Ruminews.id — Presiden Israel Isaac Herzog menunjuk Gadi Eisenkot sebagai tokoh pertama yang mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilihan parlemen pada 27 Oktober 2026. Penunjukan ini menjadi pukulan politik bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang kehilangan dukungan mayoritas di Knesset.
Eisenkot, pemimpin Partai Yashar sekaligus mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel periode 2015–2019, memperoleh dukungan dari kelompok oposisi dan dua partai politik Arab. Dukungan tersebut menjadi faktor utama yang mengantarkannya unggul dalam konsultasi politik dengan Presiden Herzog.
Hasil pemilu menunjukkan bahwa kubu Netanyahu memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi Knesset. Sementara itu, kelompok oposisi yang dipimpin Eisenkot menguasai 48 kursi. Dua partai Arab, Joint List dan Ra’am, masing-masing meraih 11 dan delapan kursi.
Rekomendasi dari kedua partai tersebut membuat Eisenkot mengantongi dukungan politik dari 67 anggota parlemen. Jumlah itu melampaui ambang batas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Dengan demikian, keberhasilan Eisenkot tidak hanya bergantung pada kekuatan partainya sendiri. Ia juga berhasil menghimpun dukungan lintas kelompok, termasuk partai-partai Arab yang selama ini kerap berada di luar koalisi pemerintahan utama Israel.
Presiden Herzog mengumumkan keputusannya pada Sabtu malam. Penyerahan mandat secara resmi dijadwalkan berlangsung pada Minggu di kediaman kepresidenan di Jerusalem.
Dalam pernyataan pertamanya setelah menerima mandat, Eisenkot menyerukan pembentukan pemerintahan darurat nasional untuk menyatukan masyarakat Israel setelah periode politik yang penuh perpecahan di bawah kepemimpinan Netanyahu.
“Sekarang waktunya membentuk pemerintahan darurat nasional. Saya akan melakukan segala upaya untuk memastikan kita layak mendapatkannya,” tulis Eisenkot melalui akun X miliknya.
Peran Joint List dan Ra’am menjadi sorotan dalam perubahan peta politik tersebut. Dengan total 19 kursi, kedua partai Arab memiliki posisi strategis dalam proses pembentukan pemerintahan baru.
Namun, rekomendasi untuk Eisenkot belum otomatis berarti kedua partai akan bergabung dalam kabinet. Perbedaan pandangan politik masih membayangi negosiasi, terutama terkait perang Gaza, kebijakan keamanan Israel, dan masa depan Palestina.
Eisenkot bukan tokoh yang dikenal memiliki pandangan lunak dalam persoalan keamanan. Mantan kepala militer tersebut menolak pembentukan negara Palestina. Ia juga berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas di Jalur Gaza dan menghancurkan sayap militernya.
Di sisi lain, Eisenkot berjanji mengambil tindakan terhadap kelompok ekstremis pemukim Israel di Tepi Barat yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Sikap tersebut menjadi salah satu pembeda antara Eisenkot dan pemerintahan Netanyahu yang selama ini dinilai semakin bergeser ke kanan.
Meski memperoleh dukungan awal dari 67 anggota parlemen, Eisenkot masih harus menghadapi negosiasi politik untuk memastikan terbentuknya koalisi yang stabil. Dukungan dari partai-partai Arab menjadi faktor penting, tetapi perbedaan agenda politik dapat menyulitkan proses tersebut.
Setelah menerima mandat, Eisenkot memiliki waktu awal 28 hari untuk membentuk pemerintahan dan mengamankan dukungan minimal 61 anggota Knesset. Presiden dapat memberikan perpanjangan waktu maksimal 14 hari jika Eisenkot belum berhasil menyelesaikan pembentukan koalisi.
Dengan demikian, Eisenkot memiliki waktu maksimal 42 hari dalam tahap pertama pembentukan pemerintahan. Jika ia gagal, Herzog dapat memberikan kesempatan kepada anggota parlemen lain untuk membentuk pemerintahan.
Apabila upaya berikutnya juga gagal, mekanisme konstitusional Israel membuka kemungkinan pembentukan pemerintahan melalui dukungan bersama minimal 61 anggota parlemen. Jika seluruh proses tersebut menemui jalan buntu, Knesset dapat membubarkan diri dan Israel harus menggelar pemilihan umum baru.
Penunjukan Eisenkot belum otomatis mengakhiri jabatan Netanyahu sebagai perdana menteri. Eisenkot masih harus menyelesaikan negosiasi koalisi dan memperoleh suara kepercayaan di parlemen. Netanyahu pun masih berpeluang mempertahankan kekuasaan jika lawannya gagal membentuk pemerintahan.
