Penulis : Muhammad Dirgantara – Mahasiswa IAIN parepare
ruminews.id – Di negeri yang setiap tahun dipenuhi pidato optimisme ekonomi, angka sering kali dijadikan panggung untuk mempertontonkan keberhasilan. Pertumbuhan ekonomi diumumkan dengan penuh kebanggaan, investasi asing dipamerkan sebagai bukti kepercayaan dunia, dan proyek-proyek raksasa dipotret sebagai simbol kemajuan bangsa. Namun, di balik gemerlap statistik itu, ada satu angka yang selalu jujur: nilai tukar rupiah.
Hari ini, publik menyaksikan rupiah berada dalam tekanan yang sangat berat dan bahkan sempat bergerak mendekati level Rp18.000 per dolar AS, sebuah posisi yang beberapa tahun lalu dianggap sulit dibayangkan. Berbagai laporan pasar menunjukkan rupiah telah menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS dalam beberapa hari terakhir, bahkan mendekati rekor terendah sepanjang sejarah.
Apabila tren ini terus berlanjut hingga menyentuh Rp19.000 per dolar AS, maka persoalannya bukan lagi sekadar fluktuasi kurs. Angka tersebut akan menjadi simbol dari persoalan yang jauh lebih mendasar: rapuhnya fondasi ekonomi nasional dan mandulnya keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat.
Masalah terbesar bangsa ini bukanlah rupiah yang melemah. Masalah terbesar bangsa ini adalah kebiasaan elite politik dan ekonomi yang selalu menganggap pelemahan rupiah sebagai persoalan teknis, padahal ia merupakan gejala dari penyakit struktural yang telah lama dibiarkan tumbuh.
Selama bertahun-tahun Indonesia membangun ekonomi yang sangat bergantung pada impor bahan baku, impor teknologi, dan impor barang modal. Di saat yang sama, industrialisasi nasional berjalan lambat. Akibatnya, setiap kali dolar menguat, biaya produksi dalam negeri ikut melonjak. Harga barang naik, daya beli masyarakat menurun, dan rakyat kembali menjadi pihak yang pertama merasakan dampaknya.
Ironisnya, negara yang sering membanggakan kekayaan sumber daya alam justru belum mampu membangun kemandirian ekonomi yang kokoh. Kita mengekspor bahan mentah, lalu mengimpor kembali produk jadi dengan harga yang lebih mahal. Kita menjual nikel, batu bara, dan berbagai komoditas lainnya, tetapi tetap bergantung pada mata uang asing untuk memenuhi kebutuhan industri domestik.
Di sinilah paradoks pembangunan Indonesia terlihat sangat jelas. Negeri yang kaya sumber daya justru memiliki mata uang yang rentan terhadap gejolak eksternal.
Lebih jauh lagi, pelemahan rupiah juga mengungkap persoalan kepercayaan. Dalam ekonomi modern, nilai mata uang bukan hanya ditentukan oleh cadangan devisa atau suku bunga. Ia juga ditentukan oleh seberapa besar kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan negara.
Laporan internasional menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah pada tahun 2026 tidak hanya dipengaruhi faktor global, tetapi juga kekhawatiran investor terhadap kesehatan fiskal, transparansi pasar, dan arah kebijakan ekonomi nasional. Bahkan Bank Indonesia harus melakukan berbagai bentuk intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Fakta ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah tidak bisa seluruhnya disalahkan kepada perang, konflik geopolitik, atau kebijakan bank sentral Amerika Serikat. Faktor eksternal memang berpengaruh, tetapi fondasi ekonomi yang kuat seharusnya mampu meredam guncangan tersebut.
Pertanyaannya kemudian sederhana, mengapa negara-negara lain mampu bertahan lebih baik ketika badai global datang, sementara Indonesia terus berada dalam posisi rentan?
Jawabannya terletak pada model pembangunan yang selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan daripada pemerataan, lebih mengutamakan angka makro daripada kesejahteraan riil masyarakat.
Konstitusi sebenarnya telah memberikan arah yang sangat jelas. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.
Kata kunci yang sering dilupakan adalah kemandirian.
Bagaimana mungkin sebuah negara mengklaim dirinya berdaulat secara ekonomi jika setiap pelemahan dolar langsung mengguncang hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat?
Bagaimana mungkin negara disebut berpihak kepada rakyat jika harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, ongkos transportasi, dan biaya produksi usaha kecil selalu menjadi korban pertama ketika rupiah melemah?
Pada titik ini, pelemahan rupiah bukan lagi persoalan ekonomi semata. Ia telah berubah menjadi persoalan keadilan sosial.
Sebab ketika rupiah melemah, yang pertama kali merasakan dampaknya bukan para pemilik modal besar. Mereka memiliki aset dalam berbagai mata uang, akses terhadap instrumen keuangan, dan kemampuan untuk memindahkan modal kapan saja.
Sebaliknya, rakyat kecil tidak memiliki pilihan tersebut. Pedagang pasar harus membeli barang dengan harga yang lebih mahal.Petani harus menghadapi kenaikan harga pupuk dan alat produksi. Mahasiswa harus membayar biaya pendidikan yang terus meningkat. Pekerja harus bertahan dengan upah yang nilainya terus tergerus. Dengan kata lain, pelemahan rupiah adalah bentuk pajak tidak langsung yang dibayar oleh rakyat tanpa pernah mereka setujui.
Di tengah kondisi seperti itu, publik sering disuguhi narasi bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Pernyataan semacam ini memang penting untuk menjaga optimisme pasar. Namun optimisme tidak boleh berubah menjadi penyangkalan terhadap kenyataan. Ketika rupiah terus tertekan, pasar saham melemah, dan modal asing keluar dari pasar domestik, maka negara perlu lebih banyak melakukan evaluasi daripada sekadar membangun narasi.
Kritik terbesar yang patut diajukan hari ini bukanlah mengapa rupiah melemah. Tetapi Kritik terbesar yang patut diajukan adalah mengapa setelah puluhan tahun reformasi ekonomi, Indonesia masih belum mampu membangun fondasi ekonomi yang tahan terhadap tekanan global. Mengapa hilirisasi belum sepenuhnya melahirkan industrialisasi yang kuat?
Mengapa ketergantungan terhadap impor masih begitu tinggi? Mengapa sektor usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional masih menghadapi berbagai hambatan struktural? Mengapa kesejahteraan rakyat selalu menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan ketika terjadi gejolak ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan konferensi pers atau pernyataan optimistis semata.
Ia membutuhkan keberanian politik. Keberanian untuk mengakui bahwa pembangunan ekonomi selama ini masih menyisakan banyak persoalan mendasar. Keberanian untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pasar. Keberanian untuk membangun ekonomi yang tidak sekadar tumbuh, tetapi juga berdaulat.
Karena sesungguhnya, ancaman terbesar dari rupiah yang mendekati Rp19.000 bukanlah angka itu sendiri. Ancaman terbesar adalah ketika bangsa ini mulai menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang normal. Ketika masyarakat terbiasa melihat harga-harga naik. Ketika pemerintah terbiasa mencari alasan. Ketika elite terbiasa menghindari evaluasi. Dan ketika rakyat dipaksa menerima kenyataan bahwa beban krisis selalu jatuh ke pundak yang sama.
Sejarah mengajarkan bahwa banyak negara tidak runtuh karena kekurangan sumber daya. Mereka runtuh karena kehilangan keberanian untuk mengoreksi kesalahan arah pembangunan. Maka, jika suatu hari rupiah benar-benar menyentuh Rp19.000 per dolar AS, angka itu tidak boleh dibaca sebagai sekadar statistik ekonomi. Ia harus dibaca sebagai surat peringatan bagi negara. Peringatan bahwa kedaulatan ekonomi tidak lahir dari pidato. Tidak lahir dari slogan. Tidak lahir dari pencitraan.
Kedaulatan ekonomi lahir dari keberpihakan yang nyata kepada rakyat, dari industrialisasi yang sungguh-sungguh, dari tata kelola yang transparan, dan dari keberanian negara untuk menempatkan kesejahteraan publik di atas kepentingan segelintir elite.
Jika tidak, maka angka Rp19.000 bukan hanya menandai jatuhnya nilai rupiah. Ia akan menjadi monumen yang mengabadikan rapuhnya fondasi ekonomi nasional dan mandulnya keberpihakan negara terhadap rakyat yang seharusnya dilindunginya.
