Penulis: Yusuf Said
Ruminews.id, Makassar— Di tengah dinamika politik nasional, kita kembali disuguhkan pemandangan yang menyedihkan: betapa murahnya nilai sebuah kebenaran dan betapa gampangnya publik terhanyut dalam gelombang fitnah.
Kasus penyadapan yang belakangan ini mengemuka seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi etika serta keabsahan tata kelola hukum dan privasi di negeri ini.
Namun, amat disayangkan, momentum tersebut justru dimanfaatkan secara tak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Sebagai Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Bidang Media dan Penggalangan Opini, saya melihat secara kasat mata bahwa Ketum Bahlil Lahadalia berada pada posisi sosok yang benar-benar dizalimi.
Tanpa klarifikasi yang utuh, tanpa pembuktian hukum yang sah, tuduhan dan stereotip negatif langsung di-drive sedemikian rupa ke publik.
Beliau yang begitu kami hormati, menjadi sasaran tembak dari narasi-narasi liar yang sengaja dibingkai untuk menjatuhkan kredibilitas dan martabatnya.
Publik seolah digiring untuk menghakimi seseorang sebelum proses yang sebenarnya terang benderang.
Ini bukan sekadar persoalan politik biasa, melainkan bentuk kezaliman sistematis terhadap seorang pemimpin yang sedang bekerja keras membesarkan partai dan mengabdi pada negara.
Lebih menyakitkan lagi bagi saya dan seluruh kader yang loyal, ada indikasi kuat bahwa gerakan menyerang dan menuding Ketum Bahlil—yang diujung-ujungnya bermuara pada manuver wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)—justru ditunggangi atau dimotori oleh oknum-oknum dari dalam partai sendiri.
Ini adalah pengkhianatan terhadap solidaritas Beringin. Ketika energi partai seharusnya difokuskan untuk konsolidasi dan kerja-kerja kerakyatan, oknum internal ini justru memilih menusuk dari belakang demi ambisi pragmatis kelompok.
Padahal, jika kita mau jujur dan rasional, serangan opini seperti ini sebenarnya sangat mudah dipatahkan. Narasi fitnah ini terasa besar hanya karena kita membiarkannya liar tanpa perlawanan yang terorganisir.
Kasus ini seharusnya menjadi momentum penting bagi komunitas Golkar se-Indonesia untuk melakukan “test drive” kekuatan dan kehandalan pasukan media sosialnya.
Coba kita buka data realitas kekuatan dasar Golkar:
- 23,2 Juta Suara Konstituen (15,28% Pemilih Nasional): Golkar bukan partai kecil. Pemilu 2024 membuktikan bahwa kita didukung oleh lebih dari 23,2 juta rakyat Indonesia.
- 102 Kursi DPR RI & Ribuan Anggota DPRD: Kita memiliki jaringan legislator hingga pengurus dari tingkat pusat, daerah, hingga basis desa/kelurahan.
- Ekosistem Keluarga Besar Beringin: Jika setiap pengurus, kader, simpatisan, hingga organisasi sayap (AMPG, KPPG, Soksi, Kosgoro, MKGR) menyatukan akun media sosialnya dalam satu komando narasi, Golkar sejatinya memiliki organic cyber army terbesar di Indonesia.
Bayangkan jika potensi 23,2 juta konstituen dan jutaan mesin kader ini bergerak dalam satu integrasi media sosial.
Serangan fitnah dan framing jahat dari segelintir akun buzzer atau oknum internal penunggang isu akan tersapu bersih hanya dalam hitungan jam. Kita punya modal data, massa, dan infrastruktur—yang belum kita maksimalkan.
Kezaliman yang dialami Bahlil Lahadalia hari ini adalah ujian keteguhan sekaligus panggilan bangun bagi seluruh kader Golkar.
Saya tegaskan, Partai Golkar tidak boleh membiarkan ketua umumnya bertarung sendirian melawan narasi jahat yang dibangun secara konspiratif.
Untuk meredam isu Munaslub liar dan menertibkan gerakan internal yang destruktif, benerapa langkah tegas layak dilakukan.
DPP mungkin perlu segera membentuk tim pencari fakta internal atau menugaskan Mahkamah Partai untuk mengusut keterlibatan oknum kader/pengurus yang memprovokasi isu Munaslub dan mentargetkan Ketum Bahlil.
Jatuhkan sanksi organisasi yang tegas—mulai dari pemecatan jabatan struktur hingga pemberhentian keanggotaan—bagi pihak yang terbukti mengangkangi AD/ART dan merusak soliditas partai.
Mengapa ini kursial? Demi menciptakan efek jera bagi pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, sekaligus menjadi peringatan keras bahwa partai tidak memberikan ruang bagi para pengkhianat dan pembuat kegaduhan.
Untuk kondisi krusial begini, kita–kader di daerah, tidak perlu menunggu DPP menginstruksikan untuk mengeluarkan pernyataan sikap resmi menolak isu Munaslub dan menyatakan kebulatan tekad berada di belakang Bahlil Lahadalia.
Semoga langkah ini mampu memutus rantai klaim legitimasi dari oknum-oknum internal yang mencoba menggalang dukungan bawah tanah.
DPP melalui Bidang MPO Pusat perlu memandu konsolidasi digital nasional, mengintegrasikan seluruh kanal media sosial DPD I, DPD II, fraksi DPR/DPRD, hingga badan/lembaga sayap.
Jadikan momen membela Ketum Bahlil ini sebagai ajang uji coba kekuatan trending topic dan counter-narrative organik dengan mengabaikan narasi lawan dan membanjiri ruang publik lewat rekam jejak, kerja nyata, dan perlindungan atas kezaliman yang menimpa Ketum.
DPP melalui Badan Hukum dan HAM (Bakumham) Golkar melakukan upaya hukum tegas melaporkan pihak-pihak (baik eksternal maupun penyokong internal) yang menyebarkan fitnah dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum.
Peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi kita semua. Sebab, sejarah telah mengajarkan satu kenyataan pahit: kejahatan yang dilakukan secara terorganisir pada akhirnya bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir.
Jika 23,2 juta modal suara kita diam dan bergerak sendiri-sendiri, fitnah dan konspirasi busuk ini akan menang. Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh kader solid merapatkan barisan, mengintegrasikan kekuatan digital, dan mengawal kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia secara terstruktur, masif, dan terpadu.
