Penulis: Salmin – Mahasiswa
ruminews.id – Menteri Keuangan bukan boneka yang bisa diganti setiap kali penguasa merasa perlu mengubah susunan kabinet. Jabatan ini menyangkut uang negara, APBN, pajak, utang, subsidi, dan kebijakan fiskal yang dampaknya langsung dirasakan rakyat. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara, pertanyaan publik tidak boleh berhenti pada seremoni pelantikan dan jabat tangan di Istana.
Pertanyaannya sederhana: mengapa Purbaya dicopot?
Sampai pergantian itu diumumkan, tidak ada penjelasan resmi yang secara terang menjelaskan alasan spesifik pemberhentian Purbaya. Bahkan Suahasil sendiri disebut baru menerima telepon dari Istana pada Senin pagi dan kemudian menghadap Presiden sebelum dilantik pada sore harinya.
Negara bukan perusahaan pribadi. Menteri bukan pegawai yang bisa dipindahkan tanpa penjelasan kepada pemilik mandat sesungguhnya: Rakyat.
Presiden memang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Tetapi kewenangan konstitusional bukan berarti pemerintah bebas dari kewajiban moral dan politik untuk menjelaskan keputusan yang menyangkut arah keuangan negara.
Kalau Purbaya dianggap gagal, tunjukkan kegagalannya.
Kalau ada kebijakan yang keliru, buka kebijakannya.
Kalau ada masalah dalam pengelolaan fiskal, jelaskan masalahnya kepada publik.
Kalau memang tidak ada persoalan, lalu mengapa pergantian dilakukan secara begitu mendadak?
Jangan biarkan rakyat hanya melihat pergantian kursi tanpa pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di baliknya.
Terlebih lagi, pergantian ini bukan terjadi dalam ruang hampa. Purbaya baru sekitar satu tahun menduduki kursi Menteri Keuangan. Pada Senin pagi, ia masih mengikuti agenda kerja bersama DPD RI, lalu beberapa jam kemudian posisi tersebut sudah berpindah tangan.
Situasi seperti ini tentu melahirkan pertanyaan politik yang tidak boleh dianggap sebagai kegaduhan belaka.
Apakah yang sedang diganti hanya seorang Menteri Keuangan, atau sedang terjadi perubahan arah kebijakan fiskal negara?
Sebab yang dipertaruhkan bukan nama Purbaya. Bukan pula nama Suahasil.
Yang dipertaruhkan adalah arah APBN.
Ketika Menteri Keuangan berganti, publik berhak mengetahui apakah yang berubah hanya orangnya atau juga garis kebijakannya. Apakah negara akan lebih ketat terhadap anggaran? Apakah prioritas belanja akan berubah? Bagaimana nasib penerimaan negara, subsidi, utang, dan program-program besar pemerintah? Dan siapa yang akan memastikan bahwa keputusan fiskal tidak bergeser menjadi sekadar alat untuk memenuhi kepentingan politik kekuasaan?
Suahasil mengatakan dirinya mendapat mandat dari Presiden untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen.
Tetapi justru karena itu, pemerintah harus berani membuka kartu.
Apa yang salah sebelum Suahasil masuk? Apa yang harus diperbaiki? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan sebelumnya?
Jangan sampai setiap persoalan diselesaikan dengan mengganti pejabat, sementara akar persoalannya tetap disembunyikan.
Rakyat tidak membutuhkan sekadar upacara pelantikan.
Rakyat membutuhkan transparansi.
Rakyat tidak membutuhkan sekadar nama baru di papan Menteri Keuangan.
Rakyat membutuhkan kepastian bahwa uang negara dikelola untuk kepentingan mereka, bukan berdasarkan kepentingan segelintir elite di lingkaran kekuasaan.
Dan Presiden Prabowo harus memahami satu hal: kritik terhadap keputusan pemerintah bukan ancaman terhadap negara. Kritik adalah bagian dari kontrol publik terhadap kekuasaan.
Kalau keputusan mengganti Menteri Keuangan memang benar-benar demi kepentingan negara, maka pemerintah tidak perlu takut menjelaskan alasannya.
Sebab dalam negara demokrasi, kekuasaan boleh mengambil keputusan, tetapi rakyat berhak menuntut penjelasan.
Jangan meminta rakyat percaya hanya karena keputusan itu datang dari Istana.
Rakyat berhak bertanya. Rakyat berhak mengawasi. Dan rakyat berhak menagih pertanggungjawaban.
Karena yang dipertaruhkan bukan kursi seorang menteri.
Yang dipertaruhkan adalah uang ranlkyat dan arah masa depan negara.
