Ruminews.id – Sanggau, 14 November 2026 — DYMM Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara XV menyampaikan pandangan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah MPR menyatakan menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 dan menyebut jabatan tersebut mengalami kekosongan. MPR menyatakan proses pengisian harus diselesaikan paling lambat dalam 60 hari.
“Pengisian jabatan Wakil Presiden bukan ruang untuk transaksi politik jangka pendek. Ini adalah amanah konstitusional yang harus dijalankan secara tertib, terbuka, dan dengan pertimbangan utama: kepentingan bangsa serta kesinambungan pemerintahan,” ujar Sultan.
Mekanisme ditentukan konstitusi
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pasal 46 UU MD3 mengatur lebih lanjut bahwa Presiden menyampaikan dua nama beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR, dan MPR memilih satu di antaranya dalam sidang paripurna. Kedua calon wajib menyatakan kesiapan. Jika perolehan suara imbang, pemungutan suara diulang satu kali; apabila tetap imbang, Presiden memilih salah satu calon.
Karena itu, dukungan partai dan fraksi memang penting dalam dinamika politik, tetapi tidak menggantikan mekanisme yang telah ditetapkan UUD dan undang-undang. Persyaratan setiap calon juga harus diperiksa melalui dokumen dan proses verifikasi yang berlaku, bukan disimpulkan hanya dari reputasi maupun profil publik.
Empat nama dan pertimbangan politik
Sejumlah nama berpotensi menjadi bahan pertimbangan publik. Penilaian berikut merupakan pandangan politik, bukan penetapan calon resmi. Kewenangan mengusulkan dua nama berada pada Presiden, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.
1. Pramono Anung — pengalaman politik dan jembatan komunikasi
Pengalaman Pramono di pemerintahan pusat, parlemen, dan pemerintahan daerah dapat menjadi modal untuk menjembatani komunikasi lintas lembaga dan partai. Latar belakang politiknya juga berpotensi membuka ruang dialog pemerintah dengan kekuatan di luar inti koalisi.
Pertimbangannya, pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berarti ia meninggalkan amanah sebagai Gubernur Jakarta sebelum masa tugas berakhir. Hal itu berpotensi memunculkan pertanyaan tentang mandat pemilih dan kelanjutan kepemimpinan di Jakarta. Dukungan politik dari PDI Perjuangan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan.
Bagi pemerintahan Prabowo hingga 2029, Pramono dapat membantu memperluas komunikasi politik. Namun, manfaat tersebut perlu ditimbang dengan konsekuensi politik dan pemerintahan di Jakarta. Selanjutnya ijin dan restu dari ketua umum PDIP Megawati Sukarno Putri sangat menetukan jika Prabowo memilih Pramono Anung.
2. Yusril Ihza Mahendra — pengalaman hukum dan stabilitas
Yusril membawa pengalaman panjang di pemerintahan serta keahlian di bidang hukum tata negara. Dalam masa transisi, kapasitas tersebut dapat membantu pemerintah menjaga ketertiban prosedural, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan menjelaskan dasar hukum keputusan negara kepada publik.
Tantangannya, kekuatan Yusril lebih menonjol pada pengalaman dan keahlian dibandingkan daya tarik elektoral. Pemerintah juga perlu memastikan peran Wakil Presiden tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi mencakup koordinasi pemerintahan dan komunikasi publik.
Bagi Prabowo hingga 2029, Yusril dapat dipandang sebagai pilihan yang menawarkan pengalaman dan stabilitas. Namun, kontribusinya dalam memperluas dukungan elektoral perlu dinilai secara realistis.
3. Agus Harimurti Yudhoyono — regenerasi dan daya tarik politik
AHY memiliki pengalaman di kabinet, memimpin Partai Demokrat, dan dikenal luas oleh publik. Penunjukannya berpotensi memperkuat hubungan pemerintahan dengan Demokrat sekaligus memberi pesan regenerasi kepemimpinan.
Di sisi lain, AHY memiliki basis dan agenda politik sendiri. Posisi Wakil Presiden dapat memperkuat kemitraan, tetapi juga berpotensi membentuk pusat pengaruh politik baru. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan koalisi dan memastikan kerja bersama Presiden berjalan jelas.
Menuju 2029, AHY berpotensi memberi nilai dari sisi regenerasi dan pengenalan publik. Namun, justru karena daya politiknya, pilihan ini dapat membawa dinamika tersendiri dalam pembicaraan mengenai suksesi.
4. Sugiono — kesinambungan dan koordinasi dekat dengan Presiden
Kedekatan kerja Sugiono dengan Presiden serta perannya di Gerindra dapat mendukung koordinasi dan kesinambungan agenda pemerintahan. Ia juga dapat mencerminkan regenerasi kepemimpinan di lingkungan partai pendukung Presiden.
Risikonya, publik dapat memandangnya terlalu dekat dengan lingkar inti Presiden sehingga fungsi representatif dan persepsi kemandirian Wakil Presiden menjadi sorotan. Pengalaman lintas sektor dan pengenalan publiknya juga perlu diuji dalam skala tanggung jawab nasional yang lebih luas. Penunjukannya dapat menimbulkan pertanyaan dari partai koalisi lain mengenai keseimbangan pengaruh.
Bagi Prabowo hingga 2029, Sugiono dapat mendukung koordinasi dan kesinambungan agenda. Namun, kedekatan politik saja tidak cukup: seorang Wakil Presiden juga harus mampu menjangkau publik dan bekerja dengan seluruh unsur pemerintahan.
Kepentingan bangsa harus menjadi ukuran
Setiap nama memiliki kelebihan dan risiko. Yusril menonjol dalam pengalaman hukum dan stabilitas; Pramono dalam komunikasi lintas kekuatan politik; AHY dalam regenerasi dan potensi daya tarik elektoral; sementara Sugiono dalam kesinambungan dan koordinasi dekat dengan Presiden.
“Kesetiaan politik bukan satu-satunya ukuran. Wakil Presiden harus memiliki kapasitas bekerja, diterima secara luas, memahami batas kewenangannya, dan sanggup membantu Presiden tanpa mengabaikan tanggung jawab konstitusionalnya sendiri,” tegas Sultan.
Pertimbangan menuju Pemilu 2029 juga perlu ditempatkan secara proporsional. Wakil Presiden yang dipilih MPR untuk mengisi kekosongan hanya melanjutkan masa jabatan yang tersisa. Penunjukan itu tidak otomatis menjadikannya pasangan Presiden pada pemilu berikutnya. UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung sebagai satu pasangan, yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
Sultan menegaskan, keputusan Presiden dalam mengajukan dua nama perlu mempertimbangkan stabilitas pemerintahan, penerimaan politik, kapasitas kerja, dan kepentingan rakyat. Setelah itu, MPR menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi.
“Negara membutuhkan kepastian, bukan kegaduhan baru. Prosesnya harus konstitusional; pertimbangannya harus matang; dan hasilnya harus diarahkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tutup Sultan.
DYMM Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara XV
Istana Baitul Mulkiyah Kesultanan Pakunegara Sanggau
Kalimantan Barat
