Ruminews.id, Jakarta — Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan agar pembahasan RUU tersebut dilanjutkan ke tingkat II, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Dari pihak pemerintah hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.
Dalam rapat, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III dan perwakilan pemerintah agar naskah RUU Perampasan Aset dapat dibawa ke pembicaraan tingkat II.
“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Setelah persetujuan disampaikan, seluruh fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.
