Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

24 Oktober 2025

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan, Uncategorized

Membaca Tubuh dan Tenaga: Sri Wulandari Bedah Relasi Eksploitasi Ganda dalam Kapitalisme dan Gender di LK2 Nasional HMI Makassar Timur

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar — Malam di Hotel LaMacca terasa hening namun berdenyut oleh semangat pengetahuan. Dalam ruangan berbalut hijau identitas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), para kader dari berbagai daerah berkumpul dalam Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur, menandai satu babak penting dalam perjalanan intelektual mereka. Malam itu, suasana forum yang tertib, tenteram, dan penuh keakraban menjadi saksi hadirnya sosok pemateri yang menggugah kesadaran: Sri Wulandari, dengan tema “Kapitalisme dan Gender: Relasi Eksploitasi Ganda dalam Sistem Produksi dan Reproduksi.” Dengan tutur yang tenang namun penuh daya renung, Sri membuka materinya dengan kalimat sederhana namun tajam, “Gender bukanlah properti individu, ia adalah proses sosial yang hidup bergerak, berubah, dan bekerja dalam ruang kehidupan manusia.” Kata-katanya meluncur seperti aliran sungai yang menghapus kabut kebingungan di benak peserta. Ia menguraikan bahwa pengalaman gender tidaklah tunggal, melainkan berlapis-lapis, berubah sesuai usia, status sosial, dan konteks hidup. Dalam sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas, perempuan dan kelompok rentan lainnya seringkali menjadi korban dari eksploitasi ganda baik dalam sistem produksi ekonomi maupun reproduksi sosial di ranah domestik. “Patriarki,” ujar Sri dengan nada lembut namun menusuk, “tidak hanya hidup di rumah tangga, tapi juga di tempat kerja, di ruang politik, bahkan di dalam pikiran kita sendiri.” Forum seketika menjadi ruang refleksi. Para peserta, baik laki-laki maupun perempuan, tampak larut dalam pemahaman baru tentang relasi sosial yang selama ini tersembunyi di balik norma dan kebiasaan. Suasana yang tertib dan khusyukmembuat setiap kalimat pemateri menggema dalam kesadaran kolektif. Sri kemudian mengaitkan gagasan gender dengan kapitalisme, menyebut bahwa kapitalisme bukanlah sekadar sistem, melainkan sesuatu yang “dikerjakan dan dihidupi manusia setiap hari.” Dalam relasi ini, tubuh perempuan menjadi bagian dari rantai kerja yang tak pernah terlihat dari dapur rumah tangga hingga pabrik, dari ruang kelas hingga ruang reproduksi sosial. “Kapitalisme,” ujarnya, “berdiri di atas kerja yang tak dibayar dan tenaga yang tak diakui.” Suasana forum kian hidup ketika sesi dialog dibuka. Peserta mengajukan pertanyaan dengan semangat kritis, sementara Sri menjawab dengan kesabaran dan empati. Tidak ada perdebatan keras; hanya pertukaran makna yang menumbuhkan kesadaran baru. Tatapan-tatapan yang semula penuh tanya kini berubah menjadi pancaran tekad untuk memahami perjuangan sosial dari sisi yang lebih manusiawi. Menjelang akhir sesi, Sri menutup dengan kalimat yang meresap ke dalam ruang:“Jalan pembebasan sosial tidak hanya tentang menggulingkan struktur ekonomi, tetapi juga membebaskan cara kita memandang tubuh, kerja, dan martabat manusia. Sebab pembebasan sejati lahir ketika keadilan tumbuh di antara relasi yang setara.” Tepuk tangan mengalun lembut, disertai senyum dan kehangatan antar peserta. Malam di Hotel LaMacca pun menjadi lebih dari sekadar forum pelatihan, ia menjelma menjadi ruang pembebasan pikiran, tempat kader HMI belajar bahwa perjuangan melawan ketidakadilan bukan hanya soal politik dan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana manusia saling memahami dalam kemanusiaannya yang paling dalam. Dan di ruangan yang tenteram itu, terpatri satu kesadaran baru: bahwa perjuangan sosial tidak akan pernah utuh tanpa keadilan gender, tanpa keberanian melihat bahwa tubuh, kerja, dan cinta pun bisa menjadi medan pembebasan.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Dari Kampus untuk Rakyat: Ir. Anwar Mattawape Ajak Kader HMI Menemukan Jalan Pembebasan Sosial di Tengah Arus Kapital

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Suasana malam di Hotel LaMacca terasa tenang namun berdenyut oleh semangat intelektual yang hidup. Di ruangan itu, para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai penjuru tanah air berkumpul dalam Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur, menyalakan api kesadaran yang tak pernah padam. Malam itu, mereka menyimak dengan penuh perhatian materi yang dibawakan oleh Ir. Anwar Mattawape, ST. MBA. bertajuk “Dari Kampus Untuk Rakyat: Mahasiswa, Sociopreneurship, dan Jalan Pembebasan Sosial.” Dengan gaya tutur yang hangat namun bernas, Anwar membuka sesi dengan refleksi tajam tentang nasib para aktivis setelah meninggalkan kampus. “Banyak dari mereka,” ujarnya pelan, “yang kehilangan arah ketika dunia kampus tertinggal di belakang. Idealismenya tinggi, tetapi tidak memiliki kemandirian ekonomi untuk menegakkan perjuangan.” Suasana ruangan seketika hening, seolah setiap kalimatnya menyentuh sisi paling dalam dari perjalanan para peserta. Ia melanjutkan, bahwa aktivisme tanpa kemandirian ekonomi sering berhenti pada wacana. Semangat yang dahulu bergelora di ruang-ruang diskusi kampus, kerap redup di hadapan kerasnya realitas hidup. “Kita butuh aktivis yang tidak hanya pandai berbicara tentang perubahan,” tegasnya, “tetapi juga mampu membangun basis ekonomi yang mandiri, aktivis yang tidak bergantung pada kekuasaan, melainkan berdiri di atas kakinya sendiri.” Dalam paparan yang penuh semangat, Anwar memperkenalkan konsep sociopreneurship sebagai jalan pembebasan sosial. Menurutnya, dunia usaha tidak semestinya menjadi antitesis dari idealisme, melainkan instrumen untuk memperluas kebermanfaatan sosial. “Kapital hari ini telah menjadi faktor dominan yang membentuk arah politik, pendidikan, dan bahkan nilai sosial. Maka jalan pembebasan harus dimulai dengan merebut kembali kendali atas ekonomi,” ujarnya dengan nada tegas namun lembut. Forum malam itu berjalan tertib, tenteram, dan penuh keakraban. Para peserta duduk rapi, sebagian sibuk mencatat, sebagian lain menatap dengan mata berbinar, mata yang memantulkan semangat baru untuk berdiri di atas kesadaran dan kemandirian. Tidak ada kebisingan, hanya percakapan yang dalam dan jujur antara pemateri dan kader muda yang tengah menata arah perjuangannya. Ketika sesi dialog dibuka, pertanyaan-pertanyaan mengalir dari berbagai sisi ruangan. Diskusi berkembang hangat, diselimuti senyum dan tawa kecil yang akrab. Namun di balik kehangatan itu, mengalir pula kesadaran yang serius: bahwa idealisme mahasiswa tidak boleh berhenti pada kata, tetapi harus berbuah pada karya yang menyejahterakan. Menutup sesi, Anwar menyampaikan pesan yang melekat di benak setiap peserta:“Jadilah aktivis yang mampu menciptakan perubahan tanpa menunggu izin dari siapa pun. Bangun kemandirianmu, sebab dari situ lahir kebebasan sejati.” Tepuk tangan panjang menggema di ruangan itu. Malam di Hotel LaMacca menjadi saksi lahirnya semangat baru bahwa perjuangan sosial tidak hanya milik mereka yang berorasi di jalan, tetapi juga mereka yang berani berinovasi di tengah masyarakat. Di ruang yang tertib dan penuh keakraban itu, kader-kader muda HMI menemukan kembali makna perjuangan: bahwa dari kampus, mereka tidak hanya membawa gelar, tetapi juga tanggung jawab untuk memerdekakan rakyat melalui kemandirian, kreativitas, dan keberanian untuk berdiri di atas nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Di Bayang-Bayang Oligarki: Fajar., M.Si Gugat Arah Demokrasi dan Hukum Indonesia di LK2 Nasional HMI Makassar Timur

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Dalam balutan suasana malam yang hangat di Hotel LaMacca, para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur dari berbagai penjuru negeri berkumpul dalam satu ruang, menyatukan semangat dan nalar kritis dalam kegiatan Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional. Di tengah ketertiban forum yang tenang dan penuh keakraban, hadir seorang pemateri yang menggetarkan kesadaran: Fajar., M.Si, dengan tema yang menggugah nalar kebangsaan, “Oligarki, Demokrasi, dan Sistem Hukum di Indonesia.” Cahaya lampu hotel yang lembut memantul di wajah-wajah muda yang menyimak dengan khidmat. Fajar memulai paparannya dengan nada yang tenang, namun setiap kalimatnya mengalir tajam seperti pisau intelektual yang mengiris lapisan kenyataan. “Reformasi,” ujarnya, “telah memunculkan dirinya dengan gemilang, tetapi di balik gegap gempitanya, banyak pejabat yang kini menduduki kursi kekuasaan justru lupa menunaikan janji reformasi itu sendiri.” Ia berbicara tentang oligarki bayangan kekuatan ekonomi dan politik yang terus membayangi sistem demokrasi di negeri ini. Dengan bahasa yang jernih namun sarat makna, Fajar mengurai bagaimana kekuasaan sering berputar di lingkaran yang sama, dikuasai oleh segelintir elit yang piawai memanfaatkan hukum sebagai alat legitimasi, bukan keadilan. “Kita hidup,” katanya, “di zaman ketika hukum tak lagi berdiri tegak sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai benteng bagi mereka yang punya kuasa dan modal.” Suasana forum tetap tertib, tenteram, dan hangat. Para peserta menatap penuh perhatian, mencatat setiap gagasan yang meluncur dari pemateri. Beberapa di antaranya mengangguk pelan, seolah menemukan cermin dari kegelisahan yang selama ini mereka simpan dalam diam. Ketika sesi diskusi dibuka, suasana berubah menjadi perbincangan yang hidup namun beretika, dialog antara kegelisahan dan harapan. Fajar dengan sabar menanggapi setiap pertanyaan. Nada suaranya tidak meninggi, tetapi penuh ketegasan moral. Ia mengingatkan bahwa untuk menegakkan demokrasi sejati, generasi muda harus berani berdiri di bayang-bayang oligarki, bukan untuk tunduk, melainkan untuk mengkritik, melawan, dan melampauinya dengan kekuatan pengetahuan dan moralitas. “Demokrasi,” tuturnya lirih namun tegas, “tidak akan berarti jika rakyat hanya menjadi penonton di panggung kekuasaan. Dan hukum tidak akan adil jika ia hanya berpihak kepada yang kuat.” Tepuk tangan pelan namun dalam menggema memenuhi ruangan. Para peserta masih bertahan di kursi mereka, enggan beranjak, seolah malam itu belum selesai memberi pelajaran. Dalam keheningan yang lembut, wajah-wajah muda itu menyimpan satu tekad: bahwa kader HMI harus menjadi bagian dari sejarah yang menyalakan kembali api reformasi—bukan sekadar slogan, tetapi gerak nyata melawan ketimpangan. Malam di Hotel LaMacca pun menorehkan jejaknya. Di antara cahaya lampu, tawa kecil, dan diskusi hangat yang belum usai, tersimpan kesadaran baru: bahwa perjuangan menegakkan demokrasi bukan soal kekuasaan, melainkan soal keberanian menjaga nurani di tengah bayang-bayang oligarki.

Daerah, Makassar, Nasional

Membongkar Relasi Produksi Spiritual: Asman Abdullah Kritik Agama sebagai Alat Legitimasi Kapitalisme di LK2 Nasional HMI Makassar Timur

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional /

ruminews.id, Makassar — Dalam ruang yang hening namun penuh getar kesadaran, Intermediate Training (LK2) Tingkat Nasional HMI Cabang Makassar Timur kembali menjadi panggung bagi pertemuan gagasan besar dan renungan mendalam. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang lembut, para peserta duduk berjejer dengan raut serius namun bersahabat. Di depan mereka, Asman Abdullah tampil sebagai pemateri dengan tajuk yang menggugah: “Agama Sebagai Alat Legitimasi Kapitalisme: Kritik atas Relasi Produksi Spiritual” Dengan nada suara yang tenang namun mengandung daya kritis yang tajam, Asman membuka paparannya tentang bagaimana agama, dalam sejarah dan praksis sosialnya, kerap menjadi alat legitimasi kekuasaan dan kapital. “Agama,” ujarnya, “tidak hanya hidup dalam ruang spiritual, tetapi juga dalam ruang sosial dan simbolik. Ia membangun solidaritas, memberi makna, namun juga kadang tanpa kita sadari menjadi instrumen yang meneguhkan dominasi.” Para peserta menyimak dengan saksama, ketika Asman menelusuri perjalanan panjang bagaimana agama beroperasi sebagai sistem solidaritas sosial, namun di sisi lain dapat bertransformasi menjadi mekanisme kontrol sosial yang menjaga stabilitas tatanan yang timpang. Ia mengutip Karl Marx dengan lembut namun tajam: “Agama adalah candu bagi rakyat,” bukan untuk menolak spiritualitas, melainkan untuk mengingatkan betapa mudahnya makna suci tereduksi menjadi alat kekuasaan. Dalam penjelasan yang mengalir seperti sungai pengetahuan, Asman memperluas wacana hingga pada ranah kapitalisme global. Ia menyebut pandangan Slavoj Žižek tentang bagaimana agama dan ideologi dapat beroperasi dalam ruang simbolik membangun habitus yang, tanpa disadari, memperkuat dominasi kelas dan melanggengkan relasi produksi yang tidak adil. “Di era kapitalisme global,” ujar Asman, “agama tak lagi sekadar tempat bersandar bagi yang lelah. Ia juga menjadi bagian dari produksi makna sebuah industri simbolik yang mengabdi pada logika pasar, menjual ketenangan seperti menjual komoditas.” Suasana forum tertib, tenteram, dan penuh keakraban. Para peserta dari berbagai daerah di Indonesia tampak larut dalam perbincangan serius namun hangat. Tak ada benturan ego, hanya pertukaran gagasan yang jernih dan penuh hormat. Tatapan yang tajam bertemu senyum yang ramah, seolah seluruh ruang bersepakat: bahwa kritik terhadap agama bukanlah penghujatan, melainkan usaha mengembalikan kesucian maknanya kepada nurani kemanusiaan. Menjelang akhir sesi, Asman menutup dengan kalimat reflektif yang menggantung di udara: “Agama tidak salah, manusia yang menafsirkannya demi kepentinganlah yang membuatnya terjebak dalam logika kapital. Maka tugas kita adalah membebaskan spiritualitas dari pasar, dan menjadikannya kekuatan moral untuk melawan ketimpangan.” Tepuk tangan pelan namun panjang mengiringi akhir pertemuan itu. Di wajah-wajah peserta tampak campuran antara renungan dan kebanggaan bahwa sore itu mereka tak hanya belajar tentang teori, tapi juga tentang keberanian berpikir. Malam di Makassar Timur pun menorehkan kisahnya sendiri: kisah tentang ruang intelektual yang damai, di mana agama, kapitalisme, dan kemanusiaan bersinggungan dalam percakapan yang jujur dan penuh cinta pada kebenaran.

Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan

Menembus Dialektika Sejarah: Afrizal As-Siddiq Bakar Semangat Kader HMI di Intermediate Training LK2 Makassar Timur

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Dalam ruang yang dipenuhi aroma intelektualitas dan semangat pergerakan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur kembali menorehkan catatan penting melalui kegiatan Intermediate Training (LK2). Forum tingkat Nasional ini menjadi wadah penyemaian kesadaran dan pendalaman nilai perjuangan bagi para kader muda yang haus akan pengetahuan dan pembaruan pemikiran. Salah satu momen yang paling menyedot perhatian peserta adalah saat Afrizal As-Siddiq, seorang pemikir muda yang dikenal tajam dan berwawasan historis, membawakan materi bertajuk “Materialisme Dialektis dan Perubahan Sosial: Dialektika Relasi Produksi dan Superstruktur” Dengan tutur yang mengalir namun sarat makna, Afrizal mengajak para peserta menyelami kembali hakikat manusia dalam sejarahnya bahwa manusia bukan sekadar penonton perubahan, tetapi pelaku yang mesti membuktikan kebenaran melalui kenyataan dan kekuatan tindakannya. “Materialisme,” ujarnya dengan tenang namun tegas, “adalah dasar pemahaman tentang kenyataan hidup manusia, sementara dialektika adalah denyut perubahan itu sendiri pertemuan antara gagasan dan kenyataan yang saling meneguhkan.” Ia menambahkan bahwa dalam pandangan Marxis, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, namun di tangan generasi muda, dialektika sejarah dapat dimaknai sebagai ruang pembuktian: bahwa kesadaran tak berhenti di kepala, melainkan hidup di tindakan. Suasana forum berlangsung tertib, tenteram, dan penuh keakraban. Para peserta menyimak dengan khidmat, sesekali mengajukan pertanyaan dengan nada ingin tahu yang tinggi. Tak ada hiruk-pikuk yang mengganggu, hanya percakapan ide yang berlapis makna. Sorot mata peserta mencerminkan semangat yang menyala sebuah tanda bahwa materi yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga diresapi sebagai bagian dari kesadaran diri seorang kader HMI. Di penghujung sesi, Afrizal menutup dengan kalimat yang menggetarkan ruang: “Sejarah bukanlah catatan masa lalu. Ia adalah arus yang terus mengalir, dan kita manusia adalah perahunya. Maka berlayarlah dengan kesadaran, agar arahmu tak ditentukan oleh ombak, tetapi oleh kemauanmu sendiri.” Kegiatan Intermediate Training LK2 HMI Cabang Makassar Timur pun menjadi lebih dari sekadar pelatihan, ia menjelma menjadi ruang dialektika yang hidup, tempat ide dan kenyataan bertemu dalam kehangatan intelektual dan semangat persaudaraan yang tulus.

Pemerintah Kota Makassar

Lewat Bimtek SPBE, Pemkot Makassar Dorong Tata Kelola Digital Terpadu

Tinggalkan Komentar / Pemerintah Kota Makassar /

ruminews.id – MAKASSAR,- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Arsitektur Sistem Informasi dan Arsitektur SPBE di Aston Hotel Makassar, Kamis (23/10/2025). Kegiatan dengan tema “Mewujudkan Smart Governance melalui Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang Terpadu” ini diikuti perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar. Sekretaris Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Keberhasilan SPBE bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo semata, tetapi hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan,” tuturnya. Menurut Ismawaty, integrasi sistem, keseragaman data, dan keselarasan arah pembangunan teknologi informasi harus menjadi perhatian bersama. “Integrasi sistem dan keseragaman data harus menjadi semangat kita dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya. Ia juga menyebut bahwa arsitektur dan peta rencana SPBE akan menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam merencanakan dan mengembangkan sistem informasi. Peserta forum turut menerima paparan teknis mengenai penyusunan peta rencana SPBE yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, agar implementasi SPBE dapat berjalan sesuai standar nasional dan saling terhubung antarinstansi. Pembicara kedua, Muzzaman Almadani, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menjelaskan pentingnya SPBE dalam tata kelola pemerintahan yang efisien. “Implementasi SPBE merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya. Menurutnya, integrasi data menjadi hal penting agar proses bisnis pemerintahan dapat berjalan terpadu dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. “SPBE tidak hanya berbicara soal digitalisasi layanan publik, tetapi juga tentang keterhubungan antar-sistem informasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah,” tambahnya. Selain penyampaian materi, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di beberapa OPD. Peserta berdiskusi mengenai berbagai kendala dan upaya peningkatan koordinasi antarunit kerja. Diakhir sesi, Muzzaman Almadani turut mengarahkan dan memandu peserta terkait pengisian arsitektur SPBE domain proses bisnis ke dalam aplikasi SIA SPBE. Diketahui, forum Smart City kali ini memperkuat komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mengimplementasikan SPBE secara terpadu. Diharapkan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Makassar.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Sekda Zulkifly Sambut Evaluator KemenpanRB, Bahas Evaluasi AKIP 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menerima kunjungan tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025. Tim yang dipimpin oleh Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra itu disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sipakalabbi, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (23/10). Sekda Makassar Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim evaluator yang dinilai sangat penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah. Selanjutnya, kata Sekda Zulkifly proses evaluasi AKIP tahun ini mencakup sejumlah aspek utama, termasuk tindak lanjut dari 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya. Beberapa di antaranya meliputi review perencanaan kinerja seluruh unit kerja, penyusunan format standar pengukuran kinerja bagi seluruh OPD, serta pemanfaatan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi dan target pada tahun berikutnya. Selain itu, Pemkot Makassar juga menyusun format standar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan indikator kinerja yang terukur dan akurat. Laporan kinerja OPD pun dioptimalkan sebagai dasar penetapan strategi dan target kinerja tahun berikutnya. “Evaluasi AKIP ini adalah momen strategis untuk mengukur sejauh mana implementasi sistem kinerja telah diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja berorientasi pada hasil atau outcome,” ujar Andi Zulkifly, usai pelaksanaan Evaluasi AKIP 2025 di Ruang Sipakalebbi, Kamis (23/10). Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda) juga menyampaikan pemerintah kota kini mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pemantauan data kinerja agar dapat dilakukan evaluasi secara real time. “Kita harus memastikan bahwa data yang digunakan valid dan relevan, indikator terukur dengan jelas, serta formulasi perhitungan kinerja diterapkan secara konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” jelasnya. Kedatangan tim evaluator KemenPAN-RB turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kota Makassar, di antaranya Kepala Inspektorat Kota Makassar, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, serta bukti tindak lanjut yang akan dipresentasikan kepada tim evaluator. Sekda Zulkifly lebih jauh menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Di mana, fokus pembangunan diarahkan pada empat pilar utama, yakni peningkatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan berketahanan terhadap perubahan iklim. “Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kita optimis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan,” tukasnya. “Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas,” tambahnya. Kegiatan evaluasi AKIP 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar untuk periode 2025–2029. (*)

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Aliyah Mustika Ilham Dukung Rakernas II ASITA 2026 sebagai Momentum Promosi Pariwisata Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (DPD ASITA) Sulawesi Selatan di Ruang Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (23/10/2025). Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II ASITA yang akan digelar pada 5–7 Mei 2026 di Makassar. Kegiatan berskala nasional ini diproyeksikan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan menjadi ajang strategis untuk memperkenalkan potensi pariwisata Makassar kepada khalayak yang lebih luas. Dalam pertemuan tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasinya kepada DPD ASITA Sulsel yang telah memilih Makassar sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Ia menilai langkah ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. “Kami tentu sangat berterima kasih atas silaturahmi ini dan menyambut baik rencana Rakernas II ASITA di Kota Makassar. Pemkot Makassar akan mendukung kegiatan positif seperti ini, apalagi yang berdampak langsung terhadap promosi pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Lebih lanjut, Ketua FKPPI Sulsel itu menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak tamu dari luar daerah memiliki dampak positif terhadap sektor usaha lokal, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif. “Event seperti Rakernas ASITA ini memberikan peluang besar bagi Makassar untuk menunjukkan daya tariknya sebagai kota destinasi. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga mampu membawa manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat,” tambahnya. Pertemuan berlangsung hangat dan produktif. Aliyah Mustika Ilham didampingi oleh Irwin R. Ohorella, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar. Sementara dari DPD ASITA Sulsel, hadir Ketua Didi Leonardo Manaba, Wakil Ketua Mars Agung, Sekretaris Umum Rita Noorita, Koordinator Litbang Bambang Haryanto, dan Dewan Penasehat Hj. Titiek. Rakernas II ASITA 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam membangun citra positif Kota Makassar sebagai kota tujuan wisata unggulan di kawasan timur Indonesia.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Aliyah Mustika Ilham: Program Makassar Berjasa Bukti Nyata Kepedulian Pemerintah terhadap Pekerja

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi–Maluku (DPW SP BPJS-TK Sulama), yang mengusung tema “Bersatu Menjadi Kekuatan, Bergerak Membawa Perubahan.” Acara ini berlangsung di Cabana Maxroom, Hotel MaxOne, Jl. Taman Makam Pahlawan, Kota Makassar, Rabu (22/10/2025), dan akan berlanjut hingga 24 Oktober 2025. Kegiatan dihadiri oleh pimpinan pusat dan daerah BPJS Ketenagakerjaan, jajaran pengurus serikat pekerja dari delapan provinsi di wilayah Sulawesi dan Maluku. Dalam laporan pembukaannya, Ketua DPW SP BPJS-TK Sulawesi–Maluku, Mulyarahmat Abubakar, menyampaikan bahwa Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan kini telah berusia 26 tahun, usia yang mencerminkan kematangan organisasi dalam mengawal kepentingan pekerja. “Angka ini bukan angka yang mudah, tapi sudah menuju kematangan. Kami telah melalui berbagai dinamika, sejak masih di masa PT Jamsostek (Persero), hingga kini sebagai BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Mulyarahmat. Ia menjelaskan bahwa wilayah Sulawesi–Maluku terdiri atas 8 provinsi dengan 10 kepengurusan di tingkat kantor cabang, serta memiliki 13.388 anggota aktif. Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan tanggung jawab besar dalam mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan di wilayah ini. Mulyarahmat juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemkot Makassar atas dukungan dan koordinasi yang baik dengan serikat pekerja, sehingga berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara win-win solution. “Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar, atas perhatian dan dukungan konstruktif terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Makassar. Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Mulia telah memberikan perlindungan kepada 81 ribu lebih pekerja rentan. Ini langkah konkret yang patut menjadi contoh,” tambahnya. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kiprah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra penting pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja. “Rapat kerja ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen melalui program prioritas Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial), yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 81.466 pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas. “Program ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar hadir untuk melindungi masyarakat pekerja. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam perlindungan sosial,” tegasnya. Ketua FKPPI Sulsel itu juga mengungkapkan rencana Pemkot Makassar untuk memperluas cakupan perlindungan dengan meluncurkan program jaminan hari tua bagi kader posyandu di tahun mendatang. “Alhamdulillah, upaya ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Makassar kini masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kami ingin mempertahankan dan meningkatkan capaian ini hingga mencapai 100 persen perlindungan,” kata Aliyah Mustika Ilham yang juga Ketua FKPPI Sulsel. Ia pun menyampaikan harapan agar Makassar dapat meraih Paritrana Award, penghargaan nasional atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja. “Semoga Makassar mendapatkan Paritrana Award tahun ini. Ini akan menjadi hadiah istimewa bagi warga dan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mewujudkan kota yang mulia pemerintahnya, warganya, dan tamunya,” tambahnya. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba. Turut hadir juga, Hendra Nopriansyah, Dewan Penasehat Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Achmad Fatahuddin, Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Yasaruddin, Deputi Human Capital BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi–Maluku, Mulyarahmat Abubakar, Ketua DPW SP BPJS-TK Sulama, Para ketua konfederasi serikat pekerja/buruh se-Sulawesi Selatan (KSPSI, KSBSI, KSN Nusantara, KSN Nasional), I Nyoman Haru Sujana, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Serta para ketua DPC dan pengurus wilayah se-Sulawesi dan Maluku. Mengakhiri sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Mari kita jadikan Rakerwil ini sebagai wadah refleksi dan penyusunan langkah-langkah strategis demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena hanya dengan bersatu dan bergerak bersama, perubahan yang kita cita-citakan dapat terwujud,” tutupnya.

Scroll to Top