Ruminews.id, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menetapkan jadwal penetapan upah minimum tahun 2027. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditargetkan ditetapkan pada 21 November 2026. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dijadwalkan pada 25 November 2026.
Jadwal tersebut disampaikan dalam rangkaian koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait. Pemerintah menyiapkan sejumlah tahapan untuk menyelaraskan proses penetapan upah minimum di tingkat pusat dan daerah.
Mengutip keterangan Menaker Yassierli, koordinasi teknis telah dimulai melalui rapat bersama dewan pengupahan daerah pada 13 November 2026. Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar sosialisasi kepada para gubernur pada 16 November 2026.
“Jadi Bapak dan Ibu Gubernur bisa memastikan kembali apa-apa yang sudah kami sosialisasikan kepada para kepala dinas,” ujar Yassierli dalam keterangan yang diterima melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (16/11/2026).
Setelah sosialisasi, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran kepada para gubernur yang memuat rincian data sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan upah minimum 2027.
Adapun rangkaian jadwal penetapan upah minimum 2027 meliputi rapat koordinasi teknis pada 13 November, sosialisasi dan penerbitan surat edaran pada 16 November, penetapan UMP dan UMSP mulai 21 November, serta penetapan UMK dan UMSK mulai 25 November 2026.
Penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut mengatur kewajiban gubernur untuk menetapkan UMP dan UMSP, sementara penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan daerah.
Yassierli menyebut penghitungan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula penghitungan juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu.
Pemerintah daerah turut diminta melibatkan dewan pengupahan melalui dialog sosial tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.
“Kolaborasi kita bersama sangat penting jika kita menginginkan penetapan upah minimum setiap tahun ini tetap berjalan dengan baik, maju industrinya, sejahtera pekerjanya,” tandas Yassierli.
