Penulis: Khara Makrothomia Toda, S.Tr.Par., GradISEP., M.BA.
Latar Belakang Kemanusiaan dan Turun ke Jalan
Keputusan ini bermula dari bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kota Palangka Raya. Sebagai bagian dari masyarakat terdampak, saya terinfeksi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap yang memaksa saya absen mengajar selama dua minggu di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya.
Di tengah krisis kesehatan publik ini, negara dan pemerintah daerah tidak hadir memberikan kompensasi maupun penanganan yang jelas bagi para penyintas. Alih-alih menunjukkan empati, respons yang keluar dari pejabat pemerintah justru jauh dari etika publik dan bahkan bernada seksis. Merasa terpanggil secara moral, pada Senin, 19 Oktober 2026, saya memutuskan turun ke jalan bergabung bersama massa aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam aksi tersebut, saya hadir murni sebagai warga negara dan akademisi independen tanpa membawa atribut maupun mengatasnamakan institusi kampus.
Viralitas Orasi dan Intervensi Kekuasaan ke Ruang Kampus
Video orasi saya dalam aksi tersebut kemudian viral di media sosial. Alih-alih mengevaluasi kinerja penanganan bencana, pihak kekuasaan justru merespons kritik tersebut dengan melacak latar belakang profesi dan institusi tempat saya mengajar.
Pada rentang 19 hingga 27 Oktober 2026, pihak Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan tekanan komunikasi kepada pihak rektorat dan pimpinan IAKN Palangka Raya terkait keterlibatan saya dalam aksi demonstrasi tersebut.
Tekanan Birokrasi dan Instruksi Pembungkaman oleh Pihak Kampus
Sebagai lembaga pendidikan tinggi, kampus seharusnya berdiri independen, otonom, dan steril dari intervensi kekuasaan. Namun, alih-alih memberikan jaminan kebebasan intelektual serta perlindungan hukum bagi dosennya, pihak kampus justru tunduk pada tekanan eksternal dan berbalik menekan saya secara internal melalui rangkaian peristiwa berikut:
- Selasa, 27 Oktober 2026 – Pemanggilan dan Pembuatan Berita Acara: Saya dipanggil oleh pihak kampus, yakni [Inisial Oknum/Wadek II FKIPK], dan diminta untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan/Klarifikasi. Dalam proses ini, saya didesak untuk menyatakan kesediaan memulihkan dan membersihkan nama baik kampus di mata pemerintah daerah.
- Jumat, 6 November 2026 – Rapat Dadakan dan Instruksi Pembungkaman: Pihak fakultas menggelar pertemuan mendadak yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen (FKIPK), berinisial [RT]. Pertemuan tersebut sejatinya bukanlah ruang dialog akademik, melainkan forum instruksi satu arah. Saya diminta untuk berhenti bersuara kritis agar tidak “memperkeruh dan memperuncing persoalan sosial”. Lebih jauh, saya justru diinstruksikan untuk tunduk menyukseskan program Asta Cita Presiden.
Kegagalan Nalar Universitas dan Keputusan Mundur
Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa pemerintah daerah maupun institusi pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah masih belum dewasa dalam berdemokrasi. Pihak kampus telah gagal memahami hakikat dan sejarah berdirinya universitas sebagai magistrorum et scholarium (persekutuan para guru dan pembelajar) yang merdeka mencari dan menyuarakan kebenaran, bukan menjadi perpanjangan tangan birokrasi kekuasaan.
Atas dasar pertimbangan tersebut, pada Selasa, 10 November 2026, saya secara resmi melayangkan surat pengunduran diri dari posisi saya sebagai Dosen Luar Biasa (DLB) di IAKN Palangka Raya. Sebagai bentuk sikap moral dan penolakan terhadap kompromi atas kebenaran, saya juga menyatakan menolak seluruh hak finansial maupun honorarium mengajar yang menjadi hak saya pada periode berjalan. Langkah ini saya ambil demi menjaga integritas akademik, empati terhadap sesama korban kabut asap, serta nilai moral iman Kristiani yang menuntut keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan.
