Mengoptimalkan Multiplier Effect Fiskal untuk Kesejahteraan Rakyat: DPP IKA ISMEI Sampaikan Analisis Atas Kinerja APBN per Agustus 2026

Penulis: Andi Rante – Badan Pimpinan ISMEI 2015 – 2017

SIARAN PERS DPP IKA ISMEI
Bidang Kajian Strategis, Penelitian, dan Pengembangan

ruminews.id, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (DPP IKA ISMEI) melalui Bidang Kajian Strategis, Penelitian, dan Pengembangan memberikan pandangan dan analitisnya terhadap Laporan Kinerja APBN per 31 Agustus 2026 yang disiarkan oleh Kementerian Keuangan pada Jum’at 18 September 2026 serta capaian makroekonomi nasional.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian nasional pada Semester I-2026 mencatatkan pertumbuhan kumulatif yang solid sebesar 5,45% (c-to-c), dengan rincian Kuartal I tumbuh 5,61% (yoy) dan Kuartal II tumbuh 5,29% (yoy). Capaian ini menunjukkan resiliensi ekonomi domestik yang terjaga di tengah ketidakpastian global dan melampaui asumsi dasar makro APBN 2026 sebesar 5,4%.

Ketua Bidang Kajian Strategis, Penelitian, dan Pengembangan DPP IKA ISMEI, Andi Rante, menyampaikan apresiasinya atas berbagai prestasi fiskal yang dicapai pemerintah, sekaligus menekankan pentingnya memastikan agar setiap rupiah dalam APBN benar-benar mendatangkan multiplier effect yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

“Sebagai bagian dari elemen masyarakat akademik dan intelektual muda ekonomi Indonesia, DPP IKA ISMEI memandang pencapaian fiskal hingga akhir Agustus 2026 patut diapresiasi secara objektif. Keberhasilan pelunasan sisa utang luar warisan krisis 1998 sebesar Rp640 triliun, lonjakan PNBP hingga 41,7% (mencapai Rp435,1 triliun), serta pengelolaan kas yang adaptif melalui penempatan SAL Rp200 triliun di Himbara merupakan fondasi kuat.

Yang terpenting, momentum ini harus terus diakselerasi agar efek pengganda (multiplier effect) dari APBN mampu mendongkrak penciptaan lapangan kerja, meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat serta pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” ujar Andi Rante di Jakarta.

Poin-Poin Utama Telaah dan Multiplier Effect APBN per 31 Agustus 2026:

• Apresiasi Pelunasan Utang Historis 1998: DPP IKA ISMEI memberikan apresiasi atas tuntasnya pelunasan sisa utang negara sebesar Rp640 triliun warisan krisis moneter 1998 yang berkaitan dengan surat utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan dinyatakan resmi tuntas diselesaikan pada Agustus 2026 melalui pemanfaatan dana surplus Bank Indonesia (BI) berdasarkan hasil audit laporan keuangan tahun 2025 sebesar Rp55 triliun yang disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).
• Optimalisasi Pendapatan dan Lonjakan PNBP: Realisasi Pendapatan Negara hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2% dari target Pagu UU APBN 2026, didukung oleh pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak 41,7% (yoy) menjadi Rp435,1 triliun, termasuk kontribusi masif Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).
• Dampak Langsung Program Prioritas dan Kesejahteraan Masyarakat: Realisasi Belanja Negara tercatat sebesar Rp2.295,7 triliun (59,7%), yang secara langsung menopang daya beli melalui subsidi dan kompensasi sebesar Rp331,4 triliun, serta akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap Rp134,2 triliun bagi 57 juta penerima di 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan SDM anak bangsa.
• Manajemen Likuiditas dan Penguatan Sektor UMKM: Pemerintah mempertahankan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara hingga Juli 2027, yang berfungsi sebagai buffer stabilitas likuiditas perbankan nasional guna menjamin kelancaran arus kredit dan pembiayaan inklusif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
• Kesehatan Fiskal dan Pengendalian Defisit: Defisit APBN terjaga sangat aman di level 0,93% terhadap PDB, jauh di bawah pagu UU APBN 2026 sebesar 2,68%, dengan surplus keseimbangan primer mencapai Rp154,0 triliun.
• Dinamika Transfer ke Daerah (TKD): Realisasi penyaluran TKD per Agustus 2026 mencapai Rp504,3 triliun, dengan penyesuaian penambahan pagu terbaru menjadi Rp715,34 triliun guna merespons kebutuhan layanan dasar publik dan penanganan darurat bencana (seperti di Sumatera).

Catatan dan Rekomendasi Kebijakan:
Sebagai salah satu element bangsa , DPP IKA ISMEI menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah, DPR dan semua stakeholder yang terkait untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat di sisa Tahun Anggaran 2026:

1. Akselerasi Kualitas Belanja Kuartal IV: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan perlu memperkuat koordinasi dengan K/L guna menghindari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun (end-year spending surge), sehingga efektivitas program-program yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat tercapai secara optimal.
2. Akuntabilitas dan Ketepatan Sasaran TKD Tambahan: Penyesuaian pagu Transfer ke Daerah, khususnya pos penanganan darurat bencana dan penguatan infrastruktur sosial dasar, wajib dikawal secara transparan agar benar-benar berkeadilan dan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah terdampak.
3. Penguatan Daya Tahan Ekonomi Regional dan UMKM: Sinergi pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus memastikan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.