Ruminews.id, PINRANG – Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di wilayah pegunungan Kabupaten Pinrang bagian utara kembali menjadi sorotan. Kondisi sejumlah sekolah yang dinilai masih jauh dari standar kelayakan, baik dari aspek infrastruktur maupun ketersediaan tenaga pendidik, memperlihatkan adanya kesenjangan pelayanan pendidikan antara wilayah pedesaan dan pusat perkotaan.
Persoalan tersebut disoroti oleh Muh. Afdal, Koordinator Isu dan Media BEM SI Kerakyatan Wilayah Sulawesi. Ia menilai bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok, khususnya kawasan pegunungan Pinrang Utara, masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh fasilitas dan layanan pendidikan yang layak dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pusat Kota Pinrang.
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Padahal, pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang semestinya dijamin tanpa membedakan latar belakang sosial, kondisi ekonomi, maupun letak geografis.
Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Sementara itu, ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan turut diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023. Berbagai regulasi tersebut menjadi landasan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang layak dan berkualitas secara merata.
“Ketika kita mengambil perbandingan dengan beberapa sekolah di Kota Pinrang, kita menemukan kesenjangan yang sangat signifikan. Seolah-olah pendidikan hanya milik mereka yang hidup di pusat kota dan berprivilege, sedangkan bagi mereka yang hidup dan tumbuh di pedesaan harus menanggung nasib sebagai anak tiri,” ungkap Afdal.
Ia menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah perkotaan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang tumbuh di wilayah pegunungan dan pelosok desa, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Lebih jauh, Afdal mengingatkan bahwa ketimpangan pendidikan bukan sekadar persoalan bangunan sekolah atau kurangnya tenaga pengajar, melainkan juga menyangkut masa depan dan harapan generasi muda. Keterbatasan akses pendidikan yang terus dibiarkan berpotensi melahirkan rasa pesimisme serta mempersempit kesempatan anak-anak daerah untuk mengembangkan potensi mereka.
“Jika persoalan fundamental semacam ini saja diabaikan, bukan tidak mungkin kita kembali mendengar kabar memilukan tentang anak yang kehilangan harapan akibat persoalan struktural, sebagaimana peristiwa yang pernah terjadi di NTT,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan bagaimana cita-cita Indonesia Emas dapat diwujudkan apabila persoalan mendasar dalam sektor pendidikan masih belum terselesaikan, terutama terkait pemerataan akses dan kualitas pendidikan di daerah.
“Bagaimana mungkin peradaban baru atau Indonesia Emas yang sering kita agung-agungkan bisa terealisasi kalau pada akhirnya kita masih terjebak dalam persoalan poros sentral peradaban, yaitu pendidikan?” lanjutnya.
Sebagai putra daerah yang tumbuh dan merasakan langsung kondisi pendidikan di lingkungan tersebut, Afdal berharap pemerintah Kabupaten Pinrang bersama instansi terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah-sekolah di wilayah Pinrang Utara, mulai dari kelayakan infrastruktur, ketersediaan tenaga pendidik, hingga pemerataan fasilitas penunjang pembelajaran.
Menurutnya, pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti sebatas wacana pembangunan dan slogan kebijakan. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh anak-anak di pelosok daerah, sebab masa depan mereka tidak seharusnya ditentukan oleh tempat mereka dilahirkan atau kondisi ekonomi keluarga.
