PENULIS : Rosdayanti — Kader HMI Cabang Sumbawa Barat
ruminews.id, — Kabupaten Sumbawa Barat genap berusia 23 tahun. Sebuah perjalanan yang tidak lagi singkat bagi daerah yang terus berupaya membangun identitas, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai perubahan telah terlihat. Infrastruktur semakin berkembang, wajah Kota Taliwang kian dinamis, akses pendidikan semakin terbuka, dan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak.
Namun, di tengah peringatan hari jadi ke-23 ini, ada satu pertanyaan mendasar yang patut diajukan: sejauh mana pembangunan Sumbawa Barat telah memberikan ruang, kesempatan, dan keberpihakan bagi perempuan muda untuk mengambil peran dalam menentukan masa depan daerahnya?
Pertanyaan ini penting karena pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ataupun keberhasilan proyek-proyek strategis. Pembangunan juga harus dilihat dari sejauh mana seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan muda, memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi.
Realitasnya, Sumbawa Barat tidak kekurangan perempuan muda yang cerdas, kritis, kreatif, dan berprestasi. Mereka hadir di ruang pendidikan, organisasi kepemudaan, dunia usaha, komunitas sosial, hingga berbagai gerakan masyarakat. Akan tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya memperoleh ruang aktualisasi yang memadai.
Persoalannya bukan semata-mata terletak pada kemampuan individu, melainkan pada terbatasnya akses, minimnya dukungan, kurangnya pengakuan, serta belum meratanya distribusi informasi pembangunan. Tidak sedikit perempuan muda yang memiliki kapasitas dan gagasan, tetapi harus berhadapan dengan lingkungan sosial dan sistem pembangunan yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada mereka.
Di sinilah refleksi 23 tahun Sumbawa Barat seharusnya dimulai: bukan sekadar merayakan capaian, melainkan berani mengevaluasi siapa saja yang telah dilibatkan dan siapa yang masih tertinggal dalam proses pembangunan.
Pintar, Berpotensi, tetapi Belum Mendapatkan Ruang
Di berbagai sekolah dan lingkungan pendidikan di Sumbawa Barat, kita dapat menemukan perempuan muda dengan prestasi dan potensi yang menjanjikan. Ada yang menjadi juara akademik, aktif dalam organisasi, menorehkan prestasi di berbagai perlombaan, hingga memiliki cita-cita besar untuk menjadi dokter, akademisi, pengusaha, politisi, maupun pemimpin daerah.
Namun, persoalan mulai muncul ketika mereka memasuki fase kehidupan berikutnya. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kerap terbentur keterbatasan ekonomi dan akses beasiswa. Peluang kerja masih menjadi tantangan, sementara ruang aktualisasi dalam organisasi dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya terbuka secara setara.
Di sisi lain, konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang seharusnya lebih banyak diam dan mengikuti keputusan orang lain turut membatasi keberanian mereka untuk menyampaikan gagasan.
Akibatnya, tidak sedikit perempuan muda yang akhirnya harus mengesampingkan cita-citanya. Sebagian memilih bekerja seadanya untuk membantu perekonomian keluarga, sebagian lainnya meninggalkan kampung halaman demi mencari kesempatan yang lebih baik. Ada pula yang menghadapi situasi pernikahan dini sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kapasitas diri menjadi semakin terbatas.
Kondisi tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata. Setiap potensi perempuan muda yang tidak memperoleh kesempatan untuk berkembang merupakan potensi daerah yang ikut terabaikan.
Sumbawa Barat tentu membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, membatasi ruang perempuan muda sama artinya dengan membatasi salah satu sumber kekuatan pembangunan daerah.
Potensi Perempuan Muda dan Minimnya Ruang dalam Pemberitaan Media
Persoalan lain yang patut mendapat perhatian adalah minimnya eksposur media terhadap kiprah perempuan muda. Dalam dinamika pemberitaan daerah, isu pembangunan infrastruktur, aktivitas pertambangan, politik, dan agenda seremonial pemerintahan sering mendapatkan ruang yang cukup besar.
Sementara itu, kisah perempuan muda yang bekerja dan berkontribusi di tingkat akar rumput belum memperoleh perhatian yang sebanding.
Padahal, banyak praktik baik yang tumbuh di tengah masyarakat. Ada perempuan muda yang mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di wilayah terpencil, menggerakkan komunitas literasi, mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, mengorganisasi kegiatan sosial, hingga mengambil bagian dalam upaya pencegahan pernikahan dini.
Ada pula perempuan muda yang memiliki kemampuan dalam menulis, berbicara di ruang publik, memimpin organisasi, dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pembangunan dengan argumentasi yang konstruktif.
Sayangnya, berbagai kontribusi tersebut sering kali tidak terdokumentasi dan tidak mendapatkan ruang pemberitaan yang memadai.
Padahal, media memiliki posisi strategis dalam membentuk persepsi publik mengenai pembangunan. Media bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki peran dalam menghadirkan realitas sosial yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Ketika pemberitaan lebih banyak berpusat pada aktivitas pejabat dan kelompok elite, sementara kontribusi masyarakat akar rumput tidak memperoleh ruang yang cukup, maka wajah pembangunan yang ditampilkan kepada publik menjadi kurang utuh.
Karena itu, media lokal perlu memperluas perspektif pemberitaannya. Perempuan muda tidak seharusnya hanya hadir sebagai objek pemberitaan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki gagasan, pengalaman, prestasi, dan kontribusi nyata.
Mengangkat kisah perempuan muda yang menggerakkan literasi, membangun usaha, memperjuangkan pendidikan, atau mengawal isu sosial bukan sekadar memenuhi kebutuhan publikasi. Lebih dari itu, pemberitaan tersebut dapat menjadi dokumentasi perubahan sekaligus inspirasi bagi generasi berikutnya.
Media seharusnya tidak hanya menjadi ruang bagi mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan, tetapi juga menjadi panggung bagi masyarakat yang selama ini bekerja dalam senyap.
Ketimpangan Informasi: Ketika Pembangunan Hanya Terdengar di Pusat Kota
Salah satu persoalan mendasar yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah distribusi informasi pembangunan yang belum merata hingga ke wilayah pelosok.
Di pusat pemerintahan dan kawasan perkotaan seperti Taliwang, akses terhadap informasi relatif lebih mudah ditemukan. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui media sosial, baliho, kantor pemerintahan, kegiatan sosialisasi, maupun jaringan organisasi.
Informasi mengenai beasiswa, pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, rekrutmen tenaga kerja, dan program pemberdayaan relatif lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang dekat dengan pusat informasi.
Namun, situasi tersebut belum tentu dirasakan oleh perempuan muda di desa-desa dan wilayah terpencil.
Keterbatasan jaringan komunikasi, akses internet, transportasi, serta minimnya sosialisasi langsung menyebabkan sebagian masyarakat terlambat mengetahui program-program yang sebenarnya dapat mereka manfaatkan.
Akibatnya, ketika informasi sampai kepada mereka, pendaftaran sudah ditutup, kuota telah terpenuhi, atau persyaratan administrasi sulit dipenuhi.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerataan pembangunan tidak cukup hanya dengan menyediakan program. Pemerintah juga harus memastikan bahwa informasi mengenai program tersebut dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.
Jangan sampai program yang dirancang untuk seluruh masyarakat Sumbawa Barat justru lebih mudah dinikmati oleh mereka yang tinggal di sekitar pusat pemerintahan dan memiliki jaringan informasi yang lebih luas.
Ketimpangan informasi pada akhirnya dapat melahirkan ketimpangan kesempatan. Perempuan muda di perkotaan memiliki peluang lebih besar untuk mengetahui dan mengakses program pembangunan, sementara perempuan muda di pelosok harus menghadapi keterbatasan yang berlapis.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan komunikasi pembangunan. Penyebaran informasi tidak boleh hanya bergantung pada media sosial dan baliho. Pemerintah harus hadir secara langsung melalui sosialisasi di desa dan dusun, melibatkan pemerintah desa, karang taruna, organisasi perempuan, serta komunitas lokal.
Pembentukan kader informasi di tingkat desa juga dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan informasi mengenai hak, layanan publik, pendidikan, dan peluang ekonomi tersampaikan secara tepat waktu.
Yang tidak kalah penting, seluruh mekanisme distribusi informasi harus dijalankan secara terbuka, transparan, dan bebas dari praktik nepotisme. Kesempatan memperoleh informasi dan mengakses program pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan serta kriteria yang jelas, bukan kedekatan personal maupun hubungan tertentu.
Sebab, informasi merupakan pintu masuk menuju kesempatan. Ketika informasi tidak sampai kepada masyarakat, maka hak dan peluang yang seharusnya dapat mereka peroleh berpotensi menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui.
Kreativitas yang Membutuhkan Keberpihakan dan Dukungan Nyata
Di luar persoalan pendidikan dan akses informasi, perempuan muda Sumbawa Barat juga memperlihatkan kreativitas dalam membangun kemandirian ekonomi.
Sebagian memulai usaha kuliner dari rumah, mengembangkan bisnis pakaian melalui media sosial, menghasilkan kerajinan berbasis bahan lokal, hingga menjadi kreator konten yang mempromosikan potensi pariwisata daerah.
Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa perempuan muda bukan sekadar kelompok yang membutuhkan pemberdayaan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menciptakan peluang ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.
Namun, kreativitas tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak ditopang oleh ekosistem yang mendukung.
Dukungan yang dibutuhkan bukan hanya sebatas motivasi atau pelatihan sesaat. Perempuan muda membutuhkan akses permodalan yang inklusif, pendampingan usaha berkelanjutan, peningkatan keterampilan digital, akses pasar, serta kepastian perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Program pemberdayaan UMKM, misalnya, tidak semestinya berhenti pada kegiatan pelatihan satu atau dua hari tanpa pendampingan setelahnya. Begitu pula bantuan permodalan yang harus dirancang dengan mekanisme administrasi yang proporsional dan tidak justru menyulitkan kelompok yang menjadi sasaran program.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah, pemerintah desa, DPRD, sektor swasta, serta perusahaan pertambangan yang beroperasi di Sumbawa Barat perlu memperkuat kolaborasi pemberdayaan perempuan muda.
Khusus bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di sektor pertambangan, program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL/CSR) perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih inklusif, termasuk dalam pengembangan kapasitas, pendidikan, dan kemandirian ekonomi perempuan muda di sekitar wilayah operasional.
Pemberdayaan tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial atau formalitas laporan tahunan. Ukurannya harus terlihat dari keberlanjutan usaha, peningkatan kapasitas, terbukanya akses pasar, dan bertambahnya kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Perempuan Muda: Hadir dalam Pembangunan, tetapi Belum Sepenuhnya Diakui sebagai Subjek
Jika dirangkum, persoalan eksistensi perempuan muda dalam pembangunan Sumbawa Barat dapat dijelaskan melalui satu pernyataan: mereka hadir dan berkontribusi, tetapi belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek pembangunan.
Perempuan muda hadir dalam berbagai sektor kehidupan. Mereka menjadi tenaga pendidik, pelaku usaha, kader organisasi, pekerja sektor informal, penggerak komunitas, hingga bagian penting dalam menjaga ketahanan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.
Akan tetapi, kontribusi tersebut belum selalu tercermin dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
Salah satu persoalannya adalah belum optimalnya penggunaan data pembangunan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Ketika perempuan muda hanya dimasukkan ke dalam kategori umum seperti kelompok perempuan atau kelompok pemuda, kebutuhan spesifik mereka berisiko tidak teridentifikasi secara memadai.
Padahal, perempuan muda, khususnya pada rentang usia produktif, menghadapi fase kehidupan yang kompleks. Mereka berada dalam masa transisi pendidikan, memasuki dunia kerja, membangun kemandirian ekonomi, mengambil keputusan mengenai kehidupan keluarga, hingga berpartisipasi dalam ruang sosial dan politik.
Karena itu, kebijakan pembangunan perlu memiliki perspektif yang lebih spesifik agar tidak ada kelompok yang terabaikan di antara kategori-kategori kebijakan yang sudah tersedia.
Setidaknya terdapat tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya sensitif terhadap gender dan usia. Program kepemudaan dan pemberdayaan perempuan perlu dirancang secara lebih terintegrasi agar perempuan muda tidak terjebak di antara dua kelompok sasaran yang berbeda. Mereka membutuhkan program yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan kemandirian ekonomi.
Kedua, beban ganda perempuan muda yang belum mendapatkan pengakuan memadai. Di satu sisi, perempuan dituntut untuk produktif secara ekonomi. Di sisi lain, sebagian masih memikul tanggung jawab domestik dan pengasuhan yang tidak dibayar. Pekerjaan tersebut memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat, tetapi sering kali tidak tercatat sebagai bagian dari produktivitas ekonomi.
Ketiga, keterbatasan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Forum-forum strategis, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), seharusnya menjadi ruang yang memungkinkan perempuan muda menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam menentukan prioritas kebijakan. Kehadiran mereka tidak boleh berhenti pada daftar peserta atau pemenuhan formalitas keterwakilan. Mereka harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan memengaruhi keputusan.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan budaya patriarki dan praktik pernikahan dini yang masih menjadi tantangan sosial. Perempuan yang menikah pada usia anak berisiko kehilangan kesempatan pendidikan, menghadapi keterbatasan ekonomi, dan mengalami kerentanan dalam kehidupan sosial maupun keluarga.
Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah melalui penguatan pendidikan, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, serta penyediaan layanan yang mudah diakses masyarakat.
Ketika Potensi Tidak Diberi Ruang, Dampaknya Bukan Hanya bagi Perempuan
Mengabaikan potensi perempuan muda bukan sekadar persoalan ketidakadilan sosial. Lebih jauh, hal tersebut dapat menghambat kualitas pembangunan daerah.
Pertama, Sumbawa Barat berisiko kehilangan sumber daya manusia potensial. Perempuan muda yang terpaksa menghentikan pendidikan karena keterbatasan biaya, menutup usaha akibat minimnya dukungan, atau meninggalkan ruang organisasi karena tidak memperoleh kesempatan merupakan potensi yang belum berhasil dikembangkan.
Kedua, ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan berpotensi semakin melebar. Ketika akses informasi, pendidikan, dan program pemberdayaan lebih mudah dijangkau masyarakat perkotaan, perempuan muda di wilayah pelosok akan menghadapi hambatan yang lebih besar untuk berkembang.
Ketiga, pembangunan daerah kehilangan perspektif yang utuh. Kebijakan yang tidak melibatkan perempuan muda berisiko mengabaikan kebutuhan dan pengalaman kelompok masyarakat yang sesungguhnya memiliki kontribusi penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Keempat, daerah kehilangan sumber inspirasi bagi generasi berikutnya. Publikasi mengenai perempuan muda yang berhasil mengembangkan usaha, memimpin organisasi, menggerakkan komunitas, atau memperjuangkan pendidikan dapat membangun optimisme dan membuka wawasan bahwa kesempatan untuk berkontribusi tersedia bagi siapa saja.
Dengan demikian, memberikan ruang bagi perempuan muda bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah ataupun sekadar pemenuhan tuntutan kesetaraan. Hal tersebut merupakan investasi sumber daya manusia yang akan menentukan kualitas pembangunan Sumbawa Barat ke depan.
Apa yang Harus Dilakukan pada Usia ke-23 Tahun?
Refleksi hari jadi ke-23 Kabupaten Sumbawa Barat tidak seharusnya berhenti pada kritik. Evaluasi harus diikuti dengan langkah konkret agar pembangunan benar-benar menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Pertama, membuka ruang partisipasi perempuan muda dalam pengambilan keputusan. Pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, organisasi kepemudaan, dan partai politik perlu memastikan keterlibatan perempuan muda dalam berbagai forum strategis. Partisipasi tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan.
Kedua, memperkuat dukungan pendidikan dan kemandirian ekonomi. Pemerintah perlu memperluas akses beasiswa, menyediakan pelatihan keterampilan, membuka akses permodalan bagi pelaku UMKM, serta membangun sistem pendampingan usaha yang berkelanjutan. Perempuan muda yang mengalami hambatan pendidikan juga membutuhkan skema dukungan agar tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kapasitasnya.
Ketiga, memperluas ruang publikasi dan pengakuan terhadap kontribusi perempuan muda. Media lokal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah perlu lebih aktif mendokumentasikan praktik baik serta prestasi perempuan muda. Pengakuan publik penting untuk memastikan bahwa kontribusi mereka menjadi bagian dari narasi pembangunan daerah.
Keempat, mendesentralisasikan informasi pembangunan hingga ke pelosok. Informasi mengenai beasiswa, pelatihan, bantuan usaha, rekrutmen tenaga kerja, dan layanan perlindungan harus disampaikan secara langsung kepada masyarakat desa. Pemerintah perlu melibatkan pemerintah desa, karang taruna, dan organisasi perempuan sebagai mitra penyebaran informasi. Sistem distribusinya harus transparan dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Kelima, mempercepat pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Pembangunan dan penguatan jaringan telekomunikasi, termasuk penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah yang masih mengalami keterbatasan sinyal, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah bersama penyelenggara telekomunikasi. Ketersediaan jaringan komunikasi akan membantu masyarakat pelosok memperoleh informasi pendidikan, ekonomi, layanan publik, dan berbagai peluang pembangunan secara lebih cepat.
Keenam, memperkuat perlindungan perempuan muda dari perkawinan anak dan kekerasan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan layanan pengaduan, pendampingan hukum, perlindungan sosial, serta layanan kesehatan yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan perempuan muda. Upaya pencegahan harus melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi perempuan.
Seluruh agenda tersebut membutuhkan komitmen lintas sektor. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dunia usaha, lembaga pendidikan, media, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi perempuan muda.
Penutup: Jangan Biarkan Potensi Perempuan Muda Menjadi Potensi yang Terabaikan
Sumbawa Barat tidak kekurangan perempuan muda yang cerdas, kreatif, dan memiliki kapasitas untuk berkembang. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana memastikan potensi tersebut memperoleh ruang, dukungan, pengakuan, dan akses informasi yang merata.
Banyak perempuan muda yang memiliki kemampuan untuk memimpin, tetapi belum mendapatkan kesempatan. Banyak yang mampu membangun usaha, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses permodalan. Banyak yang memiliki gagasan untuk perubahan, tetapi belum memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi kebijakan.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan Sumbawa Barat tidak semestinya hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan fisik, ataupun keberhasilan proyek-proyek strategis. Keberhasilan juga harus tercermin dari kemampuan daerah dalam membuka kesempatan bagi seluruh warganya untuk tumbuh dan mengambil bagian dalam pembangunan.
Pada usia ke-23 tahun ini, Sumbawa Barat perlu memperluas cara pandangnya. Perempuan muda bukan sekadar penerima manfaat program pemberdayaan, bukan pula pelengkap dalam agenda seremonial pembangunan. Mereka adalah bagian dari kekuatan sosial, ekonomi, intelektual, dan kepemimpinan daerah.
Masa depan Sumbawa Barat tidak hanya ditentukan melalui keputusan yang lahir di ruang rapat pemerintahan. Masa depan daerah ini juga dibentuk oleh perempuan muda yang sedang belajar di sekolah, membangun usaha dari rumah, menggerakkan organisasi, mengabdi di desa, dan memperjuangkan perubahan di tengah keterbatasan.
Mereka tidak membutuhkan janji yang berulang. Mereka membutuhkan kebijakan yang berpihak, kesempatan yang terbuka, dukungan yang berkelanjutan, serta pengakuan atas kontribusi yang selama ini telah diberikan.
Selamat Hari Jadi ke-23 Kabupaten Sumbawa Barat.
Sudah saatnya pembangunan tidak hanya berbicara tentang seberapa jauh daerah ini tumbuh, tetapi juga tentang siapa saja yang diberi kesempatan untuk tumbuh bersama.
Jangan biarkan perempuan muda Sumbawa Barat menjadi sekadar cerita tentang potensi yang terbuang. Berikan mereka ruang untuk berdaya, kesempatan untuk memimpin, dan kepercayaan untuk ikut menentukan arah masa depan daerah.
