Ruminews.id, PALOPO — Minimnya kehadiran anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III dalam agenda reses di wilayah Luwu Raya dikhawatirkan berdampak pada tidak terserapnya berbagai aspirasi masyarakat. Padahal, sejumlah persoalan pembangunan di daerah membutuhkan perhatian dan perjuangan legislator di tingkat pusat.
Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM), Muh. Risharyadi, mempertanyakan bagaimana aspirasi masyarakat dapat ditampung dan disampaikan kepada pemerintah pusat jika anggota DPR RI yang mewakili wilayah tersebut jarang turun melaksanakan reses.
“Bagaimana cara mau tampung dan sampaikan aspirasi masyarakat yang ada di Luwu Raya kalau anggota dewan dari Dapil III, khususnya untuk daerah Luwu Raya, jarang turun reses dan bertatap langsung dengan konstituen?” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Menurut Risharyadi, kegiatan reses memiliki fungsi substantif sebagai ruang komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat di daerah pemilihan. Melalui agenda tersebut, legislator seharusnya dapat mendengar langsung berbagai persoalan, kebutuhan, dan harapan masyarakat untuk kemudian diperjuangkan dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Ia mengkhawatirkan agenda reses justru hanya menjadi kegiatan formalitas apabila tidak disertai kehadiran yang memadai dan penyerapan aspirasi secara langsung.
“Yang ditakutkan jangan sampai persoalan reses hanya sebagai formalitas, padahal ada hal substansi yang penting dalam kegiatan reses yakni mendegar dan menyerap aspirasi masyarakat maupun daerah,” tegasnya.
Risharyadi menilai berbagai persoalan yang terjadi di Luwu Raya membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Dalam konteks tersebut, anggota DPR RI memiliki peran sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat daerah, pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah nasional.
Kehadiran legislator di tengah masyarakat menjadi penting agar persoalan yang berkembang di daerah dapat diketahui secara langsung, sekaligus memperoleh saluran perjuangan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR RI.
Ia berharap para wakil rakyat dari Dapil Sulsel III memberikan perhatian lebih terhadap wilayah Luwu Raya dan memberikan kontribusi nyata yang tidak hanya dalam momentum politik, tetapi juga melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama masa jabatan.
Pernyataan Risharyadi menambah daftar kritik terhadap keterwakilan DPR RI Dapil Sulsel III di Luwu Raya. Sebelumnya, Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, juga menyoroti keterbukaan informasi mengenai agenda reses legislator di wilayah tersebut.
Sorotan serupa disampaikan Muhammad Sabar Al Jihad, mantan Ketua HMI MPO Cabang Palopo periode 2019–2020, yang menilai suara rakyat merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kehadiran fisik, pendengaran aktif, dan perjuangan nyata di parlemen pusat.
Berserta beberapa aktivis lain yang turut memberikan sorotan.
Berbagai kritik tersebut menggarisbawahi tuntutan masyarakat agar reses tidak berhenti sebagai agenda rutin kelembagaan, melainkan benar-benar menjadi sarana menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Luwu Raya ditingkat pemerintah pusat. (*)
