Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Makassar

Makassar, Pendidikan

Mendalami Islam Melalui Pendekatan Sains, Hasanuddin : Upaya Memahami Konteks Perubahan Social Societ

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, Advance Training atau Latihan Kader (LK III) tingkat nasional yang diadakan oleh Badan Koordinasi HMI Sulawesi Selatan berlokasi di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Kota Makassar, Rabu (28/5/20125) dihadiri oleh Ketua Umum PB HMI periode 2004-2006, Hasanuddin sebagai narasumber. Membahas lebih dalam terkait “Penafsiran Al Quran dan Pendalaman Islam Melalui Pendekatan Fisika Kuantum”, Hasanuddin atau sapa Kak Acang menyampaikan relevansi fisika kuantum sebagai pendekatan dalam memahami islam. Hasanuddin menyampaikan perlu adanya diskursus kader HMI dalam melihat penafsiran Al Quran melalui pendekatan-pendekatan yang saintifik. “Kalau kita lihat hari ini, menggunakan pendekatan fisika klasik dalam mempelajari atau mendalami nilai-nilai islam sudah tidak relevan. Perlu pendekatan berbeda untuk mempelajari islam, seperti pendekatan fisika kuantum yang harus lebih di fokuskan lagi. Ini menjadi diskusi menarik bagi seluruh kader HMI dalam melihat lebih dalam ajaran atau nilai-nilai islam, terlebih islam merupakan landasan fundamental HMI.” ujar Hasanuddin saat menyampaikan materinya. Hasanuddin juga menyampaikan terkait keharusan kader HMI dalam rekonstruksi pemikiran dalam memandang islam yang relevan dengan perkembangan zaman. “Islam sebagai ajaran yang mampu bertahan hingga akhir zaman, haruslah relevan dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi menjadi keniscayaan bagi ummat manusia dan kader HMI harus mampu beradaptasi dalam pemanfaatan teknologi, namun tidak boleh melenceng dari nilai-nilai islam.”tambahnya. Lebih lanjut, Hasanuddin juga menyampaikan pentingnya kader HMI khususnya terhadap jebolan Advance Training (LK 3) kali ini untuk membangun kembali khazanah berdiskusi terkait keislaman. “Budaya membaca dan diskusi yang diajarkan di HMI perlu kiranya dikembalikan dalam ruang-ruang keilmuan khususnya diskursus terkait keislaman. Harus ada lompatan pemikiran dari HMI melihat perkembangan zaman hari ini, tidak terus bicara revolusi industri dan teknologi 4.0 saja, namun sudah harus mampu bicara 5.0,6.0 dan seterusnya.” Tutupnya

Makassar

Hari ke-5 Advance Training HMI Sulsel, Respiratori Saddam Al Jihad : Kader HMI harus mampu Memetakan Peradaban Dunia.

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id, Makassar – Advance Training atau Latihan Kader (LK III) tingkat nasional yang telah memasuki hari ke-5 pelaksaan yang diadakan oleh HMI Badan Koordinasi Sulawesi Selatan bertempat di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Kota Makassar, Minggu (25/5/2025) turut dihadiri oleh Ketua Umum PB HMI Periode 2018-2020 sekaligus Presiden Pemuda Asia-Afrika, Respiratori Saddam Al Jihad sebagai pembicara. Mengangkat isu ekonomi-politik global, Saddam Al Jihad mencoba membedah “Kepemimpinan Masa Depan dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi-Politik Global”. Saddam dalam materinya menyampaikan wacana-wacana global terkait ekonomi-politik yang menjadi diskursus menarik dengan para peserta. “Pertarungan ideologi dari dulu hingga sekarang memiliki peranan yang strategis dalam membangun peradaban dunia. Aspek ekonomi dan politik menjadi pondasi utama dalam membentuk sebuah masyarakat global yang tidak hanya berkelanjutan tapi juga adil”, Saddam dalam penyampaian materinya Saddam juga menjelaskan pentingnya sinergi antara aspek ekonomi dan politik dalam membangun landasan yang kuat untuk mengatasi tantangan global dalam mewujudkan visi kesejahteraan bersama. “Aspek ekonomi sebagai pilar pertumbuhan berkelanjutan yang tidak hanya terbatas pada kebebasan perdagangan tapi lebih jauh terbentuk sistem perdagangan yang adil untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan inklusivitas. Aspek politik juga sama pentingnya sebagai aspek yang membentuk tatanan global yang adil. Mendorong demokrasi dan partisipasi publik menjadi bagian integral dalam upaya memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat global secara keseluruhan.” ujar Saddam. Saddam juga memaparkan eksistensi HMI sebagai organisasi pengkaderan yang mencetak pemimpin masa depan yang mampu bertahan di setiap perubahan zaman. “Kader HMI sebagai pemimpin masa depan yang mampu bertahan dalam dinamika perubahan zaman memiliki potensi besar dalam mengelola setiap aspek dimensi yang menjadi fundamental dalam setiap peradaban. Dalam perkembangan zaman hari ini, kader HMI harus mampu beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi agar terus bertahan dalam perkembangan peradaban yang pesat ini.”tambahnya. Lebih lanjut, Saddam juga menyampaikan bahwa kader HMI harus mampu memetakan peradaban dunia melalui kepemimpinan yang ideal. “Kepemimpinan yang dikenal dalam HMI sebagai jalan yang sunyi tidak membatasi setiap pemimpin yang lahir dari proses panjang yang dilewati di HMI terdegradasi oleh perubahan zaman yang cepat ini. Namun, hasil dari proses kader dalam membangun jiwa kepemimpinan yang ideal akan terus bertahan dalam setiap dinamika perubahan zaman. Terlebih bagi kader-kader yang secara paripurna melalui setiap jenjang kaderisasi dan setiap proses di HMI tentu sudah teruji secara kualitas.” pesannya menutup materinya.

Makassar, Nasional

Membedah Demokrasi Bangsa dan Indonesia Emas 2045 di forum LK III, Anggota KPU RI: Merawat Demokrasi dan Kesadaran Masyarakat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional /

ruminews.id, Makassar – Advance Training atau Latihan Kader (LK III) tingkat nasional yang diadakan oleh HMI Badan Koordinasi Sulawesi Selatan berlokasi di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Kota Makassar, Sabtu (24/5/20125) dihadiri oleh Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos sebagai narasumber. Dengan mengupas materi “Merawat Demokrasi dan Kesadaran Masyarakat Melalui Pemilu: Membangun Kepemimpinan Etis Menuju Indonesia Emas 2045”, Betty Epsilon menyampaikan terkait potensi, target dan tantangan Bangsa merawat demokrasi melalui sarana kepemiluan yang ideal. Betty Epsilon juga menjelaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan komunitas dalam rangka merawat demokrasi menuju Indonesia Emas 2045. “Target Indonesia Emas yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, bersatu, adil dan makmur. Menuju Indonesia Emas salah satunya adalah dengan menjaga iklim demokrasi yang baik dengan menjadikan pemilu sarana menciptakan regenerasi kepemimpinan masa depan bangsa” ujar Betty Epsilon dalam materinya. Betty juga memaparkan data terkait indeks demokrasi Indonesia yanh mencerminkan kualitas demokrasi serta tantangannya. “Berdasarkan angka indeks demokrasi Indonesia dari tahun 2021-2023 cenderung fluktuatif berdasarkan kebebasan sipil, partisipasi politik dan fungsi lembaga demokrasi. Tantangannya adalah masih rendahnya kualitas partisipasi dan pengawasan publik terhadap sistem demokrasi kita.”tambahnya. Lebih lanjut, Betty juga menyampaikan bahwa kepemimpinan etis dalam demokrasi menjadi salah satu upaya yang harus diwujudkan secara saksama dalam rangka merawat iklim demokrasi bangsa demi tercapainya Indonesia Emas. “Kepemimpinan etis yang jujur, melayani, berpihak dan berani merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan dalam demokrasi bangsa. Demokrasi akan rusak tanpa didasari oleh etika. Seluruh masyarakat khususnya kader HMI harus memiliki rasa tanggung jawab secara kolektif dalam memilih dan membentuk pemimpin etis. HMI sebagai organisasi pengkaderan harus serius dalam membentuk pemimpin etis dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.” pesannya menutup materinya.

Makassar, Nasional

Bahas Kemandirian Ekonomi di LK III HMI Badko Sulsel, Ketua Komisi II DPR RI: Enterpreneurship Sebagai Pondasi Ekonomi Pemimpin Masa Depan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional /

ruminews.id, Makassar – Advance Training atau Latihan Kader (LK III) tingkat nasional yang diadakan oleh HMI Badan Koordinasi Sulawesi Selatan berlokasi di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Kota Makassar, Kamis (22/5/20125) turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Presidum MN KAHMI, Rifqinizamy Karsayuda sebagai narasumber. Dengan judul materi “Strategi Kewirausahaan Dalam Menjawab Tantangan Kemandirian Ekonomi”, Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan terkait Kiat dan Strategi Kewirausahaan bagi pemuda hari ini dalam menjawab tantangan kemandirian ekonomi. Rifqinizamy Karsayuda yang akrab disapa Bang Rifqi, menjelaskan bahwa pondasi kemandirian ekonomi bangsa dimulai dari kemandirian ekonomi pemimpinnya. “Menuju Indonesia Emas 2045 haruslah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik mulai hari ini. Pemuda hari ini memiliki peran penting terciptanya Indonesia Emas 2045 yang kita cita-cita kan bersama. Indonesia Emas yang mandiri dan berdaulat. Mandiri secara ekonomi dan bardaulat di sektor pangan dan energi.” ujar Rifqinizamy saat menyampaikan materinya. Rifqinizamy juga memaparkan strategi konkret dalam mencapai kemandirian ekonomi negara. “Salah satu faktor kemandirian ekonomi suatu bangsa adalah pengembangan kewirausahaan atau enterpreneurshipnya. Tentu ini harus mejadi bahan diskursus kita sebagai kader atau alumni HMI yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan bersama. Sebagai sesama kader yang ditempa di HMI haruslah saling support satu sama lain terutama bagi kader-kader yang bergerak di bidang kewirausahaan”tambahnya. Lebih lanjut, Rifqinizamy juga memberikan kiat-kiat menjadi pemimpin dan menaruh harapan besar bagi seluruh peserta Advance Training (LK III) HMI Badko Sulsel mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan. “Salah satu hal yang menjadi pondasi dalam menjadi seorang pemimpin adalah dengan mandiri secara ekonomi, dan saya menyakini kader-kader HMI yang telah ditempa melalui berbagai proses yang ada, yang memang ditempa untuk menjadi pemimpin bangsa pastinya telah memiliki pondasi tersebut” pesannya menutup materinya.

Makassar

Hadir Sebagai Narasumber, Ketua Bawaslu RI : Kader HMI sebagai penyangga demokrasi

Tinggalkan Komentar / Makassar /

ruminews.id, Makassar – Advance Training atau Latihan Kader (LK III) tingkat nasional yang diadakan oleh HMI Badan Koordinasi Sulawesi Selatan berlokasi di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Kota Makassar, Kamis (22/5/20125) turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Badja sebagai narasumber. Dengan judul materi “Mimpi Demokrasi Ideal : Jalan Panjang Indonesia Emas 2045”, Rachmat Badja mengupas lebih jauh terkait pendidikan politik bagi pemuda dan kontribusi nyata kader HMI dalam menjaga demokrasi bangsa. Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa pemuda hari hari ini harus berperan aktif dalam dinamika politik bangsa sebagai penyangga demokrasi bangsa. “Pemuda hari ini sebagai aset bangsa yang dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan demi memcapai Indonesia Emas 2045 haruslah berperan aktif dalam ruang-ruang demokrasi bangsa karena pemuda berfungsi sebagai penyangga demokrasi agar tetap sebagaimana mestiny,” ujar Rahmat Bagja saat menyampaikan materinya. Rahmat Bagja juga menegaskan pentingnya kader HMI sebagai peyangga demokrasi. “Kehadiran HMI dalam dinamika demokrasi bangsa hari ini tentunya menjadi warna tersendiri. Kader-kader HMI yang hari ini mengisi posisi-posisi strategis dalam perangkat penyelenggara mulai dari tingkat Nasional hingga kabupaten merupakan bentuk nyata dar konstribusi HMI dalam pembangunan demokrasi bangsa”tambahnya. Lebih jauh, Rahmat Bagja juga menitipkan harapan besar bagi seluruh peserta Advance Training (LK III) untuk berdampak nyata dalam menjaga demokrasi bangsa, di mana menurutnya lulusan LK III pastilah memiliki kualitas yang lebih dibanding yang lain. “Pasca training ini, alumni LK III haruslah menjadi center of point bagi seluruh kader HMI di seluruh Indonesia dalam menjaga demokrasi bangsa,” pesannya menutup materinya.

Makassar, Politik

Demokrat Minta Fraksinya Kawal Janji Politik Sampah Gratis: Jangan Paksakan Kepala Daerah Langgar Aturan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Politik /

ruminews.id, Makassar – Isu pelaksanaan janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, pasangan Mulia, kembali mengemuka di tengah masyarakat. Salah satu yang paling disorot adalah janji penghapusan iuran sampah bagi kelompok masyarakat tertentu. Sejumlah warga bahkan mulai menagih komitmen ini secara terbuka. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Andi Januar Jaury Dharwis, memberikan pernyataan resmi yang mengajak semua pihak untuk melihat konteks kebijakan secara utuh dan konstitusional. “Kritik yang muncul dari DPRD adalah bentuk kontrol yang wajar dalam demokrasi, tetapi perlu disadari bahwa Wali Kota dan Wakilnya belum terlibat dalam penyusunan dan penetapan APBD 2025 yang kini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Andi Januar. Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program “sampah gratis” memerlukan dasar regulasi yang sah. Tanpa itu, memaksakan realisasi program hanya akan membuka potensi pelanggaran hukum oleh kepala daerah. “Jangan menggiring kepala daerah melakukan sesuatu yang belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kita semua harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” tambahnya. Sebagai bentuk komitmen politik dan tanggung jawab terhadap konstituen, Andi Januar menyampaikan Arahan khusus kepada Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar untuk: 1. Mengintensifkan komunikasi politik lintas fraksi terkait program-program prioritas pemerintahan Mulia; 2. Mendorong percepatan harmonisasi regulasi, khususnya dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025–2029 yang menjadi dasar perencanaan program unggulan kepala daerah; 3. Menyampaikan klarifikasi terbuka kepada publik, agar masyarakat memahami bahwa semua janji politik harus melalui proses perencanaan dan penganggaran yang sah. Andi Januar juga mengajak jajaran Pemerintah Kota Makassar dan tim ahli kepala daerah untuk proaktif dalam membuka ruang informasi publik, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan seluruh tahapan pembangunan daerah berjalan transparan. “Publik harus paham bahwa untuk merealisasikan janji politik seperti sampah gratis, dibutuhkan kesiapan sistem, anggaran, dan regulasi. Fraksi pengusung tidak boleh diam — mereka harus berdiri paling depan menjembatani komunikasi ini,” tutupnya.

Makassar, Pemerintahan

Kolaborasi Pemkot Makassar – Badko HMI Sulsel untuk Program Pemberdayaan Pemuda

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar sepakat memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan kepemudaan dan pemberdayaan ekonomi anak muda. Komitmen ini mengemuka dalam silaturahmi pengurus Badko HMI Sulsel, bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (21/5/2025). Pertemuan itu dalam rangka momentum kegiatan Latihan Kader III (LK3) Badko HMI yang berlangsung 21–30 Mei 2025. Asrullah Dimas selaku Ketua Umum Badko Sulsel, berpandangan bahwa HMI menilai program-program Pemkot Makassar yang fokus pada pengembangan generasi muda sejalan dengan visi organisasi dalam mencetak kader-kader pemimpin bangsa. HMI kata dia, mendorong adanya kolaborasi strategis antara Badko HMI Sulsel dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam bidang kepemudaan dan pembangunan ekonomi. “Kami HMI melihat pentingnya sinergi antara Badko HMI Sulsel dan Pemkot Makassar,” jelasnya. Ia menilai kolaborasi tersebut sangat relevan, mengingat Pemkot Makassar saat ini memiliki sejumlah program yang fokus pada pemberdayaan anak muda dan peningkatan kemandirian ekonomi guna menekan angka pengangguran. “Terlebih, Pak Munafri adalah sosok muda yang inspiratif dan berpengalaman di dunia politik Sulsel. Ini menjadi modal kuat untuk mendorong program-program kepemudaan,” ungkapnya. HMI juga menyampaikan harapan agar kegiatan LK3 tahun ini menjadi awal yang baik untuk membangun kerja sama berkelanjutan dengan Pemkot Makassar. “Harapan kami, melalui kegiatan LK3 ini, HMI bisa bersinergi dalam pembangunan daerah. Kami juga siap mengawal dan mendukung program-program strategis Pemerintah Kota Makassar ke depan,” lanjutnya. Sebelumnya, Munafri dari pihak Pemkot juga menegaskan komitmennya untuk melibatkan organisasi kepemudaan, termasuk HMI, dalam berbagai pelatihan dan program pengembangan kapasitas. Pemerintah Kota Makassar membuka ruang kolaborasi yang luas demi kemajuan bersama. Sehingga, Pemkot menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan organisasi kepemudaan, khususnya HMI. “Pemkot Makassar, butuh pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kami butuh sinergitas berpikir bersama, bukan hanya di lingkup SKPD, tapi juga dengan organisasi di luar pemerintah,” ujarnya. Ia menyadari adanya beragam cara pandang dalam menyelesaikan persoalan. Pemkot Makassar berencana melibatkan lebih banyak anak muda dalam berbagai kegiatan ke depan. “Kita cari jalan keluar bersama. Kita ingin kegiatan yang bermanfaat, khususnya bagi generasi muda,” lanjutnya. Oleh karena itu, Munafri berharap HMI dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif. Salah satu bentuk keterlibatan yang direncanakan adalah partisipasi HMI dalam program upgrading dan pelatihan yang diadakan oleh Pemkot. “Kami sangat welcome terhadap HMI. Kita ingin berjalan bersama-sama dalam kolaborasi membangun kota,” tutup Munafri.

Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Terima PSU dari Sejumlah Pengembang Senilai Rp168 Miliar Lebih

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus berkomitmen dalam menjamin keberlanjutan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan perumahan. Penyerahan PSU ini bertujuan melindungi aset milik Pemerintah Kota Makassar sekaligus memastikan pemanfaatan yang optimal bagi kepentingan masyarakat. Total PSU yang diserahkan pada hari ini mencapai 66.954 meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp168,759.735.000 miliar. Penyerahan dari tujuh perumahan di wilayah kota tersebut. Prosesi serah terima digelar di Perumahan Kom CV Dewi Panakkukang, Senin (19/5/2025), dan diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi, menyampaikan bahwa penyerahan PSU di lokasi CV Dewi ini merupakan langkah penting setelah penantian panjang selama 40 tahun. Ia menegaskan, ini adalah bentuk intervensi pemerintah dalam mempercepat dan memperbaiki pembangunan di wilayah perumahan. “Serah terima ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk membenahi seluruh fasilitas demi kepentingan warga,” ujar Appi. Namun, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan. Ia juga mengingatkan warga agar menjaga empati sosial dan kerukunan di lingkungan perumahan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kebersamaan antarwarga. “Jangan karena rumah kita lebih besar, lalu seenaknya menutup alur air dan mengganggu ketertiban bersama. Kita ingin wilayah ini nyaman dan aman bagi semua,” tambahnya. Appi juga menyoroti pentingnya pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman bermain anak di kompleks perumahan. Ia menyatakan bahwa perumahan tidak seharusnya dipenuhi bangunan secara menyeluruh, melainkan perlu ada ruang-ruang khusus untuk kegiatan sosial dan anak-anak. “Kita ingin ada ruang-ruang terbuka yang bisa digunakan anak-anak bermain, serta fasilitas umum yang mendukung kehidupan warga,” ucapnya. Menutup sambutannya, Appi menyampaikan terima kasih kepada para pengembang perumahan di Makassar dan berharap proses serah terima PSU dapat terus berlanjut di wilayah lainnya. “Harapan kita proses seperti ini terus kita lakukan, tujuanya agar pembenahan jalan dan infrastruktur lain, terus kita benahi,” tutup Appi. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Muhyiddin mengatakan penyerahan sarana prasarana utilitas dan di pengembang ke kota Makassar tujuan untuk menjamin keberlanjutan Pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan. “Termasuk untuk melindungi aset Pemerintah Kota Makassar, agar PSU dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat kota Makassar,” ucapnya. Dari data yang di peroleh hingga tahun 2025 total PSU yang telah di serahkan yakni 2.222.060 M2 dengan nilai total Rp 5.646.714.620.620 Triliun. Sejak tahun 2017, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diberikan kewenangan menyelenggarakan penyelamatan aset PSU. Dalam pelaksanaannya, dinas ini berkoordinasi dengan Tim Monitoring, Kejaksaan Negeri Makassar, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. “Langkah lainnya meliputi monitoring dan evaluasi lapangan, serta pemasangan spanduk pemberitahuan di lokasi perumahan,” tukasnya. Pada hari ini, sejumlah pengembang secara resmi menyerahkan PSU dengan rincian sebagai berikut: 1. PT Dwipa Lestari – Perumahan Cluster Berlian Permai, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala. Luas PSU: 5.386 m², nilai aset: Rp5.558.352.000 miliar. 2. PT Nusa Sembada Bangun Indo – Cluster Pelangi, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea. Luas PSU: 6.983 m², nilai aset: Rp4.287.562.000. 3. PT Anugerah Aset Utama – Perumahan Griya Permata Lestari, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanayya. Luas PSU: 15.214 m², nilai aset: Rp40.164.960.000. 4. PT Nusa Sembada Bangun Indo – Perumahan (nama belum disebutkan), Kelurahan Bintoa, Kecamatan Manggala. Luas PSU: 2.616 m², nilai aset: Rp5.692.416.000. 5. PT Pajjaiang Indah – Perumahan Gelora Baddoka Indah, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanayya. Luas PSU: 8.819 m², nilai aset: Rp22.118.052.000. 6. PT Pitu Anugrah Pertama – Perumahan Bukit Nirwana Permai II, Kecamatan Manggala. Luas PSU: 5.537 m², nilai aset: Rp7.054.138.000. (Diserahkan oleh warga karena pengembang tidak diketahui keberadaannya, sesuai Perda No. 1 Tahun 2023). 7. CV Dewi – Perumahan Panakkukang Indah, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang. Luas PSU: 22.399 m², nilai aset: Rp83.884.255.000. Total PSU yang diserahkan pada hari ini mencapai 66.954 meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp168,759.735.000 miliar.

Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar dan BBWS Pompengan Bahas Solusi Banjir: Kolam Retensi hingga Relokasi Warga

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga guna mencari solusi jangka panjang atas permasalahan banjir yang kerap melanda sejumlah titik rawan di kota ini. Beberapa kawasan yang menjadi prioritas penanganan antara lain Blok 10 Antang di Kecamatan Manggala, BTN Kodam 3 di Kecamatan Biringkanaya, serta ruas dalam kota seperti Jalan AP Pettarani. Isu ini menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (19/5/2025). Munafri mengungkapkan, Pemkot Makassar menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas), untuk mengkaji pola banjir dan menyusun langkah strategis berbasis data. “Hasil kajian kami padukan dengan data dari BBWS agar solusi yang diambil tepat sasaran dan sesuai kewenangan,” ujar Munafri. Salah satu fokus utama saat ini adalah wilayah Sungai Tallo, yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Kota. Munafri menargetkan penanganan dilakukan secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Dua opsi utama tengah dikaji: pembangunan kolam retensi baru yang memerlukan pembebasan lahan, dan relokasi sekitar 400 rumah warga yang berada di zona rawan genangan. Kedua opsi ini masing-masing diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp400 miliar. “Relokasi bisa menciptakan ruang terbuka untuk kolam retensi yang menjadi solusi jangka panjang. Ini harus direncanakan secara cermat,” ucapnya. Selain itu, Munafri menekankan pentingnya penataan kanal secara menyeluruh, bukan sekadar pengerukan sedimen. Penertiban bangunan liar di sekitar kanal juga menjadi prioritas. “Banyak kanal ditutup atap, dijadikan gang, bahkan tempat pembuangan sampah. Ini menyulitkan pengelolaan. Padahal, sudah ada aturan mengenai jalur inspeksi,” jelasnya. Munafri juga menggarisbawahi perlunya kepastian payung hukum dalam pengelolaan kanal dan sungai, termasuk dalam hal pembersihan dan penataan bantaran. Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menegaskan pentingnya pengelolaan wilayah sungai secara terpadu. Wilayah Sungai Pohon—yang mencakup 21 kabupaten dan 3 kota di Sulsel—terbagi ke dalam empat wilayah besar, termasuk WS Jeneberang dan WS Pompeng Larona yang bersinggungan langsung dengan Kota Makassar. BBWS mengacu pada lima pilar utama: konservasi sumber daya air, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, pemberdayaan masyarakat, serta sistem informasi. Salah satu proyek strategis yang tengah berjalan adalah pembangunan pengendali banjir Sungai Jenelata, menyusul banjir besar pada 2019 yang berasal dari sungai ini, bukan dari Sungai Jeneberang. Proyek pengendalian banjir tersebut ditarget rampung pada 2028 dan didanai melalui pinjaman luar negeri. Proyek ini merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana di DAS Jeneberang dan sekitarnya. DAS Jeneberang dan DAS Tallo menjadi dua fokus utama dalam pengelolaan air di Kota Makassar. Selain bendungan, BBWS juga mengembangkan infrastruktur seperti Kolam Regulasi Nipa-nipa, Waduk Tunggu Pampang, dan fasilitas penanganan banjir lainnya. Namun, tantangan masih besar, terutama pada kawasan resapan yang berubah fungsi menjadi perumahan, seperti di Perumnas Antang. “Kami butuh sinergi kuat lintas sektor. Tidak semua infrastruktur bisa dikerjakan BBWS sendiri,” kata Suryadarma. Sinergi antara Pemkot Makassar dan BBWS diharapkan mampu menghasilkan solusi banjir yang menyeluruh, realistis, dan berkelanjutan untuk kota ini. (*)

Hukum & Kriminal, Makassar

Ribuan Warga Manggala Tolak Hukum Kolonial, Pertanyakan Putusan Pengadilan

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Ribuan warga Perumahan Gubernur dan Perumahan Pemda di Kelurahan Manggala, Kota Makassar, turun ke jalan pada Minggu, 18 Mei 2025. Mereka menolak pemberlakuan dokumen hukum warisan kolonial Belanda yang kini mengancam hak atas rumah yang telah mereka tempati secara sah selama puluhan tahun. Warga merasa terancam kehilangan tempat tinggal akibat putusan banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memenangkan gugatan sengketa lahan berdasarkan dokumen Eigendom Verponding Nomor 12 Tahun 1838—sebuah dokumen hukum dari abad ke-19 era kolonial. Dari Tanah Negara ke Sengketa Lahan yang disengketakan sebelumnya berstatus tanah negara, yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan rumah bagi ASN oleh pemerintah. Warga membeli dan menempati rumah-rumah tersebut dengan legalitas resmi. Namun, gugatan dari pihak Samla Daeng Simba dkk dan Hj Magdallena De Munnik mengklaim lahan tersebut sebagai milik pribadi berdasarkan dokumen kolonial. Gugatan itu sempat ditolak oleh Pengadilan Negeri Makassar (Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.MKS), namun dimenangkan oleh penggugat di tingkat banding. Pemerintah pusat dan daerah kini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Forum Warga Bersatu: Kami Tidak Diam Merespons situasi ini, warga membentuk Forum Warga Bersatu Perumahan Gubernur dan Pemda Manggala. Dalam pernyataan sikap resmi yang dibacakan oleh ketuanya, Sadaruddin, warga menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka anggap sebagai bentuk penjajahan baru. “Kami menolak hukum penjajahan di negeri merdeka. Penggunaan dokumen Eigendom Verponding adalah bentuk kemunduran hukum dan ancaman terhadap kedaulatan rakyat atas tanahnya sendiri,” tegas Sadaruddin. Delapan Tuntutan Warga: 1. Menolak pemberlakuan hukum kolonial (Eigendom Verponding) di era kemerdekaan. 2. Menolak peradilan yang diduga dikendalikan oleh mafia tanah dan mafia hukum. 3. Mendesak Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan membongkar dan menghukum jaringan mafia tanah. 4. Menuntut Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar menjaga aset negara dan melindungi warganya. 5. Menolak segala bentuk intimidasi dan premanisme di kawasan Manggala. 6. Mengajak seluruh warga bersatu memperjuangkan hak atas tanah secara sah. 7. Menuntut pengungkapan jaringan mafia hukum dalam kasus ini. 8. Mendesak penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam proses gugatan.   Dampak Luas, Warga Siap Lanjutkan Aksi Warga menegaskan bahwa perjuangan mereka akan tetap damai dan konstitusional, namun tegas. Tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga terancam jika putusan tersebut diberlakukan. Bangunan di Lokasi Sengketa: Kampus STIBA 5 Masjid 2 Pamsimas Jaringan pipa PDAM Makassar 2 Pesantren 1 SMA Posyandu 2 Taman Pendidikan Anak (TPA) Gedung BKPRMI Sulsel 1.500 unit rumah warga Aksi lanjutan akan digelar di Kantor BPN Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar, dan DPRD Sulsel sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka nilai sebagai ketidakadilan hukum. Warga mendesak Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar turun tangan langsung dan memastikan perlindungan terhadap hak warga. Mereka juga menuntut investigasi terhadap dokumen yang dijadikan dasar gugatan, serta audit terhadap proses hukum yang dinilai menyimpang.

Scroll to Top