Reses DPR RI Dapil Sulsel III Disorot, Masyarakat Adat Luwu Timur Tagih Perhatian Wakil Rakyat

Iin Nirmala
Kamis, 19 November 2026 • 16:41 WITA
Reses DPR RI Dapil Sulsel III Disorot, Masyarakat Adat Luwu Timur Tagih Perhatian Wakil Rakyat

Ruminews.id, LUWU TIMUR — Masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur meminta perhatian dan keberpihakan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari hubungan dengan Kedatuan Luwu, rencana pemberlakuan PPHMA, hingga perlindungan tanah ulayat dan hutan adat di tengah aktivitas pertambangan, dinilai membutuhkan perjuangan nyata dari para wakil rakyat di parlemen pusat.

Pemuka Dewan Adat Suku Padoe, Ameria Shinta, menilai agenda reses anggota DPR RI seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus mengukur sejauh mana aspirasi mereka diperjuangkan.

Ia menyatakan sependapat dengan sorotan Ketua KKLR Sulawesi Selatan, Hasby Syamsu Ali, mengenai pentingnya evaluasi terhadap kinerja dan keterwakilan anggota DPR RI Dapil Sulsel III di wilayah Luwu Raya.

Meski mengakui belum memahami secara mendalam sistem kerja para wakil rakyat di DPRD maupun DPR RI/MPR, Ameria mempertanyakan mengapa persoalan yang dialami kelompok masyarakat di daerah kerap belum terlihat terwakili.

“Sesungguhnya para wakil kita kenapa terlihat tidak mewakili aspirasi atau tidak mewakili suatu permasalahan sesungguhnya yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat pada suatu tempat,” ujar Ameria di Malili, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, reses merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kerja, perjuangan, capaian, hingga kendala yang dihadapi para wakil rakyat dalam menjalankan tugas keterwakilan.

“Ketika ada reses seorang wakil kita yang mewakili suatu daerah pemilihan, ada kesempatan untuk kita menilai sampai di mana kerja-kerjanya dan perjuangannya, pencapaiannya, dan apa saja yang menjadi kendalanya,” katanya.

Khusus di Luwu Timur, Ameria mengaku belum melihat kinerja legislator yang benar-benar menjangkau akar rumput untuk membela atau mendampingi masyarakat adat asli dalam menghadapi berbagai persoalan.

“Sejauh ini terhadap masalah-masalah yang terjadi, khususnya dalam masyarakat adat asli daerah Lutim, belum ada terlihat kinerja yang sampai di akar rumput atau masyarakat yang membela masalah-masalah yang terjadi,” ungkapnya.

Lima Persoalan Masyarakat Adat

Ameria mengemukakan lima persoalan utama yang menurutnya perlu menjadi perhatian para wakil rakyat, terutama anggota DPR RI yang memiliki tanggung jawab keterwakilan terhadap masyarakat Luwu Raya.

Pertama, hubungan antara masyarakat adat dan Kedatuan Luwu yang dinilainya belum memiliki penyelesaian jelas. Ia menyebut sejumlah tuntutan dan kebijakan yang diambil belum berpihak kepada masyarakat adat, bahkan cenderung menimbulkan persoalan baru alih-alih menyatukan.

Kedua, rencana pemberlakuan PPHMA di Luwu Timur. Ameria berharap para wakil rakyat yang membawa aspirasi masyarakat adat benar-benar memahami keberadaan dan sejarah berbagai komunitas adat di wilayah tersebut.

Ia mengingatkan agar perhatian terhadap masyarakat adat tidak hanya terpusat pada satu komunitas, tetapi mencakup seluruh komunitas secara merata.

“Wakil ini harus mengetahui keberadaan, memahami sejarah masyarakat adat dari beberapa komunitas secara merata, jangan hanya terfokus pada salah satunya,” tegasnya.

Ketiga, persoalan wilayah yang direncanakan menjadi kawasan pertambangan, baik konsesi baru maupun wilayah yang telah lama masuk dalam perencanaan pertambangan.

Ameria meminta agar keberadaan masyarakat adat dan sejarah penguasaan wilayah mereka diperhatikan sebelum suatu kawasan ditetapkan atau dikelola untuk kepentingan pertambangan.

“Bisakah masyarakat adat sedikit dihargai mengenai wilayahnya? Tidak serta-merta perorangan maupun atas nama negara datang mencaplok dan mengakui suatu wilayah, tanpa menelusuri keadaan wilayah itu dan masyarakat yang hidup dalam wilayah itu sejak dahulu,” ujarnya.

Keempat, ia mempertanyakan sejauh mana masyarakat adat memperoleh pembelaan ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan wilayah dan hak-hak tradisional mereka.

“Bisakah masyarakat adat mendapat pembelaan?” katanya.

Kelima, Ameria mengingatkan agar pembangunan dan aktivitas pertambangan tidak sampai menghilangkan kampung-kampung masyarakat adat beserta tanah ulayat dan hutan adat yang menjadi sumber kehidupan mereka.

“Jangan sampai menghilangkan kampung dengan segala keberadaan masyarakat adat, tanah ulayat, dan hutan adat. Ke mana lagi masyarakat adat mau hidup, karena itu merupakan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat,” tegasnya.

Jangan Sampai Tersisih di Kampung Sendiri

Lebih jauh, Ameria menilai Luwu Timur memiliki karakteristik berbeda karena sebagian besar wilayahnya menyimpan kekayaan alam yang melimpah.

Namun, kekayaan tersebut menurutnya tidak boleh membuat masyarakat adat asli justru kehilangan akses terhadap ruang hidup dan sumber penghidupannya.

Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut tidak memperoleh perhatian yang sebanding dengan kepentingan pihak-pihak yang datang untuk mencari penghidupan maupun mengelola sumber daya alam.

“Wilayah Luwu Timur berbeda dengan wilayah lain karena wilayah ini sebagian besar mengandung kekayaan alam yang melimpah. Kami sebagai warga Luwu Timur jangan sampai mati di dalam lumbung padi,” tuturnya.

Ameria menegaskan, masyarakat adat tidak menolak kedatangan maupun keberadaan komunitas lain di Luwu Timur. Namun, ia meminta agar masyarakat adat asli yang memiliki sejarah dan keterikatan dengan wilayah tersebut mendapatkan perhatian khusus.

“Bukan menolak kedatangan dan keberadaan komunitas lain, tapi paling tidak berilah perhatian khusus kepada masyarakat adat asli wilayah Luwu Timur,” katanya.

Minta Agenda Reses Terbuka dan Inklusif

Sebagai bentuk harapan, Ameria meminta agar informasi mengenai pertemuan dan agenda reses para wakil rakyat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk komunitas adat.

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan kebutuhan dan persoalannya secara langsung.

Ia juga menekankan bahwa anggota DPR RI yang telah terpilih memiliki tanggung jawab mewakili seluruh masyarakat di daerah pemilihannya, tanpa membedakan pilihan politik saat pemilu.

“Harapan kami adalah ada pemberitahuan pertemuan-pertemuan reses para wakil rakyat, walaupun mungkin saat pemilihan bukan yang dipilih. Tetapi karena sudah mewakili semua, kami masyarakat adat mengharap ada keadilan, perlakuan yang sama,” ujarnya.

Ia berharap aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat mendapat perhatian dalam agenda perjuangan para legislator. Terlebih, menurutnya, jumlah orang yang datang ke Luwu Timur untuk mencari penghidupan semakin banyak, sehingga keberadaan masyarakat adat asli tidak boleh terabaikan.

“Jadi kami masyarakat adat memohon, tolong perhatikan kami yang punya wilayah, bukan hanya kepentingan komunitas lain yang sesungguhnya datang mencari hidup di wilayah kami,” pungkasnya.

Bagi Ameria, reses seharusnya menjadi lebih dari sekadar agenda rutin anggota legislatif.
Kegiatan tersebut perlu membuka ruang komunikasi yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat, agar persoalan hak wilayah, keberlanjutan kampung, tanah ulayat, hutan adat, dan sumber penghidupan mereka benar-benar masuk dalam agenda perjuangan di parlemen pusat. (*)

Bagikan Berita Ini:
RUMINEWS

Membuka berita...