Penulis: Rohaili – IAI Al-Khairat Pamekasan
ruminews.id – Ada satu paradoks yang selalu terasa setiap kali Indonesia merayakan kemerdekaan. Pada bulan Agustus, hampir semua orang tiba-tiba memiliki bahasa yang sama tentang Indonesia. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan diperdengarkan, sejarah perjuangan diceritakan kembali. Untuk sementara waktu, Indonesia terasa begitu dekat.Tetapi setelah perayaan selesai, apa yang sebenarnya tertinggal? Apakah nasionalisme kita ikut disimpan bersama bendera yang diturunkan, dan hanya muncul lagi ketika kalender menunjukkan bulan Agustus?
Pertanyaan ini layak diajukan, sebab sebuah bangsa tidak menjadi kuat hanya karena mampu mengingat tanggal lahirnya. Bangsa menjadi kuat ketika warganya memahami mengapa negara itu harus dipertahankan, mengetahui persoalan yang sedang dihadapinya, dan bersedia mengambil bagian dalam menentukan masa depannya.
Karena itu, peringatan 81 tahun kemerdekaan seharusnya tidak berhenti sebagai perayaan sejarah. Momentum ini bisa menjadi kesempatan untuk evaluasi yang lebih jujur: sejauh mana kemerdekaan sudah mengubah kehidupan masyarakat dan membuat Indonesia semakin mampu menentukan nasibnya sendiri?
Tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” menarik karena tiga kata itu bukan sekadar cita-cita, melainkan ukuran untuk menguji perjalanan bangsa. Apakah kita sudah cukup berdaulat, ketika sebagian kebutuhan strategis masih bergantung pada pihak lain? Apakah kita sudah cukup adil, ketika kesempatan hidup seseorang masih sangat ditentukan oleh tempat ia dilahirkan? Dan apakah kita benar-benar makmur, jika hasil pembangunan belum dirasakan merata oleh seluruh masyarakat?
Pertanyaan seperti itu memang terasa tidak nyaman. Tapi justru ketidaknyamanan itulah yang dibutuhkan oleh bangsa yang ingin tumbuh. Kemerdekaan Indonesia adalah pencapaian historis yang luar biasa. Tetapi sejarah tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti bergerak. Kemerdekaan adalah titik awal, bukan garis akhir.
Generasi terdahulu menghadapi persoalan yang jelas: membebaskan bangsa dari kekuasaan kolonial dan membangun negara yang berdiri sendiri. Generasi sekarang menghadapi persoalan yang berbeda. Penjajahan tidak selalu datang melalui kekuatan bersenjata. Ia bisa masuk lewat ekonomi, teknologi, informasi, budaya, bahkan lewat ketergantungan yang perlahan dianggap normal.
Karena bentuk tantangannya berubah, cara mempertahankan kemerdekaan pun harus berubah. Hari ini, mempertahankan Indonesia bukan hanya menjaga wilayah teritorial, tapi juga menjaga kemampuan bangsa untuk berpikir, memproduksi, menciptakan teknologi, dan mengelola sumber dayanya sendiri.
Dengan demikian, kemerdekaan zaman sekarang harus dibaca sebagai kemampuan untuk menentukan pilihan. Bangsa yang secara formal bebas tetapi tidak memiliki kemampuan menentukan pilihan akan tetap berada dalam posisi lemah. Di sinilah gagasan tentang kedaulatan memperoleh makna yang lebih luas.
Kedaulatan Bukan Sekadar Soal Negara
Selama ini, kedaulatan sering dibayangkan sebagai urusan pemerintah semata. Padahal kedaulatan sebuah negara sangat bergantung pada kualitas manusia di dalamnya. Negara tidak akan kuat jika masyarakatnya tidak memiliki pengetahuan. Negara tidak akan mandiri jika kebutuhan strategisnya selalu dipenuhi dari luar. Negara tidak akan punya posisi tawar yang kuat jika ekonominya hanya menjual sumber daya mentah dan membeli kembali produk bernilai tambah tinggi dari negara lain.
Karena itu, kedaulatan harus dimulai dari pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang mampu dilakukan bangsa ini dengan kekuatannya sendiri? Apakah kita mampu menghasilkan pengetahuan dan teknologi sendiri? Apakah kita mampu mengolah sumber daya menjadi produk bernilai tinggi, menghasilkan pangan yang cukup, membangun energi berkelanjutan, dan melindungi data masyarakat kita?
Pertanyaan itu menunjukkan bahwa kedaulatan, pada akhirnya, adalah persoalan kapasitas. Semakin besar kemampuan sebuah bangsa, semakin luas pilihan yang dimilikinya. Sebaliknya, semakin rendah kapasitasnya, semakin besar kemungkinan bangsa itu harus mengikuti pilihan yang dibuat pihak lain. Perubahan teknologi membuat persoalan kedaulatan semakin kompleks. Kita hidup di dunia ketika sebuah aplikasi dapat memengaruhi perilaku jutaan orang, algoritma menentukan informasi yang kita lihat, dan data menjadi salah satu sumber daya paling berharga.
Dalam kondisi seperti ini, apakah cukup bagi Indonesia hanya menjadi pengguna? Menggunakan teknologi bukan sesuatu yang salah, tapi jika sebuah bangsa selamanya hanya menjadi konsumen, ketergantungan lama berisiko hanya berganti wajah — dulu lewat bahan baku dan perdagangan, kini lewat perangkat lunak, platform digital, data, dan sumber daya manusia yang lebih memilih berkarya di negeri orang.
Karena itu, nasionalisme di era digital tidak cukup diterjemahkan lewat simbol-simbol kebangsaan. Nasionalisme juga harus hadir dalam keberanian untuk menciptakan. Kita butuh lebih banyak peneliti, insinyur, wirausahawan, dan generasi muda yang berani bertanya, “Mengapa kita tidak menciptakannya sendiri?” Dari pertanyaan sederhana itulah budaya inovasi bisa tumbuh. Jika kedaulatan membutuhkan kemampuan, maka pendidikan adalah salah satu fondasi terpentingnya. Sayangnya, pendidikan sering hanya dinilai lewat angka: berapa sekolah dibangun, berapa lulusan dihasilkan.
Padahal yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah proses pendidikan itu selesai. Apakah seseorang menjadi lebih mampu berpikir kritis? Mampu membedakan informasi dan manipulasi? Mampu menghasilkan gagasan dan menyelesaikan masalah nyata?
Jika pendidikan hanya menghasilkan ijazah tanpa daya untuk menciptakan perubahan, kita perlu mempertanyakan kembali orientasinya. Indonesia tidak kekurangan manusia cerdas. Tantangannya adalah memastikan kecerdasan itu memperoleh ruang untuk berkembang dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Keadilan Dimulai Sebelum Hasil Dibagikan
Pembicaraan tentang keadilan sering berhenti pada pembagian hasil pembangunan: siapa dapat bantuan, siapa dapat pekerjaan. Tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang sejak awal memiliki kesempatan untuk bersaing?
Seorang anak dari keluarga miskin mungkin sama cerdasnya dengan anak dari keluarga berada. Tapi keduanya belum tentu tumbuh dengan sumber daya yang sama. Yang satu punya akses buku, internet, dan lingkungan belajar yang mendukung. Yang lain harus berbagi perangkat dengan keluarganya, atau bahkan putus sekolah karena persoalan ekonomi. Karena itu, mengatakan “semua orang punya kesempatan yang sama” menjadi tidak cukup.
Kesetaraan hak tidak otomatis menghasilkan kesetaraan kesempatan. Negara punya tanggung jawab besar di sini bukan untuk membuat masyarakat bergantung selamanya, tapi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat akhirnya mampu berdiri sendiri lewat pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang layak.
Salah satu kesalahan dalam melihat pembangunan adalah menganggap masyarakat hanya sebagai penerima manfaat. Padahal masyarakat bukan sekadar objek pembangunan. Petani bukan hanya penerima subsidi, tapi pelaku penting sistem pangan nasional. Guru bukan hanya pekerja pendidikan, tapi penentu kualitas generasi berikutnya. Anak muda bukan hanya kelompok yang menunggu masa depan mereka sedang membentuk masa depan itu sekarang.
Dengan cara pandang ini, bekerja dengan baik, belajar sungguh-sungguh, dan menghasilkan inovasi bukan hanya urusan pribadi. Semua itu adalah bentuk konkret dari tanggung jawab kebangsaan. Kemakmuran juga perlu dipahami secara lebih kritis. Sebuah masyarakat memang butuh pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendapatan yang layak. Tapi kemakmuran tidak boleh hanya berarti seberapa banyak yang diterima masyarakat dari negara.
Kemakmuran yang sehat seharusnya membuat masyarakat memiliki daya untuk menentukan kehidupannya sendiri daya untuk bekerja, belajar, membuka usaha, dan menghadapi krisis. Masyarakat yang memiliki daya tidak mudah menjadi korban keadaan.
Karena itu, ukuran pembangunan tidak semestinya berhenti pada berapa banyak bantuan yang disalurkan. Kita perlu melihat apakah pembangunan itu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam jangka panjang, atau justru membuatnya semakin bergantung Ada anggapan bahwa mencintai bangsa berarti harus mencurigai dunia luar. Cara berpikir ini tidak lagi memadai. Indonesia tidak mungkin hidup sendirian kita butuh kerja sama internasional, investasi, dan pertukaran ilmu pengetahuan dengan dunia.
Menjadi nasionalis bukan berarti menutup pintu. Justru bangsa yang percaya diri adalah bangsa yang mampu membuka pintu tanpa kehilangan rumahnya. Kita bisa belajar dari negara lain tanpa kehilangan identitas, asal kita tetap mampu menentukan batas dan arah keterbukaan itu sendiri. Kebangsaan sebenarnya diuji bukan ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi dalam hal-hal kecil sehari-hari: ketika kita punya kesempatan untuk tidak jujur tapi memilih tetap berintegritas, ketika kita untung tapi sadar orang lain mungkin dirugikan, ketika kita punya kekuasaan tapi tidak menyalahgunakannya.
Indonesia harus terus maju, tapi kemajuan perlu terus dipertanyakan. Pembangunan jalan, gedung, dan kawasan industri memang penting, tapi jangan sampai membuat kita lupa pada pembangunan manusia.
Tanggung Jawab Setelah 81 Tahun
Delapan puluh satu tahun kemerdekaan adalah waktu yang cukup panjang untuk melakukan refleksi. Kita tidak perlu terus membandingkan diri dengan masa lalu hanya untuk merasa bangga, tapi juga tidak perlu menutup mata terhadap kekurangan.
Cinta terhadap bangsa justru membutuhkan keberanian untuk melihat kenyataan secara utuh: ada kemajuan yang patut diapresiasi, ada persoalan yang belum selesai, dan ada masa depan yang belum ditentukan. Generasi hari ini punya tanggung jawab memastikan Indonesia tidak hanya mewarisi kemerdekaan sebagai simbol, tapi juga kapasitas untuk mempertahankannya.
Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Ia juga ditentukan oleh jutaan keputusan kecil yang dibuat warganya setiap hari cara kita bekerja, belajar, menggunakan teknologi, dan memperlakukan sesama.
Mungkin setelah 81 tahun, definisi kemerdekaan memang perlu diperluas. Merdeka bukan hanya tidak dijajah. Merdeka adalah ketika bangsa memiliki kemampuan untuk menentukan arah hidupnya sendiri.
Merdeka adalah ketika anak dari keluarga sederhana tetap punya peluang menjadi ilmuwan, dokter, pengusaha, atau apa pun yang ia perjuangkan. Merdeka adalah ketika teknologi membantu manusia, bukan membuat bangsa semakin bergantung. Merdeka adalah ketika kemajuan ekonomi berjalan bersama keadilan.
Para pahlawan telah memberikan sebuah negara. Tugas kita adalah memberikan masa depan kepadanya. Jika dahulu perjuangan dilakukan untuk merebut kemerdekaan, maka perjuangan generasi sekarang adalah memastikan kemerdekaan itu memiliki isi berupa pengetahuan, kesempatan, keadilan, kemandirian, dan terutama keberanian untuk bertanggung jawab.
Sebab Indonesia tidak butuh lebih banyak kebanggaan yang hanya terdengar setiap bulan Agustus. Indonesia butuh warga yang menjadikan kecintaan kepada negeri ini sebagai tindakan sepanjang tahun. Pada akhirnya, ukuran kemerdekaan bukan seberapa meriah kita merayakannya, tetapi seberapa mampu kita menggunakannya untuk membangun masa depan.
Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.
Merdeka hari ini, berdaulat menentukan hari esok.
