16 Januari 2026

Membaca Ulang NDP Sebagai Spirit Perjuangan Histrois HMI

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidaklah lahir dari ruang hampa yang sunyi, melainkan tumbuh subur dari dialektika sejarah umat Islam, pergulatan bangsa Indonesia, dan dinamika global yang terus bergerak dalam ketidakpastian. NDP merupakan kristalisasi nilai-nilai teologis, humanistik, dan sosial yang dirumuskan sebagai jawaban fundamental atas krisis makna, ketertindasan struktural, serta tantangan modernitas yang kian mengasingkan manusia dari hakikatnya. Dalam kerangka historis-dialektis, NDP tidak boleh dibaca sebagai dokumen normatif yang beku atau sekadar teks hafalan prasyarat formalitas organisasi, melainkan harus diposisikan sebagai teks ideologis yang hidup, dinamis, dan terbuka untuk ditafsirkan ulang sesuai konteks zaman demi menjaga api perjuangan agar tetap menyala. Epistemologi Integral: Melampaui Hegemoni Positivisme (Bab I & VIII) Perjuangan kader HMI harus bermula dari rekayasa kerangka berpikir yang kokoh melalui Epistemologi Integral. Sebagaimana termaktub dalam Bab I (Landasan dan Kerangka Berfikir), kejernihan konsepsi (tasawwur) merupakan prasyarat mutlak bagi keyakinan yang tervalidasi (tasdhiq). NDP secara radikal menolak skeptisisme akut yang melumpuhkan aksi serta empirisme sempit yang hanya memuja materi. Kita ditawarkan Metafisika Islam sebagai landasan objektif yang mengakui hukum kausalitas universal; bahwa realitas memiliki keteraturan yang tunduk pada hukum Tuhan (Sunnatullah). Visi ini mencapai puncaknya pada Bab VIII (Sains Islam). NDP melakukan dekonstruksi terhadap sains modern yang terfragmentasi dari akar nilai atau sekularisme. Sebagai “Insan Akademis,” kader HMI dituntut menguasai ilmu pengetahuan bukan sebagai instrumen dominasi, melainkan sebagai bentuk ibadah intelektual. Mengutip Agussalim Sitompul dalam Bintang Arasy, integritas kader terletak pada kemampuannya menyatukan sains fisik, matematika, dan metafisika dalam satu tarikan napas pengabdian. Di era post-truth hari ini, kejernihan epistemologis adalah benteng agar kader tidak menjadi pion dari hoaks dan propaganda kekuasaan yang menyesatkan. Teologi Emansipatoris: Tauhid sebagai Proklamasi Kemerdekaan (Bab II & III) Dalam Bab II (Dasar-Dasar Kepercayaan), Tauhid diposisikan sebagai energi pembebasan yang memproklamirkan kemerdekaan manusia dari segala bentuk “Tuhan-Tuhan Palsu”—baik berupa tirani kekuasaan, absolutisme kapital, maupun berhala ego pribadi. Mengakui Allah sebagai Al-Haqq (Kebenaran Mutlak) berimplikasi pada penolakan total terhadap penghambaan antar-manusia. Tauhid bukan sekadar urusan ritual di balik dinding masjid, melainkan basis kesadaran emansipatoris yang menolak absolutisme kekuasaan yang meniadakan martabat manusia. Kesadaran ini diperkuat oleh Bab III (Hakekat Penciptaan dan Eskatologi). Keyakinan akan Hari Akhir (Ma’ad) bukanlah eskapisme spiritual, melainkan “Hukum Tanggung Jawab Sejarah.” NDP mengajarkan bahwa hidup adalah sebuah kontinuitas; setiap kebijakan publik, tanda tangan politik, dan tindakan sosial memiliki pertanggungjawaban objektif di hadapan Tuhan. Di tengah pragmatisme politik global yang seringkali menghalalkan segala cara, spirit Ma’ad adalah jangkar etis yang menjaga kader untuk tetap konsisten pada jalan kebenaran. Subjek Historis: Dialektika Ikhtiar dan Martabat Insan (Bab IV & V) NDP merekonstruksi posisi manusia melalui Bab IV (Manusia dan Nilai-Nilai Kemanusiaan) sebagai subjek sejarah yang memiliki potensi rasional, moral, dan spiritual. Manusia tidak dipahami sebagai objek pasif dari sistem sosial, melainkan sebagai pelaku yang bertanggung jawab dalam mengubah realitas. Kemuliaan ini hanya dapat diaktualisasikan melalui Ikhtiar (Bab V). NDP secara tegas menolak fatalisme atau paham pasrah pada nasib. Kemerdekaan manusia berada dalam dialektika yang harmonis dengan Takdir Tuhan yang berupa hukum-hukum pasti. Dalam konteks perkaderan HMI masa kini, kader dilarang menjadi penonton sejarah yang apatis. Jika kemiskinan dan ketidakadilan merajalela, itu bukanlah takdir statis, melainkan akibat dari dilanggarnya hukum-hukum keadilan (takdir tasyri’i) oleh manusia itu sendiri. Kader HMI harus hadir sebagai pengintervensi sejarah yang memihak pada nilai kesetaraan. Ekonomi Politik Islam: Melawan Oligarki dan Fir’aunisme (Bab VI & VII) Landasan praksis paling krusial ditemukan pada Bab VI (Individu dan Masyarakat) dan Bab VII (Keadilan Sosial dan Ekonomi). NDP membedah secara mendalam akar ketidakadilan sosial melalui kritik terhadap dua ekstrem: kapitalisme yang memicu mentalitas “Fir’aunisme” (akumulasi modal di tangan segelintir orang) dan sosialisme yang mematikan potensi kreatif individu. Sintesis NDP adalah keadilan distribusi yang sakral. Harta dilarang menumpuk pada segelintir elit atau oligarki ekonomi yang mengangkangi sumber daya alam bangsa. Instrumen Zakat, Infak, dan Keadilan Ekonomi dalam NDP adalah mekanisme material untuk menghancurkan pengutuban kelas. Sebagaimana amanat Al-Qur’an: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. Al-Hasyr: 7.) Kader HMI dituntut memiliki kepekaan struktural terhadap ketimpangan ekonomi dan dominasi politik yang melanggengkan penindasan. Konteks Perjuangan: Krisis Perkaderan dan Tanggung Jawab Sosial-Politik Melihat kondisi HMI secara internal, sering terjadi “dislokasi ideologis” di mana perkaderan (LK) hanya menjadi ritual formalistik tanpa sentuhan praksis. Buku 44 Indikator Kemunduran HMI karya Agussalim Sitompul mengingatkan bahwa tanda kehancuran organisasi adalah ketika ia kehilangan ruh ideologisnya. Konstruksi Perkaderan: Harus dikembalikan pada basis intelektual radikal. NDP harus dibaca sebagai alat bedah atas kebijakan publik dan analisis struktural, bukan sekadar reproduksi wacana dominan. Konteks Sosial-Politik: Di tengah menyempitnya ruang sipil dan kuatnya hegemoni kekuasaan, HMI dituntut menjadi “Insan Pengabdi”. Pengabdian bukanlah amal karitatif semata, melainkan keberanian untuk berpihak pada kaum Mustad’afin (terindas). Horizon Masyarakat Adil Makmur Visi HMI untuk mewujudkan “Masyarakat Adil Makmur yang diridhai Allah SWT” adalah misi sejarah yang menuntut totalitas pengabdian. Membaca ulang NDP berarti menghidupkan kembali spirit perjuangan HMI sebagai gerakan intelektual dan sosial yang berorientasi pada pembebasan manusia. Tanpa NDP, HMI hanyalah kerumunan massa tanpa identitas; namun dengan NDP, setiap kader adalah “Bintang Arasy” yang menyinari jalan kegelapan bangsa. Tugas kita adalah memastikan bahwa keadilan Tuhan tegak secara nyata di bumi pertiwi. Yakin Usaha Sampai Daftar Referensi : Arianto Achmad, Naskah NDP HMI Bab I-VIII (Sumber Utama). Agussalim Sitompul, Bintang Arasy: Pemikiran HMI tentang Keislaman dan Keindonesiaan. Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan (Mizan). Hassan Hanafi, Islamologi: Dari Teologi Statis ke Anarkisme Praksis. Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks. Agussalim Sitompul, 44 Indikator Kemunduran HMI.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Sinjai

Kaum Mustadhafin : Kemiskinan Bukan Takdir

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Sinjai / Fikri Haikal

ruminews.id – Kisah pasangan suami istri di Sinjai baru” ini viral. Kemudian meraka yang terpaksa bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi sayuran selama tujuh hari karena tidak mampu membeli beras adalah sebuah potret pilu yang menuntut kita untuk melihat melampaui sekadar statistik kemiskinan. Jika kita membedah fenomena ini melalui lensa pemikiran Ali Syariati, sosok sosiolog dan pemikir revolusioner asal Iran, kita tidak bisa hanya melihatnya sebagai “nasib buruk”. Kemiskinan Bukanlah Takdir, Melainkan Penindasan Bagi Ali Syariati, istilah Mustadhafin sering kali disalahartikan hanya sebagai “orang miskin”. Padahal, secara etimologis, Mustadhafin berarti “mereka yang dilemahkan”. Pasutri di Sinjai tersebut bukanlah orang” yang malas atau pasrah, melainkan subjek yang dibuat tidak berdaya oleh struktur ekonomi dan sosial. Syariati menegaskan bahwa kemiskinan sistemik adalah hasil dari mekanisme Zulm (kezaliman) yang dilakukan oleh kaum Mustakbirin (mereka yang menyombongkan diri/penguasa yang eksploitatif). Ketika beras menjadi barang mewah di negeri agraris (sekali lagii saya katakan di Negeri Agraris), ada ketimpangan distribusi yang sedang berteriak minta diperhatikan. Kritik terhadap “Agama Candu” Syariati membedakan antara Agama Pembebasan dan Agama Penindasan. Jika kita hanya menanggapi berita ini dengan kalimat, “Sabarlah, ini ujian Tuhan,” tanpa melakukan tindakan sosial, maka kita sedang menjadikan agama sebagai candu. Agama akan menjadi penindasan, membiarkan kaum Mustadhafin menderita demi janji pahala di akhirat tanpa mengubah keadaan di dunia. Seharusnya Agama menjadi pembebasan, kemudian menuntut keadilan sosial sebagai bentuk ibadah tertinggi. Bagi Syariati, lapar adalah musuh agama. Tidak adanya nasi di meja makan adalah bukti bahwa fungsi sosial dari nilai” kemanusiaan kita sedang lumpuh. Tanggung Jawab Kaum Intelektual (Roushanfekr) Syariati memanggil kaum intelektual atau Roushanfekr (pemberi pencerahan) untuk tidak hanya diam di menara gading. Kasus di Sinjai yang viral adalah tamparan bagi mereka yang memiliki akses pengetahuan dan kekuasaan namun gagal menciptakan sistem yang melindungi warga paling rentan. “Di mana ada kemiskinan, di situ ada ketidakadilan. Dan di mana ada ketidakadilan, di situ kaum intelektual harus berdiri sebagai pembela kaum Mustadhafin.” Mengembalikan Kemanusiaan Kasus pasutri di Sinjai bukan sekadar berita human interest yang lewat begitu saja. Ini adalah manifestasi dari keterasingan (alienasi) manusia dari hak-hak dasarnya. Mengikuti logika Syariati, solidaritas kita tidak boleh berhenti pada pemberian sembako sesaat, melainkan pada komitmen untuk meruntuhkan struktur yang membuat orang “melemah” dan sulit mengakses kebutuhan pokok. Kelaparan mereka adalah protes bisu serta paling senyap terhadap sistem yang lebih mengutamakan angka pertumbuhan makro daripada isi piring rakyat jelata.

Maros, Pendidikan

Pendidikan Bukan Lotre: Menggugat Kebijakan Akreditasi yang Mencekik Mahasiswa UMMA

Tinggalkan Komentar / Maros, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAROS – Dinding-dinding kelas di Universitas Muslim Maros (UMMA) kini menjadi saksi bisu sebuah ketidakadilan yang sistematis. Berdasarkan hasil pendataan lapangan yang dilakukan oleh tim advokasi mahasiswa (ALMAUM), ditemukan fakta memilukan: puluhan mahasiswa baru kini berada di ambang putus kuliah massal karena terganjal aturan administrasi dan biaya. Diskriminasi di Balik Label Akreditasi Krisis ini diperparah oleh kebijakan distribusi beasiswa KIP-Kuliah yang dianggap tebang pilih. Kampus tampaknya hanya berpatokan pada kuota pusat yang sangat terbatas dan hanya memprioritaskan mahasiswa yang berada di program studi dengan akreditasi “Sangat Baik”. Kebijakan ini menjadi ironi besar. Apakah mahasiswa di program studi yang berakreditasi “Baik” tidak memiliki hak yang sama untuk dibantu? Apakah tingkat kemiskinan seseorang ditentukan oleh akreditasi jurusan yang mereka pilih? Kebijakan ini seolah membuat pendidikan menjadi sebuah lotre; jika Anda miskin dan salah memilih prodi, maka bersiaplah untuk kehilangan masa depan. Alasan akreditasi tidak boleh menjadi tameng bagi kampus untuk mencuci tangan atas nasib mahasiswanya. Pilihan Pahit: Menjadi Buruh atau Berhenti Data ALMAUM menunjukkan potret kemiskinan yang sangat nyata sebagai dampak kebijakan ini. Kelompok pertama adalah mahasiswa yang tetap bertahan meski harus menukar waktu belajar dengan peluh di jalanan. Selepas kuliah, mereka terpaksa menjadi ojek daring, buruh harian, hingga pelayan kafe. Bahkan, banyak orang tua yang terpaksa terjebak hutang rentenir hanya demi mendapatkan kartu ujian agar anaknya tidak diusir dari ruang ujian. Mimpi yang Dipadamkan Secara Paksa Namun, yang lebih menyayat hati adalah kelompok mahasiswa yang sudah sampai pada titik nadir dan menyatakan menyerah. Mereka adalah korban nyata dari sistem yang kaku. “Saya ingin sekali lanjut, tapi orang tua saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Kami tidak dapat KIP hanya karena jurusan saya bukan akreditasi unggul,” ungkap salah satu mahasiswa yang memilih berhenti kuliah. Tuntutan Keberpihakan Krisis ini bukan sekadar soal kuota yang habis, tapi soal ketiadaan solusi kreatif dari pihak universitas. Menjadi kampus “Muslim” seharusnya berarti mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang label akreditasi prodi. Kami mendesak Rektorat UMMA untuk: 1. Memberikan dispensasi ujian final bagi mahasiswa miskin tanpa syarat pelunasan di muka. 2. Mencari skema subsidi silang atau beasiswa internal bagi mahasiswa prodi akreditasi “Baik” yang tidak terakomodasi KIP-K. 3. Jangan biarkan mimpi anak-anak Maros terkubur di bawah kuitansi tagihan. Jika satu mahasiswa putus kuliah karena miskin, itu bukan sekadar masalah ekonomi pribadi, tapi adalah aib bagi marwah institusi pendidikan.

Opini, Pangkep, Pemuda, Pendidikan

Representasi Politik Perempuan Indonesia: Dilema Kuota dan Realitas Keadilan Gender

Tinggalkan Komentar / Opini, Pangkep, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

ruminews.id – Demokrasi pada hakikatnya menuntut keterlibatan setara seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Namun dalam praktik politik Indonesia, keterwakilan perempuan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Meskipun negara telah menetapkan kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan, realitas parlemen menunjukkan bahwa keadilan gender belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024 – 2029 baru mencapai sekitar 21,9 persen. Angka ini menunjukkan adanya kemajuan, tetapi tetap berada di bawah target ideal. Kondisi tersebut menandakan bahwa kebijakan kuota belum bekerja secara efektif sebagai alat koreksi atas ketimpangan representasi politik yang selama ini terjadi. Ketidakefektifan kuota tidak dapat dilepaskan dari hambatan kultural dan struktural yang saling berkaitan. Secara kultural, politik masih dipersepsikan sebagai ruang maskulin. Budaya patriarki membentuk cara pandang masyarakat yang meragukan kapasitas perempuan sebagai pemimpin publik. Persepsi ini tidak hanya memengaruhi pilihan pemilih, tetapi juga membatasi dukungan sosial terhadap perempuan yang terjun ke dunia politik. Di sisi struktural, partai politik sebagai pintu utama rekrutmen kekuasaan belum sepenuhnya ramah terhadap perempuan. Mekanisme seleksi calon sering kali tidak transparan dan dikuasai elite tertentu. Kuota perempuan kerap dipenuhi sebatas formalitas administratif, tanpa disertai kaderisasi yang kuat maupun penempatan strategis dalam kontestasi politik. Akibatnya, perempuan masuk gelanggang politik dengan daya saing yang tidak seimbang. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas representasi di parlemen. Kehadiran perempuan sering kali bersifat simbolik dan belum sepenuhnya berpengaruh dalam proses legislasi dan pengawasan. Padahal, representasi perempuan yang substantif sangat penting untuk memastikan kebijakan publik lebih responsif terhadap isu-isu sosial, seperti perlindungan anak, kesehatan reproduksi, penghapusan kekerasan berbasis gender, dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan tidak boleh dimaknai semata sebagai pemenuhan angka kuota. Ia harus dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Partai politik perlu melakukan reformasi internal, mulai dari kaderisasi hingga seleksi calon yang transparan dan berbasis kapasitas. Di saat yang sama, media dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan afirmatif serta mengikis stereotip gender dalam politik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan keterwakilan perempuan secara proporsional dalam alat kelengkapan dewan, termasuk posisi pimpinan, menjadi momentum penting untuk mendorong representasi yang lebih bermakna. Putusan ini menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar tuntutan moral, melainkan amanat konstitusi. Pada akhirnya, demokrasi Indonesia akan terus timpang selama perempuan belum memiliki ruang yang setara dalam pengambilan keputusan publik. Keterwakilan perempuan bukan sekadar simbol, melainkan syarat utama bagi demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Tanpa komitmen kolektif untuk melampaui politik formalitas, keadilan gender akan tetap menjadi janji yang tertunda.

Daerah, Pangkep, Pemuda, Politik

Latihan Khusus Kohati (LKK) Pangkep Tingkat Nasional Bahas tentang Bagaimana Peran Perempuan dalam Representasi Politik Indonesia

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pangkep, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Pangkep — Peserta Latihan Khusus Kohati (LKK) Pangkep tingkat nasional dari beberapa cabang terlihat begitu antusias dalam Forum Intelektual pada hari Kamis, 15 Januari 2026yang bertempat di Aula Mattampa Inn. Dalam rangkaian Kegiatan LKK ini salah satunya mengupas tuntas tentang bagaimana posisi perempuan dalam representasi politik Indonesia serta hambatan yang dihadapi dalam praktik demokrasi elektoral. Latihan khusus tersebut diperuntukkan bagi kader hijau hitam Korps HMI-WATI sebagai bagian dari penguatan kapasitas kader perempuan dalam memahami isu-isu politik, kepemimpinan, dan kebijakan publik. Materi disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai representasi perempuan dalam politik dan realitas politik di lapangan. Kegiatan ini menghadirkan Yulianto Ardiwinata, yang juga merupakan alumni HMI, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Yulianto menjelaskan bahwa kehadiran perempuan dapat memperluas agenda kebijakan publik dan berperan sebagai aktor utama yang akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan, tetapi walaupun kebijakan afirmasi telah memberi ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, namun keterwakilan tersebut masih sering bersifat simbolik dan dan tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ia menilai berbagai faktor masih menjadi penghambat, mulai dari hambatan kultural dan sosial seperti budaya patriarki dan stereotip gender, hambatan struktural, hambatan ekonomi dan sumber daya, hambatan keamanan, dan mindset peran ganda perempuan yang menyebabkan banyaknya perempuan mengurungkan niat sejak awal, bahkan sebelum mencoba terlibat dalam politik. “Demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang memberi ruang setara bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan,” ujar Yulianto saat menyampaikan materi. Menurutnya, penguatan kapasitas perempuan harus dimulai dari ruang-ruang kaderisasi, termasuk organisasi mahasiswa, agar perempuan tidak hanya hadir sebagai representatif tanpa makna, tetapi sebagai subjek aktif yang membawa pembaharuan dalam politik. Melalui latihan khusus ini, Korps HMI-WATI Cabang Pangkep berharap kader perempuan memiliki pemahaman kritis dan kesadaran politik yang lebih kuat, sekaligus mampu mengambil peran strategis dalam mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik

Peran Perempuan dalam Representasi Politik Indonesia

Tinggalkan Komentar / Opini, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Peran perempuan dalam representasi politik Indonesia masih terbatas dan belum maksimal, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia yang seharusnya menjamin keterlibatan setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Secara konstitusional, prinsip kesetaraan telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan politik, termasuk dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Dalam konteks sejarah, perempuan Indonesia sesungguhnya telah memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa. Namun, peran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam politik formal. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hanya sekitar 17,32 persen anggota DPR RI yang merupakan perempuan. Angka ini menegaskan bahwa perempuan masih kurang terwakili dalam struktur politik nasional, meskipun regulasi dan kebijakan afirmatif telah diperkenalkan. Rendahnya representasi perempuan tersebut menunjukkan adanya hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan jaringan kekuasaan. Di sisi lain, stereotip gender yang kuat dalam masyarakat turut membentuk pandangan bahwa politik bukanlah ruang yang ideal bagi perempuan. Kombinasi faktor-faktor ini menjadi benang merah yang menjelaskan mengapa peran perempuan dalam representasi politik Indonesia masih terbatas hingga hari ini. Dampak dari kondisi tersebut tidak dapat diabaikan. Kurangnya representasi perempuan dalam politik berpotensi melemahkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan memperburuk ketimpangan gender. Sebaliknya, dengan meningkatkan peran perempuan dalam politik, demokrasi dapat diperkuat melalui hadirnya perspektif yang lebih beragam dan kebijakan publik yang lebih adil serta inklusif. Untuk memperkuat upaya tersebut, landasan hukum perlu diperjelas dan diperkuat. Revisi Undang-Undang Pemilu yang mengatur kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif menjadi langkah penting agar kebijakan afirmatif tidak berhenti pada tataran formalitas, tetapi benar-benar mendorong keterwakilan perempuan secara nyata. Pada akhirnya, peran perempuan dalam representasi politik Indonesia masih menjadi tantangan besar. Namun, dengan meningkatnya kesadaran dan komitmen dari semua pihak, peran perempuan dalam politik dapat diperkuat. Perempuan harus memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Tanpa keterlibatan perempuan secara penuh, demokrasi Indonesia akan sulit mencapai keadilan dan keseimbangan yang sejati.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini