Penulis: Muhammad Azhari – Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional
Ruminews.id – Baru-baru ini Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pendapatnya pada 4 november 2026 melalui akun media sosial X. Melalui akun media sosial tersebut, SBY menyampaikan kegelisahannya terhadap praktik politik yang dinilainya semakin liar. Tulisan tersebut menyoroti kecendrungan ketika segala cara seolah dibenarkan demi memperoleh kekuasaan, tanpa lagi mempertimpangkan apakah tindakan tersebut baik atau buruk, bermoral atau tidak bermoral. Bahkan, SBY mengkhawatirkan apabila situasi tersebut dapat membuat masyarakat takut dan kehilangan ketenteraman hidup di negaranya sendiri.Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik terhadap perilaku elite politik, melainkan juga membuka kembali perdebatan mendasar tentang hubungan antara kekuasaan dan moralitas dalam kehidupan politik. Sebab, dalam demokrasi, kekuasaan memang menjadi sesuatu yang diperebutkan. Akan tetapi, persoalannya bukan hanya pada bagaimana kekuasaan itu diperoleh, melainkan juga bagaimana kekuasaan itu diperjuangkan dan dipertahankan.
Menariknya, kegelisahan tersebut sebenarya bukan sebuah persoalan yang baru dalam sejarah pemikiran politik. Lebih dari lima abad lalu, seorang pemikir politik dari Italia yang bernama Niccolò Machiavelli telah menyampaikan bagaimana kekuasaan tersebut bekerja dalam realitas politik. Melalui karyanya yang sangat terkenal, yaitu Il Principe (Sang Pangeran), yang ditulis pada 1513. Machiavelli menghadirkan gambaran politik yang sebenarnya tidak selalu berjalan dengan tuntutan moralitas.
Apa yang disampaikan SBY tersebut seoalh membawa kembali pada pertanyaan yang telah lama dibahas Machiavelli. Apakah dalam politik, tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaaan pada akhirnya dapat mengalahkan pertimbangan moral?
Machiavelli dan Realitas Perebutan Kekuasaan
Machiavelli dikenal sebagai salah satu pemikir yang memberikan perubahan penting dalam cara memahami politil. Ia tidak semata-mata membicarakan bagaimana seorang penguasa seharusnya memerintah berdasarkan nilai-nilai ideal, tetapi berusaha menjelaskan bagaimana seorang penguasa menghadapi kenyataan politik yang penuh persaingan, konflik, kepentingan, dan ketidakpastian.
Dalam karyanya Il Principe, Machiavelli menerangkan dalam mempertahankan kekuasaan bukanlah pekerjaan yang sederhana. Seorang penguasa harus mampu membaca situasi, menghadapi lawan, membangun dukungan, mengambil keputusan strategis, bahkan dalam keadaan tertentu melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebajikan moral koncensional. Baginya, seorang penguasa tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia juga harus memiliki kecakapan untuk memastikan kekuasaannya tetap bertahan.
Disinilah pemikiran Machiavelli sering kali ditafsirkan dengan ungkapkan bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Meskipun ungkapan tersebut bukan kutipan secara langsung dari Il Principe, pandangan Machiavelli memang memperlihatkan bahwa pertimbangan politik tidak selalu dapat disamakan dengan ukuran moralitas dalam kehidupan pribadi. Misalnya, seorang penguasa dituntut mengetahui kapan harus bertindak berdasarkan kebaikan dan kapan harus menghadapi keadaan dengan cara yang lebih keras.
Namun, membaca Machiavelli sebagai pembenar segala bentuk tindakan tidaklah sepenuhnya tepat. Ia lebih banyak menjelaskan kenyataan bahwa kekuasaan memiliki logika dan tuntutannya sendiri. Politik bukan hanya ruang idealisme, tetapi juga ruang kalkulasi. Di dalamnya terdapat kepentingan untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan posisi, mengendalikan persaingan, dan memastikan keberlangsungan pemerintah.
Dengan demikian, apa ayng menjadi kegelisahan SBY sesungguhnya memiliki relevansi dengan persoalan yang telah diuraikan Machiavelli. Ketika kekuasaan menjadi orientasi utama, berbagi tindakan politik dapat dinilai berdasarkan keguanaannya bagi kepentingan kekausaan. Pertanyaan kemudian, sampai sejauh mana kalkulasi tersebut dapat dibenarkan ketika berhadapan dengan etika dan kepentingan publik.
Virtù, Fortuna dan Wajah Politik Indonesia
Agar dapat melihat bagaimana kekausaan itu bekerja, terdapat dua konsep penting dalam pemikiran Machiavelli, yaitu virtù dan fortuna. Kedua konsep ini menjadi sebuah dasar untuk menjelaskan bagaimana seorang aktor memperoleh dan mempertahankan kekuasaan melalui kecakapan dirinya sekaligus kemampuannya menghadapi keadaan yang tidak selalu dapat dikendalikan.
Mohammad Maiwan (2019), dalam artikelnya yang berjudul Antara Virtue dan Fortune: Suatu Dimensi dalam Pemikiran Machiavelli, menjelaskan bahwa Machiavelli tidak memberikan definisi virtù secara tunggal dan sistematis. Konsep tersebut memiliki makna yang kompleks, terutama ketika dikaitkan dengan kualitas kepemimpinan seorang penguasa. Virtù mencakup keberanian, ketegasan, kebijaksanaan, kemampuan menghadapi risiko, mempertahankan posisi, serta kecakapan menyesuaikan tindakan dengan perubahan keadaan politik. Dengan demikian, virtù tidak semata-mata berbicara tentang kecerdasan seorang pemimpin, tetapi juga tentang kemampuannya mengelola situasi dan mengambil keputusan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian.
Dalam konteks politik, virtù dapat tercermin melalui kemampuan elite dalam membangun koalisi, melakukan negosiasi, menyusun strategi, menghadapi lawan politik, hingga mengelola berbagai kepentingan untuk mempertahankan pengaruhnya. Bahkan, dalam situasi tertentu, Machiavelli melihat bahwa seorang penguasa dapat dihadapkan pada pilihan untuk bertindak di luar prinsip moral konvensional apabila keadaan politik menuntut demikian. Di sinilah muncul dilema antara kepentingan mempertahankan kekuasaan dan batas-batas moralitas. Namun, hal tersebut tidak berarti setiap tindakan yang menguntungkan penguasa otomatis dapat dibenarkan.
Sementara itu, konsep kedua adalah fortuna yang disampaikan Machiavelli sebagai nasib atau suatu keadaan yang dapat memberikan keberuntungan. Fortuna juga dapat diartikan sebuah dimensi yang turut menentukan arah kehidupan manusia. Artinya, keberhasilan seorang aktor tidak sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan tindakannya sendiri, tetapi dapat dipengaruhi oleh keadaan kesternal yang berada diluar kendalinya. Dalam Il Principe, Bab XXV, Machiavelli bahkan mengemukakan bahwa nasib menentukan sekitar setengah dari tindakan manusia, sementara bagian lainnya berada dalam ruang kendali manusia.
Dalam kehidupan politik, fortuna dapat dipahami melalui momentum, perubahan konstelasi politik, situasi sosial, ketersediaan dukungan, maupun berbagai peluang yang muncul selama proses kontestasi kekuasaan. Akan tetapi, peluang tersebut tidak serta-merta menghasilkan kemenangan. Seorang aktor politik membutuhkan virtù untuk membaca, menghadapi, dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan kata lain, keberuntungan mungkin membuka jalan bagi kekuasaan, akan tetapi kecakapan seorang aktor menentukan bagaimana peluang tersebut dapat dikelola dengan baik.
Jika kedua konsep tersebut ditarik kedalam relalitas politik Indonesia, kita dapat melihat bahwa dinamika kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan institusi politik, tetapi juga oleh kecakapan individu dalam memanfaatkan ruang politik yang tersedia. R. Willian Liddle dalam sebuah buku yang berjudul “Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia Sebuah Peradaban” memberikan perspektif untuk memahami pentingnya ketokohan dan kepemimpinan dalam membaca politik Indonesia. Ketika dinamika politik sangat dipengaruhi oleh figur, kemampuan aktor dalam membangun pengaruh, mengelola dukungan, dan membaca momentum menjadi bagian penting dari kalkulasi kekuasaan.
Di sisi lain, kritik Amien Rais dalam bukunya “Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta” mengenai praktik low politics memberikan dimensi lain dalam memahami persoalan tersebut. Politik yang semestinya menjadi sarana memperjuangkan kepentingan publik dapat mengalami penyimpangan ketika terlalu didominasi oleh kepentingan elite dan ambisi mempertahankan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, strategi dan kecakapan politik justru berisiko kehilangan orientasi etikanya.
Di sisi lain, kritik Amien Rais mengenai praktik low politics memberikan dimensi lain dalam memahami persoalan tersebut. Politik yang semestinya menjadi sarana memperjuangkan kepentingan publik dapat mengalami penyimpangan ketika terlalu didominasi oleh kepentingan elite dan ambisi mempertahankan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, strategi dan kecakapan politik justru berisiko kehilangan orientasi etikanya.
Di sinilah relevansi pemikiran Machiavelli dengan kegelisahan SBY menemukan titik pertemuannya. Virtù dan fortuna membantu menjelaskan bagaimana aktor politik membangun kalkulasi, memanfaatkan peluang, serta mengelola strategi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Namun, ketika kecakapan tersebut hanya diarahkan pada kepentingan kekuasaan tanpa mempertimbangkan batas moral dan kepentingan publik, politik berpotensi berubah menjadi arena pembenaran atas segala cara. Persoalannya bukan terletak pada kecakapan aktor dalam mengejar kekuasaan, melainkan pada batas-batas yang bersedia mereka pertahankan dalam proses tersebut.
Antara Relitas Kekuasan dan Etika Politik
Lima abad setelah Il Principe ditulis, persoalan mengenai kekuasaan ternyata masih menjadi perdebatan yang relevan. Apa yang dijelaskan Machiavelli tentang kecakapan, strategi, peluang, dan kepentingan politik masih dapat digunakan untuk membaca berbagai dinamika politik kontemporer. Kekuasaan tidak pernah berdiri dalam ruang kosong. Ia selalu melibatkan aktor, kepentingan, persaingan, serta kemampuan memanfaatkan keadaan.
Namun, memahami realitas politik secara realistis bukan berarti harus menerima seluruh praktik yang berlangsung di dalamnya. Ada perbedaan antara menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dan membenarkan setiap cara yang digunakan untuk memperolehnya. Di sinilah pentingnya membedakan realisme politik Machiavelli dengan persoalan etika dalam demokrasi modern.
Demokrasi memang memberikan ruang bagi persaingan dan perebutan kekuasaan. Akan tetapi, persaingan tersebut harus tetap berada dalam batas hukum, konstitusi, etika, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Tanpa batas-batas tersebut, politik berisiko berubah menjadi arena yang hanya mengutamakan kemenangan, sementara kepentingan publik menjadi pertimbangan sekunder.
Kegelisahan SBY seharusnya tidak hanya dibaca sebagai kritik terhadap situasi politik saat ini, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kekuasaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar mempertahankan kedudukan. Sebab, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari siapa yang berhasil memperoleh kekuasaan, tetapi juga dari bagaimana kekuasaan itu diperjuangkan, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, Machiavelli mengajarkan kita untuk melihat politik sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi, demokrasi menuntut kita untuk tidak berhenti pada pemahaman tersebut. Kita tetap membutuhkan etika sebagai batas, agar kalkulasi kekuasaan tidak berubah menjadi pembenaran atas segala cara.
Sebab, persoalan terbesar dalam politik bukanlah ketika setiap aktor berusaha memperoleh kekuasaan, melainkan ketika keinginan untuk berkuasa membuat mereka lupa bahwa kekuasaan sejatinya harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
