Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Makassar, Pemerintahan, Politik

Munafri Arifuddin Resmi Dilantik, Babak Baru Kepemimpinan Makassar Dimulai

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar ke-21 dan Aliyah Mustika Ilham sebagai Wakil Wali Kota ke-10 untuk periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung Kamis, 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, bersama dengan ratusan pasangan kepala Daerah hasil Pilkada 2024 lainnya. Acara ini diawali dengan kirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Kepresidenan. Setelah prosesi pelantikan, Munafri menyampaikan rasa syukur atas selesainya tahapan penting dalam perjalanan panjang Pilkada 2024. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah masyarakat dan berjanji bekerja maksimal untuk kemajuan Kota Makassar dalam lima tahun ke depan. Sebelumnya, pada 8 Februari 2025, DPRD Kota Makassar secara resmi menetapkan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam rapat paripurna. Keputusan ini menjadi langkah akhir dari proses panjang Pilkada 2024, yang telah melalui berbagai tahapan, termasuk penghitungan suara dan verifikasi dari KPU. Munafri, yang akrab disapa Appi, bukanlah nama baru dalam dunia politik Makassar. Setelah dua kali gagal dalam pemilihan sebelumnya, kemenangan kali ini menjadi bukti kerja keras dan dukungan besar dari masyarakat. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, Munafri juga pernah menjabat sebagai CEO PSM Makassar, klub sepak bola kebanggaan kota ini. Masyarakat Makassar menaruh harapan besar pada kepemimpinan Munafri dan Aliyah. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi kota ini, seperti kemacetan, tata kota yang perlu dibenahi, serta peningkatan pelayanan publik, kepemimpinan yang kuat dan inovatif sangat diperlukan. Dalam pidatonya, Munafri menegaskan bahwa ia akan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang lebih modern, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal. Ia juga berjanji akan menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Sebagai pemimpin baru, Munafri dan Aliyah diharapkan dapat membawa Kota Makassar ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Seperti kata bijak, “Seorang pemimpin sejati bukan hanya mereka yang berkuasa, tetapi mereka yang mampu melayani rakyatnya dengan sepenuh hati.” Dengan semangat baru, Makassar kini memasuki babak baru kepemimpinan. Masyarakat menantikan langkah nyata dari pemimpin baru ini untuk membawa perubahan yang lebih baik dan menjadikan Makassar sebagai kota yang maju, nyaman, dan berdaya saing tinggi.

Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Politik

Menguatkan Peran Masyarakat dalam Mengawal Kebijakan Kepala Daerah Baru dan Harmonisasi APBD 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR- Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada 20 Februari 2025 menjadi tonggak awal bagi pemerintahan baru di tingkat daerah. Selain membawa harapan baru, periode ini menjadi ujian tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam menjaga agar pelaksanaan Perda APBD 2025 berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan masyarakat luas. Di tengah dinamika ini, peran masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin disorot.” Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pemerintahan. Sayangnya, tingkat partisipasi masyarakat sering kali masih rendah. Banyak warga belum memahami peran strategis mereka atau justru bersikap apatis terhadap kebijakan pemerintah daerah. “Kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dalam pengawasan kebijakan pemerintahan masih sangat minim. Padahal, masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan kebijakan kepala daerah berjalan sesuai Perda APBD dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan. Ia menambahkan, peran masyarakat tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel. “Partisipasi masyarakat melalui forum resmi seperti Musrenbang atau penyampaian aspirasi langsung kepada DPRD adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan rakyat,” katanya. Tantangan Pemerintahan Baru: Harmonisasi Kebijakan Di sisi lain, kepala daerah yang baru dilantik dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, efisiensi belanja daerah, hingga pelaksanaan program nasional seperti penyediaan makanan bergizi gratis di kabupaten/kota. Tantangan ini membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memantau prioritas anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. “Kepala daerah sering kali terburu-buru memaksakan visi-misinya ke dalam kebijakan yang sedang berjalan, termasuk Perda APBD 2025. Namun, yang seharusnya mereka lakukan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar hukum untuk mengintegrasikan visi-misi ke dalam kebijakan lima tahun ke depan. Tanpa harmonisasi ini, kebijakan hanya akan tumpang tindih dan tidak efektif,” jelas Andi Januar Jaury Dharwis Dalam situasi ini, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan penyampai aspirasi, memastikan pemerintah daerah tidak melenceng dari aturan dan kebutuhan daerah. “Ketika masyarakat proaktif, pemerintah akan lebih terarah dan hati-hati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Hal ini juga akan meminimalkan praktik penyimpangan atau kebijakan yang hanya bersifat politis,” tambahnya. Ajakan untuk Memperkuat Peran Masyarakat Dalam menghadapi dinamika pemerintahan baru, masyarakat diimbau untuk lebih aktif berpartisipasi, baik melalui forum resmi seperti Musrenbang, pengaduan publik, atau diskusi dengan DPRD. Peran masyarakat sangat penting untuk mendukung fungsi pengawasan DPRD yang juga diharapkan lebih tegas dalam menjaga kepala daerah agar tetap berjalan di jalur yang benar. “Pelantikan kepala daerah seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Dengan pengawasan masyarakat yang kuat, pemerintahan daerah akan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan nyata rakyat,” tegas pengamat tata kelola pemerintahan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di era pemerintahan baru ini. Keberhasilan pelaksanaan Perda APBD 2025 dan program-program strategis lainnya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Daerah, Makassar

Pertama di Indonesia! Badko HMI Sulsel Gelar HMI Awards untuk Kepala Desa dan Lurah Berprestasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar /

ruminews.id, Makassar, 15 Februari 2025 – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (BADKO HMI SULSEL) sukses menggelar Tablig Akbar dan Zikir Bersama perayaan Dies Natalis ke-78 tahun.  Ada hal yang menarik dalam Dies Natalis ke 78 oleh Badko HMI Sulsel kali ini, terdapat rangkaian acara pemberian penghargaan kepada Kepala Desa dan Lurah se Sulawesi Selatan yang dikemas dalam bentuk “HMI Awards”. Diketahui sebelumnya, acara penghargaan terhadap Kepala Desa dan Lurah alumni HMI tersebut pertama kali dilakukan dan diinisiasi oleh BADKO HMI Sulsel. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS. yang sekaligus menjadi Keynote Speaker dalam hal ini mewakili Bapak Wakil Menteri Desa PDT. Mulyadin menyampaikan jika HMI Awards yang dilaksanakan oleh Badko HMI Sulsel menguatkan posisi HMI dan sumbangsihnya dalam menjaga kedaulatan bangsa, menurutnya kepala-kepala desa yang pernah berkecimpung di dunia HMI memiliki potensi besar menjadi motor penggerak dan menjadi corong contoh baik dalam membangun desa yang Berpodaman untuk menyukseskan Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto pada poin ke 6 (enam) “membangun Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” serta mendukung mengimplementasikan 12 (dua belas) Rencana Aksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan spirit Kementerian Desa PDT “Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan Untuk Indonesia” “Kita tentu berharap bahwa kualitas Kepala Desa dan Lurah yang pernah aktif dan berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam tentu memiliki potensi dan pengalaman yang jauh lebih besar untuk menjalankan roda pembangunan di desa-desa masing-masing” ungkapnya. Beliau juga turut memberikan apresiasi terhadap gagasan HMI Award yang digelar dengan tema “Sumbangsih Nyata Kader HMI Terhadap Kedaulatan Bangsa”. Ketua Umum Badko HMI Sulsel, Asrullah Dimas menyampaikan jika kegiatan ini diinisasi pertama kali oleh Badko HMI Sulsel, tujuannya tak lain adalah memberikan apresiasi sekaligus menjadi ajang silaturahmi para kader HMI yang telah menjadi Lurah maupun Kepala Desa. “Acara ini menjadi langkah pertama HMI se-Indonesia untuk memberikan apresiasi terhadap kader yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa ini, sekaligus memperkuat konsolidasi dan silaturahmi ke-HMI-an antara alumni dengan pengurus dan kader HMI lainnya” ungkapnya. Dimas pun berharap agar kegiatan serupa dapat digelar di seluruh indonesia, mengingat desa merupakan akar rumput dari kontribusi nyata membangun negeri ini. “Selain itu kita berharap juga bahwa desa-desa dapat diberikan program-program pembangunan yang lebih baik lagi, disisi lain HMI akan terus hadir menjadi mitra kritis dalam pembangunan bangsa termasuk untuk desa-desa dan kelurahan di seluruh Sulawesi Selatan” jelasnya.

Daerah, Ekonomi, Makassar

Rifat vs Gatot: Persaingan Ketat Menuju Ketua HIPMI Makassar 2025.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar /

ruminews.id, Makassar- Pendaftaran bakal calon Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Makassar resmi ditutup hari ini. Hingga batas akhir pendaftaran, hanya dua kandidat yang mengajukan diri, yaitu Rifat Syawal dan Gatot Ariwin . (12/2/2025) Kedua calon ini akan bersaing dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2025. Rifat, seorang pengusaha di yang dikenal dengan inovasinya dalam mengembangkan bisnis. Sementara itu, Gatot, yang bergerak di sektor konstruksi, memiliki pengalaman panjang dalam proyek-proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Kedua Calon Ketua HIPMI Makassar sama sama memiliki Kekuatan besar di internal HIPMI. Ini terbukti saat Pengembalian Formulir Bakal Calon Ketua HIPMI Makassar, Dimana Gatot di dampingi oleh Hasrul Kaharuddin, Ardi, Jul sandy dan erte mudayya mereka semua adalah Tokoh Muda yang sudah punya rekam jejak di Kota makassar. Sementara Rifat Syawal di dampingi oleh Rahmat Setiawan, Dimas yusran dan Andika Wahyuda. Mereka semua adalah Generasi Yang progresif di HIPMI Makassar. Ketua Panitia Rakmat Baitullah menyatakan bahwa proses selanjutnya adalah verifikasi berkas dan kelayakan calon. Setelah itu, akan diadakan serangkaian debat dan presentasi visi-misi untuk memperkenalkan program kerja masing-masing kandidat kepada anggota HIPMI Makassar. Ucapnya. Sementara itu Ketua SC Fahrozy Pratama juga menambahkan bahwa pemilihan Ketua HIPMI Makassar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi menuju kemajuan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Tuturnya.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Jalan Jampea di Makassar Resmi Berganti Nama Jadi Jalan Hoo Eng Djie

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan /

Ruminews.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar resmi mengganti nama Jalan Jampea di Kecamatan Wajo menjadi Jalan Hoo Eng Djie. Perubahan ini dilakukan untuk menghormati Hoo Eng Djie, seorang tokoh masyarakat Tionghoa yang berjasa dalam perkembangan ekonomi dan sosial di Makassar. Hoo Eng Djie dikenal sebagai pengusaha dan dermawan yang banyak membantu warga Makassar, terutama dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Ia juga berperan dalam mempererat hubungan antara masyarakat Tionghoa dan pribumi di kota ini. Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, mengatakan bahwa perubahan ini adalah bentuk penghargaan kepada tokoh yang berjasa bagi Makassar. “Hoo Eng Djie telah memberikan kontribusi besar bagi kota ini. Dengan perubahan nama jalan ini, kita ingin mengenang jasanya dan mengajarkan generasi muda tentang pentingnya toleransi dan kerja sama,” ujar Danny Pomanto. Sebagian warga mendukung perubahan ini karena melihat Hoo Eng Djie sebagai sosok yang layak dihormati. Andi Faisal, seorang warga setempat, mengatakan, “Nama ini bagus untuk mengenang jasa beliau. Semoga semakin banyak tokoh lokal yang dihargai seperti ini.” Namun, ada juga warga yang berharap ada sosialisasi lebih lanjut, terutama bagi mereka yang perlu menyesuaikan dokumen administratif dan alamat usaha mereka. Pemerintah Kota Makassar memastikan bahwa perubahan nama ini tidak akan menyulitkan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memperbarui data administrasi. Dinas Perhubungan dan Pekerjaan Umum juga telah memasang papan nama jalan baru dan bekerja sama dengan layanan peta digital seperti Google Maps agar perubahan ini segera terlihat dalam sistem navigasi. Pergantian nama Jalan Jampea menjadi Jalan Hoo Eng Djie adalah bentuk penghargaan terhadap tokoh yang berjasa bagi Makassar. Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat bisa lebih mengenal sejarah dan semakin menghargai keberagaman di kota ini. Pemerintah juga berencana untuk terus memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh lokal lainnya melalui kebijakan serupa di masa depan.

Makassar, Politik

Euforia Kemenangan! Ribuan Simpatisan Sambut Munafri-Aliyah

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Ribuan simpatisan dan pendukung pasangan Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham (MULIA) tumpah ruah di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Selasa (6/2/2025). Mereka datang sejak pagi, membawa spanduk serta meneriakkan yel-yel kemenangan untuk menyambut Munafri Arifuddin (Appi) dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang baru saja kembali dari Jakarta. Kepulangan mereka disambut penuh antusias setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan INIMI terkait hasil Pilkada Makassar 2024. Dengan keputusan ini, Munafri-Aliyah resmi menjadi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih. Dalam pernyataannya, Munafri mengungkapkan rasa syukur atas dukungan masyarakat Makassar yang telah mengantarkan mereka ke kemenangan. “Alhamdulillah, keputusan MK menegaskan bahwa kemenangan ini adalah amanah dari rakyat. Ini bukan hanya kemenangan kami, tetapi kemenangan seluruh warga Makassar yang menginginkan perubahan dan kemajuan,” ujar Appi. Sementara itu, IAS menegaskan bahwa kini saatnya meninggalkan rivalitas politik dan bersatu membangun Makassar. “Proses politik telah selesai, kini saatnya kita bersama-sama bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Saya mengajak semua pihak untuk bersatu demi Makassar yang lebih maju,” ungkapnya. Munafri-Aliyah dijadwalkan akan dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan. Pelantikan ini menjadi momen penting bagi kepemimpinan baru dalam menjalankan visi dan program kerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Dengan legitimasi yang semakin kuat, pasangan ini kini bersiap membawa perubahan yang lebih baik bagi Kota Makassar. Euforia kemenangan terasa di seluruh kota, menandakan harapan baru bagi warganya.

Daerah, Makassar, Pendidikan

Ratusan Siswa SMAN 17 Makassar Terancam Gagal Mengikuti SNBP 2025 Akibat Kelalaian Pengisian Data

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pendidikan /

ruminews.id- Makassar, 5 Februari 2025 – Sebanyak 145 siswa berprestasi dari SMAN 17 Makassar terancam tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh kelalaian pihak sekolah dalam menginput data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang merupakan syarat utama untuk mengikuti SNBP. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Karina, proses penginputan nilai dan data siswa sebenarnya telah dilakukan oleh operator sekolah. Namun, hingga mendekati batas waktu yang ditetapkan, terjadi kendala teknis yang menyebabkan data tidak terinput dengan sempurna. Penginputan data yang awalnya dilakukan melalui E-rapor ternyata tidak mencakup semua nilai siswa eligible, sehingga harus dilakukan secara manual yang memakan waktu hingga melewati tenggat waktu. Akibatnya, 119 siswa jurusan IPA dan 29 siswa jurusan IPS yang seharusnya terdaftar sebagai peserta SNBP kini menghadapi ketidakpastian. Ketua OSIS SMAN 17 Makassar, Muhammad Arsyah Yusuf, mengungkapkan rasa panik dan kaget atas situasi ini. “Tentu sangat panik dan kaget karena ini yang kita tunggu sejak lama. Beberapa siswa juga tujuannya masuk di SMA 17 untuk mau masuk SNBP lewat jalur ini,” ujarnya. Orang tua siswa juga menyatakan kekecewaannya. Azhar Gazali, salah satu orang tua murid, menilai bahwa ini merupakan kesalahan fatal dari pihak sekolah karena menyangkut masa depan anak-anak. “Mereka (pihak sekolah) kami anggap lalai karena waktu yang diberikan dari kementerian cukup lama untuk bisa menginput data dari awal Januari sampai akhir Januari tetapi itu tidak dipenuhi oleh mereka,” tuturnya. Menanggapi situasi ini, pihak sekolah telah bersurat ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminta perpanjangan masa pendaftaran SNBP 2025. Mereka berharap persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik dan siswa dapat mengikuti SNBP tahun ini. Kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat kelalaian serupa juga terjadi di beberapa sekolah lain di Sulawesi Selatan. Diharapkan ke depan, pihak sekolah lebih teliti dan proaktif dalam mengelola data siswa agar insiden serupa tidak terulang.

Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Lanjutkan Rehabilitasi Balai Kota Dengan Anggaran Tambahan RP30 Miliar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id – Pemerintah Kota Makassar berencana melanjutkan rehabilitasi Kantor Balai Kota pada tahap kedua tahun 2024, dengan penambahan anggaran sebesar Rp30 miliar. Fokus utama rehabilitasi ini adalah pengerjaan konstruksi Tower Balai Kota hingga lantai 11. Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Hajar Aswad, menyatakan bahwa pada tahap pertama yang dimulai April 2023 dengan anggaran Rp19,9 miliar, progres rehabilitasi telah mencapai 35% dan diharapkan rampung pada Desember 2023. Beberapa perubahan telah dilakukan, termasuk pemindahan ruangan Wali Kota ke lantai 2 Tower Balai Kota, ruangan Wakil Wali Kota ke lantai 4, dan ruangan Sekretaris Daerah ke lantai 2 Tower Balai Kota. Bangunan utama akan difungsikan sebagai bangunan heritage, sehingga beberapa bagian tidak akan diubah untuk menjaga nilai sejarahnya. “Dalam rehabilitasi ini banyak yang perlu diperhatikan karena bangunan tersebut merupakan bangunan bersejarah. Ada beberapa bagian yang tidak dimungkinkan untuk diganggu dan diubah seperti pada bangunan utama,” jelas Hajar Aswad. Dengan kelanjutan rehabilitasi ini, diharapkan Balai Kota Makassar dapat menjadi pusat pemerintahan yang lebih representatif sekaligus mempertahankan nilai historisnya. “Kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi fasilitas dan pelestarian warisan budaya yang ada,” tambah Hajar Aswad.

Daerah, Ekonomi, Makassar, Politik

Bakal Calon Ketua Hipmi Makassar, Merupakan Generasi Kedua dari Politisi Hebat di Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar, Politik /

ruminews.id, Makassar, 31 Januari 2025 — Kontestasi pemilihan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Makassar periode 2025-2028 semakin memanas dengan munculnya Prediksi lima nama bakal calon yang memiliki latar belakang keluarga berpengaruh di Sulawesi Selatan. Jadwal pengambilan formulir yang telah ditetapkan mulai 30 Januari hingga 12 Februari 2024 menjadi awal persaingan sengit yang akan membawa warna baru dalam dunia kewirausahaan muda di Makassar. Hasil pantauan Ruminews.id mengungkap lima nama kuat yang diperkirakan siap bersaing: Andi Adrian Adiputra Iwan Anak dari Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras. Adrian dikenal sebagai pengusaha muda yang santun dan memiliki reputasi baik di kalangan pebisnis. Muammar Feri Rae Gandi Putra Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan, Rusdi Masse. Gandi aktif dalam berbagai program kewirausahaan dan dikenal inovatif dalam membangun bisnis. Farid Rayendra Anak dari Wakil Bupati Gowa Terpilih, Darmawangsyah Muin. Farid yang juga anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Gerindra sejak 2024 ini dikenal progresif dan memiliki visi bisnis yang tajam. Yasika Aulia Ramadhany Putri dari Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yassir Mahmud. Aulia merupakan pengusaha muda perempuan dengan jaringan bisnis yang luas dan berpengaruh di berbagai komunitas bisnis. Nidal Rusdin Anak dari pengusaha senior Rusdin Abdullah (Rudal). Saat ini menjabat Sekretaris HIPMI Makassar dan dikenal memiliki portofolio bisnis yang cukup menjanjikan. Kontestasi ini tidak hanya sekadar memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi ajang unjuk kemampuan dalam menghadirkan inovasi bisnis yang dapat mendorong perkembangan ekonomi Makassar. Dengan latar belakang politik dan bisnis yang kuat, pemilihan kali ini diprediksi menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah HIPMI Makassar.

Daerah, Makassar, Politik

Ulang Tahun ke- 61, Danny Pomanto dan Pertaruhan Demokrasi di MK.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Politik /

ruminews.id- MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto, atau yang akrab disapa Pak DP, memasuki usia 61 tahun pada Kamis, 30 Januari 2025. Namun, tak seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan ulang tahunnya kali ini berlangsung di tengah dinamika politik yang begitu menegangkan. Sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 pada Pilgub 27 November 2024 lalu, Pak DP kini tengah berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat hasil Pilgub yang dinilai penuh dengan dugaan kecurangan. Bagi Danny Pomanto, usia 61 tahun bukan hanya soal bertambahnya angka, melainkan titik refleksi atas perjalanan panjangnya dalam dunia politik dan pemerintahan. Dua periode sukses memimpin Makassar menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di Sulsel. Kini, dengan gugatan yang sedang berproses di MK, Pak DP menghadapi ujian terbesar dalam karier politiknya. Perjuangan Keadilan di MK, Kado Ulang Tahun yang Berbeda Juru Bicara pasangan Danny-Azhar, Asri Tadda, menegaskan bahwa peringatan ulang tahun Pak DP kali ini terasa sangat berbeda. Jika sebelumnya dirayakan dengan kebersamaan bersama masyarakat dan relawan, tahun ini justru menjadi momentum perjuangan hukum dan demokrasi. “Di usia 61 tahun ini, Pak DP menghadapi tantangan besar, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai simbol perjuangan demokrasi di Sulawesi Selatan. Ulang tahun ini bukan sekadar perayaan, tetapi refleksi tentang integritas, keberanian, dan keteguhan dalam menghadapi dinamika politik yang begitu kompleks,” ujar Asri di Makassar, Kamis (30/1/2025). Menurutnya, gugatan ke MK bukan hanya sekadar upaya hukum semata, tetapi bentuk komitmen Pak DP dalam menjaga demokrasi dan memastikan suara rakyat benar-benar dihargai. “Perjuangan ini bukan hanya untuk Pak DP dan Bang Azhar, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Sulsel yang menginginkan proses demokrasi yang jujur dan adil. Tidak boleh ada ruang bagi kecurangan dalam pesta demokrasi, karena ini menyangkut masa depan daerah kita,” tegasnya.   Makna Usia 61 Tahun: Kedewasaan Politik dan Arah Masa Depan Dalam dunia politik, usia 61 tahun sering dianggap sebagai puncak kematangan kepemimpinan. Politisi di usia ini biasanya telah melewati berbagai tantangan dan memiliki pemahaman mendalam tentang pemerintahan, strategi politik, dan dinamika masyarakat. Bagi Danny Pomanto, usia ini bukan hanya tentang pencapaian masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana ia merancang langkah ke depan. Dengan rekam jejak kuat di Makassar dan dukungan luas dari berbagai kalangan, banyak pihak menilai bahwa Pak DP masih memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih jauh, baik di tingkat provinsi maupun nasional. “Di usia ini, Pak DP telah membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang keberanian mengambil sikap. Gugatan ke MK ini adalah wujud dari itu—bahwa beliau tidak tinggal diam melihat ketidakadilan. Ini juga menjadi pesan bagi semua bahwa demokrasi harus terus diperjuangkan,” tambah Asri.   Dukungan Terus Mengalir, Perjuangan Belum Usai Sejak gugatan diajukan, dukungan terhadap Danny Pomanto dan Azhar Arsyad terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Relawan, simpatisan, dan berbagai kelompok masyarakat tetap solid mengawal proses hukum yang sedang berjalan di MK. “Pak DP tidak hanya merayakan pertambahan usia, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan ini belum selesai. Kami percaya dengan proses hukum di MK dan berharap keadilan dapat ditegakkan. Ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana demokrasi harus dijaga,” pungkas Asri. Kini, semua mata tertuju pada Mahkamah Konstitusi. Akankah gugatan ini menjadi momentum perubahan bagi politik Sulawesi Selatan? Satu hal yang pasti, di usia 61 tahun ini, Danny Pomanto tidak hanya merayakan hidup, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan tidak mengenal batas usia. (*)

Scroll to Top