Penulis: Iman Amirullah
Ruminews.id, Yogyakarta —Setiap kali Indonesia berusaha memperbaiki diri, seringkali masalah baru justru muncul. Upaya memberantas korupsi melahirkan bentuk korupsi baru. Reformasi hukum justru menghasilkan tumpukan aturan yang membingungkan. Demokrasi yang seharusnya memperkuat partisipasi warga malah kerap berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan segelintir elite.
Salah satu penyebabnya adalah cara kita memandang politik. Terlalu sering, politik diperlakukan sebagai urusan tokoh, alih-alih sebagai sebuah sistem. Kita berharap ada satu orang yang mampu menyelesaikan semua persoalan bangsa. Dalam setiap pemilu, muncul harapan besar terhadap sosok tertentu yang dianggap mampu menjadi penyelamat. Figur politik dipuja, dibela mati-matian, bahkan dianggap sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang menumpuk selama bertahun-tahun.
Namun sejarah menunjukkan bahwa harapan semacam itu hampir selalu berakhir dengan kekecewaan. Dari satu periode ke periode berikutnya, kita terus mencari sosok yang dianggap mampu menyelamatkan bangsa. Sukarno, Suharto, Habibie, Jokowi, Ahok, hingga Prabowo pernah berada dalam pusaran harapan semacam itu. Mereka dipuji, dielu-elukan, bahkan kadang diperlakukan seolah lebih besar daripada sistem yang menopang mereka. Ketika harapan yang dibebankan terlalu besar tak kunjung terwujud, semuanya berubah menjadi kekecewaan yang mendalam.
Semua ini berakar dari kecenderungan kita untuk menggantungkan masa depan bangsa pada satu figur. Negara modern terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu orang, seberapa hebat pun dirinya. Ketika seluruh harapan diletakkan pada seorang pemimpin, masyarakat justru menjadi pasif dan kehilangan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan demokrasi. Hannah Arendt mengingatkan bahwa masyarakat yang terlalu menggantungkan diri pada sosok figur ‘juru selamat’ berisiko kehilangan kapasitas partisipasi politiknya dan melemahkan kontrol publik terhadap kekuasaan (Arendt, 1958).
Padahal demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang aktif, kritis, dan terlibat. Pemimpin memang penting, terutama pada masa krisis. Akan tetapi, pemimpin yang baik tidak lahir dari kultus individu. Ia tumbuh dari masyarakat yang berani mengawasi, mengkritik, dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa pemimpin terbaik berikutnya. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah apakah kita sudah membangun masyarakat yang memungkinkan kepemimpinan yang sehat tumbuh?
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa demokrasi yang kuat tidak dibangun oleh tokoh besar semata. Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat, aturan yang adil, media yang kritis, serta organisasi masyarakat yang mampu menjadi penyeimbang kekuasaan. Serikat pekerja, organisasi lingkungan, kelompok masyarakat sipil, komunitas budaya, dan berbagai gerakan warga memiliki peran penting dalam menjaga agar kekuasaan tidak dikuasai segelintir elite.
Perubahan juga tidak datang dari kemurahan hati penguasa. Dalam banyak kasus, perubahan lahir dari tekanan publik yang konsisten. Karena itu, masyarakat perlu membangun kekuatan kolektif yang mampu memperjuangkan kepentingan bersama, bukan sekadar menunggu hadirnya sosok ‘juru selamat’.
Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ketimpangan ekonomi masih tinggi, biaya politik semakin mahal, oligarki semakin kuat, sementara ruang partisipasi publik sering kali menyempit. Dalam situasi seperti ini, ketergantungan pada figur justru berbahaya karena mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana membangun sistem yang adil dan demokratis.
Selain itu, sosiolog Max Weber menegaskan bahwa kepemimpinan karismatik tidak dapat bertahan hanya dengan pesona individu. Karisma harus dilembagakan ke dalam aturan, organisasi, dan institusi agar tidak bergantung pada satu sosok semata (Weber,1978). Tanpa proses tersebut, politik akan terus berputar dalam siklus pengkultusan dan kekecewaan.
Sudah saatnya kita meninggalkan politik yang berpusat pada pemujaan tokoh. Demokrasi tidak membutuhkan juru selamat. Demokrasi membutuhkan warga negara yang sadar bahwa masa depan bangsa adalah tanggung jawab bersama. Tanpa partisipasi publik yang kuat, kita hanya akan terus mengulangi siklus yang sama: mengangkat pemimpin setinggi langit, lalu menjatuhkannya ketika harapan yang berlebihan itu tidak terpenuhi.
Jika ingin keluar dari kebuntuan, jalan yang perlu ditempuh bukan mencari sosok penyelamat berikutnya, melainkan memperkuat gerakan sosial, memperluas partisipasi warga, dan membangun institusi yang mampu mengawasi kekuasaan. Demokrasi yang matang lahir dari kerja kolektif, bukan dari keajaiban seorang tokoh. Sebagaimana (Acemoglu & Johnson, 2023) pernah nyatakan bahwa institusi yang inklusif serta sistem yang transparan dengan check and balance yang kuat jauh lebih menentukan keberhasilan suatu negara dibandingkan kualitas individual pemimpinnya semata.
