Oleh : Muh. Alief (Ketua DPW Muda Bergerak SulSel)
ruminews.id, – Beberapa tahun lalu, slogan kemajuan dan modernitas kota selalu digaungkan dengan penuh kebanggaan. Namun, jika Anda berjalan menyusuri Kota Makassar hari ini, lanskap yang tersaji justru jauh dari narasi kota metropolitan yang ideal. Ibu kota Sulawesi Selatan ini tengah dihantam paket komplit krisis kebutuhan dasar warga: pemadaman listrik bergilir yang tak kunjung usai, krisis air bersih akibat kekeringan yang meluas, ditambah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta LPG 3 kilogram yang mencekik. Makassar hari ini sedang tidak baik-baik saja; kota ini sedang meredup dalam cengkeraman krisis energi.
Penderitaan warga seolah diatur dalam siklus harian yang melelahkan. Dini hari dihabiskan untuk menadah air bersih yang alirannya kian kritis. Sore harinya, warga harus berburu tabung gas melon dari pangkalan ke pangkalan. Ironi ini ditutup pada malam hari dengan kegelapan akibat kebijakan pemadaman bergilir PLN yang terus berlanjut.
Namun, puncak penderitaan yang paling menyiksa terjadi di jalanan. Pagi, siang, hingga malam hari, energi produktif warga habis terbakar di aspal. Antrean kendaraan yang memburu Pertalite dan Solar dilaporkan mengular parah hingga berkilo-kilometer, meluber melintasi jalur-jalur utama seperti Jalan AP Pettarani, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Perintis Kemerdekaan, hingga area BTP. Pemandangan truk, bus antardaerah, mobil pribadi, hingga ratusan motor yang memakan separuh badan jalan telah memicu kelumpuhan total lalu lintas dan kemacetan horizontal di mana-mana. Waktu tunggu 3 hingga 4 jam kini menjadi hal lumrah yang harus dibayar demi menjaga mesin ekonomi tetap bergerak. Pengecer Pertamini pun diserbu antrean hingga stoknya menipis, bahkan harga eceran melonjak tak masuk akal di beberapa wilayah.
Melihat potret karut-marut ini, sebuah pertanyaan besar dan mengkhawatirkan mulai membayangi benak publik: apakah Makassar akan chaos nanti? Indikator ke arah sana bukan lagi sekadar isapan jempol, melainkan bom waktu yang sudah mulai meledak beberapa hari ini di lapangan.
Realitas di berbagai SPBU Makassar kini berubah menjadi arena pertarungan horizontal yang brutal. Warga yang frustrasi karena sudah mengantre sejak subuh jam 3 dini hari menelan kekecewaan mendalam ketika SPBU tidak kunjung buka atau tiba-tiba kehabisan stok. Ketegangan semakin membakar emosi karena mencuatnya temuan kecurangan oknum petugas SPBU yang diduga sengaja menggunakan beberapa barcode untuk melakukan transaksi atau mendahulukan para pelangsang bermodal tangki modifikasi ketimbang rakyat biasa. Imbasnya, gesekan sosial pecah di mana-mana. Aksi saling serobot memicu makian, bahkan insiden baku pukul dan adu jotos antarpengendara hingga kericuhan massal di area pengisian bahan bakar tidak lagi terhindarkan. Rakyat sudah berada di titik nadir kesabarannya.
Muh. Alief, Ketua DPW Muda Bergerak Provinsi Sulawesi Selatan, situasi di Makassar sudah masuk dalam tahap darurat sosial-ekonomi yang mengancam produktivitas daerah.”Krisis energi di Makassar ini udah bener-bener keterlaluan. Anak muda dan masyarakat dipaksa buang waktu berjam-jam cuma buat antre BBM, padahal waktu itu bisa dipakai buat hal yang lebih produktif. Ini bukan cuma soal motor atau mobil gak bisa jalan, tapi ruang hidup kita yang dipersempit karena salah urus distribusi. Kalau pemerintah pusat terus abai dan masyarakat dibiarin gesekan terus di lapangan, jangan kaget kalau kota ini bakal chaos,” kritik Alief.
Masyarakat pun berhak bertanya: di mana kehadiran negara di tengah situasi darurat ini? Pemerintah kota bersama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya telah mencoba mengambil langkah taktis dengan membentuk Satgas Tertib Pengisian BBM untuk memperketat pengawasan di lapangan. Pemerintah Kota Makassar juga turun langsung mendatangi kantor Pertamina Regional Sulawesi guna mendesak optimalisasi pelayanan. Namun, usaha-usaha lokal ini seperti membentur tembok besar pembuat kebijakan di level pusat.
Masalah utama dari krisis BBM dan energi ini berakar pada kebijakan makro ketahanan pasokan, yang berada di bawah wewenang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di sinilah letak kekecewaan terbesar publik. Ketika mahasiswa menggelar demonstrasi untuk menyuarakan jeritan rakyat, dan ketika gelombang kritik publik semakin membesar di media sosial, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru memilih bungkam dan tidak muncul memberikan kejelasan ke publik terkait isu krusial ini.
Publik tidak butuh narasi klise tentang panic buying atau dalih pemeliharaan infrastruktur yang berulang-ulang. Absennya respons cepat dari Menteri Bahlil menepis ekspektasi masyarakat akan hadirnya kepemimpinan yang responsif di saat krisis. Urusan perut, mobilitas kerja, dan kebutuhan listrik adalah hak dasar rakyat yang pajaknya terus dipungut oleh negara. Ketika koordinasi daerah sudah mentok ke jajaran direksi, kebijakan alokasi kuota dan garansi ketahanan pasokan nasional mutlak ada di meja Menteri ESDM.
Jika krisis multidimensi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya intervensi tegas dari pemerintah pusat, maka stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia Timur dipertaruhkan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus bertaruh waktu dalam antrean tak berujung hanya untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Menteri Bahlil harus segera bersuara, keluar ke publik, dan membawa solusi konkret—bukan sekadar diam membiarkan Makassar dan Sulawesi Selatan berjuang sendiri dalam gulita dan kelangkaan.
