurang. Manajemen yang buruk, pengorbanan kualitas demi efisiensi, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan menjadi isu serius. Hal yang lebih disayangkan, ada pihak yang tetap meneruskan kontrak meski menyadari kapasitasnya terbatas. Pada titik ini, profesionalitas dan integritas menjadi sangat penting.
Diskusi mengenai siapa yang paling bersalah sebenarnya tidak membawa program ini ke arah yang positif. Fokus pada saling menyalahkan justru mengaburkan isu utama: bagaimana memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi dengan layak dan tepat waktu. MBG bukan hanya proyek administratif, tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa.
Oleh karena itu, langkah yang diperlukan bukan hanya evaluasi, tetapi perbaikan menyeluruh. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem berfungsi realistis dan responsif—dari pencairan dana yang tepat waktu, penetapan harga yang wajar, hingga pendampingan teknis yang berkelanjutan. Di sisi lain, pemilik dapur perlu bersikap profesional: transparan, jujur mengenai kapasitas, dan konsisten dalam menjaga kualitas.
Lebih dari segalanya, kedua pihak harus bergerak dari hubungan yang kaku dan transaksional ke arah kemitraan yang lebih kolaboratif. Komunikasi dua arah, solusi masalah yang cepat, serta keterbukaan untuk evaluasi menjadi hal yang sangat penting. Tanpa itu, program sebesar apa pun akan selalu terjebak oleh konflik yang berulang.
Pada akhirnya, MBG bukan hanya tentang pemerintah atau pemilik dapur. Ini tentang tanggung jawab bersama terhadap generasi mendatang. Jika kedua pihak terus menerus mencari sasaran empuk, maka yang menjadi korban bukan hanya program itu sendiri, tetapi juga masa depan anak-anak di Indonesia.
