Ruminews.id, Pangkep – Pemberhentian empat perangkat Desa Kapoposang Bali, Kecamatan Liukang Tangaya, menuai polemik. Surat pemberhentian diterbitkan Kepala Desa pada 6 November 2026, merujuk rekomendasi Camat Nomor 322/Kec.Lk.Tangaya/XI/2026. Mereka adalah M. Ilyas (Kadus II), Mursalim (Kasi Perencanaan), Safaruddin SA (Kaur Umum dan Tata Usaha), dan Suandi (Kasi Pelayanan).
Prosesnya dipersoalkan: SP1 (19 Oktober 2026) diakui tidak pernah diterima salah satu perangkat, SP2 terbit 27 Oktober 2026, dan para perangkat mengaku tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi. Alasan dan dasar hukum pemberhentian juga belum dibuka ke publik.



Dasar hukum: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 (pemberhentian dikonsultasikan dengan camat) serta Permendagri No. 83 Tahun 2015 jo. No. 67 Tahun 2017 Pasal 5 dan 6 (konsultasi, rekomendasi tertulis camat, dan syarat pemberhentian). Kewenangan kepala desa tidak absolut dan wajib mengikuti prosedur.
Tuntutan kepada DPRD Pangkep:
1. Memanggil Kepala Desa Kapoposang Bali dan Camat Liukang Tangaya untuk dimintai keterangan terbuka.
2. Menggelar audiensi dengan melibatkan keempat perangkat desa.
3. Meminta dokumen SP1, SP2, bukti penyampaian, berita acara klarifikasi, dan dasar rekomendasi camat.
4. Merekomendasikan peninjauan ulang, penundaan, atau pemulihan jabatan bila ditemukan pelanggaran prosedur.
5. Menyampaikan hasil pengawasan secara terbuka kepada masyarakat.
Kami tidak meminta aturan diabaikan, kami meminta aturan ditegakkan secara adil dan transparan.
