Penulis: Angga Riyon Nugroho S.Pd.
Ruminews.id, Yogyakarta — Hari ini 27 Juli 2026, tepat 30 tahun yang lalu terjadi peristiwa penyerbuan kantor PDI, di Jakarta. Rahasia gelap akan dalang dari peristiwa ini masih menjadi misteri sampai saat ini.
Korban berjatuhan dan rasa aman menjadi harga yang mahal didapatkan oleh masyarakat Indonesia saat itu. Apakah hal tersebut akan terulang di masa kini? Pembrangusan massal demi eksistensi politik kelompok tertentu akan menjadi awal dari cacatnya demokrasi di negara ini. Sebuah sejarah gelap yang dapat kita pelajari agar tidak terulang kembali di masa depan kelak.
Mereduksi Partai, Melahirkan Represi Pemerintah
Rezim Orde Baru yang dibangun dari puing-puing kegagalan PKI menjadi partai penguasa berakhir pada pengendalian kekuasaan di tangan militer. Partai yang masih bertahan dalam pemerintahan kemudian dilakukan fusi.
Partai beraliran agama digabungkan dalam (PPP) dan partai beraliran nasionalis digabungkan dalam (PDI) dan pemerintah membuat satu Golongan Karya (Golkar). Tujuannya jelas mempersempit ruang gerak demokrasi masyarakat untuk memiliki suara di dalam pemerintahan. Dominasi politik saat itu ada pada Golongan Karya (Golkar) bentukan Soeharto dan para pendukungnya.
Dalam Peristiwa 27 Juli 1996 “Titik Balik Perlawanan Rakyat” oleh Peter Kasenda dijelaskan bahwa Golkar mendominasi kehidupan kepartaian sejak Pemilu 1971. Posisi parpol menjadi begitu tergantung kepada pemerintah yang sebenarnya tidak mengakar pada rakyat.
Fusi partai menjadikan parpol sulit menjelaskan esensi kehadirannya dihadapan tata politik nasional yang ada. Sehingga menurut Syamsuddin Harris dampaknya untuk PDI memunculkan konflik intern yang berkepanjangan dalam tubuh PDI, khususnya persaingan antarunsur dan vested interes antar individu yang berasal dari unsur PNI.
Peranan pemerintah dalam merencanakan konflik Kudatuli 1996 ini diawali dengan kongres PDI di Medan, direkayasa untuk menaikan Soerjadi menjadi Ketua Umum PDI. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi para pendukung Megawati Soekarnoputri dengan menggelar aksi mimbar bebas di kantor DPP PDI.
Kongres di Medan sendiri disambut demo oleh ribuan massa di Jakarta dengan melakukan long march dari Sekertariat DPP PDI, Jl. Diponegoro kearah Bundaran HI dan selanjutnya ke Thamrin. Namun, massa yang sedianya menuju Istana Negara dibelokkan ke Gambir dan terjadilan Insiden Gambir, 20 Juni 1996.
Barisan aksi yang memanjang sejak Gambir hingga Bundaran HI diserbu aparat saat melintas di depan stasiun. Massa berlarian. Tercatat 86 massa demonstran dan 55 anggota ABRI terluka, serta 50 peserta aksi ditangkap dan dipaksa menginap di Polda Metro Jaya.
Dalam Aldera “Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999” menyatakan panggung politik oposisi pada pertengahan 1990-an memang menempatkan putri Bung Karno menjadi sosok yang paling diperhitungkan. Megawati memiliki sejumlah faktor yang membuatnya menjadi magnitude dalam gelombang perubahan, khususnya bagi kalangan oposisi Orba saat itu. Sosok Megawati bahkan disamakan seperti Aung San Su Kyi-putri bungsu Bapak Bangsa Myanmar Modern, Aung San yang sukses memenangkan pemilu 1990.
Hadirnya Megawati sebagai putri proklamator ternyata membawa antusiasme besar dikalangan simpatisan partai. Semula PDI hanya meraup 24 kursi di DPR (7,88%) kemudian menanjak menjadi 40 kursi DPR (10,87%) pada Pemilu 1987. Fakta ini menempatkan Megawati sebagai penantang serius figur Soeharto, yang dianggap oleh Pius (salah satu aktivis Aldera) sebagai aset gerakan politik perlawanan.
Kudatuli 1996, Kebangkitan Perlawanan Rakyat Terhadap Tirani
Peristiwa Kudatuli 1996 merupakan puncak dari kemuakan rakyat terhadap otoritarianisme di masa Orde Baru. Pemerintahan Soeharto yang membentuk Tirani Kekuasaan militer, menempatkan kekuatan tentara menjadi bagian terpenting untuk mengendalikan rakyat.
Semenjak peristiwa Malari 1974 pembungkaman terhadap perlawanan mahasiswa dan rakyat terjadi menyeluruh. Kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Kordinasi Kemahasiswaan) menjadi bagian pengendalian kegiatan mahasiswa agar tidak lagi berbicara politik di kampus.
Kebangkitan gerakan mahasiswa hadir kembali di tahun 1993, ketika Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) dirintis di lingkungan kampus hingga membangkitkan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Unsur-unsur di dalam PRD ini yang kemudian mendukung gerakan Megawati untuk melawan rezim Soeharto saat itu.
Sejak awal Aldera memang secara politik memposisikan mengawal Megawati Soekarnoputri yang kemenangannya pada KLB (Kongres Luar Biasa), Surabaya 2-6 Desember 1993 digagalkan oleh penguasa. Ditambah lagi pembredelan majalah Tempo, Editor dan tabloid Detik pada 21 Juni 1994 berdampak pada perluasan perlawanan secara sektoral hingga kalangan kelas menengah terdidik.
Secara etimologi ada dua istilah dalam peristiwa 27 Juli 1996 ini, yaitu kata “Kudatuli” dan “Sabtu Kelabu”. Istilah Kudatuli pertama kali dimuat di tabloid Swadesi kemudian luas digunakan oleh berbagai media massa, sedangkan Sabtu Kelabu berarti merujuk pada hari terjadinya peristiwa ini yaitu hari Sabtu, kata “Kelabu” untuk menggambarkan suasana gelap yang melanda panggung perpolitikan Indonesia saat itu.
Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan ada 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka dan 136 orang ditahan. Bahkan dalam Aldera “Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999” pasca penyerbuan, pemerintah Soeharto bertindak lebih represif dengan mengkambinghitamkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang baru saja dideklarasikan sebagai Partai Politik satu pekan sebelumnya sebagai dalang dari kerusuhan.
Pasca peristiwa tersebut penyerbuan massa preman dikerahkan diberbagai tempat di Jakarta, massa PDI pro Megawati terusir dari kantor DPP Jl. Diponegoro 58 Jakarta. Namun, DPP Soerjadi yang direstui oleh Soeharto juga tidak bisa berkantor disana. Untuk beberapa saat kantor itu berpagar seng.
Ada aktivis PRD yang kemudian ditangkap, beberapa diantaranya ditangkap seperti Garda Sembiring, Victor da Costa, Puthut Arintoko dan Ignatius Pranowo. Sosok ketua PRD saat itu Budiman Sudjatmiko juga tidak luput dari incaran penangkapan.
Sebut saja tokoh lain yang menjadi incaran penangkapan saat itu adalah Wiji Thukul yang sampai detik ini tidak pernah diketahui dimana keberadaannya. Dalam kondisi tersebut Pius Lustrilanang sebagai pimpinan Aldera terus bergerak melakukan perlawanan politik sementara rekan-rekan simpatisan PRD lain mencari perlindungan yang aman dari kejaran penangkapan aparat.
Peristiwa Itu Terulang Kembali, Negara Berefleksi
Harapan agar pemerintahan yang demokratis dapat hadir kembali bagi rakyat Indonesia dalam pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini ternyata hanya bias belaka.
Dari tahun 2025, kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang berujung pada kerusuhan dan kericuhan selalu terjadi. Demonstrasi besar-besaran terjadi di bulan Agustus 2025, meninggalnya Affan Kurniawan, seorang Ojol yang dilindas oleh Barakuda Polisi menambah catatan kelam tindak kekerasan penguasa terhadap rakyatnya.
Pasca peristiwa ini penangkapan beberapa aktivis seperti Delpedro Marhaen, Sam Oemar dan Paul menjadi headline berita yang selalu muncul diberbagai media massa. Pemerintah kemudian diarahkan kepada jalan otoriter dan militeristik kembali.
Bahkan dari catatan yang ada ribuan aktivis yang ditangkap pasca peristiwa Agustus 2025 lalu. Jaringan Gusdurian menyoroti gelombang penangkapan ribuan aktivis ini,
“hal ini sangat mengkhawatirkan karena telah menganggu kebebasan sipil di Indonesia”, ujar Alissa Wahid dalam Pontianak Post (13/4/2026).
Maka dari itu sudah semestinya negara berefleksi untuk tidak mengulangi peristiwa ini kembali, karena bagaimanapun kebebasan sipil dalam menyampaikan pendapat merupakan hak yang harusnya didengar oleh negara, bukan kemudian disikapi dengan represi, kekerasan ataupun tindakan yang melanggar HAM lainnya. Sehingga harapan rakyat dalam melawan Tirani dan kesewenang-wenangan dapat diwujudkan secara nyata. (Angga)
