DEMA SAINTEK Desak PLN Bertanggung Jawab atas Pemadaman Listrik Bergilir di Sulawesi Selatan

Fikri Haikal
Selasa, 17 November 2026 • 20:11 WITA
DEMA SAINTEK Desak PLN Bertanggung Jawab atas Pemadaman Listrik Bergilir di Sulawesi Selatan

Ruminews.id, Makassar — Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, listrik telah menjadi kebutuhan fundamental yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Namun, pemadaman listrik secara bergiliran di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, kembali memunculkan pertanyaan: sejauh mana kesiapan dan antisipasi PLN dalam menjamin keberlangsungan pelayanan listrik?

Persoalannya bukan sekadar listrik padam atau tidak, melainkan bagaimana kesiapan menghadapi dampaknya. Sebab, pemberitahuan menjelang pemadaman tidak selalu memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mempersiapkan alternatif.

Dampaknya pun tidak sederhana. Dalam sektor peternakan ayam broiler, misalnya, listrik menjadi penopang utama sistem ventilasi, kipas kandang, pompa air, dan pengaturan suhu. Pada kandang sistem tertutup (closed house), terhentinya kipas ventilasi dapat memicu peningkatan suhu, stres panas (heat stress), gangguan pernapasan, bahkan kematian ayam apabila tidak segera ditangani. Artinya, pemadaman bukan hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga berpotensi mengancam keberlangsungan usaha dan ekonomi peternak.

Belum lagi pekerja, pelaku usaha, mahasiswa, dan masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada perangkat elektronik. Produktivitas dituntut terus meningkat, tetapi kepastian pasokan listrik justru masih menjadi persoalan.

Ironisnya, masyarakat diminta beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sementara kesiapan pelayanan listrik masih harus dipertanyakan. Jangan sampai masyarakat lebih dahulu dituntut siap menghadapi pemadaman daripada penyedia layanan siap mengantisipasi dampaknya.

Padahal, persoalan ini memiliki landasan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 28, mengatur kewajiban penyedia tenaga listrik untuk memenuhi standar mutu dan keandalan serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Sementara Pasal 29 ayat (1) menjamin hak konsumen atas pelayanan yang baik, pasokan listrik yang andal, dan ganti rugi apabila

Atas kondisi pemadaman listrik yang hingga hari ini masih terus berlanjut di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, kami meminta pihak PT PLN (Persero), khususnya PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), untuk segera menyampaikan pernyataan resmi dan terbuka kepada masyarakat terkait situasi yang sedang terjadi.

Kami meminta PLN untuk:

1. Memberikan penjelasan secara transparan mengenai penyebab pemadaman listrik yang terjadi secara bergiliran di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.

2. Menyampaikan langkah konkret dan terukur terkait upaya penanganan serta target normalisasi pasokan listrik.

3. Menjelaskan kesiapan dan sistem antisipasi PLN dalam menghadapi potensi gangguan kelistrikan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

4. Memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait pemberitahuan pemadaman, estimasi waktu pemulihan, serta mekanisme pengaduan dan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pelayanan dan keandalan distribusi listrik, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat.

Kami menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan penjelasan, bukan sekadar pemberitahuan. Oleh karena itu, kami menunggu pernyataan sikap dan pertanggungjawaban terbuka dari pihak PLN atas kondisi yang hingga saat ini masih dirasakan masyarakat.

Sebab, persoalan ini bukan lagi sekadar kapan listrik akan kembali menyala, tetapi sejauh mana PLN hadir dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari ketidakpastian pasokan listrik.emadaman disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025, khususnya Pasal 6A, mengatur standar lama gangguan satu jam per bulan serta hak konsumen atas kompensasi apabila standar tingkat mutu pelayanan tersebut terlampaui.

Dengan demikian, pelayanan kelistrikan bukan semata persoalan teknis, melainkan menyangkut kewajiban penyedia layanan dan hak masyarakat sebagai konsumen.

PLN perlu mengevaluasi pola perencanaan pemadaman, memperkuat mitigasi gangguan, memberikan pemberitahuan lebih awal, serta menyampaikan informasi secara transparan mengenai penyebab dan estimasi pemulihan listrik.

Masyarakat tidak menuntut listrik yang tidak pernah mengalami gangguan. Masyarakat hanya menginginkan pelayanan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Sebab, jangan sampai di tengah kemajuan teknologi, kemampuan mengantisipasi justru tertinggal dari kemampuan memadamkan listrik.

Listrik boleh padam, tetapi kepedulian dan tanggung jawab pelayanan jangan ikut mati.

Bagikan Berita Ini:
RUMINEWS

Membuka berita...