Author name: Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan di Kota Makassar kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Kamis (28/8/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Munafri menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat pulau, khususnya terkait ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, hingga akses pendidikan yang layak. Aspirasi masyarakat kepulauan ini penting menjadi perhatian bersama. Listrik PLN di pulau-pulau kita masih belum maksimal, sementara dermaga juga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan perekonomian. Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat di kepulauan bisa menjadi solusi agar anak-anak tidak putus sekolah. Menurutnya, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan perkotaan cukup sulit karena keterbatasan lahan. Oleh karena itu, Munafri mengusulkan agar sekolah tersebut didirikan di salah satu pulau yang ada di bawah kewenangan Pemkot Makassar. “Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA,” ujar Munafri, saat menerima rombongan MPR tersebut. “Dengan begitu, anak-anak bisa berkumpul dan melanjutkan sekolah tanpa terhenti di tengah jalan. Hal ini tentu perlu ditunjang dengan jaringan listrik dan infrastruktur lain,” tambah Appi menjelaskan. Selain sektor pendidikan, Munafri juga menekankan perlunya perhatian pada layanan kesehatan dan insentif bagi tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan, yang masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Saat ini, Kota Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan jumlah penduduk sekitar 12 ribu jiwa. Kebutuhan energi warga masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang sangat bergantung pada distribusi solar. “Kalau pengiriman solar bermasalah, otomatis pasokan listrik juga terhenti. Ini kami terus mencari solusi agar PLN bisa memaksimalkan kebutuhan di Pulau,” jelasnya. Sedangkan kaitan di dalam Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan persoalan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah kota dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan saat membahas kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang dan strategi penanganan sampah yang kini menjadi perhatian serius Pemkot Makassar. Menurut Munafri, TPA Antang saat ini menampung timbunan sampah yang sudah berlangsung puluhan tahun dengan luas area sekitar 19 hektare dan ketinggian mencapai 16–17 meter. Kondisi tersebut dinilai rawan menimbulkan risiko lingkungan, bahkan berpotensi membahayakan. Persoalan hari ini adalah di TPA. Timbunan sampah sudah berlapis puluhan tahun “Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya bisa berbahaya, bahkan sewaktu-waktu bisa meledak. Karena itu, kami sedang mencari teknologi yang tepat agar persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas,” tutur Munafri. Ia menegaskan, Pemkot Makassar hanya akan membawa residu sampah ke TPA, sementara pengolahan harus dilakukan sejak dari sumber. Sejumlah langkah pun telah ditempuh, mulai dari optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), pemanfaatan bank sampah, hingga mendorong partisipasi aktif masyarakat. “TPS 3R dari pemerintah pusat sudah diserahkan ke kita, tapi kondisinya masih harus dimaksimalkan kembali. Dengan adanya bank sampah, kita coba kelola lebih maksimal agar sampah bisa dipilah dan diolah sejak dari rumah tangga,” ujarnya. Munafri juga mengungkapkan strategi kolaboratif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kelompok masyarakat, bahkan partai politik untuk ikut terjun langsung membina warga di tingkat RT. “Contohnya SKPD besar seperti Dinas PU bisa membina minimal dua RT. Partai politik juga bisa ikut membina. Jadi semua pihak bisa berkolaborasi menangani persoalan sampah,” tambahnya. Selain itu, Pemkot Makassar tengah menunggu kepastian pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. Sejumlah perusahaan telah menjajaki kerja sama dengan pemerintah, namun masih dalam tahap penjajakan untuk menentukan mitra yang paling tepat. “Kami tidak menolak pembangunan PSEL, malah konsentrasi penuh agar bisa segera terwujud. Kami berharap pengolahan sampah berjalan lancar sehingga hanya residu yang masuk ke TPA,” terangnya. Dengan berbagai langkah tersebut, Munafri berharap persoalan sampah yang selama ini membebani Makassar dapat teratasi secara bertahap dan berkelanjutan. “Untuk itu, kami terus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun calon investor,” lanjutanya. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menyiapkan solusi strategis untuk mengatasi persoalan persampahan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu langkah konkret yang tengah diformulasikan adalah pembangunan 33 unit incinerator di sejumlah daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton sampah per hari. “Bersama Menteri Lingkungan Hidup, kami sudah memformulasikan beberapa inisiatif terkait pengelolaan sampah. Daerah yang TPA-nya sudah penuh mau tidak mau harus mencari alternatif, bahkan ada yang menyewa lahan sementara,” ujarnya. Menurutnya, persoalan pengelolaan sampah selama ini terhambat oleh regulasi dan skema pembiayaan. Namun, pemerintah kini sedang merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan sampah agar mekanismenya lebih sederhana dan menarik bagi investor. Selama ini masalah muncul karena urusan lahan dan skema tipping fee. Ke depan, seluruh kewenangan akan berada di perusahaan pengelola. Daerah cukup menyiapkan lahan dan memastikan ketersediaan sampah. Jadi, tipping fee secara harfiah adalah biaya yang dibayar untuk menumpahkan atau mengosongkan sampah di fasilitas yang telah ditentukan. “Tidak ada lagi tipping fee, karena harga jual listrik dari sampah yang dibeli PLN sudah cukup tinggi, rata-rata 13–14 persen per kWh, dan sekarang bisa mencapai 20 persen,” paparnya. Dengan skema tersebut, investor akan lebih mudah terlibat karena kepastian bisnis lebih terjamin. Sampah yang masuk ke incinerator akan dibakar, menghasilkan uap, lalu diolah menjadi listrik yang langsung diserap oleh PLN. Setiap incinerator minimal harus mengolah 1.000 ton sampah per hari. Kalau ada daerah yang kapasitasnya kecil, akan digabungkan dengan wilayah lain agar tetap memenuhi standar. “Nantinya listrik hasil pembakaran ini akan dibeli oleh PLN dengan skema yang tidak memberatkan baik PLN maupun pengusaha,” kata Eddy. Ia menegaskan, pembangunan 33 incinerator ini merupakan bagian dari upaya nasional mempercepat penyelesaian persoalan sampah yang sudah menumpuk di banyak kota besar. “Skema ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menjadi solusi energi terbarukan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tukasnya. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran MPR RI, antara lain Staf Khusus Khairurrizqo, Staf Khusus Rizki Al Jufri, serta Staf Ahli Edi Agus. Sementara itu, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Zulkifly Nanda, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Helmy Budiman. Eddy Soeparno bersama rombongan menyambut positif aspirasi tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan.

ruminews.id, MAKASSAR – Perusahaan umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar, terus berbenah dengan menghadirkan sistem pembayaran parkir berbasis digital melalui QRIS. Inovasi ini merupakan langkah menuju transparansi, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus upaya mengurangi praktik pungutan liar. Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan rencana ini kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. “Launching sistem pembayaran digital parkir dengan QRIS dijadwalkan pada 1 September 2025, dimulai secara pilot project di Jalan WR Supratman (dekat kantor Pos), Makassar,” ujarnya, saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai Kota Makassar, Rabu (27/8/2025). Audiensi ini turut dihadiri jajaran manajemen PD Parkir Makassar, antara lain Plt Dirut Adi Rasyid Ali, SE., MM., Plt Direktur Keuangan Syafri Hafid, SE., Staf Ahli Direksi Christhoper Aviary, S.Sos., Kabag Umum Ir. Asraruddin Mamonto, serta Humas Asrul. Lebih lanjut ARA menjelaskan, dalam sistem baru berbasis QRIS ini, setiap juru parkir telah dibekali rekening dan barcode QRIS yang dapat langsung dipindai oleh pengguna jasa parkir. Nilai tarif tetap sama sesuai aturan, yakni Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil. Sementara untuk kawasan percontohan, tarifnya sedikit disesuaikan, yakni Rp3.000 untuk motor, dan Rp5.000 untuk mobil. “Kami mengundang khusus Pak Wali Kota untuk hadir pada launching nanti. Sebelumnya, kami juga sudah memberikan sertifikasi kepada juru parkir terkait penggunaan sistem digital ini,” ungkap Adi. Selain menguntungkan masyarakat dan juru parkir, sistem pembayaran digital ini juga diharapkan memperkuat tata kelola pendapatan daerah sekaligus menciptakan layanan publik yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Ia menjelaskan, penggunaan QRIS memberikan sejumlah manfaat, baik bagi masyarakat maupun juru parkir. Selain transaksi lebih praktis tanpa repot uang kembalian, sistem ini juga menjamin pembagian hasil parkir yang transparan. “Dengan QRIS, uang langsung terbagi otomatis antara juru parkir dan perusahaan. Jadi lebih aman, terhindar dari pungli, dan juru parkir pun bisa langsung menggunakan saldonya untuk kebutuhan sehari-hari,” jelasnya. Meski sebagian juru parkir masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, respon awal mereka dinilai cukup positif. PD Parkir juga akan melakukan sosialisasi dan penerapan bertahap di sejumlah lokasi lain setelah kawasan pilot project. Target Perumda Parkir, pada tahun 2026, sekitar 50 persen pembayaran parkir di Makassar sudah beralih ke sistem non-tunai. “Saat ini kami mulai dari kawasan yang paling siap, dan selanjutnya akan diperluas ke titik-titik strategis lainnya,” pungkasnya. Pemerintah Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap rencana PD Parkir meluncurkan sistem pembayaran parkir berbasis digital QRIS pada 1 September 2025 mendatang. Hal ini terungkap dalam audiensi PD Parkir bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ia menegaskan bahwa persoalan parkir tidak hanya sebatas pada mekanisme pembayaran, tetapi juga menyangkut keteraturan, perizinan, dan pengawasan di lapangan. Menurutnya, kondisi parkir di jalanan saat ini masih sering semrawut karena tidak ada standar yang jelas. “Kalau saya lihat, pengaturan parkir kita ini masih campur-campur. Ada yang paralel, ada yang kepala masuk ke dalam. Menurut saya, yang paling bagus itu paralel, supaya lebih rapi dan tidak mengganggu arus kendaraan,” ujar Munafri. Ia juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat, terutama pada pelaksanaan event yang seringkali tidak terkelola dengan baik. Munafri menilai, pengaturan parkir harus diperhatikan sejak proses perizinan, bukan hanya sekadar mengontrol di lapangan. “Kalau ada event, pengaturannya jangan cuma di luar, tapi di dalam lokasi juga harus jelas. Jangan sampai hanya asal jalan saja,” tambahnya. Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya penertiban juru parkir liar yang selama ini marak memanfaatkan ruang publik tanpa izin resmi. Appi mencontohkan, banyak oknum yang hanya bermodal rompi oranye bisa langsung menguasai lahan parkir di depan toko atau minimarket. “Setiap hari, dampaknya sangat terasa. Orang bisa seenaknya ambil lahan parkir hanya dengan pakai rompi oranye. Ini harus kita tertibkan. Tantangannya memang besar, tapi kalau tidak mulai sekarang,” tegasnya. Digitalisasi pembayaran parkir melalui QRIS diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan praktik pungutan liar, meningkatkan transparansi, dan memberi kenyamanan lebih bagi masyarakat. Munafri juga juga menyoroti kebocoran pendapatan parkir yang kerap memicu perselisihan antara juru parkir dan warga. Dia menegaskan, ke depan semua juru parkir resmi harus tertib, memiliki identitas, serta ditempatkan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan konflik di lapangan. “Kita tidak mau ada lagi kebocoran. Juru parkir harus tertib, resmi, dan jelas posisinya. Dengan begitu, pengelolaan parkir akan lebih rapi, teratur, dan bisa meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.

ruminews.id, MAKASSAR – Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa mengajak guru PAUD dan orang tua untuk peduli dan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap anak, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Hal itu disampaikan Melinda saat membuka kegiatan Sosialisasi Lencegahan Kekerasan Anak di Rumah dan di Sekolah, yang digelar Pokja Bunda PAUD Kota Makassar di Hotel Novotel, Rabu (27/8/2025). Kegiatan ini hadiri jajaran pengurus Pokja Bunda PAUD Makassar, Bunda Pokja PAUD Kecamatan, kepala sekolah PAUD Negeri, kepala sekolah dan guru PAUD, sejumlah orang tua, formum anak dan berbagai organisasi wanita. Dalam sambutannya, Melinda mengatakan di Kota Makassar, kasus kekerasan anak masih sering terjadi. Ironisnya, pelaku kekerasan kerap berasal dari lingkungan terdekat anak. “Tidak jarang pelaku justru berasal dari orang tua, keluarga, maupun guru. Kondisi ini menjadi alarm serius yang harus segera direspons bersama,” ujarnya. Lebih lanjut, Ia menceritakan kisah kasus anak yang menjadi pelaku pelecehan setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan seksual dari guru mengajinya. Menurut Melinda, ini adalah bukti nyata bagaimana lingkaran kekerasan bisa berulang dan melahirkan generasi baru korban sekaligus pelaku. Jika tidak diputus, pola ini akan terus terjadi dan merusak masa depan anak-anak. “Sayangnya, hukuman terhadap pelaku sering kali ringan. Bahkan wajah pelaku kerap disamarkan, sehingga masyarakat sulit mengenali dan waspada. Padahal, kekerasan pada anak bukan hanya melukai fisik, tapi meninggalkan trauma mendalam yang sulit dipulihkan,” ujarnya. Untuk itu, Melinda menekankan kepada orang tua dan guru untuk benar-benar memahami perannya dalam mendidik anak. Ia meminta agar tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar memahami tahap perkembangan anak. “Lingkungan sekitar juga berpengaruh besar, terutama bagi anak yang rentan terhadap pengaruh teman sebaya. Karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling melengkapi,” lanjutnya. Melinda berharap masyarakat berani melapor dan bertindak saat melihat kekerasan terhadap anak, agar mereka mendapat perlindungan dan pendampingan. Ia juga berharap kegiatan ini mendorong lebih banyak pihak terlibat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak. “Orang tua harus berani tegas demi masa depan anak. Tegas bukan berarti keras, tetapi hadir memberi arahan dan batasan. Semoga melalui sosialisasi ini, peserta bisa mempraktikkan ilmunya di rumah dan menyebarkannya ke masyarakat,” ujarnya. Sosialisasi ini menghadirkan Lusia Palulungan sebagai narasumber pertama. Ia membawakan materi mengenai bentuk-bentuk kekerasan anak, dampak jangka panjangnya, serta strategi pencegahan kekerasan di rumah dan sekolah. Lusia juga menjelaskan mengenai hak-hak anak serta perlindungan hukum yang melekat. “Pemahaman hukum sangat penting agar masyarakat berani melapor jika melihat kekerasan, sekaligus mengetahui jalur perlindungan yang tersedia bagi korban,” ujarnya. Pemateri berikutnya, Dr. Dian Novita Siswanti, staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM), membawakan materi tentang penanganan dan pemulihan trauma pada anak korban kekerasan. “Dukungan keluarga adalah kunci utama pemulihan. Anak yang merasa dicintai, diterima, dan dipeluk hangat keluarganya akan lebih cepat pulih dari luka batin akibat kekerasan,” ujarnya. Kegiatan ini turut dimeriahkan penampilan gerak dan lagu “Sentuhan Baik dan Sentuhan Tidak Baik” oleh murid TK ke-5 PAUD Negeri Kota Makassar, serta menghadirkan berbagai booth UMKM yang ikut meramaikan acara.

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah guna mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang. Hal itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rapat koordinasi khusus bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, di Jalan Chairil Anwar, Rabu (27/8/2025). Rakor dihadiri langsung Kepala DLH Helmy Budiman dan Sekretaris Ferdy Mochtar, serta jajaran pejabat teknis yang menangani urusan persampahan. Munafri menekankan perlunya kerja kolektif yang solid agar penanganan sampah berjalan optimal, sekaligus memenuhi target penilaian Adipura. “Saya mau kita fokus pembenahan akses di area TPA. Ini proses pengelolaan sampah yang harus kita ikuti dengan detail,” ujarnya, berupa seruan kepada jajaran DLH pada rakorsus trsebut. “Saat ini nilai kita masih di angka 60-an, sementara targetnya ada di 85. Nilai terbesar ada di TPA, dan itu harus kita intervensi maksimal,” tambah Munafri. Wali Kota berlatar pengusaha itu, ia menekankan kondisi TPA Antang yang membutuhkan penanganan serius. Ia menekankan perlunya perbaikan topsoil, akses jalan, serta pengelolaan kolam lindik agar TPA tidak hanya menjadi lokasi pembuangan, tetapi juga tertata dengan baik. TPA harus memperlihatkan bahwa masih mampu menerima sampah dengan terencana. Penataan halus, sistem perencanaan, hingga pengaturan penempatan sampah harus jelas. “Saya minta ini ditangani dengan ritme yang sama, jangan lagi sektoral,” lanjutnya. Wali Kota meminta agar mulai hari ini, data dapat dikelola lebih cepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Jangan ada lagi slow response. Koordinasi data harus lancar supaya penyajian informasi bisa lebih cepat dan normal. Munafri menegaskan bahwa DLH menjadi leading sector dalam penanganan sampah. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini akan ditopang dukungan lintas OPD. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga instansi lain. “Tidak boleh ada ego sektoral. DLH akan jadi lead, dan instansi lain akan support. Jumat atau Sabtu kita akan rapat bersama lagi dengan semua pihak untuk menyusun flow program secara detail,” ungkapnya. Terakhir, ia meminta DLH melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh peralatan dan inventaris agar bisa dimaksimalkan untuk mendukung kelancaran program. “Semua alat kita cek, inventaris maksimalkan. Kita ingin ini jalan dengan serius,” tuturnya. Appi berharap koordinasi lintas pihak bisa berjalan maksimal, sehingga perbaikan kondisi di lapangan dapat segera terlihat dengan langkah konkret. Menurut dia, perlunya langkah darurat untuk merespons persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan. Dimana, kondisi yang ada saat ini tidak bisa hanya dihadapi dengan pendekatan ideal, melainkan membutuhkan cara-cara luar biasa agar progres tetap berjalan. “Saya pikir secara teknis, bapak-bapak yang harus memaksimalkan itu dengan melihat kondisi. Semua proses ini harus dikomunikasikan dengan baik,” terangnya. “Persoalan yang ada kan bukan baru sekarang, tapi harus kita tunjukkan ada progres, ada niatan baik untuk memperbaiki semuanya,” lanjut kata Munafri. Ia menekankan, persoalan seharusnya sudah diintervensi lebih awal. Namun, karena baru ditangani saat ini, pemerintah bersama pihak terkait diminta segera menyusun langkah-langkah darurat untuk menanggulangi situasi di lapangan. “Bukan lagi saatnya berpikir ideal. Kalau hanya berpikir ideal, selesai. Sekarang harus ada extraordinary cara berpikir supaya pekerjaan bisa tetap berjalan,” ujarnya. Selain itu, Munafri juga menilai persoalan akses jalan serta penimbunan material. Ia meminta agar alur transportasi sementara dapat diatur agar tidak mengganggu aktivitas, sekaligus mencari lokasi penimbunan paling dekat guna mempercepat pekerjaan. “Kalau soal penimbunan, bisa dibicarakan langsung dengan kontraktor. Jangan sampai semua dibebankan ke kita, tetapi mari kita atur agar ada solusi cepat,” tegasnya. Dalam arahannya, Munafri juga menegaskan bahwa program pengelolaan sampah harus bermuara pada pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan. Ia mendorong DLH untuk menghadirkan percontohan langsung di lingkup instansi. “Saya mau di DLH sendiri ada pertanian percontohan. Jangan ada lagi pegawai yang masih abai soal sampah, apalagi plastik. DLH harus jadi teladan,” ujarnya. Orang nomor satu Kota Makassar itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah (OPD) untuk ikut membina tingkat RT/RW dalam edukasi dan pengelolaan sampah. Setiap dinas akan diberi tanggung jawab membina wilayah tertentu sesuai kapasitasnya. Semua OPD harus turun. “Satu dinas bisa membina satu atau beberapa RT. Kalau ada mitra kerja, bisa dilibatkan juga. Intinya kita bentuk pola pembinaan langsung ke masyarakat,” tukas Munafri.