Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi
Ruminews.id — Ketika BBM sulit ditemukan di sejumlah SPBU Makassar, masyarakat diberi satu penjelasan yang terdengar sederhana, “panic buying“. Masyarakat disebut membeli BBM secara berlebihan karena panik, sehingga stok di SPBU cepat habis.
Pernyataan itu mungkin tidak sepenuhnya salah. Tetapi justru karena terlalu sederhana, kita perlu berhati-hati.
Panic buying memang bisa memperparah kelangkaan. Ketika orang mendengar BBM sulit diperoleh, mereka cenderung mengisi lebih banyak dari biasanya. Logikanya sederhana, daripada besok tidak kebagian, lebih baik isi hari ini. Ketika ribuan orang berpikir demikian secara bersamaan, permintaan melonjak dan stok di SPBU memang akan lebih cepat terkuras.
Tetapi pertanyaan yang lebih penting justru adakah mengapa masyarakat sampai panik?
Bukankah kepanikan itu biasanya muncul karena ada ketidakpastian?
Masyarakat melihat antrean panjang. Mereka melihat SPBU tertentu kehabisan BBM. Mereka mendengar kabar mengenai kelangkaan. Informasi beredar dari grup WhatsApp ke media sosial, dari percakapan warung kopi ke percakapan keluarga. Dalam situasi seperti itu, perilaku membeli lebih banyak sebenarnya bukan sesuatu yang muncul dari ruang kosong.
Ada sebab yang mendahuluinya.
Karena itu, mengatakan kelangkaan BBM terjadi karena panic buying berpotensi membalik hubungan sebab-akibat. Masyarakat panik karena melihat atau merasakan adanya masalah, lalu kepanikan itu digunakan untuk menjelaskan mengapa masalah tersebut terjadi.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius.
Jika panic buying memang menjadi faktor yang memperparah keadaan, tentu masyarakat perlu diimbau agar tidak membeli secara berlebihan. Itu merupakan bagian dari komunikasi krisis yang wajar. Tetapi imbauan kepada masyarakat tidak boleh menggantikan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya kondisi pasokan dan distribusi BBM.
Sebab ada perbedaan besar antara mengatakan “panic buying memperparah kelangkaan” dengan mengatakan “kelangkaan terjadi karena panic buying.”
Yang pertama adalah analisis yang masuk akal. Yang kedua membutuhkan pembuktian.
Kalau stok BBM secara regional dikatakan aman, tetapi masyarakat di lapangan tetap menemukan SPBU kosong atau harus mengantre panjang, maka persoalannya tidak cukup dijelaskan dengan perilaku konsumen.
Kita perlu melihat lebih jauh bagaimana distribusi berlangsung, bagaimana stok didistribusikan antar-SPBU, apakah kapasitas pelayanan mampu mengikuti lonjakan permintaan, bagaimana pengawasan penyaluran BBM subsidi berjalan, dan apakah terdapat gangguan atau penyimpangan dalam rantai distribusi.
Masyarakat tentu tidak selalu rasional. Tetapi pemerintah juga tidak boleh menganggap masyarakat irasional hanya karena mereka bereaksi terhadap situasi yang tidak pasti.
Dalam ekonomi perilaku, orang mengambil keputusan berdasarkan informasi yang mereka miliki. Jika seseorang melihat SPBU kosong hari ini, sangat masuk akal bila ia berpikir BBM mungkin semakin sulit diperoleh besok. Maka ia mengisi tangki kendaraannya sekarang. Ketika ribuan orang melakukan hal yang sama, terbentuklah sebuah lingkaran.
Kelangkaan menimbulkan kepanikan. Kepanikan meningkatkan permintaan. Permintaan yang meningkat mempercepat habisnya stok. Stok yang habis kemudian memperkuat persepsi kelangkaan.
Itulah yang disebut feedback loop.
Karena itu, masyarakat memang perlu diminta tidak melakukan panic buying. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah harus mampu menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa masyarakat sampai merasa perlu melakukan panic buying?
Pertanyaan itu penting karena pemerintah bukan sekadar pengelola stok. Pemerintah juga merupakan pengelola kepercayaan publik.
Ketika informasi pemerintah mengatakan pasokan aman, tetapi pengalaman masyarakat di lapangan mengatakan sebaliknya, maka yang muncul bukan hanya antrean BBM. Yang muncul adalah krisis kepercayaan.
Dan krisis kepercayaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengatakan, “Jangan panik.”
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan untuk tenang.
Karena itu, jangan sampai panic buying berubah menjadi semacam kambing hitam yang terlalu mudah digunakan untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks.
Panik masyarakat boleh dikritik. Tetapi penyebab kepanikan juga harus diperiksa.
Sebab ada satu pertanyaan sederhana yang seharusnya terus kita ajukan: kalau BBM benar-benar tersedia dan distribusinya berjalan normal, mengapa masyarakat harus panik membelinya?
Jangan sampai kita sibuk menyalahkan orang yang berlari ketika melihat asap, tetapi lupa mencari tahu dari mana sebenarnya asap itu berasal.
Itulah sebabnya persoalan BBM Makassar tidak cukup dibaca sebagai persoalan masyarakat yang panik. Ia harus dibaca sebagai persoalan pasokan, distribusi, informasi, tata kelola, dan kepercayaan publik.
Panic buying mungkin memperbesar api. Tetapi kita tetap perlu mencari tahu siapa yang pertama kali menyalakan apinya. [IA]
