Penulis: Angga Riyon Nugroho S.Pd.
Ruminews.id — Berita tentang keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis) di berbagai daerah sedang viral di dunia maya. Terjadi hari Kamis (3/9/2026), salah satu pondok pesantren Manabul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur.
Dikutip dari Detik News peristiwa ini diakibatkan kelalaian dari SPPG setempat. Sehari sebelumnya Rabu (2/9/2026) peristiwa serupa terjadi di SMAN 3 Nganjuk. 30 orang siswanya mengalami keracunan setelah menyantap MBG, 17 siswanya dilarikan ke RSUD Nganjuk. Dikutip dari Kompas.com, SPPG meminta maaf usai 777 siswa di SMAN 1 Lasem Rembang diduga keracunan MBG.
Sedangkan di Sleman, Yogyakarta, laporan tentang korban MBG hingga mencapai ratusan di sejumlah sekolah di Nyaen, Pandowoharjo, Sleman. Alhasil operasioanl SPPG ditutup sementara.
Melalui narasi diatas dapat terlihat ketidakseriusan pemerintah dalam pengelolaan program MBG ini. Seluruhnya dikelola secara serampangan, seluruh dampak keracunan hanya pada pemberian sanksi penutupan sementara tanpa mengevaluasi hasil dari kinerja SPPG yang semestinya fungsi pengawasan serta kualitas perlu lebih ditingkatkan.
Mempercayai bahwa MBG adalah program manipulatif penuh dengan kepentingan, tergambar dari pernyataan yang viral yang sempat dikatakan Kepala Dinas Kalimantan Tengah yang memprioritaskan MBG daripada keselamatan siswa yang terdampak dari Karhutla (Kebakaran Hutan dan Ladang). Hal ini sempat diklarifikasi oleh Kepala BGN yang tidak memaksakan siswa di Kalimantan menerima MBG karena situasi yang tidak memungkinkan.
Tidak jelasnya informasi kebijakan MBG ditataran atasan mengasumsikan bahwa kebijakan ini didukung oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, bukan lagi memperbaiki kualitas makanannya melainkan memaksakan agar program ini tetap terus berjalan mesti kordinasinya tidak sesuai yang diharapkan.
Program Kepentingan yang Dipaksakan
Pangan selalu menjadi sumber kegelisahan sosial dan menjadi salah satu basis legitimasi penting bagi elit politik. Oleh sebab itu, elit-elit politik memastikan bahwa masalah pangan dikelola sebagaimana mestinya termasuk melibatkan berbagai pihak. Salah satunya tentang kebijakan Program MBG yang merupakan bagian pengelolaan pangan yang katanya “bergizi” untuk masyarakat.
Dalam Kawula Tani di Bawah Sepatu Lars dikatakan kala rezim mampu mengelola sumber-sumber pangan maka sejauh itu pula stabilitas politik akan tercapai dan simpati luas akan diraih. Maka dari itu aktivitas program di hulu pemerintah akan mengelola Program Strategis Nasional dengan pengambilalihan lahan masyarakat adat menjadi pertanian, sedangkan dibagian hilir MBG menjadi sarana untuk program pemerintah tersebut dapat ditanamkan kepada masyarakat.
Kedua-duanya melibatkan tentara dengan dalih urusan “Keamanan Rakyat” sehingga rakyat akan sungkan untuk mengkritisinya apalagi mengakhiri program ini.
Penerapan program ini tak terlepas dari penanaman hegemoni pemerintah, militer dan korporasi yang terlibat di dalamnya. Menurut Antonio Gramsci adalah cara kelompok yang berkuasa mempertahankan kekuasaan bukan dengan kekerasan, melainkan persetujuan sukarela dari kelompok yang dikuasai.
Kelompok yang berkuasa saat ini adalah “Oligarki” menyusup ke elit pemerintahan, penguasa masing-masing dapur MBG adalah parpol-parpol yang berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sedangkan kelompok yang terpaksa menerima kebijakan tersebut adalah rakyat kecil untuk melawan kebijakan karena ada konsekuensi ditanggung jika melakukan penolakan.
Sudaryono selaku kepala BGN dalam Indonesia Hari Ini menilai bahwa persoalan MBG bukan terletak pada programnya, melainkan pada tarik menarik kepentingan ideologis dan politik yang berkembang di masyarakat.
“Sebenarnya MBG tidak pernah bermasalah, itu hanya masalah ideologis politik”, demikian kata Sudaryono.
Hal ini membuktikan bahwa pemerintah mengiring opini seolah-olah memperlihatkan MBG sudah berjalan semestinya, tujuannya jelas untuk mengaburkan permasalahan dan membuat narasi tandingan atas berbagai kritik untuk MBG. Sehingga pernyataan ini dinilai “Playing Victim” untuk melemparkan tanggung jawab keracunan MBG kepada publik.
Dari data statistik tentang pendanaan MBG dari DDTC News melaporkan Rp. 240 triliun dana MBG diambil dari APBN, di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sedangkan APBN sendiri didominasinya adalah dari pajak masyarakat yang dihimpun dari berbagai sektor wajib pajak, yang semestinya kembali ke masyarakat dengan hal yang lebih berguna.
Dalam satu berita dikatakan tentang peristiwa Karhutla beberapa hari lalu, 1,2 triliun anggaran MBG perhari untuk seluruh Indonesia, jika jumlah ini dapat dimanfaatkan dengan baik menonaktifkan MBG dalam sehari tentu Indonesia mampu membeli pesawat amfibi Canadair CL-415 yang diperkirakan bernilai sekitar 450-540 Milliar.
Namun berbagai masukan terhadap pengelolaan pendanaan MBG ini tidak menjadi pertimbangan pemerintah, sehingga penanganan Karhutla di Kalimantan hanya ditangani dengan seadanya tanpa adanya penyelesaian dari pemerintah pusat.
Menjadikan Kutukan, Telinga Tak Lagi Mendengar
Ketika pemerintah tak lagi mendengar segala keluhan yang disampaikan masyarakat, semangat perlawanan harus dikumandangkan. Dari setiap peristiwa keracunan MBG yang terjadi ini yang terbesar.
Salah satu orang tua santri, Sulastri mengatakan kepada Jawa Pos untuk menghentikan program MBG ini diganti dengan memberikan pendidikan gratis dan rumah sakit gratis, hal ini harapannya menjadi refleksi bagi kita bersama untuk mengelola anggaran yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak dengan bijak dan tepat. Karena semestinya anak-anak itu dapat masuk ke sekolah bukan masuk ke rumah sakit.
Dalam situasi seperti ini harusnya sikap dari pemerintah dapat bijak untuk menenangkan masyarakat.
Kenyataannya hanya ditanggapi dengan retorika murahan yang tidak masuk di nalar manusia normal pada umumnya. Gibran Rakabuming Raka dalam warta ekonomi menegaskan tentang keracunan massal akibat MBG di beberapa daerah.
“Saya tidak tahu bukan saya yang masak”, demikian ujar Gibran.
Sebuah tanggapan konyol dari seorang Wakil Presiden Indonesia yang tak pernah memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.
Hal ini diperkuat kembali melalui pernyataan Louise Christina Mangotan (Lusi) mitra perwakilan SPPG Makale Batupapan yang mengatakan
“Kalau sudah tau basi kenapa dimakan”.
Sehingga dalam hal ini siswa disekolah sebagai kelinci percobaan dari makanan tidak layak dimakan. MBG yang semula merupakan program unggulan dari pemerintahan Prabowo-Gibran seusai janji kampanyenya kini menjadi kutukan yang siap menghantui para pelajar Indonesia dengan berbagai pertanyaan tentang kelayakan makanan yang disajikan.
Pengertian Kutukan sendiri merupakan doa seseorang kepada seseorang agar keburukan menimpa seseorang. Doa-doa yang selalu diucapkan Prabowo dalam setiap pidato kontroversialnya telah menjadi “karma” bagi program yang dijalankannya ini. Sehingga program yang diawali dengan keserakahan akan menimbulkan bencana dikemudian hari.
Peristiwa semcam ini ternyata dalam bingkai sejarah Indonesia pernah terjadi di masa Orde Baru. Dalam historia.id disebutkan tahun 1997 pemerintah pernah menerapkan PMT-AS (Pemberian Makanan Tambahan-Anak Sekolah), tapi justru di daerah Lampung Utara makanan yang dibagikan pemerintah justru berujung pada 198 anak keracunan. Dua anak meninggal.
Menunya saat itu adalah bubur kacang hijau, pemeriksaan membuktikan bahwa ditemukan E. coli pathogen dan Staphylococcus dalam sisa yang dimakan oleh anak-anak sekolah. Peristiwa tersebut ternyata tidak hanya terjadi di Lampung, melainkan juga di daerah lain seperti Banyumas dengan jumlah korban 82 orang.
Pemerintah seolah-olah tidak pernah belajar dari peristiwa di masa lalu, seolah menutup telinga dari segala kritik yang disampaikan oleh warga negaranya. Kutukan seperti ini hanya akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak dengan ketidakpercayaan warga negara terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini.
Bersama Rakyat Gugat Badan Gizi Nasional
Ketika berbagai kritik tak lagi di dengar, jalur gugatan menjadi jalan keluar. Suara Ibu Indonesia menjadi salah satu contohnya, menggelar aksi solidaritas pada Selasa, (8/9/2026) di Bundaran UGM dengan melakukan Longmarch dan membunyikan panci. Tuntutannya masih tetap sama stop MBG dan mengalokasikan dana MBG untuk keterbutuhan pemulihan bencana di Indonesia.
Dalam kabarmahasiswa.id, sehari sebelum aksi tersebut, keracunan menu MBG kembali terjadi, namun kali ini menimpa salah satu guru di Sleman, Yogyakarta yang sedang mencicipi MBG sebelum dibagikan kepada para siswa. Guru tersebut kemudian mendapatkan perawatan di RSUD Sleman dengan biaya pribadi.
Memberikan solusi yang tak menjawab persoalan kini kasus keracunan MBG bertambah kepada tenaga pendidik tanpa ada satupun dari pihak SPPG atau BGN yang bertanggung jawab akan permasalahan ini.
Berbeda dengan di Yogyakarta, beberapa hari lalu tepatnya Jum’at (11/09/2026) Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch melakukan doa bersama di depan kantor BGN, Jakarta bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang juga membawa tuntutan masyarakat ini dalam bentuk somasi kepada BGN.
Dalam aksi doa bersama tersebut Romo Frans Kristi Adi mengatakan
“setiap pribadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keselamatan fisik dan martabat manusia tidak boleh dikorbankan demi efisiensi birokrasi, ambisi program maupun kepentingan ekonomi”.
Hal ini tentu mengisyaratkan bahwa MBG merupakan ambisi tak terbendung dari kepentingan ekonomi pemerintah untuk memperkaya diri dan melemahkan peran masyarakat sipil terhadap negara.
Semestinya “Bonum Commune” atau kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih diutamakan oleh pemerintah sehingga mengesampingkan kepentingan pribadi, kelompok atau “kapitalis” dalam kehidupan bernegara.
Jadi bukan tidak mungkin harapan Indonesia “Emas” tak berganti menjadi “Cemas” karena rasa kekuatiran yang dimunculkan oleh penguasanya. (IA)
