Penulis: Juari Bilolo – Pemuda Toraja Utara
ruminews.id – “Mari melihat persoalan secara utuh, memahami konteksnya, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.”
Sebagai pemuda Toraja Utara, saya merasa perlu menyampaikan sedikit pandangan mengenai persoalan yang sedang menimpa Ibu Eva Stevany Rataba, SH., MH., Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, yang belakangan menjadi perbincangan dan viral di media sosial terkait persoalan Desil dan penerima bantuan sosial.
Saya melihat persoalan ini seharusnya tidak langsung menjadi alasan bagi kita untuk terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Apalagi ketika persoalan tersebut berkaitan dengan data administrasi yang tentu memiliki proses, mekanisme, dan kewenangan tersendiri.
Nama Ibu Eva memang disebut masuk dalam Desil 4. Namun, menurut saya, tercantumnya nama seseorang dalam data desil tidak otomatis berarti orang tersebut menerima bantuan sosial, apalagi menerima PKH.
Ini adalah dua hal yang perlu dibedakan.
Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang langsung melihat sebuah data, kemudian menyimpulkan bahwa seseorang telah menerima bantuan sosial. Padahal, berdasarkan klarifikasi yang telah disampaikan, Ibu Eva menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima PKH dan tidak pernah menerima bantuan sosial tersebut.
Bagi saya, hal seperti ini perlu dilihat dengan kepala dingin.
Kita hidup di zaman ketika informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan menit. Sebuah tangkapan layar bisa berpindah dari satu grup ke grup lain, kemudian menjadi bahan pembicaraan di berbagai platform media sosial. Sayangnya, tidak semua orang yang membaca informasi tersebut kemudian mencari tahu konteks dan kebenaran informasi secara lengkap.
Akibatnya, seseorang bisa saja mendapatkan stigma atau penilaian negatif sebelum persoalan sebenarnya selesai diklarifikasi.
Saya bukan bermaksud mengatakan bahwa pejabat publik tidak boleh dikritik. Justru sebagai pejabat publik, tentu Ibu Eva harus siap menerima kritik dan pertanyaan. Tetapi kritik yang baik, menurut saya, adalah kritik yang berdasarkan fakta, bukan sekadar berdasarkan asumsi.
Kalau memang ada persoalan dalam data, mari kita pertanyakan bagaimana data tersebut bisa muncul.
Kalau memang ada kesalahan pendataan, mari kita cari tahu siapa yang memiliki kewenangan untuk memperbaikinya.
Dan kalau memang diperlukan verifikasi, mari kita berikan ruang agar proses verifikasi tersebut dapat berjalan dengan baik.
Jangan sampai persoalan administrasi membuat kita terburu-buru memberikan penilaian terhadap seseorang.
Saya pribadi justru melihat sikap Ibu Eva yang memilih memberikan klarifikasi dan mempertanyakan persoalan tersebut sebagai sesuatu yang patut diapresiasi. Setidaknya, persoalan ini tidak dibiarkan begitu saja tanpa penjelasan.
Menurut saya, keberanian untuk meminta klarifikasi juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut memang perlu dilihat secara terbuka.
Saya tentu ingin data bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Saya ingin bantuan pemerintah diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Karena itu, ketika ada data yang dianggap tidak sesuai, tentu harus diperiksa.
Tetapi *memperbaiki data dan memberikan penilaian terhadap seseorang adalah dua hal yang berbeda.*
Kalau memang ada kesalahan dalam sistem pendataan, maka kesalahan tersebut seharusnya diperbaiki melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai seseorang menjadi korban dari data yang belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.
Saya juga memahami mengapa persoalan PKH atau bantuan sosial menjadi sangat sensitif. Bantuan sosial adalah program yang penting bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, ketika ada kabar seorang pejabat atau orang yang dianggap mampu masuk dalam data penerima bantuan, tentu akan muncul pertanyaan.
Namun, bertanya dan langsung menyimpulkan adalah dua hal yang berbeda.
Saya boleh bertanya.
Saya boleh meminta transparansi.
Saya boleh meminta pemerintah menjelaskan mekanisme pendataan dan status seseorang dalam data bantuan sosial.
Tetapi sebelum semuanya jelas, menurut saya, pihak yang menjadi sorotan juga harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan membuktikan apa yang sebenarnya terjadi.
Saya merasa prihatin ketika melihat seseorang bisa dengan cepat menjadi sasaran hujatan hanya karena sebuah informasi yang belum sepenuhnya dipahami.
Hari ini mungkin yang menjadi sorotan adalah Ibu Eva. Besok bisa saja orang lain.
Karena itu, saya memilih untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi dan menyebarkan informasi.
Jangan hanya karena sebuah judul berita terdengar mengejutkan, kita langsung mengambil kesimpulan.
Jangan hanya karena sebuah nama muncul dalam sebuah data, kita langsung mengatakan bahwa orang tersebut telah mengambil hak masyarakat.
Dan jangan hanya karena sebuah persoalan sedang viral, kita merasa harus ikut memberikan penilaian sebelum mengetahui keseluruhan persoalannya.
Menurut saya, setiap orang justru harus menjadi bagian dari proses untuk memastikan informasi yang beredar benar-benar sesuai dengan fakta.
Saya tidak bermaksud membela Ibu Eva secara membabi buta. Saya juga tidak mengatakan bahwa semua persoalan harus ditutup-tutupi hanya karena beliau seorang anggota DPR RI.
Kalau memang ada kesalahan, tentu harus dijelaskan. Kalau memang ada kekeliruan, tentu harus diperbaiki. Kalau memang ada pelanggaran, tentu harus diproses sesuai aturan.
Tetapi kalau setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi ternyata beliau memang tidak pernah menerima bantuan sosial tersebut, maka menurut saya tidak adil apabila beliau terus mendapatkan penilaian negatif atas sesuatu yang tidak pernah beliau lakukan.
Kita harus bisa membedakan antara fakta, dugaan, dan asumsi.
Karena satu tuduhan yang disebarkan di media sosial bisa merusak nama baik seseorang dalam waktu yang sangat cepat, sementara untuk mengembalikan kepercayaan tidak semudah membalikkan tangan.
Saya berharap persoalan ini tidak berhenti pada viralnya sebuah informasi saja. Saya berharap ada penjelasan yang benar-benar terang mengenai bagaimana data tersebut muncul, bagaimana proses penetapan desil dilakukan, dan bagaimana status seseorang dalam data bantuan sosial ditentukan.
Dengan begitu, tidak ada lagi kebingungan dan masing-masing pihak dapat memberikan penjelasan berdasarkan kewenangannya.
Pada akhirnya, saya hanya ingin mengatakan bahwa kritik tetap penting, tetapi memberikan ruang untuk klarifikasi juga penting.
Kalau kita ingin Indonesia memiliki pemerintahan yang transparan dan data bantuan sosial yang tepat sasaran, maka mari kita mulai dari kebiasaan sederhana: jangan mudah percaya sebelum memeriksa, jangan terburu-buru menyimpulkan sebelum mengetahui fakta, dan berikan ruang kepada semua pihak untuk menjelaskan.
Saya berharap Ibu Eva tetap diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan masyarakat juga mendapatkan informasi yang sebenarnya.
Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan siapa yang menang dalam perdebatan di media sosial.
Yang kita cari adalah kebenaran.
Semoga persoalan ini segera mendapatkan kejelasan melalui proses yang transparan dan objektif. Dan semoga kita semua semakin bijak dalam menyikapi setiap informasi yang viral.
Tidak semua yang tercantum dalam sebuah data otomatis berarti seseorang telah menerima sesuatu.
