Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi
Ruminews.id – Purbaya Yudhi Sadewa belum sempat terlalu lama duduk di kursi Menteri Keuangan. Baru sekitar setahun menjabat, kursi itu sudah berpindah kepada Suahasil Nazara.
Pergantiannya pun berlangsung cukup mengejutkan. Pada Senin, 14 September 2026, Purbaya masih menjalankan agenda kedinasan ketika kabar pergantian itu datang. Ia kemudian digantikan oleh Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan yang sudah cukup lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan.
Seperti biasa, ketika seorang menteri dicopot secara mendadak, publik segera mencari alasan. Ada yang menghubungkannya dengan kinerja ekonomi, ada yang membaca persoalan koordinasi, ada pula yang melihatnya sebagai bagian dari perubahan arah kebijakan pemerintah.
Tetapi sampai sekarang, tidak ada penjelasan resmi yang secara rinci menyebut satu alasan tunggal mengapa Purbaya diberhentikan.
Justru Purbaya sendiri memberikan sedikit petunjuk. Ia mengakui bahwa perombakan besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang baru dilakukannya menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pergantian dirinya. Beberapa hari sebelum dicopot, Purbaya memang melakukan rotasi besar terhadap ratusan pejabat Kementerian Keuangan.
Namun berhenti pada cerita itu saja juga terlalu sederhana.
Sebab kalau Purbaya dicopot karena dianggap gagal mengelola ekonomi, pertanyaan berikutnya adalah: sebenarnya seperti apa rapor Purbaya?
Di sinilah kita menemukan sesuatu yang menarik.
Rapor Purbaya ternyata tidak hitam-putih.
Pada semester pertama 2026, pendapatan negara mencapai sekitar Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen. Defisit APBN berada pada Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, sementara keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp85,1 triliun.
Pertumbuhan ekonomi pun mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026. Angka ini menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,52 persen.
Dengan angka-angka itu, tentu sulit mengatakan bahwa Purbaya meninggalkan Kementerian Keuangan dalam keadaan ekonomi yang sedang runtuh.
Tetapi ekonomi tidak pernah sesederhana melihat satu kolom angka.
Di balik pertumbuhan tersebut terdapat persoalan lain. Selama masa Purbaya, muncul kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal, tekanan terhadap rupiah, arus modal keluar, serta perubahan outlook Indonesia oleh lembaga pemeringkat. Reuters mencatat bahwa masa Purbaya ditandai oleh pertumbuhan yang menguat, tetapi juga pelebaran defisit dan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kredibilitas kebijakan fiskal.
Di sinilah kita menemukan paradoks Purbaya.
Ia tidak bisa begitu saja disebut sebagai menteri yang gagal. Tetapi ia juga tidak bisa hanya dipuji karena pertumbuhan ekonomi meningkat.
Sebab seorang Menteri Keuangan tidak hanya bertugas membuat ekonomi tumbuh. Ia juga harus menjaga agar negara tetap dipercaya.
Dan kepercayaan dalam ekonomi adalah barang yang aneh. Ia tidak terlihat, tetapi ketika hilang, tagihannya bisa sangat nyata.
Purbaya sendiri dikenal membawa gaya yang lebih berani dalam menggunakan kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan yang cukup menonjol adalah penempatan dana pemerintah dalam jumlah besar pada perbankan untuk mendorong likuiditas dan kredit. Pendekatan seperti ini berangkat dari gagasan bahwa uang negara jangan hanya diam di kas, tetapi harus ikut menggerakkan perekonomian.
Logikanya sederhana.
Kalau ekonomi sedang membutuhkan dorongan, negara tidak boleh hanya duduk menjaga angka defisit sambil berharap dunia usaha bergerak sendiri.
Tetapi ada pertanyaan berikutnya.
Seberapa jauh negara boleh mendorong ekonomi tanpa membuat pasar mulai bertanya-tanya tentang kesehatan fiskal?
Di sinilah perdebatan ekonomi sebenarnya berada.
Pertumbuhan membutuhkan keberanian. Fiskal membutuhkan kehati-hatian.
Terlalu takut berbelanja, ekonomi bisa kehilangan tenaga. Terlalu berani membelanjakan uang negara, kepercayaan pasar bisa terganggu.
Menjadi Menteri Keuangan dengan demikian bukan pekerjaan menghitung uang semata. Ia adalah pekerjaan menjaga keseimbangan antara dua kekuatan yang sering berjalan berlawanan: kebutuhan untuk tumbuh dan kebutuhan untuk dipercaya.
Karena itu, menarik melihat siapa yang kemudian dipilih Presiden Prabowo sebagai pengganti Purbaya.
Suahasil Nazara bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia telah lama menjadi bagian dari institusi tersebut dan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Ia adalah teknokrat yang memahami dapur kebijakan fiskal dari dalam.
Dan pesan awal Suahasil juga cukup jelas. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta mempertahankan defisit dalam batas 3 persen dari PDB.
Karena itu, pergantian Purbaya mungkin tidak tepat jika hanya dibaca sebagai pertanyaan tentang siapa yang bagus dan siapa yang buruk.
Bisa jadi persoalannya lebih besar.
Pemerintah mungkin sedang mencari titik keseimbangan baru antara keberanian mendorong pertumbuhan dan kebutuhan menjaga kredibilitas fiskal.
Purbaya membawa satu gaya. Suahasil membawa gaya yang berbeda.
Yang satu lebih berani mendorong mesin ekonomi melalui kebijakan fiskal. Yang lain datang dengan pesan kuat mengenai kesinambungan, disiplin dan kredibilitas fiskal.
Tetapi menariknya, Suahasil juga tidak datang untuk mematikan agenda pertumbuhan. Ia tetap harus membiayai program-program prioritas pemerintah. Artinya, persoalannya bukan memilih antara pertumbuhan atau disiplin fiskal, melainkan bagaimana keduanya bisa berjalan dalam satu kerangka yang dipercaya publik dan pasar.
Di sinilah publik seharusnya tidak terjebak dalam drama pergantian orang.
Pergantian menteri memang menarik sebagai berita politik. Tetapi bagi masyarakat, yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya.
Apakah kebijakan fiskal menjadi lebih konsisten?
Apakah investasi meningkat?
Apakah daya beli masyarakat membaik?
Apakah lapangan kerja bertambah?
Apakah penerimaan negara semakin kuat tanpa membebani masyarakat secara berlebihan?
Dan yang paling penting, apakah APBN benar-benar semakin terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari?
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi semata.
Orang tidak pergi ke pasar membawa angka 5,61 persen di dompetnya. Pedagang tidak membayar listrik dengan rasio defisit terhadap PDB. Buruh tidak membawa surplus keseimbangan primer ketika membeli beras.
Angka-angka makroekonomi penting, tetapi ekonomi pada akhirnya harus kembali kepada manusia.
Mungkin itu pula pelajaran paling menarik dari episode Purbaya.
Seorang Menteri Keuangan dapat memiliki keberanian melakukan terobosan, tetapi keberanian membutuhkan kredibilitas. Sebaliknya, kehati-hatian fiskal memang penting, tetapi kehati-hatian yang berlebihan juga bisa membuat negara terlalu sibuk menjaga angka sementara masyarakat menunggu pertumbuhan.
Karena itu, pergantian Purbaya sebaiknya tidak buru-buru dibaca sebagai tanda bahwa seluruh kebijakannya salah.
Begitu pula tidak perlu dianggap sebagai bukti bahwa seluruh kebijakannya benar.
Yang sedang kita saksikan mungkin adalah pergantian titik keseimbangan dalam pengelolaan ekonomi negara.
Purbaya pergi. Suahasil datang.
Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting justru belum terjawab: apakah yang berubah hanya menterinya, atau sebenarnya arah kebijakan fiskal Indonesia juga sedang berubah?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak akan terlihat dari seremoni pelantikan.
Ia baru akan terlihat dari APBN, dari pasar, dari investasi, dari daya beli dan—yang paling sederhana—dari kehidupan ekonomi masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
