18 September 2025

Ketua IPMIL Desak Pertanggungjawaban Hukum, Imbas Kebocoran Pipa PT Vale Cemari Sawah dan Sungai di Luwu Timur

Tinggalkan Komentar / Daerah, Luwu Timur / Fikri Haikal

‎ruminews.id – ‎Luwu Timur, Sulawesi Selatan – Kebocoran pipa minyak milik PT Vale Indonesia kembali terjadi di Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan (Sulsel). Peristiwa ini mencemari aliran irigasi dan sawah warga, dengan total sekitar 38 hektare lahan pertanian yang terdampak. Selain itu, minyak hitam pekat dengan bau menyengat juga meluas ke kebun serta beberapa aliran sungai di sekitar lokasi. ‎ ‎Ketua IPMIL RAYA UNIBOS, Ghiant Braldy, menegaskan kebocoran kali ini bukan insiden sepele, melainkan bentuk kelalaian serius yang mengancam lingkungan hidup dan keselamatan warga. ‎ ‎“Minyak tersebut berwarna hitam pekat, berbau tajam, dan sangat berisiko mencemari lingkungan. Dampaknya sudah pasti buruk bagi masyarakat sekitar. Bayangkan, sawah yang menjadi sumber kehidupan warga kini terancam gagal panen,” ujarnya. ‎ ‎Ghiant juga menyoroti fakta bahwa kebocoran pipa ini bukan yang pertama kali terjadi. ‎ ‎“Ini sudah kali ketiga terjadi di lokasi yang tidak jauh berbeda. Jika perusahaan sebesar PT Vale tidak mampu mengurus infrastruktur dasarnya, lalu bagaimana mereka bisa menjamin keselamatan masyarakat luas? Kebocoran berulang ini bukti nyata lemahnya tanggung jawab korporasi,” tambahnya. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, PT Vale belum menunjukkan sikap serius dalam menangani permasalahan. ‎ ‎“Sampai berita ini diturunkan, kami belum melihat adanya solusi konkret dari PT Vale. Tidak ada ganti rugi, tidak ada pemulihan lahan, bahkan warga terdampak masih dibiarkan menanggung kerugian sendiri. Ini jelas pelecehan terhadap hak-hak masyarakat,” tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Ghiant mendesak agar pemerintah tidak tutup mata dan segera bertindak. ‎ ‎“Kami mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemda Luwu Timur segera turun melakukan investigasi independen. Jangan biarkan perusahaan kebal hukum. Jika terus dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bahwa perusahaan besar bisa merusak lingkungan tanpa konsekuensi,” katanya. ‎ ‎Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. ‎ ‎“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah jelas mengatur bahwa pencemar wajib menanggung ganti rugi. Tidak ada alasan untuk menunda. PT Vale harus bertanggung jawab, bukan hanya kepada petani yang lahannya rusak, tetapi juga kepada generasi mendatang yang akan mewarisi kerusakan lingkungan ini,” tegas Ghiant. ‎

Daerah, Hukum, Makassar

Menolak lupa Tragedi Kebakaran DPRD Akibat Lemahnya Pengamanan Aparat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Makassar / Fikri Haikal

ruminews.id – Tugas aparat keamanan belum tuntas hanya dengan mempertontonkan penangkapan pelaku pembakaran serta pembobolan atm, pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana dengan kelalaian serta perhatian mengenai regulasi undang-undang tentang sistem proteksi kebakaran. Banyaknya korban yang melompat dari lantai 4 adalah bukti bahwa tidak adanya jalur evakuasi serta tangga darurat pada gedung DPRD kota makassar, cepatnya penyebaran api adalah bukti tidak adanya sistem proteksi kebakaran aktif seperti splingkler, apar, hidrant detektor asap yang akan berfungsi otomatis saat terjadi kebakaran. Kebakaran yang melalap gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bukan sekadar musibah biasa. Peristiwa ini adalah potret nyata dari kelalaian fatal para pemangku kekuasaan yang seharusnya bertanggung jawab menjaga marwah lembaga legislatif sekaligus keselamatan publik. Sekretariat Dewan (Sekwan) jelas-jelas gagal menjalankan fungsinya. Tidak ada kesiapan, tidak ada sistem keamanan internal yang memadai, dan tidak ada langkah antisipasi untuk menghadapi gelombang massa yang sudah tidak bisa dikendalikan. Kelalaian ini membuat gedung rakyat yang seharusnya menjadi simbol demokrasi berubah menjadi puing-puing terbakar. Lebih parah lagi, Ketua DPRD Kota Makassar menunjukkan sikap abai dan tidak bertanggung jawab. Alih-alih tampil sebagai pemimpin yang mampu meredam ketegangan, ia justru memperlihatkan ketiadaan kepemimpinan di tengah krisis. Diamnya Ketua DPRD dalam menghadapi situasi genting adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang telah menitipkan suara dan harapannya melalui lembaga ini. Tidak kalah mengecewakan, aparat keamanan yang digaji dari uang rakyat pun terbukti tidak profesional. Pengamanan yang seharusnya dilakukan secara tuntas sejak awal justru setengah hati. Aparat gagal mendeteksi potensi kericuhan, gagal mengendalikan massa, bahkan gagal melindungi aset negara. Ketidakseriusan dan kelalaian ini menjadi pintu masuk bagi tindakan anarkis yang akhirnya merugikan rakyat secara luas. Peristiwa ini tidak bisa hanya dipandang sebagai insiden spontan, melainkan buah dari kelalaian berlapis: kelalaian Sekwan, kelalaian Ketua DPRD, dan kelalaian aparat keamanan. Semua pihak yang terkait harus dimintai pertanggungjawaban secara terbuka, bukan sekadar dengan alasan teknis atau dalih situasi tak terkendali. Rakyat menuntut kejelasan, rakyat menuntut keadilan, dan rakyat menolak pembiaran atas peristiwa memalukan ini. Menurut kami hukum jangan hanya berlaku pada masyarakat kecil tetapi juga berlaku kepada kalalaian para pemangku kekuasaan sebagaimana amanat UU 1945 pasal 27 ayat 1 bahwa kita sama dimata hukum. Peristiwa demonstrasi yang mengakibatkan terbakarnya gedung DPRD Kota Makassar meninggalkan duka mendalam bagi warga Kota Makassar, sebab kejadian tersebut merenggut 3 nyawa tak bersalah. Adanya korban jiwa membuat pendiri FPK3, Husnul Mubarak, menilai bahwa peristiwa ini bukan hanya sebatas kebakaran akibat anarkisme, tetapi juga merupakan bentuk diabaikannya aturan mengenai sistem proteksi kebakaran pada gedung bertingkat. Asumsi kami, Supratman selaku Ketua DPRD kurang memperhatikan hal tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam Surat Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. INS.11/M/BW/1997 dijelaskan bahwa sistem proteksi kebakaran merupakan salah satu syarat dalam penerbitan IMB. Syarat keselamatan kerja yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran secara jelas juga digariskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, antara lain: − Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran; − Menyediakan sarana jalan untuk menyelamatkan diri; − Mengendalikan asap, panas, dan gas; − Melakukan latihan bagi semua karyawan. Menurut kami, terdapat dua hal yang diabaikan, yakni sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif. Sistem proteksi kebakaran aktif dirancang untuk mencegah dan memadamkan kebakaran secara otomatis, seperti sprinkler, detektor asap, detektor panas, APAR, serta hidrant. Sedangkan sistem proteksi kebakaran pasif dirancang untuk menyediakan sarana jalur evakuasi, seperti selasar, ramp, tangga darurat, serta tangga khusus pemadam kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut menggambarkan bahwa kedua sistem proteksi kebakaran tidak berfungsi dengan baik. Salah satu contohnya adalah adanya orang yang melompat dari lantai 4 gedung akibat tidak adanya tangga darurat di luar gedung. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali.

Daerah, Makassar, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar Sediakan 6 Mobil untuk Suporter PSM ke Parepare

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Olahraga, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, kembali menunjukkan dukungan penuh bagi tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Menjelang laga bergengsi kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9/2025) pukul 20.00 Wita, Pemkot menyiapkan enam unit bus dan mobil khusus untuk mengangkut rombongan dari Makassar, dan para suporter fanatik yang tergabung dalam komunitas Balaikota Mania (The Batman). Dukungan penuh Pemkot ini diharapkan dapat menambah semangat PSM Makassar dalam menghadapi laga sarat gengsi tersebut. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan akan hadir langsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, untuk memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar saat menjamu Persija Jakarta. Munafri menyebut, kehadirannya menjadi wujud nyata dukungan Pemkot Makassar kepada Pasukan Ramang yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi di awal musim. “Sebagai bentuk dukungan kepada para pemain PSM, Insya Allah saya akan hadir langsung di Gelora BJ Habibie memberikan support. Saya akan hadir bersama penggemar PSM,” ujarnya, Kamis (18/9/2025). Tak hanya datang sendiri, mantan Chief Executive Officer atau CEO PSM itu juga memboyong komunitas Balaikota Mania (The Batman), suporter fanatik yang akan mendampingi perjalanan PSM di laga sarat gengsi pekan ini. “Ada mobil sudah disiapkan 6 bus tambah juga mobil Satpol PP, untuk suporter, pendukung, rombongan dari Makassar menuju Parepare,” tuturnya. Sebagai langkah awal, Munafri menunjukkan dukungan nyata untuk PSM Makassar dengan menyambangi markas klub yang terletak di Jalan Balai Kota, tak jauh dari Museum Kota Makassar. Ia melihat PSM Store resmi dibuka kembali di Jalan Balaikota No. 11. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk perhatian pemerintah kota terhadap tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan tersebut. Dalam kunjungan itu, Munafri yang akrab disapa Appi bertemu langsung dengan manajemen klub, jajaran CEO PSM, serta perwakilan suporter. Ia meninjau berbagai persiapan tim menjelang laga Super League, termasuk melihat langsung atribut dan kostum atau jersey terbaru yang akan digunakan Pasukan Ramang musim ini. “Kostumnya bagus, (bagus sekali). Tapi kalau jersey-nya bagus, prestasinya juga harus bagus, akan menang,” kata Appi, sembari memuji desain baru kostum kebanggaan PSM. Tak hanya soal kesiapan tim, Appi juga mengungkapkan rencana besar Pemkot untuk mendukung infrastruktur sepak bola di Makassar. Ia menyebut pemerintah kota telah menyiapkan rencana pembangunan stadion baru yang terletak di kawasan Untia, diharapkan bisa mulai dianggarkan pada 2026. “Kalau stadionnya, Insha Allah mudah-mudahan penganggarannya 2026, dikerjakan 2027 sudah bisa. Stadion kapasitasnya mungkin sekitar 15–20 ribu penonton, tapi yang penting nyaman dan representatif,” jelasnya. Munafri menambahkan, stadion tersebut diharapkan menjadi rumah baru bagi PSM sekaligus ikon kebanggaan masyarakat Makassar. Kehadiran Wali Kota di markas PSM disambut hangat oleh manajemen dan suporter. Mereka menilai kunjungan ini memberi semangat tambahan bagi tim jelang laga penting kontra Persija Jakarta sekaligus menjadi simbol kuatnya kolaborasi Pemkot dengan klub sepak bola tertua di Indonesia tersebut. Sedangkan, Ketua Balaikota Mania, Arwin Malik, mengatakan rombongan suporter akan berkumpul terlebih dahulu di Lapangan Karebosi pada pukul 12.30 WITA, sebelum bersama-sama berangkat memberikan dukungan langsung kepada Pasukan Ramang. “Rombongan suporter akan terlebih dahulu berkumpul di Lapangan Karebosi, pada pukul 12.30 WITA, sebelum bersama-sama berangkat menuju Parepare,” ujarnya. Ditambahakan, mobil disiapkan oleh Pemerintah Kota, bagi suporter PSM menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah kota dan masyarakat pecinta sepak bola untuk memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar. “Ini bentuk sinergi pemerintah kota dan masyarakat pecinta sepak bola untuk mendukung langsung PSM Makassar,” jelasnya. Diketahui, laga bergengsi PSM melawan Persija Jakarta, tampak seru. Pertemuan klasik dua klub besar ini menjadi sorotan, bukan hanya karena memperebutkan tiga poin penting di ajang Super League 2025/2026, tetapi juga sarat gengsi dan rivalitas panjang. Atmosfer panas mulai terasa jelang kick-off, terlebih catatan pertemuan kedua tim menunjukkan PSM dalam posisi inferior, hanya satu kali menang, dua kali imbang, dan dua kali kalah dari Persija dalam lima laga terakhir Liga Indonesia. Meski demikian, kemenangan tetap menjadi target utama Pasukan Ramang. Tiga poin di kandang akan sangat berarti untuk keluar dari zona degradasi sekaligus mengurangi tekanan di awal musim.

Daerah, Makassar, Pemerintahan

Makassar Raih Penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index Awards 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id – SLEMAN, YOGYAKARTA– Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam transformasi digital. Hal itu dibuktikan dengan kembali meraih penghargaan sebagai salah satu dari 10 Pemerintah Daerah Terbaik di Indonesia dalam Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2025, Kamis (18/09/2025). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria dan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem dalam Seminar Nasional dan Perilisan GM-DTGI Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang diadakan oleh Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada (UGM). Penghargaan GM-DTGI Awards 2025 ini merupakan pengakuan atas upaya Pemkot Makassar dalam menerapkan inovasi digital dan transformasi pemerintahan yang transparan serta efisien. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem mengatakan penghargaan ini menjadi salah satu bukti kota Makassar yang memiliki komitmen untuk selalu membuat inovasi dalam hal digitalisasi. “Ini bukti kerja keras kita bersama dan menjadi motivasi untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat kota Makassar,” ucapnya. “Dua tahun berturut-turut kita raih penghargaan yang sama. Ini menjadi cambuk dan motivasi kami untuk terus berinovasi,” sambung Roem. Roem menjelaskan salah satu faktor utama yang mendukung pencapaian keberhasilan ini yakni penerapan teknologi digital. Dimana Pemkot Makassar dinilai menunjukkan kinerja baik dalam menerapkan teknologi digital untuk pelayanan publik dan pengelolaan data. Seperti kata Roem, baru-baru ini Pemkot Makassar meluncurkan Makassar Super Apps atau yang biasa disebut dengan Lontara+. Aplikasi “Lontara+” ini merupakan sebuah platform inovatif yang dirancang khusus untuk menyediakan layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat Kota Makassar. Aplikasi ini dapat diakses oleh warga baik untuk mengajukan permohonan dan bahkan melacak status layanan-layanan tersebut tanpa harus mengunjungi kantor-kantor pemerintah secara langsung. Selain itu, partisipasi masyarakat yang meningkat dalam proses digitalisasi juga menjadi salah penilaian. “Kita berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan dan keikutsertaan masyarakat dalam inovasi digitalisasi yang mempermudah pelayanan publik di Kota Makassar,” ungkapnya. Sementara, Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, mengungkapkan penghargaan GM-DTGI adalah indeks yang dikembangkan oleh UGM untuk menilai kinerja transformasi digital di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Indeks ini mencakup tujuh pilar yakni tata kelola dan kepemimpinan, Peraturan dan Kebijakan. Reformasi administrasi publik dan perubahan manajemen. “Kita juga menilai dari tata kelola data, ekosistem digital, desain platform yang berpusat pada pengguna serta keamanan siber dan privasi,” tuturnya. Penghargaan ini juga dirancang untuk mengukur tingkat kesiapan dan implementasi tata kelola transformasi digital pada Pemerintah Daerah. “GM-DTGI ini bukan hanya fokus teknologi tapi ini tentang proses dan penekanan indeks yang kami buat agar pemerintah daerah ini terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi inovasi yang bisa mempermudah masyarakat,” tandasnya. (*)

Internasional, Pemerintahan

PB HMI Temui Dubes Palestina, Tegaskan Dukungan untuk Palestina

Tinggalkan Komentar / Internasional, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id – Audiensi PB HMI dengan Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia: Komitmen Dukungan dan Kolaborasi untuk Palestina Pada hari Rabu, 17 September 2025, pukul 13.30–14.30 WIB, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melaksanakan pertemuan ke Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini merupakan agenda rutin dari Bidang Hubungan Internasional PB HMI sebagai upaya memperkuat diplomasi pemuda dan solidaritas kemanusiaan internasional. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, Ketua Bidang Hubungan Internasional Muhammad Arsyi Jailolo, Ketua Bidang PTKP Elhakim, Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan Ibnu Tokan, Ketua Bidang ESDM Alief, Wasekjend Bidang Hubungan Internasional Putri Haryani dan M. Riski Mustofa, serta didampingi oleh jajaran pengurus PB HMI lainnya. Rombongan PB HMI disambut langsung oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair Al-Shun. Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan penuh solidaritas ini, kedua pihak berdiskusi terkait kondisi terkini di Palestina, terutama eskalasi situasi di Gaza. Dr. Zuhair Al-Shun menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan rakyat Indonesia, khususnya kader HMI, bagi perjuangan bangsa Palestina. Beliau juga berpesan kepada masyarakat Indonesia dan kader HMI untuk terus membela Palestina serta meningkatkan kesadaran publik terhadap krisis yang sedang terjadi. Pada kesempatan ini, PB HMI mengusulkan inisiatif kolaborasi strategis yang dapat dilakukan antara PB HMI dan Kedutaan Besar Palestina, baik dalam bentuk advokasi, edukasi, maupun program kemanusiaan bersama guna mempererat persahabatan kedua bangsa. PB HMI berkomitmen untuk terus mendukung Palestina melalui diplomasi pemuda dan aksi nyata di berbagai sektor, serta mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tetap solid berdiri bersama rakyat Palestina, hal ini juga menjadi komitmen PB HMI untuk selalu hadir dan berperan dalam resolusi problematika Kemanusiaan Internasional, Dimana kita ketahui Himpunan Mahasiswa Islam sebagai Organisasi Mahasiswa Islam tersebar dari Sabang-Merauke, dan juga memiliki 5 Cabang Istimewa Luar Negeri.

Nasional, Opini, Pemerintahan

“BBM Langka, Kepercayaan Pun Hilang: Potret Rapuhnya Tata Kelola Energi Indonesia”

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan / Fikri Haikal

ruminews.id – Di negeri yang setiap harinya bergerak dengan deru mesin, kelangkaan bahan bakar adalah isyarat getir tentang rapuhnya nadi pasokan energi. Januari – Februari 2025 pernah menjadi panggung awal kegelisahan itu: SPBU Shell dan BP – AKR kehabisan stok, meninggalkan bayangan antrian dan keluh-kesah pelanggan yang terhenti di tengah jalan. Kala itu, alasan yang digemakan sederhana rantai pasok tersendat, distribusi terhenti sesaat. Namun, siapa sangka gema yang sama kini kembali hadir, lebih lantang, lebih melelahkan. Sebulan terakhir, wajah – wajah resah kembali menumpuk di pompa bensin. BBM nonsubsidi kembali langka, seolah negeri ini tidak belajar dari riwayat yang baru saja tercatat. Ironisnya, keresahan publik tidak berhenti di sana. SPBU Pertamina, sebagai penyangga utama, menjadi lautan antrean. Mesin – mesin kendaraan berbaris layaknya kerumunan peziarah yang sabar menunggu giliran. Namun kesabaran itu perlahan tergerus oleh waktu kerja yang hilang, oleh keterlambatan yang kian merayap. Aplikasi yang digadang sebagai modernisasi justru menjadi belenggu baru. Barcode yang harus dipindai, nomor plat yang mesti diinput, menit-menit yang seharusnya efisien kini berubah menjadi jarum jam yang menyiksa. Apa artinya teknologi jika justru mengulur langkah rakyat yang terburu mengejar penghidupan? Modernitas, dalam wajahnya yang kaku, ternyata tak jarang melupakan denyut kesederhanaan yang paling dibutuhkan: kelancaran. Namun luka yang menganga tidak berhenti pada antrean atau tersendatnya pasokan. Tahun lalu, publik diguncang oleh terbongkarnya praktik pengoplosan besar-besaran di lingkup Pertamina Pertalite yang dicampur dan disulap menjadi Pertamax. Bukan sekadar permainan kotor, melainkan pengkhianatan telanjang terhadap bangsa. Kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah itu adalah darah yang mengalir deras keluar dari nadi perekonomian, meninggalkan rakyat dengan tangki kosong sementara segelintir orang menyalakan obor kekayaan dari hasil manipulasi. Kelangkaan BBM hari ini, jika ditilik lebih dalam, hanyalah wajah terbaru dari drama panjang pengelolaan energi yang rapuh, dipenuhi kelalaian, dan dinodai kerakusan. Apa arti janji manajemen energi yang kokoh, bila di satu sisi rakyat harus berdesakan dalam antrean, sementara di sisi lain negara dijarah dari dalam? Barangkali, yang hilang bukan hanya bensin dalam tangki, melainkan juga rasa percaya pada janji-janji pengelolaan energi yang mestinya lebih tangguh dan bersih. Negeri yang besar tak boleh kalah oleh antrean panjang di pompa bensin, apalagi oleh korupsi yang menggerogoti dari dalam. Sebab, pada setiap liter BBM yang tertahan atau dioplos di sanalah tergantung denyut kehidupan jutaan rakyatnya. Di titik inilah pertanyaan mendesak tak bisa lagi dihindari: di mana tanggung jawab pemerintah? Di mana keberanian direksi Pertamina untuk membersihkan rumahnya sendiri? Dan mengapa setiap kali rakyat dipaksa antre dan menanggung derita, para elite yang duduk di kursi kekuasaan hanya sibuk dengan narasi pembenaran? Negeri sebesar Indonesia tidak boleh kalah oleh antrean panjang di pompa bensin, apalagi oleh korupsi di tubuh perusahaan energi negara. Jika pemerintah dan direksi Pertamina terus menutup mata, maka setiap liter BBM yang tertahan di antrean akan berubah menjadi simbol pengkhianatan: bahwa kepentingan rakyat selalu ditempatkan di urutan terakhir, sementara kerakusan elit terus dipelihara di balik layar.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini