Ruminews.id, Kendari — YLBHI-LBH Makassar bersama Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara mendesak Polresta Kendari segera menahan AYD, tersangka dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada kepolisian pada Rabu (11/11/2026), menyusul belum adanya penahanan terhadap tersangka selama lebih dari lima bulan sejak penetapan status tersangka.
Koalisi menilai kepolisian belum memberikan penjelasan mengenai alasan tidak dilakukannya penahanan. Sementara itu, korban masih mengalami trauma dan hidup dalam ketakutan karena tersangka diduga masih dapat beraktivitas di lingkungan yang sama.
Berdasarkan keterangan korban dan keluarganya, dugaan kekerasan seksual tersebut berlangsung sejak 2024. Ibu korban kemudian melaporkan perkara itu ke Polresta Kendari pada 30 Mei 2026. Dua hari setelah laporan diterima, tepatnya 1 Juni 2026, penyidik menetapkan AYD sebagai tersangka.
Dalam perkara tersebut, penyidik menyangkakan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Namun, hingga surat desakan disampaikan, kepolisian belum menahan tersangka.
Koalisi menyebut pelapor dan keluarga korban juga belum menerima dokumen atau surat resmi yang menjelaskan alasan penyidik tidak melakukan penahanan. Akibatnya, keluarga tidak memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Korban mengalami trauma dan merasa terancam
Koalisi menyoroti kondisi psikologis korban yang disebut semakin memburuk. Hasil asesmen psikologis menunjukkan korban mengalami trauma akibat dugaan kekerasan seksual tersebut.
Situasi semakin mengkhawatirkan karena tersangka disebut pernah mendatangi rumah pelapor yang juga menjadi tempat tinggal korban. Peristiwa itu membuat korban dan keluarganya merasa tidak aman di rumah sendiri.
Mutmainnah, pendamping korban dari Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara, mengatakan korban membutuhkan perlindungan agar tersangka tidak dapat mendekatinya.
“Anak ini sudah menanggung trauma yang berat. Yang ia butuhkan sekarang adalah kepastian bahwa pelaku tidak bisa mendekatinya lagi. Ketika tersangka masih bebas dan bahkan datang ke rumah korban, keluarga hidup dalam ketakutan setiap hari. Negara seharusnya hadir melindungi, bukan membiarkan korban menunggu tanpa kejelasan,” terang Mutmainnah.
Menurut koalisi, kepastian perlindungan dan rasa aman merupakan kebutuhan mendasar bagi anak yang sedang menjalani pemulihan. Karena itu, mereka menilai kepolisian perlu mengambil langkah konkret untuk mencegah potensi intimidasi atau kontak antara tersangka dan korban.
Koalisi soroti dasar hukum penahanan dan perlindungan korban
Selain menyoroti kondisi korban, koalisi juga merujuk sejumlah ketentuan hukum yang dinilai dapat menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengambil tindakan.
Koalisi merujuk Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Sementara itu, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada AYD memiliki ancaman pidana hingga 15 tahun.
Koalisi juga menyoroti Pasal 100 ayat (5) KUHAP yang mencantumkan sejumlah alasan penahanan, termasuk kekhawatiran tersangka menghambat pemeriksaan atau memengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Dalam konteks perkara ini, koalisi menilai kedatangan tersangka ke rumah korban dan pelapor perlu menjadi pertimbangan penyidik karena pelapor merupakan saksi utama dalam perkara tersebut.
Koalisi turut merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Mereka menyebut Pasal 42 memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melindungi korban sejak laporan diterima, termasuk dengan membatasi gerak pelaku agar tidak mendekati korban.
Selain itu, koalisi mengacu pada Pasal 45 UU TPKS yang membuka ruang bagi korban, keluarga, atau pendamping untuk meminta hakim menetapkan pembatasan gerak pelaku apabila terdapat kekhawatiran intimidasi. Koalisi juga menyoroti Pasal 68 yang menjamin hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, termasuk penahanan.
Ambara Dewita, pendamping hukum korban, mengatakan koalisi hanya meminta kepolisian menjalankan kewenangan yang telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Kami hanya meminta kepolisian menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang. Jika memang ada alasan tidak menahan, jelaskan secara terbuka dan tertulis kepada korban. Lima bulan tanpa penjelasan adalah bentuk ketertutupan yang tidak bisa diterima dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak,” tambah Ambara.
Ambara juga menilai penundaan penahanan tanpa penjelasan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak.
“Penundaan penahanan tanpa alasan yang jelas dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jika korban saja tidak diberi penjelasan, bagaimana publik bisa percaya bahwa kasus seperti ini ditangani dengan serius?” tambahnya.
Empat tuntutan kepada Polresta Kendari
YLBHI-LBH Makassar dan Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara menyampaikan empat tuntutan kepada Polresta Kendari, yakni:
- Kapolresta Kendari melalui Satreskrim segera menahan tersangka AYD dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak.
- Polresta Kendari menyampaikan secara tertulis kepada korban dan keluarga mengenai alasan tidak dilakukannya penahanan selama lima bulan.
- Polresta Kendari menjamin keamanan korban dan keluarganya, termasuk membatasi gerak AYD agar tidak mendekati korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS.
- Penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan.
Koalisi menilai penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak harus mengutamakan perlindungan korban dan memberikan kepastian hukum. Mereka meminta Polresta Kendari segera merespons tuntutan tersebut serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada korban dan keluarganya.
