Ruminews.id, Jakarta — Sejumlah warga Tamalanrea, Kota Makassar, mendatangi kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta pada Jumat (13/11/2026). Mereka meminta pemerintah dan pihak terkait menghentikan rencana pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tamalanrea yang dinilai mengancam ruang hidup, kesehatan, dan keselamatan lingkungan permukiman.
Kedatangan warga ke Jakarta merupakan bagian dari perjuangan yang telah berlangsung sekitar dua tahun. Mereka menilai upaya penolakan melalui aksi dan audiensi di DPRD serta Kantor Wali Kota Makassar belum menghasilkan kepastian penyelesaian.
Salah satu perwakilan warga, Ani, mengatakan mereka datang ke Jakarta setelah diarahkan untuk menemui Danantara oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Kami ke Jakarta rela naik kapal, meninggalkan anak dan keluarga demi memperjuangkan hak kami. Kami beberapa kali melakukan aksi dan audiensi di DPRD, kantor Walikota Makassar tapi kami seperti di pingpong dan terkahir diminta ke Danantara oleh Walikota Makassar, makanya kami ke sini. Pengolah sampah menjadi energi listrik sangat dekat dengan rumah kami” ungkap Ani.
Warga hadapi saling lempar kewenangan
Masalah ini berkaitan dengan perbedaan keterangan mengenai kewenangan penghentian proyek PSEL Makassar. Pada 20 Oktober 2026, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan pemerintah kota telah mengajukan pemutusan kontrak proyek, tetapi kewenangan atas kelanjutannya berada di Danantara.
Namun, dalam audiensi dengan warga, Vice President Stakeholder Relations Denera, Averyadi Setiawan, menyampaikan bahwa penentuan lokasi merupakan kewenangan pemerintah kota. Ia menyebut Denera tidak akan melampaui kewenangan tersebut.
Menurut Averyadi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, tugas Denera terbatas pada kajian teknis dan ekonomi serta pemilihan badan usaha.
Perbedaan keterangan tersebut dinilai memperlihatkan belum adanya kejelasan tanggung jawab antarpihak dalam menyelesaikan konflik. Kepala Divisi Transisi Energi Berkeadilan WALHI Sulawesi Selatan, Nurul Fadli Gaffar, mengatakan warga justru terus dihadapkan pada saling lempar kewenangan, sementara ancaman terhadap permukiman mereka belum memperoleh kepastian penyelesaian.
“Perbedaan pernyataan tersebut memperlihatkan belum adanya kejelasan tanggung jawab antarpihak untuk memastikan perlindungan hak bagi masyarakat. Warga yang selama ini berulang kali menyampaikan penolakan justru dihadapkan pada saling lempar kewenangan, sementara ancaman terhadap tempat tinggal dan keselamatan lingkungan belum mendapatkan kepastian penyelesaian,” ungkap Nurul.
Menurut WALHI, persoalan ini bukan kali pertama terjadi. Kontrak PSEL Makassar ditandatangani pada September 2024 tanpa melibatkan warga. Masyarakat baru mengetahui rencana proyek melalui sosialisasi terbatas melalui WhatsApp pada Juli 2025.
Pada Mei 2026, Menteri Keuangan disebut mendesak pemerintah kota agar tidak memindahkan lokasi proyek. Sementara itu, konsorsium PT Sarana Utama Synergy (PT SUS) mengumumkan rencana peletakan batu pertama pada akhir 2026. Hingga siaran pers tersebut diterbitkan, belum ada keputusan resmi yang membatalkan proyek PSEL di Tamalanrea.
Ribuan rumah dan fasilitas publik berada di sekitar lokasi
WALHI menyebut lokasi proyek berbatasan langsung dengan Kampung Mula Baru, Tamala’lang, dan Perumahan Alamanda tanpa zona penyangga. Dalam radius satu kilometer dari lokasi, terdapat sedikitnya 1.388 rumah, enam sekolah, satu PAUD, dan satu puskesmas.
Organisasi lingkungan tersebut juga merujuk studi di Tiongkok yang menyarankan jarak aman sekitar 1,5 kilometer dari kawasan permukiman. Sebagai bentuk penolakan, sebanyak 1.576 warga dari tiga kampung telah menandatangani petisi.
Selain jarak proyek dengan permukiman, WALHI menyoroti karakteristik sampah Kota Makassar. Sekitar 65 persen sampah disebut merupakan sisa makanan dengan kadar air tinggi. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat proses pembakaran tidak stabil dan meningkatkan risiko pelepasan dioksin serta furan.
Fadhli mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak seharusnya diselesaikan dengan memindahkan risiko lingkungan dan kesehatan ke kawasan tempat tinggal masyarakat.
“Persoalan sampah tidak boleh diselesaikan dengan memindahkan risiko lingkungan dan kesehatan ke tengah permukiman warga. Jangan sampai perubahan skema pembiayaan atau kelembagaan justru menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang sebelumnya telah muncul,” tambah Fadhli.
WALHI soroti dampak PSEL Putri Cempo dan beban pembiayaan
WALHI juga mengangkat pengalaman operasional PSEL Putri Cempo di Surakarta sebagai peringatan atas potensi dampak lingkungan dan ekonomi proyek serupa.
Dalam kajian berjudul Menabur Benih Kerusakan, WALHI mencatat limbah cair dari fasilitas tersebut dibuang ke Sungai Jengglong yang bermuara ke Bengawan Solo. Abu dasar yang tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) disebut ditumpuk di ruang terbuka. Warga sekitar juga mengeluhkan batuk dan sesak napas.
Kajian tersebut turut memperkirakan laba operasi selama 20 tahun dapat mengalami defisit hingga Rp617 miliar, bahkan sebelum bunga pinjaman diperhitungkan.
Pada tingkat nasional, WALHI menyoroti rencana pemerintah menyiapkan anggaran Rp89 triliun untuk pembangunan 33 proyek PSEL. PLN diwajibkan membeli listrik yang dihasilkan dengan harga sekitar 0,20 dolar AS per kilowatt-jam selama 30 tahun. Menurut WALHI, harga tersebut jauh di atas biaya penyediaan listrik sehingga berisiko menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Paksi Lalang Sambegana, mempertanyakan pihak yang akan menanggung dampak proyek tersebut.
“Di Solo sudah terjadi, sampai sekarang warga sekitar Putri Cempo yang menanggung. Jangan sampai hal ini terjadi juga di Makassar. PSN ini sebenarnya dibangun untuk siapa, untuk warga atau untuk investor?” kata Paksi.
WALHI mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menempatkan pengurangan sampah sebagai pendekatan utama, bukan pembakaran. Karena itu, organisasi tersebut meminta pemerintah dan Danantara membuka secara transparan besaran biaya yang akan ditanggung PLN dan APBN selama masa kontrak proyek.
“Danantara pegang uang publik, jadi harus hati-hati pakainya. Bakar sampah itu mahal, dibayar dengan kesehatan warga, kerusakan ekologis dan yang nombok APBN,” tambah Paksi.
WALHI desak penghentian proyek
WALHI menegaskan bahwa Denera sebagai pihak yang menjalankan investasi dan pengembangan PSEL tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan proyek yang didukungnya tidak merusak lingkungan atau melanggar hak masyarakat. Tanggung jawab tersebut, menurut WALHI, mencakup perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kesehatan, keselamatan, serta ruang hidup warga.
Dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan ekologis, WALHI menilai kelayakan proyek tidak cukup diukur dari aspek teknis dan ekonomi. Perlindungan hak masyarakat serta pencegahan pengalihan risiko pembangunan kepada warga juga harus menjadi pertimbangan.
“Denera tidak bisa berlindung di balik pembagian kewenangan untuk menghindari tanggung jawab. Investasi publik dan proyek strategis tidak boleh mengorbankan lingkungan serta hak-hak warga. Jangan sampai keuntungan proyek dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat harus menanggung risiko kesehatan dan kerusakan ekologis,” tegas Paksi.
